DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Persyaratan Pengangkatan Direktur; Pengangkatan Direktur; Masa Jabatan; Pemberhentian Direktur; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi www.jdih.kemenparekraf.go.id Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); www.jdih.kemenparekraf.go.id
9.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Direktur adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin Politeknik Pariwisata.
2.Politeknik Pariwisata yang selanjutnya disebut Poltekpar adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan.
3.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. www.jdih.kemenparekraf.go.id
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Pasal 2

(1)Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(2)Direktur bertugas memimpin Poltekpar.

BAB II

PERSYARATAN PENGANGKATAN DIREKTUR b.

Pasal 3

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direktur terdiri atas:

a.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; pegawai negeri sipil yang memiliki pengalaman sebagai Dosen Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah lektor; berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dimulainya pendaftaran; memiliki pengalaman manajerial sebagai ketua jurusan, kepala pusat, direktur pascasarjana, atau pembantu/wakil direktur paling singkat 2 (dua) tahun atau paling rendah sebagai pejabat administrator/ eselon III.a di lingkungan Kementerian; sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah; bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya; setiap unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis; tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; f. h. 1. www.jdih.kemenparekraf.go.id 5 -
j.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
k.berpendidikan paling rendah Magister;
l.tidak pernah melakukan plagiarisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
m.telah membuat Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB 111 PENGANGKATAN DIREKTUR

Pasal 4

(1)Pengangkatan Direktur dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Direktur.
(2)Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terjadi karena:
1. a.pendirian Poltekpar; atau
2. b.Direktur berhenti dari jabatan karena masa jabatan berakhir.
(3)Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata cara:
1. a.penunjukan;
2. b.manajemen talenta; atau
3. c.seleksi.

Pasal 5

(1)Pengangkatan Direktur melalui tata cara penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Menteri.
(2)Dalam proses penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta usulan calon Direktur dari Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 6

Pengangkatan Direktur melalui tata cara manajemen talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pengangkatan Direktur melalui tata cara seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Menteri.
(2)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan proses kegiatan seleksi calon Direktur.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia seleksi dibantu oleh sekretariat yang berasal dari biro yang membidangi fungsi sumber daya manusia.
(4)Panitia seleksi berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas:
1. a.Wakil Menteri selaku ketua merangkap anggota;
2. b.Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama selaku anggota;
3. c.Inspektur Utama selaku anggota;
4. d.Deputi yang membidangi fungsi sumber daya manusia selaku anggota; dan
5. e.anggota lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan melalui tahapan:

a.seleksi administrasi;
b.uji kompetensi; dan
c.rekomendasi calon Direktur. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 9

(1)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diawali dengan pendaftaran.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka selama 10 (sepuluh) hari kerja.
(4)Pengumuman Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui situs resmi Kementerian.
(5)Tata cara pendaftaran ditetapkan oleh ketua panitia seleksi.

Pasal 10

(1)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan cara memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen.
(2)Tata cara seleksi administrasi ditetapkan oleh ketua panitia seleksi.

Pasal 11

(1)Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan terhadap calon Direktur yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
(2)Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi:
1. a.teknis;
2. b.manajerial; dan
3. c.sosial kultural.
(3)Dalam melaksanakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi dapat dibantu oleh lembaga independen.
(4)Tata cara uji kompetensi ditetapkan oleh ketua panitia seleksi. www.jdih.kemenparekraf.go.id - 8

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…