DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Maret 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Penunjukan dan Penetapan LSU Bidang Pariwisata; Tata Cara Sertifikasi; Pengawasan; Sanksi Administratif; Lain-lain; Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); www.jdih.kemenparekraf.go.id
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
2.Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
3.Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit. www.jdih.kemenparekraf.go.id
4.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pengusaha pariwisata melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
5.Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
6.Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada pelaku pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
7.Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian.
8.Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disingkat LSU Bidang Pariwisata adalah Lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Auditor Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Auditor adalah seseorang yang kompeten dan berwenang melakukan audit di bidang usaha pariwisata.
10.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
11.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non-struktural yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang akreditasi LPK.
12.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. www.jdih.kemenparekraf.go.id
13.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
14.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15.Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
16.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN LSU BIDANG PARIWISATA

Pasal 2

(1)LSU Bidang Pariwisata melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
(2)Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Usaha Pariwisata. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 3

(1)LPK mengajukan permohonan akreditasi kepada KAN ditembuskan kepada Kementerian.
(2)Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima keputusan penetapan LPK yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN.
(3)LPK yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan penetapan sebagai LSU Bidang Pariwisata kepada Menteri dengan menyampaikan salinan keputusan akreditasi.
(4)Jika LPK yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki keputusan penetapan sebagai LSU Bidang Pariwisata dari Menteri, maka tidak dapat melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
(5)LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)didirikan dengan memenuhi persyaratan:
1. a.berbentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.memiliki perangkat kerja; dan
3. c.memiliki Auditor.
(6)Perangkat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
1. a.materi audit usaha pariwisata;
2. b.pedoman pelaksana audit pariwisata; dan
3. c.panduan mutu.

Pasal 4

(1)Menteri menunjuk dan menetapkan LSU Bidang Pariwisata berdasarkan keputusan akreditasi dari KAN. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(2)LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata setelah mendapatkan keputusan penunjukan dan penetapan oleh Menteri.
(3)Menteri dalam menunjuk dan menetapkan LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melimpahkan kewenangannya kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi industri pariwisata.
(4)Keputusan penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sesuai ruang lingkup dan masa berlaku akreditasi KAN.
(5)Dalam hal sertifikat akreditasi sudah dicabut oleh KAN atau masa berlaku akreditasi telah habis, Menteri menetapkan keputusan pencabutan penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata berdasarkan surat tembusan dari KAN.

Pasal 5

(1)LSU Bidang Pariwisata memiliki tugas:
1. a.melakukan audit;
2. b.memelihara kinerja Auditor; dan
3. c.mengembangkan skema Sertifikasi Usaha Pariwisata.
(2)LSU Bidang Pariwisata dalam mengembangkan skema Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan petunjuk teknis skema Sertifikasi Usaha Pariwisata yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi industri pariwisata.
(3)Untuk efektifitas pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata, pimpinan tinggi madya yang membidangi industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengkajian terhadap penerapan skema Sertifikasi Usaha Pariwisata.
(4)LSU Bidang Pariwisata memiliki wewenang:
1. a.menetapkan biaya sertifikasi;
2. b.menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata;
3. c.mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(5)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LSU Bidang Pariwisata dapat melakukan pengawasan penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata.
(6)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) LSU Bidang Pariwisata mengacu pada persyaratan Akreditasi yang ditetapkan KAN.

BAB III

TATA CARA SERTIFIKASI

Pasal 6

Sertifikasi Usaha Pariwisata dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata secara transparan, objektif, kredibel, dan akuntabel sesuai dengan tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Pasal 7

(1)Tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Pengusaha Pariwisata mengajukan permohonan Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada LSU Bidang Pariwisata sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan melampirkan:
  1. 1.TDUP yang masih berlaku untuk usaha mikro dan usaha kecil non-perseorangan, usaha menengah dan besar; atau
  2. 2.IUMK yang masih berlaku untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil perorangan.
2. b.LSU Bidang Pariwisata melaksanakan audit berdasarkan Standar Usaha Pariwisata;
3. c.LSU Bidang Pariwisata menetapkan keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil audit terhadap pemenuhan Standar Usaha Pariwisata; www.jdih.kemenparekraf.go.id
4. d.LSU Bidang Pariwisata menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
5. e.LSU Bidang Pariwisata melaksanakan kunjungan pengawasan dalam rangka memastikan Pengusaha Pariwisata konsisten memenuhi Standar Usaha Pariwisata.
(2)LSU Bidang Pariwisata menyampaikan informasi Sertifikat Usaha Pariwisata yang telah diterbitkan dan/atau dicabut kepada Menteri secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penerbitan dan/atau pencabutan sertifikat.
(3)Dalam pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Usaha Pariwisata, LSU Bidang Pariwisata menggunakan Tim Auditor yang memiliki kompetensi sesuai dengan usaha pariwisata yang akan diaudit.

Pasal 8

(1)Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(3)Pengusaha Pariwisata memperbaharui Sertifikat Usaha Pariwisata sebelum masa berlaku berakhir.
(4)Pembaruan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Pasal 9

(1)Dalam hal masa berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), LSU Bidang Pariwisata melaksanakan surveilans untuk memastikan konsistensi pemenuhan Standar Usaha Pariwisata. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(2)Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

Pasal 10

Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata menjadi tanggung jawab Pengusaha Pariwisata yang disertifikasi.

Pasal 11

Dalam hal Pengusaha Pariwisata telah memiliki sertifikat SNI bidang usaha pariwisata sesuai ruang lingkup usaha, maka dinyatakan telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…