DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang merupakan acuan bagi Komite Standar Kompetensi Sektor Pariwisata dalam penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Menteri

Menetapkan

menetapkan rencana induk pengembangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor pariwisata;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. 4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
7. 8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. 9.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PARIWISATA TAHUN 2025- 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kepariwisataan yang selanjutnya disebut SKKNI Bidang Kepariwisataan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan di bidang kepariwisataan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5.Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Pariwisata yang selanjutnya disebut RIP SKKNI Sektor Pariwisata adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI Bidang Kepariwisataan yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
6.Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI.
7.Komite Standar Kompetensi Sektor Pariwisata yang selanjutnya disebut KSK Sektor Pariwisata adalah komite yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dalam rangka membantu Pengembangan SKKNI Bidang Kepariwisataan.
8.Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan RIP SKKNI Sektor Pariwisata.
(2)RIP SKKNI Sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi KSK Sektor Pariwisata dalam penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan.

Pasal 3

(1)RIP SKKNI Sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
(2)RIP SKKNI Sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap tahun.

Pasal 4

(1)RIP SKKNI Sektor Pariwisata disusun berdasarkan identifikasi bidang usaha dalam lingkup sektor pariwisata.
(2)Dalam penyusunan RIP SKKNI Sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau pejabat setingkat di bawahnya membentuk KSK Sektor Pariwisata.

Pasal 5

(1)RIP SKKNI Sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.acuan normatif;
3. c.metode penyusunan;
4. d.peta jalan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan;
5. e.program penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan;
6. f.organisasi pelaksanaan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan;
7. g.rekomendasi pelaksanaan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan; dan
8. h.penutup.
(2)RIP SKKNI Sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, KSK Sektor Pariwisata yang telah dibentuk, tetap melaksanakan tugasnya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2025 MENTERI PARIWISATA Œ WIDIYANTI PUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PARIWISATA TAHUN 2025-2029 Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian mempunyai kewenangan untuk mengatur mengenai pengembangan SDM pariwisata melalui sertifikasi kompetensi. Kompetensi yang terkait dan diperlukan tersebut perlu diidentifikasi dan disusun standarnya agar pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata juga selaras dengan sektor usaha pariwisata. Salah satu upaya membangun SDM pariwisata unggul dilakukan dengan merencanakan pengembangan SKKNI sebagai acuan dalam pembinaan dan penyiapan SDM pariwisata yang kompeten dan berdaya saing tinggi melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi, sehingga dapat membangun terciptanya keseragaman kualitas kompetensi suatu jabatan kerja yang diakui oleh seluruh pemangku kepentingan dan berlaku secara nasional di wilayah Negara Kesatuan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai instansi pemerintah yang mengatur kebijakan di bidang ketenagakerjaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Melalui Peraturan Menteri tersebut, kementerian teknis diberikan kewenangan untuk menyusun RIP SKKNI sesuai sektor atau bidang usaha masing- masing. Oleh karena itu, Kementerian sebagai instansi teknis di sektor pariwisata menyusun rencana induk pengembangan yang dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam pengembangan SDM pariwisata yang berbasis kompetensi dalam bentuk RIP SKKNI Sektor Pariwisata. RIP SKKNI Sektor Pariwisata ini menjadi pedoman yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pengembangan SKKNI Bidang Kepariwisataan serta menjadi salah satu bentuk upaya strategis Kementerian dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata melalui pengembangan SDM pariwisata yang berkualitas. B. Tujuan dan Sasaran RIP SKKNI Sektor Pariwisata bertujuan sebagai acuan dalam pengembangan SKKNI Bidang Kepariwisataan dalam upaya Kementerian meningkatkan kompetensi SDM pariwisata secara nasional. Sasaran penyusunan RIP SKKNI Sektor Pariwisata yaitu tersedianya pemetaan SKKNI Bidang Kepariwisataan yang perlu dikembangkan berdasarkan prioritas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. C. Ruang Lingkup Lingkup RIP SKKNI Sektor Pariwisata yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi usaha:

1.Daya Tarik Wisata;
2.Kawasan Pariwisata;
3.Jasa Transportasi Wisata;
4.Jasa Perjalanan Wisata;
5.Jasa Makanan dan Minuman;
6.Penyediaan Akomodasi;
7.Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
8.Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE);
9.Jasa Informasi Wisata;
10.Jasa Konsultan Pariwisata;
11.Pramuwisata;
12.Wisata Tirta; dan
13.SPA.
1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7.Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258); dan
9.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1).

a.melakukan reviu pemetaan usaha pariwisata untuk memastikan komprehensifitas serta ketepatan kategorisasi. Hal yang dipastikan dalam reviu pemetaan usaha pariwisata antara lain:
1. 1.Kategori, Golongan Pokok, Golongan, Sub Golongan dan kelompok kegiatan ekonomi yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
2. 2.pemetaan usaha pariwisata mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik; dan
3. 3.kategorisasi dan kodifikasi bidang dan sub bidang dalam pemetaan usaha pariwisata telah disusun berdasarkan kodifikasi KBLI.
b.menentukan bidang usaha/kegiatan pariwisata serta bidang dan sub bidang usaha yang menjadi prioritas.
c.menyusun pentahapan dan peta jalan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Peta jalan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan dibuat dengan mempertimbangkan prioritas yang telah ditetapkan. Peta jalan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan berisi sasaran dan kegiatan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan yang harus dilakukan pada setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya untuk memastikan ketepatan kategorisasi dan kodifikasi pemetaan usaha sektor pariwisata secara komprehensif, dilakukan tinjauan kesesuaian dengan kategori lapangan usaha berdasarkan KBLI sebagai bahan penyusunan kodifikasi sehingga tertelusur. Kategori lapangan usaha pariwisata sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Tabel 1. Kategori Lapangan Usaha Pariwisata No K GP G SG Uraian Klasifikasi Lapangan Usaha
1. 1.9 10 102 022 Museum Yang Dikelola Swasta
2. 2.9 10 102 024 Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Swasta
3. 3.9 10 102 029 Wisata Budaya Lainnya
4. 4.9 32 322 221 Pemandian Alam
5. 5.9 32 322 222 Pengelolaan Goa
6. 6.9 32 322 224 Wisata Pantai
7. 7.9 32 322 229 Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
8. 8.9 32 323 231 Wisata Agro
9. 9.9 32 323 239 Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
10. 10.6 81 812 120 Kawasan Pariwisata No K GP G SG Uraian Klasifikasi Lapangan Usaha
11. 11.4 94 942 425 Angkutan Darat Wisata
12. 12.5 01 11 113 Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata
13. 13.5 01 12 122 Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata
14. 14.7 91 911 111 Aktivitas Agen Perjalanan Wisata
15. 15.7 91 912 121 Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
16. 16.7 91 911 119 Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya
17. 17.7 91 912 129 Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya
18. 18.7 99 990 990 Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL
19. 19.5 61 610 101 Restoran
20. 20.5 61 610 102 Warung/Rumah Makan
21. 21.5 61 610 103 Kedai Makanan
22. 22.5 61 610 104 Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
23. 23.5 61 610 109 Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya
24. 24.5 62 621 210 Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu
25. 25.5 62 629 290 Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu
26. 26.5 63 630 301 Bar
27. 27.5 63 630 302 Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan minuman
28. 28.5 63 630 303 Rumah Minum/Kafé
29. 29.5 63 630 304 Kedai Minuman
30. 30.5 63 630 306 Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap
31. 31.5 51 511 110 Hotel Bintang
32. 32.5 51 512 120 Hotel Melati
33. 33.5 51 513 130 Pondok Wisata
34. 34.5 51 519 191 Penginapan Remaja (Youth Hostel)
35. 35.5 51 519 192 Bumi Perkemahan dan Taman Karavan
36. 36.5 51 519 193 Villa No K GP G SG Uraian Klasifikasi Lapangan Usaha
37. 37.5 51 519 194 Apartemen Hotel
38. 38.5 51 519 199 Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
39. 39.5 59 590 900 Penyediaan Akomodasi Lainnya: Jasa Manajemen Hotel, Hunian Wisata Senior/Lansia
40. 40.9 00 004 040 Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
41. 41.9 31 311 111 Fasilitas Stadion
42. 42.9 31 311 113 Fasilitas Gelanggang/Arena
43. 43.9 31 311 114 Fasilitas Lapangan (Driving Range, Minisoccer, Bulu Tangkis, Bola Voli, Bola Basket, Tenis)
44. 44.9 31 311 115 Fasilitas Olahraga Beladiri
45. 45.9 31 311 116 Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center
46. 46.9 31 311 119 Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya
47. 47.9 31 319 193 Aktivitas Perburuan
48. 48.9 31 311 112 Fasilitas Sirkuit
49. 49.9 32 321 211 Taman Rekreasi
50. 50.9 32 321 219 Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya
51. 51.9 32 322 223 Wisata Petualangan Alam
52. 52.9 32 329 291 Klub Malam
53. 53.9 32 329 292 Karaoke
54. 54.9 32 329 293 Usaha Arena Permainan
55. 55.9 32 329 294 Diskotek
56. 56.9 32 329 299 Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya YTDL
57. 57.9 31 319 195 Aktivitas Olahraga Tradisional
58. 58.9 32 324 244 Kolam Pemancingan
59. 59.9 61 612 121 Rumah Pijat
60. 60.6 81 811 112 Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus
61. 61.8 23 230 301 Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan No K GP G SG Uraian Klasifikasi Lapangan Usaha Pameran (MICE)
62. 62.8 23 230 302 Jasa Penyelenggaraan Event Khusus (Special Event)
63. 63.9 00 003 030 Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival
64. 64.9 31 319 191 Promotor Kegiatan Olahraga
65. 65.7 99 991 911 Jasa Informasi Pariwisata
66. 66.7 99 991 912 Jasa Informasi Daya Tarik Wisata
67. 67.7 02 020 201 Aktivitas Konsultasi Pariwisata
68. 68.7 99 992 921 Jasa Pramuwisata
69. 69.7 99 992 922 Jasa Interpreter Wisata
70. 70.9 32 324 241 Arung Jeram
71. 71.9 32 324 242 Wisata Selam
72. 72.9 32 324 243 Dermaga Marina
73. 73.9 32 324 245 Wisata Memancing
74. 74.9 32 324 246 Aktivitas Wisata Air
75. 75.9 32 324 249 Wisata Tirta Lainnya
76. 76.9 61 612 122 Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)
77. 77.9 61 612 129 Aktivitas Kebugaran Lainnya *) Keterangan: K=Kategori; GP=Golongan Pokok; G=Golongan; SG=Sub Golongan. Prioritas dalam penyusunan peta jalan SKKNI Bidang Kepariwisataan mempertimbangkan kegiatan, bidang usaha, dan profesi yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat daya saing kepariwisataan nasional, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam perencanaan dan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan setiap tahunnya. Bila diperlukan, peta jalan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan dapat dikaji ulang secara berkala sesuai kebutuhan. Peta jalan dan prioritas penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada Tabel 2. Tabel 2. Peta Jalan dan Prioritas Penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan Tahun 2025-2029 Lingkup Sektor Pariwisata Identifikasi Kegiatan/Bidang Usaha/Profesi Rencana Penyusunan SKKNI Sektor Pariwisata Urgensi 2025 2026 2027 2028 2029 Daya Tarik Wisata Museum yang Dikelola Swasta √
78. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
79. 2.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258) Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Swasta √ Wisata Budaya Lainnya √ Pemandian Alam √ Pengelolaan Goa √ Wisata Pantai √ Daya Tarik Wisata Alam Lainnya √ Wisata Agro √ Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya √ Kawasan Pariwisata Kawasan Pariwisata √ Jasa Transportasi Wisata Angkutan Darat Wisata √ Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata √ Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata √ Jasa Perjalanan Wisata Aktivitas Agen Perjalanan Wisata √ Lingkup Sektor Pariwisata Identifikasi Kegiatan/Bidang Usaha/Profesi Rencana Penyusunan SKKNI Sektor Pariwisata Urgensi 2025 2026 2027 202 2029 Aktivitas Biro Perjalanan Wisata √ Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya √ Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya √ Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL √ Jasa Makanan dan Minuman Restoran √ Warung/Rumah Makan √ Kedai Makanan √ Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap √ Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya √ Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu √ Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu √ Bar √ Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman √ Rumah Minum/Kafe √ Lingkup Sektor Pariwisata Identifikasi Kegiatan/Bidang Usaha/Profesi Rencana Penyusunan SKKNI Sektor Pariwisata Urgensi 2025 2026 2027 2028 2029 Kedai Minuman √ Penyediaan Minuman Keliling/ Tempat Tidak Tetap √ Penyediaan Akomodasi Hotel Bintang √ Hotel Melati √ Pondok Wisata √ Penginapan Remaja (Youth Hostel) √ Bumi Perkemahan dan Taman Karavan √ Villa √ Apartemen Hotel √ Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya √ Penyediaan Akomodasi Lainnya: Jasa Manajemen Hotel Hunian Wisata Senior/Lansia √ Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Aktivitas Operasional Fasilitas Seni √ Fasilitas Stadion √ Fasilitas Gelanggang/Arena √ Lingkup Sektor Pariwisata Identifikasi Kegiatan/Bidang Usaha/Profesi Rencana Penyusunan SKKNI Sektor Pariwisata Urgensi 2025 2026 2027 2028 2029 Fasilitas Lapangan (Driving Range, Minisoccer, Bulu Tangkis, Bola Voli, Bola Basket, Tenis) √ Fasilitas Olahraga Beladiri √ Fasilitas Kebugaran/Fitness Center √ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya √ Aktivitas Perburuan √ Fasilitas Sirkuit √ Taman Rekreasi √ Aktivitas Taman Bertema atau Hiburan Lainnya √ Wisata Petualangan Alam √ Klub Malam √ Karaoke √ Usaha Arena Permainan √ Diskotek √ Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL √ Lingkup Sektor Pariwisata Identifikasi Kegiatan/Bidang Usaha/Profesi Rencana Penyusunan SKKNI Sektor Pariwisata Urgensi 2025 2026 2027 2028 2029 Aktivitas Olahraga Tradisional √ Kolam Pemancingan √ Rumah Pijat √ Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE) Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus √ Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) √ Jasa Penyelenggaraan Event Khusus (Special Event) √ Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival √ Promotor Kegiatan Olahraga √ Jasa Informasi Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata √ Jasa Informasi Daya Tarik Wisata √ Jasa Konsultan Pariwisata Aktivitas Konsultasi Pariwisata √ Jasa Pramuwisata Jasa Pramuwisata √ Jasa Interpreter Wisata √ Wisata Tirta Arung Jeram √ Lingkup Sektor Pariwisata Identifikasi Kegiatan/Bidang Usaha/Profesi Rencana Penyusunan SKKNI Sektor Pariwisata Urgensi 2025 2026 2027 2028 2029 Wisata Selam √ Dermaga Marina √ Wisata Memancing √ Aktivitas Wisata Air √ Wisata Tirta Lainnya √ SPA Aktivitas SPA (Sante Par Aqua) √ Aktivitas Kebugaran Lainnya √ Tabel 3. Program Penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan No Program Target Waktu Pembiayaan
80. 1.Penyusunan dan Penetapan RIP SKKNI Sektor Pariwisata Penetapan Peraturan Menteri tentang RIP SKKNI Sektor Pariwisata 2025 APBN
81. 2.Penyusunan dan Penetapan Okupasi Nasional Bidang Pariwisata Penetapan Keputusan Menteri tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Pariwisata 2025 APBN
82. 3.Penyusunan SKKNI dan KKNI Bidang Kepariwisataan • Penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan oleh Menteri • Penyusunan KKNI Bidang Kepariwisataan oleh Menteri 2025-2029 APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
83. 4.Penetapan SKKNI dan KKNI Bidang Kepariwisataan • Penetapan SKKNI Bidang Kepariwisataan oleh Menteri Ketenagakerjaan • Penetapan KKNI Bidang Kepariwisataan oleh Menteri 2025-2029 APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
84. 5.Reviu Penerapan SKKNI dan KKNI Bidang Kepariwisataan Hasil Kaji Ulang SKKNI dan KKNI Bidang Kepariwisataan 2025-2029 APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
85. 6.Penyusunan dan Penetapan Skema Okupasi dan Kualifikasi Bidang Pariwisata Penetapan Keputusan Menteri tentang Skema Okupasi dan Skema Kualifikasi Bidang Pariwisata 2025-2029 APBN No Program Target Waktu Pembiayaan
86. 7.Penerapan dan Sosialisasi SKKNI dan KKNI Bidang Kepariwisataan Implementasi dan Sosialisasi SKKNI dan KKNI Bidang Kepariwisataan 2025-2029 APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
87. 8.Pembinaan dan Evaluasi Penerapan SKKNI, KKNI, dan Skema Sertifikasi Bidang Kepariwisataan Hasil pembinaan dan evaluasi Penerapan SKKNI, KKNI, dan Skema Sertifikasi Bidang Kepariwisataan 2025-2029 APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Susunan keanggotaan KSK Sektor Pariwisata sebagai berikut:
88. 1.Pengarah;
89. 2.Ketua;
90. 3.Sekretaris;
91. 4.Anggota; dan
92. 5.Sekretariat. Tugas KSK Sektor Pariwisata meliputi:
93. 1.Pengarah: Memberikan arahan, saran, dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan.
94. 2.Ketua:
a.mengoordinasikan pelaksaan kegiatan penyusunan RIP SKKNI Sektor Pariwisata;
b.membentuk Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI Bidang Kepariwisataan;
c.menilai usulan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan;
d.mengembangkan SKKNI Bidang Kepariwisataan; dan
e.memantau dan kaji ulang SKKNI Bidang Kepariwisataan.
1. 3.Sekretaris:
a.mengoordinasikan dan melaksanakan pengadministrasian dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan; dan
b.mengoordinasikan penyelenggaraan Pra Konvensi dan Konvensi Rancangan SKKNI Bidang Kepariwisataan.
1. 4.Anggota: menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan SKKNI Bidang Kepariwisataan.
2. 5.Sekretariat: memberikan dukungan teknis dan administratif penyusunan dan pengkajian ulang SKKNI Bidang Kepariwisataan. Guna memastikan penerapan ekosistem sertifikasi kompetensi sektor pariwisata Indonesia, beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:
3. 1.menguatkan peran aktif dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatan kualitas mutu sertifikasi kompetensi sektor pariwisata;
4. 2.menyelaraskan dan mengharmonisasi seluruh dokumen yang telah ada terkait sertifikasi kompetensi;
5. 3.mengembangkan SKKNI berbasis KBLI sektor usaha pariwisata; dan
6. 4.mengembangkan SKKNI yang mampu menjawab kebutuhan terhadap pekerjaan masa depan (future job) dan pekerjaan sektor pariwisata berkelanjutan (green job). Selain itu, untuk memastikan kesesuaian dokumen RIP SKKNI Sektor Pariwisata dengan penerapan sertifikasi kompetensi profesi pariwisata, dilakukan reviu secara berkala dan berkelanjutan agar relevan dengan kebutuhan industri terkini yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas RIP SKKNI Sektor Pariwisata yang telah ditetapkan, perlu dilakukan kaji ulang setiap tahun. Dengan sinergi dan komitmen bersama, pengembangan SKKNI Bidang Kepariwisataan diharapkan dapat mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berdaya saing global. MENTERI PARIWISATA ttd. WIDIYANTI PUTRI

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…