DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pemberian tunjangan kinerja; tindak lanjut evaluasi kinerja periodik; pencatatan kehadiran; pelanggaran jam kerja; besaran pembayaran dan pengurangan tunjangan kinerja; pemberhentian pembayaran tunjangan kinerja

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 61);
5.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan oleh instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata.
3.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
6.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
7.Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Layanan e-Kinerja BKN adalah layanan berbagi pakai berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja Pegawai ASN.
8.Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data informasi kepegawaian secara online yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.
9.Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
10.Politeknik Pariwisata adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan komponen capaian kinerja dan komponen kehadiran sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
(2)Komponen capaian kinerja dan komponen kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bobot:
1. a.80% (delapan puluh persen) untuk komponen capaian kinerja; dan
2. b.20% (dua puluh persen) untuk komponen kehadiran.
(3)Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penyelarasan atas jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian.
(4)Komponen capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil tindak lanjut evaluasi kinerja periodik yang diperoleh dengan mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai yang dilakukan setiap bulan.
(5)Evaluasi kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan predikat sebagai berikut:
1. a.sangat baik;
2. b.baik;
3. c.butuh perbaikan;
4. d.kurang/misconduct; atau
5. e.sangat kurang.
(6)Komponen kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil pencatatan kehadiran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB III

TINDAK LANJUT EVALUASI KINERJA PERIODIK

Pasal 4

(1)Tindak lanjut evaluasi kinerja periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disusun berdasarkan penilaian kinerja periodik yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan melalui Layanan e-Kinerja BKN.
(2)Penilaian kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi setiap 1 (satu) bulan dari Layanan e-Kinerja BKN oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada Politeknik Pariwisata.
(3)Rekapitulasi penilaian kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang menangani fungsi keuangan pada unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat yang menangani fungsi keuangan pada Politeknik Pariwisata.
(4)Rekapitulasi penilaian kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 20 (dua puluh) merupakan hari libur.
(5)Rekapitulasi penilaian kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar penghitungan Tunjangan Kinerja.
(6)Ketentuan teknis mengenai penilaian kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 5

(1)Pegawai wajib masuk kerja dan mencatatkan kehadiran pada aplikasi SIMPEG sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja.
(2)Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
(3)Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual jika;
1. a.Pegawai belum terdaftar dalam sistem aplikasi SIMPEG;
2. b.aplikasi SIMPEG mengalami gangguan atau tidak berfungsi; atau
3. c.terjadi keadaan kahar.
(4)Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan, kendali, dan kehendak Pegawai maupun Kementerian, yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan tidak dapat dihindari, yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas atau kewajiban, namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran besar, wabah penyakit/epidemi, perang, kerusuhan, serta kebijakan pemerintah yang bersifat luar biasa.

Pasal 6

(1)Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(2)Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(3)Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit tidak termasuk jam istirahat.
(4)Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis terhitung sejak pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
2. b.hari Jumat terhitung sejak pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat.
(5)Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis terhitung sejak pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat; dan
2. b.hari Jumat terhitung sejak pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
(6)Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan maka hari dan jam kerja Pegawai tersebut disesuaikan dengan hari dan jam tempat melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
(7)Ketentuan mengenai jam kerja pada bulan Ramadan dapat ditentukan lain sesuai penetapan jam kerja oleh pemerintah.

Pasal 7

(1)Pencatatan kehadiran Pegawai direkapitulasi setiap bulan dari aplikasi SIMPEG oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada Politeknik Pariwisata.
(2)Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang menangani fungsi keuangan pada unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat yang menangani fungsi keuangan pada Politeknik Pariwisata.
(3)Rekapitulasi pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 20 (dua puluh) merupakan hari libur.

Pasal 8

(1)Dalam hal aplikasi SIMPEG tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, pencatatan jam masuk kerja dan pulang kerja kehadiran Pegawai dilakukan dengan mengisi formulir daftar hadir sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Penanggung jawab pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pimpinan unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada Politeknik Pariwisata.

BAB V

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 9

(1)Pegawai dinyatakan melakukan pelanggaran jam kerja jika:
1. a.tidak masuk kerja;
2. b.terlambat masuk kerja;
3. c.pulang sebelum waktunya;
4. d.tidak berada di tempat tugas; dan/atau
5. e.tidak melakukan pencatatan kehadiran.
(2)Penghitungan pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.tidak masuk kerja 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
2. b.terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya sesuai ketentuan mengenai hari dan jam kerja.
(3)Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 60 (enam puluh) menit dari ketentuan jam kerja tidak dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja dalam hal Pegawai melakukan penggantian jam kerja pada hari yang sama.
(4)Pegawai yang
1. a.terlambat masuk kerja dan tidak melakukan penggantian jam kerja pada hari yang sama; dan
2. b.pulang sebelum waktunya, dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja.

Pasal 10

Pegawai dikecualikan dari pelanggaran ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 jika yang bersangkutan menyampaikan:

a.surat tugas;
b.surat cuti; atau
c.surat keterangan sakit dari dokter, pada aplikasi SIMPEG.

Pasal 11

(1)Pegawai yang mendapatkan perintah untuk melakukan tugas kedinasan, perjalanan dinas, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan, wajib menyampaikan surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja bersangkutan.
(2)Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan melalui aplikasi SIMPEG dengan ketentuan:
1. a.paling cepat pada hari pelaksanaan tugas kedinasan, perjalanan dinas, atau mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan;
2. b.paling lambat tanggal 18 (delapan belas) untuk penugasan yang dilaksanakan tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas); atau
3. c.paling lambat tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya untuk penugasan yang dilaksanakan tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) pada bulan berjalan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…