DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 yang dokumen perencanaan Kementerian Pariwisata untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang digunakan digunakan sebagai acuan penyusunan: a. rencana kerja Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029; dan b. rencana strategis unit organisasi di lingkungan Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6.Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Pariwisata untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
2.Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029.
(2)Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kemenpar Tahun 2025- 2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemenpar Tahun 2025- 2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus digunakan sebagai acuan penyusunan:

a.rencana kerja Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029; dan
b.rencana strategis unit organisasi di lingkungan Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1040), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2025 MENTERI PARIWISATA Œ WIDIYANTI PUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2025-2029 Sektor pariwisata menunjukkan pemulihan yang progresif pascapandemi Covid-19, berdasarkan Compound Annual Growth Rate (CAGR) Tahun 2020-2024, tren peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 36% (tiga puluh enam persen) per tahun, pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sebesar 18% (delapan belas persen), dan pertumbuhan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 4,04% (empat koma nol empat persen) di semester I tahun

2024.Pada periode 2023-2024, pariwisata juga berperan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja serta pemulihan ekonomi daerah berbasis destinasi unggulan. Namun demikian, pengembangan sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan daya saing antar wilayah, kualitas infrastruktur dasar dan penunjang pariwisata yang belum merata, rendahnya produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata, dan transformasi digital yang belum optimal serta pemanfaatan big data dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Di sisi lain, dinamika eksternal turut memengaruhi arah dan kinerja sektor pariwisata ke depan. Perubahan preferensi wisatawan ke arah pariwisata yang lebih berkelanjutan, personal, dan digital mendorong kebutuhan adaptasi model bisnis dan pengelolaan destinasi. Tekanan global akibat krisis perubahan iklim, ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok, dan potensi krisis kesehatan baru juga menjadi variabel yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas dan pertumbuhan sektor ini. Selain itu, kompetisi antarnegara dalam merebut pangsa pasar pariwisata internasional semakin ketat, mengharuskan Indonesia untuk memperkuat branding, meningkatkan standar layanan, dan mengakselerasi inovasi produk-produk pariwisata berbasis keunggulan lokal dan teknologi. Di tengah tantangan internal dan dinamika eksternal tersebut, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dengan belajar dari keberhasilan negara-negara yang telah menunjukkan kinerja unggul dalam pengembangan sektor pariwisata. Peringkat atas dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI) Tahun 2024 umumnya ditempati oleh negara-negara dengan tata kelola pariwisata yang efektif dan kebijakan lintas sektor yang adaptif sehingga mampu mendorong kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja, misalnya Amerika Serikat berhasil memulihkan sektor pariwisatanya melalui National Travel and Tourism Strategy 2022, sementara Spanyol memanfaatkan dana pemulihan Uni Eropa melalui Sustainable Tourism Strategy 2030. Di kawasan Asia, Jepang menggunakan koridor Tourism Nation Promotion Basic Plan untuk memprioritaskan promosi destinasi regional dan berhasil mencatat pertumbuhan 34% (tiga puluh empat persen) pada tahun 2023. Prancis menginvestasikan €1,9 miliar (satu koma sembilan miliar euro) dalam inovasi melalui Plan Destination France, sementara Australia melalui THRIVE 2030 strategy sets out a long-term plan for growing Australia’s visitor economy menekankan diversifikasi dan digitalisasi dengan proyeksi kontribusi 10% (sepuluh persen) terhadap PDB pada tahun 2024 (Lihat Tabel 1.1). Keberhasilan strategi negara-negara tersebut menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia dalam memperkuat daya saing sektor pariwisatanya melalui tata kelola yang lebih responsif, inovatif, dan berorientasi jangka panjang. Tabel 1.1. Pembelajaran Strategi Kebijakan dan Kontribusi Perekonomian pada 5 (lima) Negara 20 (dua puluh) Besar Dunia (Berdasarkan TTDI 2024) Negara (Skor TTDI) Strategi Kebijakan Rujukan Perencanaan Kepariwisat aan Kontribusi PDB Tenaga kerja Tren Amerika Serikat (5,24) Melaksanakan National Travel and Tourism Strategy yang menargetkan 90 juta wisatawan mancanegara per tahun pada 2027 (tercapai lebih cepat pada 2026). Fokus strategi ini pada pemulihan pascapandemi dengan meningkatkan daya saing pariwisata, National Travel and Tourism Strategy 2022 merupakan strategi nasional untuk meningkatka n daya saing pariwisata dan memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai ≈8,8% 18 juta (11,2%) Pulih sepenuhnya pascapande mi dengan kontribusi tahun 2023 melampaui capaian 2019 Negara (Skor TTDI) Strategi Kebijakan Rujukan Perencanaan Kepariwisat aan Kontribusi PDB Tenaga kerja Tren kemitraan pemerintah- swasta, dan menjadikan industri lebih berkelanjutan, inklusif, serta tangguh. Langkah konkret mencakup percepatan pemrosesan visa non-imigran (>20% di atas tingkat pra- pandemi pada 2023), penyaluran dana pemulihan US$750 juta ke destinasi wisata melalui American Rescue Plan, serta investasi US$195 juta dalam proyek restorasi iklim untuk melindungi taman nasional. destinasi utama dunia. Spanyol (5,18) Pemerintah Spanyol menggelontorka n dana pemulihan Next Generation European Union (NGEU) untuk Program Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Pada tahun 2023 disetujui 175 proyek pariwisata Sustainable Tourism Strategy of Spain 2030 merupakan peta jalan nasional untuk transformasi pariwisata menuju pertumbuha n yang berkelanjuta n dan 15,6% 3,0 juta (≈14%) Tumbuh ~8% pada tahun 2024 (terbaik sejak 2019) Negara (Skor TTDI) Strategi Kebijakan Rujukan Perencanaan Kepariwisat aan Kontribusi PDB Tenaga kerja Tren berkelanjutan senilai €478 juta guna meningkatkan daya saing destinasi melalui digitalisasi dan inisiatif ramah lingkungan. Strategi ini berupaya mengubah model pariwisata ke arah yang lebih berkelanjutan dan digital, mendiversifikasi penawaran wisata, serta mengurangi ketergantungan musim. Komitmen kuat Spanyol pada keberlanjutan dan inovasi mendapat dukungan sektor swasta, sehingga Spanyol berada di posisi terdepan dalam pariwisata global yang berkelanjutan. berkualitas tinggi. Jepang (5,09) Jepang menjalankan strategi pariwisata berkelanjutan pascapandemi. Pemerintah gencar mempromosikan destinasi baru di Tourism Nation Promotion Basic Plan (2023–2025) merupakan rencana dasar nasional berdasarkan 7,1% 5,5 juta (≈8%) Tumbuh 34% pada tahun 2023 Negara (Skor TTDI) Strategi Kebijakan Rujukan Perencanaan Kepariwisat aan Kontribusi PDB Tenaga kerja Tren luar jalur utama, mendorong kolaborasi lokal, dan mengadopsi langkah inovatif untuk mengurangi kepadatan di objek wisata populer. Langkah ini sejalan dengan dibukanya kembali perbatasan Jepang pada tahun 2023, disertai upaya meningkatkan kunjungan internasional dan menjaga pengalaman wisata yang berkualitas. Hasilnya, pariwisata bangkit kuat di tahun 2023– 2024, dengan peningkatan kunjungan serta fokus pada pemerataan manfaat ekonomi ke berbagai daerah. Undang- Undang Promosi Negara Pariwisata untuk menciptakan destinasi pariwisata berkelanjuta n dan meningkatka n konsumsi pariwisata. Prancis (5,07) Prancis menerapkan Plan Destination France (anggaran €1,9 miliar) untuk mempertahanka n posisi sebagai destinasi pariwisata Plan Destination France (2021–2030) merupakan peta jalan 10 tahun untuk pengembang an dan transformasi 8,8% 2,9 juta (≈9%) Naik ~6% per tahun; ~4% di atas level pra- pandemi tahun 2019 Negara (Skor TTDI) Strategi Kebijakan Rujukan Perencanaan Kepariwisat aan Kontribusi PDB Tenaga kerja Tren nomor 1 dunia dan menjadi negara terbaik yang menerapkan pariwisata berkelanjutan pada tahun
2030.Strategi ini mencakup ~20 inisiatif, antara lain peningkatan kualitas SDM pariwisata, investasi infrastruktur akomodasi dan transportasi, promosi potensi budaya dan alam di seluruh wilayah, serta percepatan transisi hijau (misalnya, sustainable tourism fund untuk mendukung ekowisata dan slow tourism). sektor pariwisata dengan penekanan pada keberlanjuta n dan inovasi. Australia (5,00) Australia menjalankan strategi nasional THRIVE 2030 untuk pemulihan dan pertumbuhan jangka panjang sektor pariwisata secara berkelanjutan. Fokusnya antara lain diversifikasi pasar dan THRIVE 2030 merupakan strategi nasional untuk pertumbuha n berkelanjuta n ekonomi pengunjung Australia. 10% 1,42 jut a (10%) Telah kembali ke level pra- pandemi pada tahun 2023 dan tahun berik utnya diproyeksik an melebihi 10% PDB Negara (Skor TTDI) Strategi Kebijakan Rujukan Perencanaan Kepariwisat aan Kontribusi PDB Tenaga kerja Tren destinasi (termasuk keterlibatan masyarakat adat), modernisasi tenaga kerja dan infrastruktur, digitalisasi bisnis pariwisata, serta kolaborasi erat pemerintah- pelaku industri. Upaya mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata dan sekaligus merespon perubahan internal serta eksternal, pembangunan sektor pariwisata perlu dikelola dan diarahkan secara terencana, terukur, relevan, dan dapat dicapai. Tata kelola dan kebijakan yang berbasis data menjadi prasyarat untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan selaras dengan kebutuhan masyarakat, daya dukung dan anggaran, sasaran pembangunan nasional, dan dinamika global. Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 disusun sebagai panduan utama guna menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan memperkuat koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Sejalan dengan peran strategis tersebut, Renstra ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan pada penguatan transformasi ekonomi, khususnya fase penguatan fondasi (tahun 2025-2029), dengan 2 (dua) target utama dalam mendukung proses transformasi ekonomi hingga tahun 2029, yaitu rasio PDB sektor pariwisata sebesar 4,9%-5% (empat koma sembilan persen sampai dengan lima persen) dari PDB nasional dan devisa pariwisata sebesar US$32 miliar-US$39,4 miliar (tiga puluh dua miliar dolar Amerika sampai dengan tiga puluh sembilan koma empat miliar dolar Amerika). Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan pembangunan sektor pariwisata dalam kerangka transformasi ekonomi, sekaligus mengindahkan pembelajaran dari strategi dan capaian negara-negara maju, diperlukan penguatan substansi dalam penyusunan Renstra Kemenpar Tahun 2025-
2029.Fokus penguatan diarahkan pada 3 (tiga) aspek yaitu misi kelembagaan, arsitektur kinerja, dan kerangka kelembagaan, agar lebih adaptif terhadap dinamika global dan mampu menjawab kebutuhan nasional secara terstruktur. Pada Bulan November 2024, dengan adanya Pelantikan Kabinet Merah Putih (periode 2024-2029), nomenklatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), berubah menjadi dua Kementerian, yaitu Kementerian Pariwisata (Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024) dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024). Meskipun pada Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 sektor pariwisata digabungkan secara kelembagaan dengan sektor ekonomi kreatif, ketiga aspek di atas tetap relevan untuk disempurnakan dalam konteks penyusunan Renstra terbaru. Perbandingan secara garis besar antara struktur Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 dan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 terhadap ketiga aspek tersebut disajikan pada Tabel 1.2. Tabel 1.2 Perbandingan Aspek Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 dan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 Aspek Renstra Kemenparekraf/ Baparekraf Tahun 2020-2024 (Permenparekraf 11/2022) Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 Misi Kelembagaan Fokus hanya pada kontribusi ekonomi dari pariwisata dan ekonomi kreatif Selaras dengan visi dan misi tahun 2025-2029, yang memberi penekanan pada kekayaan budaya dan keberlanjutan Arsitektur Kinerja Sasaran strategis cukup banyak, namun belum seluruhnya berorientasi pada outcome Sasaran strategis disederhanakan agar lebih fokus dan ukuran keberhasilan yang disusun secara kolaboratif menggunakan kerangka logis yang berorientasi pada outcome. Kerangka Kelembagaan Desain kelembagaan disusun menggunakan pendekatan strategi yang jelas dan terarah dan menggunakan metode kerja matriks (Permenparekraf 12/2020 dan Permenparekraf 11/2022) Penguatan kembali struktur berbasis strategi dengan menata kembali pembagian fungsi, dan penataan struktur untuk penguatan organisasi Sumber: diolah oleh Tim UI CSGAR, 2024 Perbandingan antara kedua Renstra menunjukkan adanya reposisi strategis dalam arah pembangunan sektor pariwisata nasional. Perluasan misi yang semula berfokus pada kontribusi ekonomi kini mencakup penekanan pada kekayaan budaya dan keberlanjutan. Hal ini merefleksikan orientasi pembangunan yang lebih holistik dan berwawasan jangka panjang. Pada aspek arsitektur kinerja, penyederhanaan sasaran strategis dan penerapan kerangka logis yang berorientasi pada outcome menandai adanya pergeseran menuju tata kelola yang lebih akuntabel, fokus, dan kolaboratif. Sementara itu, pada aspek kelembagaan, penguatan struktur berbasis strategi dan penataan fungsi secara lebih tajam menjadi langkah penting dalam memastikan kapasitas organisasi yang responsif dan andal terhadap kompleksitas tantangan global. Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 dirancang bukan hanya sebagai kelanjutan administratif, melainkan instrumen transformatif untuk mengakselerasi daya saing kepariwisataan Indonesia di kancah internasional. Perubahan dan pergeseran strategi dalam rancangan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 didasarkan pada evaluasi berbasis data capaian kinerja sektor pariwisata tahun 2019-2024 (Tabel 1.3) dan kondisi capaian yang dinilai oleh lembaga internasional. Terdapat sejumlah tren positif yang menunjukkan arah pemulihan dan penguatan sektor ini pascapandemi Covid-19, antara lain kenaikan devisa dari sektor pariwisata hingga dua kali lipat pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, pemulihan kunjungan wisman hingga 90% (sembilan puluh persen) dari tingkat sebelum pandemi Covid-19, dan pulihnya pergerakan wisnus sebesar 62,43% (enam puluh dua koma empat tiga persen). Selain itu, peningkatan kontribusi PDB sektor pariwisata selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan melonjaknya peringkat daya saing kepariwisataan Indonesia ke posisi 22 (dua puluh dua) secara global menjadi indikator penting bahwa sektor pariwisata bergerak berada pada jalur yang tepat menuju pemulihan dan pertumbuhan. Temuan ini tidak hanya menjadi justifikasi teknokratik, tetapi juga refleksi atas kebutuhan untuk memperkuat ketahanan sektor pariwisata terhadap krisis global, memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas, serta mengoptimalkan kontribusinya dalam tahapan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Tabel 1.3 Data Capaian Kinerja Sektor Pariwisata Periode Tahun 2019-2024 Indikator Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai Devisa Pariwisata (Miliar USD) 16,91 3,38 0,52 6,78 14,00 16,71 Kontribusi PDB Pariwisata (%) 4,97 2,23 2,30 3,72 4,67 4,04* Wisatawan Mancanegara (Juta Kunjungan) 16,11 4,05 1,56 5,89 11,8 13,89 Wisatawan Nusantara (Miliar Perjalanan) 0,72 0,52 0,61 0,73 0,83 1,02 Indikator Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tenaga Kerja Pariwisata (Juta Orang) 20,76 20,43 21,26 22,89 24,41 25,01* Daya Saing Kepariwisataan (Peringkat TTDI) 40 N/A 32 N/A 22 N/A Pengeluaran Wisatawan mancanegara per Kunjungan (USD) 1.145,64 2.165,02 3.097,41 1.448,01 1.625,36 1.391,85 Keterangan : *) Data sementara berdasarkan hasil FGD IKU Kemenparekraf/Baparekraf bersama BPS pada tanggal 12 Desember 2024. N/A : not available Sumber: Kemenparekraf/Baparekraf (2024); BPS (2024) Perkembangan sektor pariwisata pada tingkat global menunjukkan tren pemulihan yang kuat di tahun 2023. Pariwisata internasional pulih secara kuat pada tahun 2023 dengan jumlah kunjungan sebesar 1,3 miliar (satu koma tiga miliar) kunjungan (89% (delapan puluh sembilan persen) dari tingkat prapandemi), keinginan untuk berwisata yang besar, pembukaan kembali destinasi Asia, dan peningkatan konektivitas, menghasilkan US$1,5 triliun (satu koma lima triliun dolar Amerika) penerimaan dan kontribusi ekonomi sebesar US$3,4 triliun (tiga koma empat triliun dolar Amerika) atau 3% (tiga persen) dari PDB global. Meskipun demikian, kawasan Asia dan Pasifik masih tertinggal di angka 78% (tujuh puluh delapan persen) pemulihan akibat transisi status pandemi yang relatif lambat, termasuk di Indonesia yang baru menetapkan fase endemi pada bulan Juni 2023. Namun, di tengah dinamika tersebut, sektor pariwisata Indonesia menunjukkan kinerja positif. Tahun 2024 menunjukkan pemulihan yang semakin solid bagi sektor pariwisata Indonesia. Nilai devisa pariwisata mencapai US$16,71 miliar (enam belas koma tujuh satu miliar dolar Amerika), mendekati level pra pandemi tahun 2019, dan kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional telah mencapai 4,04% (empat koma nol empat persen), pada semester I tahun
2024.Hal ini menunjukkan pemulihan hampir sepenuhnya dari sisi penerimaan ekonomi. Jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia mencapai 13,89 juta (tiga belas koma delapan sembilan juta) kunjungan, meningkat signifikan dari 11,69 juta (sebelas koma enam sembilan juta) pada tahun 2023, meskipun belum sepenuhnya menyamai angka tahun 2019. Di sisi domestik, wisnus mencatatkan rekor tertinggi sebanyak 1,02 miliar (satu koma nol dua miliar) perjalanan, mencerminkan kuatnya permintaan dalam negeri dan pemulihan mobilitas masyarakat. Dari sisi ketenagakerjaan, sektor pariwisata menyerap tenaga kerja sekitar 25,01 juta (dua puluh lima koma nol satu juta) orang, sehingga menjadi indikator penting dalam pemulihan ekonomi berbasis masyarakat. Meski pengeluaran rata-rata wisman per kunjungan menurun menjadi US$1.391,85 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu koma delapan lima dolar Amerika), hal ini masih menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Secara keseluruhan, capaian tahun 2024 menegaskan bahwa sektor pariwisata telah memasuki fase pemulihan berkelanjutan, dengan momentum yang perlu dijaga melalui peningkatan daya saing, kualitas layanan, dan keberlanjutan destinasi pariwisata. Capaian positif tersebut juga tercermin di dalam peringkat global. Berdasarkan TTDI tahun 2021 yang dirilis World Economic Forum, sektor pariwisata Indonesia berada diperingkat ke-32 (tiga puluh dua) dunia. Pada tahun 2024 melesat 10 (sepuluh) peringkat ke posisi 22 (dua puluh dua) dunia, di mana melampaui Belgia, Selandia Baru, dan Thailand, serta mempertahankan posisi pertama dalam Global Muslim Travel Index (GMTI). Penguatan ini didukung oleh berbagai inisiatif kebijakan, termasuk koordinasi lintas sektor melalui rencana aksi TTDI bersama 31 (tiga puluh satu) kementerian/lembaga, pengembangan Portal Indeks Kepariwisataan (Prakarsa), dan penyusunan ulang Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional. 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN SEKTOR PARIWISATA Potensi dan permasalahan sektor pariwisata Indonesia merupakan fondasi krusial dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Evaluasi terhadap capaian kinerja selama periode tahun 2019-2024 memberikan gambaran dan indikasi awal mengenai kekuatan yang dapat dieskalasi dan dimobilisasi serta tantangan yang perlu diantisipasi secara terpadu. Pada konteks penyusunan Renstra Kemenpar tahun 2025-2029, analisis potensi dan permasalahan bertujuan untuk menghasilkan intervensi kebijakan, program, dan rencana aksi yang lebih tepat sasaran, berbasis data, dan relevan dengan kebutuhan transformasi sektor pariwisata secara nasional. Secara umum, potensi sektor pariwisata Indonesia tercermin dari kekayaan sumber daya alam dan budaya, pertumbuhan pasar domestik, serta kinerja pemulihan pascapandemi yang semakin menunjukkan tren positif. Namun, berbagai tantangan masih mengemuka, mulai dari gap kualitas destinasi, kapasitas SDM, infrastruktur penunjang hingga resiliensi terhadap krisis global. Kompleksitas tantangan tersebut diperkuat oleh perubahan preferensi wisatawan, perkembangan dan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi, serta tuntutan terhadap keberlanjutan dan inklusivitas. Oleh karena itu, identifikasi menyeluruh atas potensi, permasalahan, dan isu strategis menjadi langkah awal yang krusial dalam memastikan bahwa Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 mampu menjawab dinamika sektor pariwisata secara progresif dan komprehensif. Salah satu isu strategis yang semakin relevan dalam pembangunan sektor pariwisata adalah implementasi transformasi digital, yaitu pendekatan berbasis teknologi cerdas untuk mendukung terciptanya pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berfokus pada pengalaman pengunjung. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti pemanfaatan Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR), diproyeksikan akan menjadi pengungkit baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pemasaran dan promosi destinasi pariwisata, serta daya saing global sektor pariwisata Indonesia. Masih terdapat tantangan mendasar, seperti kesenjangan akses internet antarwilayah, rendahnya literasi digital di daerah tujuan wisata tertentu, dan keterbatasan kapasitas SDM lokal dalam mengelola transformasi digital. Ketimpangan ini perlu direspons melalui perencanaan yang komprehensif, agar digitalisasi pariwisata tidak hanya menjadi tren. 1.2.1. Potensi Sektor Pariwisata Upaya memperkuat daya saing dan memperluas kontribusi sektor pariwisata terhadap pembangunan nasional, diperlukan identifikasi dan optimalisasi atas potensi unggulan yang dimiliki Indonesia. Terdapat setidaknya 10 (sepuluh) potensi strategis yang dapat dimanfaatkan, yang secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok besar. Pertama, potensi berbasis sumber daya dan karakteristik destinasi, meliputi pariwisata berkelanjutan dan pelibatan komunitas, pariwisata berbasis budaya dan taman bumi (geopark), serta keunikan destinasi. Kedua, potensi pengembangan wisata minat khusus, yang mencakup wisata medis, wisata kebugaran, wisata olahraga, wisata mewah, dan wisata seni, serta pariwisata ramah muslim (PRM). Ketiga, potensi penunjang kualitas pengalaman wisatawan, seperti penerapan standar usaha pariwisata berbasis risiko dan pemanfaatan pemasaran digital dan media sosial. Keempat, potensi penguatan ekosistem pariwisata, termasuk lembaga pembiayaan pariwisata, peningkatan infrastruktur serta pertumbuhan kawasan wisata baru, dan perencanaan berbasis spasial melalui Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN). Klasifikasi ini mencerminkan bahwa potensi sektor pariwisata Indonesia tidak hanya berakar pada kekayaan alam dan budaya, tetapi juga terletak pada kemampuan untuk mengembangkan sistem pendukung dan strategi kelembagaan yang inovatif. Adapun 10 (sepuluh) potensi sektor pariwisata tersebut, yaitu:
1.Pariwisata Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan pariwisata yang memperhatikan keseimbangan antara aspek tata kelola yang baik, pelestarian budaya, kesejahteraan ekonomi, dan pelestarian lingkungan baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman wisata yang bertanggung jawab, memperkuat identitas lokal, serta memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di destinasi wisata. Salah satu bentuk kriteria dalam penerapan pariwisata berkelanjutan adalah keberlanjutan sosial yang dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu inti dari pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam kerangka Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, masyarakat lokal bukan sekadar penerima manfaat pasif, melainkan subjek utama dalam pengelolaan destinasi. Regulasi ini menegaskan bahwa destinasi pariwisata berkelanjutan harus dibangun dengan pendekatan yang partisipatif, adil, dan menghormati keberagaman sosial serta budaya lokal. Konsep pemberdayaan dalam konteks ini mencakup peningkatan kapasitas masyarakat untuk: (1) mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan, (2) mengakses peluang ekonomi dari kegiatan wisata,

(3)melestarikan nilai-nilai budaya dan lingkungan hidup, dan (4) berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata di wilayahnya. Lebih jauh lagi, pendekatan yang inklusif berarti bahwa semua kelompok masyarakat—termasuk perempuan, anak muda, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok adat atau minoritas—memiliki akses yang setara terhadap pelatihan, kesempatan usaha, dan ruang partisipasi dalam pengembangan destinasi. Hal ini sejalan dengan prinsip “no one left behind” dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui pemberdayaan yang inklusif, pariwisata tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial. Komunitas yang dulunya termarjinalkan dapat menjadi penggerak utama inovasi dan pelestari identitas lokal, sekaligus penjaga kelestarian lingkungan. Konteks global juga mendukung arah ini. Berbagai inisiatif internasional, seperti panduan dari UNWTO dan GSTC, menekankan pentingnya inklusivitas sebagai bagian dari indikator keberlanjutan. Dunia kini menuntut praktik pariwisata yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berkeadilan sosial, di mana masyarakat lokal memiliki kuasa atas masa depan wilayahnya sendiri. Dengan menjadikan pemberdayaan masyarakat yang inklusif sebagai strategi utama, Indonesia tidak hanya membangun destinasi yang menarik, tetapi juga menciptakan ekosistem pariwisata yang tahan terhadap krisis, responsif terhadap perubahan, dan berpihak pada kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

2.Pariwisata Berbasis Budaya dan Geopark Kekayaan pariwisata berbasis komunitas beberapa diantaranya yaitu potensi desa wisata nasional, geopark, cagar budaya, world heritage Indonesia sebagai negara tujuan Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE), wisata olahraga, kesadaran terhadap potensi daerah, dan kesiapan daerah untuk menarik investasi di bidang pariwisata. Indonesia dihuni oleh lebih dari 1.300 (seribu tiga ratus) suku bangsa, memiliki lebih dari 718 (tujuh ratus delapan belas) bahasa daerah (tidak termasuk dialek dan subdialek) serta segala ekspresi budaya dan adat tradisinya merupakan laboratorium budaya terbesar di dunia. Sumber daya budaya merupakan kekayaan peradaban Indonesia yang berasal dari interaksi sosial masyarakat, yang menjadi bagian dari kepribadian dan identitas suatu masyarakat serta menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata Indonesia. Pengembangan destinasi pariwisata tersebut dapat menekankan pada pariwisata berbasis warisan budaya, pasar seni, fauna langka, mangrove, dan hutan lindung. Pariwisata budaya yang terintegrasi dengan konsep geopark menawarkan pendekatan holistik dalam pengembangan destinasi wisata. Geopark merupakan kawasan yang diakui UNESCO karena keunikan warisan geologi, yang dikelola secara terpadu untuk tujuan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi melalui pariwisata berkelanjutan. Dalam praktiknya, geopark menggabungkan atraksi geologi dengan budaya lokal, dimana masyarakat setempat dilibatkan dalam pemanfaatan sumber daya alam, budaya, dan bahkan kuliner secara berkelanjutan untuk kegiatan geowisata. Di Indonesia terdapat beberapa UNESCO Global Geoparks, seperti Batur, Gunung Sewu, dan Ciletuh, yang memadukan keindahan bentang alam geologi dengan tradisi dan kearifan lokal, sehingga menciptakan pengalaman wisata unik yang mendidik sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Pendekatan ini selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan karena melindungi warisan geologis dan budaya, sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata berbasis komunitas.
3.Wisata Medis, Wisata Kebugaran, Wisata Olahraga, Wisata Mewah, dan Wisata Seni Menghadapi Global Megatrend 2045, Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan pariwisata tematik berbasis kesehatan, seperti wisata medis, kebugaran, olahraga, mewah dan seni. Segmen ini menjawab kebutuhan populasi usia lanjut (aging society) dan pemulihan fisik-mental pascapandemi. Proyek seperti halnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Bali menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan medis unggulan yang terintegrasi dengan destinasi wisata. Untuk memaksimalkan potensi wisata medis, Indonesia perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan membangun kepercayaan terhadap fasilitas domestik. Di sisi lain, wisata kebugaran, melalui yoga, spa, jamu, dan meditasi, masih belum tergarap optimal meskipun semakin diminati oleh wisatawan. Sementara itu, wisata olahraga seperti lari, selancar, dan menyelam terbukti mampu mendongkrak citra destinasi dan ekonomi lokal. Kemunculan dan wisata seni pada saat ini dilatarbelakangi oleh tingkat kompetisi yang tinggi di sektor pariwisata, perilaku wisatawan milenial, dan juga perkembangan teknologi. Wisata mewah bukan hanya ditentukan pada nilai ekonomis atau harga paket wisata, namun lebih dimaknai pada kedalaman nilai berwisata melalui pengalaman yang didapat wisatawan. Dukungan pemerintah daerah dan partisipasi komunitas menjadi kunci agar pariwisata tematik ini berkembang secara berkelanjutan dan merata di berbagai wilayah.
4.Pariwisata Ramah Muslim Indonesia memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata ramah muslim terkemuka di dunia, didukung oleh statusnya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dan kekayaan destinasi wisata yang beragam. Konsep Pariwisata Ramah Muslim (PRM) merupakan layanan tambahan amenitas, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim baik nusantara maupun mancanegara. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong pengembangan PRM melalui penguatan regulasi, sertifikasi, dan infrastruktur pendukung, yang tercermin dari keberhasilan Indonesia meraih peringkat pertama berturut-turut dalam GMTI Tahun 2023 dan 2024 yang diterbitkan oleh Master Card- CrescentRating. Data menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan muslim global mencapai kisaran 145 juta (seratus empat puluh lima juta) pada tahun 2023 dan 176 juta (seratus tujuh puluh enam juta) pada akhir tahun 2024. Islamic Tourism Centre bahkan memperkirakan bahwa jumlah wisatawan muslim global akan mencapai 230 juta (dua ratus tiga puluh juta) orang dengan nilai pengeluaran hingga US$225 miliar (dua ratus dua puluh lima miliar dolar Amerika) atau mencapai Rp3,375 triliun (tiga koma tiga tujuh lima triliun rupiah) pada tahun 2028, menandakan potensi pasar yang sangat besar. Pada tahun 2023, Indonesia menyelenggarakan Indonesia Muslim Traveler Index (IMTI) yang melibatkan 15 (lima belas) Provinsi dimana 5 (lima) besar diduduki oleh NTB, Aceh, Sumatera Barat, Jakarta, dan Jawa Tengah. PRM tidak hanya ditujukan untuk menarik wisatawan Muslim, tetapi juga dapat menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas. Pertumbuhan PRM menjadi salah satu indikator kegiatan prioritas dalam Program Prioritas Ekonomi Syariah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dengan target pertumbuhan 13,08% (tiga belas koma nol delapan persen) di tahun
2029.Dengan komitmen yang kuat dan strategi berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi unggulan PRM berkancah global yang memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.
5.Keunikan Destinasi Keunikan suatu destinasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing dan menarik minat wisatawan, karena memberikan pengalaman yang otentik dan tidak tergantikan. Setiap destinasi di Indonesia memiliki karakter khas, baik lanskap alam, warisan budaya, seni tradisional, kuliner, hingga tradisi komunitas lokal, yang dapat menjadi nilai jual yang unik. Konsep keunikan destinasi ini menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, di samping aspek nilai tambah, daya saing dan berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa destinasi yang mampu mengemas keunikan lokal secara menarik cenderung lebih kompetitif dan diminati pasar. Contohnya, Yogyakarta dengan budaya Jawa dan keraton, Bali dengan adat Hindu dan lanskap sawah terasering, atau Toraja dengan ritual kematian dan arsitektur rumah adatnya semua mencerminkan kekuatan diferensiasi destinasi yang tidak mudah ditiru. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata harus fokus pada pelestarian dan promosi keunikan lokal tersebut sebagai strategi untuk mendorong daya tarik wisata sekaligus memastikan keberlanjutan nilai budaya yang melekat di tiap wilayah.
6.Penerapan Standar Usaha Berbasis Risiko Penerapan standar usaha pariwisata berbasis risiko merupakan bagian dari konteks perizinan berusaha yang tidak dapat terpisahkan untuk tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Penerapan standar ini merupakan bagian dari peningkatan daya saing dan kualitas pariwisata Indonesia untuk usaha pariwisata yang memiliki tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi, selain memenuhi standar usaha pariwisata juga wajib melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata melalui Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSPr Pariwisata) yang telah memiliki akreditasi sesuai dengan lingkup usaha yang disertifikasi. Penerapan standar usaha ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.
7.Pemasaran Digital dan Media Sosial Pemanfaatan pemasaran digital dan media sosial merupakan salah satu potensi utama yang perlu persisten dikembangkan dalam sektor pariwisata Indonesia, karena telah merevolusi cara destinasi dipromosikan dan diakses oleh wisatawan. Di era informasi saat ini, lebih dari 80% (delapan puluh persen) calon wisatawan mencari referensi destinasi melalui media sosial dan platform daring sebelum mengambil keputusan perjalanan, menjadikan kehadiran digital yang kuat sebagai faktor krusial dalam membentuk citra dan meningkatkan minat kunjungan. Teknologi digital mendukung kemudahan dalam sistem pemasaran, pemesanan, hingga pembayaran, serta memungkinkan pelaku pariwisata menjangkau pasar secara luas dan efisien. Strategi pemasaran digital yang melibatkan kolaborasi dengan kreator konten, influencer, dan mitra internasional terbukti efektif dalam membangun kesadaran, menciptakan ikatan, dan mendorong konversi wisata. Kualitas informasi yang disajikan secara daring tidak hanya memperkuat daya tarik destinasi, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global industri pariwisata yang semakin berbasis teknologi.
8.Lembaga Pembiayaan Pariwisata Pengembangan lembaga dan skema pembiayaan pariwisata merupakan salah satu potensi strategis yang perlu diperkuat untuk mendukung terciptanya pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang berdaya saing. Pembiayaan yang memadai sangat penting untuk mendorong investasi, membiayai infrastruktur pariwisata, serta menjamin keberlanjutan proyek-proyek pariwisata di berbagai skala. Pemerintah telah menginisiasi kebijakan insentif fiskal, pendirian badan pelaksana otorita destinasi, serta penyaluran subsidi dan stimulus kepada pelaku usaha, khususnya UMKM pariwisata, sebagai respons terhadap krisis, seperti pandemi Covid-19. Di sisi lain, kolaborasi dengan lembaga keuangan global, seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) juga memungkinkan pembiayaan infrastruktur besar di kawasan wisata prioritas yang terpencil. Untuk memperluas sumber pembiayaan, penting dikembangkan lembaga pembiayaan pariwisata nasional yang dapat mengelola dana investasi jangka panjang di luar APBN, serta mendukung ekosistem yang mengukur dampak ekonomi wisatawan, termasuk lama tinggal, belanja di sektor UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan pengelolaan pembiayaan yang inovatif dan inklusif, sektor pariwisata Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan sekaligus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat lokal.
9.Peningkatan Infrastruktur dan Pertumbuhan Kawasan Wisata Baru Pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat penting untuk mengembangkan kawasan pariwisata baru. Aksesibilitas yang baik, seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, transportasi publik, serta ketersediaan amenitas (hotel, restoran, listrik, internet) akan mendorong wisatawan menjelajahi destinasi di luar kawasan wisata utama. Kegiatan pembangunan pariwisata Indonesia tahun 2025-2029 berfokus pada 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), guna menciptakan pusat- pusat pariwisata baru di berbagai daerah dengan meniru keberhasilan Bali. Destinasi, seperti Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur- Yogyakarta-Prambanan (Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta), Bangka Belitung (Kepulauan Bangka Belitung), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Lombok-Gili Tramena (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Manado-Likupang (Sulawesi Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Morotai (Maluku Utara) dan Raja Ampat (Papua Barat Daya) ditambah 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR), yaitu Kepulauan Riau, Bali dan Greater Jakarta dipilih sebagai kawasan unggulan yang dilengkapi investasi memadai dalam pembangunan infrastruktur dasar dan suprastruktur pariwisata. Pemerintah bahkan menetapkan beberapa diantaranya sebagai KEK pariwisata yang memberikan insentif fiskal dan kemudahan investasi, serta membentuk badan pelaksana otorita khusus untuk mengelola pengembangan tiap destinasi.
10.Penguatan perencanaan melalui Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan pariwisata Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi, perlu didukung dengan pelaksanaan kebijakan penyelesaian 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas (Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta- Prambanan, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, dan Morotai) yang dipandu melalui Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/lntegrated Tourism Master Plan (RIDPN/ITMP). Dalam RPJMN Tahun 2025–2029 tercantum bahwa Prioritas Nasional (PN) 3 menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Bahkan secara jelas dituliskan Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas pada 4 (empat) destinasi yaitu Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (BYP), Labuan Bajo, Danau Toba dan Lombok-Gili Tramena. Sedangkan 6 (enam) destinasi lainnya disebut pengembangan. Menyediakan dokumen rujukan dalam pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional, yaitu Manado-Likupang, Bangka dan Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Morotai, Raja Ampat. Dokumen RIDPN dimaksudkan untuk dapat dijadikan rujukan dalam pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun para pemangku kepentingan terkait lainnya. 1.2.2. Permasalahan Sektor Pariwisata Berbagai permasalahan timbul di tengah sejumlah capaian dan peluang yang diraih oleh sektor pariwisata. Permasalahan tersebut mencakup tantangan struktural, kelembagaan, dan isu keberlanjutan yang dapat menghambat kinerja pembangunan pariwisata pada jangka menengah dan panjang. Identifikasi masalah ini menjadi sangat krusial sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan dalam kerangka Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029. Permasalahan sektor pariwisata tersebut diklasifikasikan menjadi 4 (empat) poin, yaitu:
1.Pengelolaan Destinasi, Tata Kelola, dan Strategi Pemasaran Identifikasi permasalahan dalam pengelolaan destinasi, tata kelola, dan strategi pemasaran menjadi aspek krusial dalam upaya mengembangkan pariwisata nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan. Meskipun Indonesia memiliki kekayaan daya tarik wisata yang sangat potensial, optimalisasinya masih terhambat oleh berbagai tantangan, seperti (1) divergensi antara perencanaan dan implementasi peta jalan pariwisata di lapangan, (2) rendahnya kapasitas dan kualitas tata kelola destinasi, (3) degradasi budaya lokal akibat kurang meratanya penyebaran wisatawan dan akulturasi budaya wisatawan, (4) keterbatasan data dukung destinasi, terutama di kawasan timur Indonesia, dan (5) minimnya pelibatan komunitas lokal dalam perencanaan dan pengelolaan. Tantangan-tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya krisis global, pandemi, dan dampak perubahan iklim yang berpotensi mengganggu keberlanjutan destinasi pariwisata dalam jangka panjang.
2.Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengelolaan SDM dalam industri pariwisata merupakan salah satu tantangan utama yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan sektor ini, khususnya di era digital dan dalam konteks keberlanjutan. Kualitas SDM sangat menentukan pengalaman wisatawan, mulai dari kompetensi, keramahan, hingga kebersihan dan pelayanan destinasi pariwisata. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan mendasar, seperti rendahnya kesejahteraan pekerja, kurangnya pelatihan berkelanjutan, dan penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang dan keahliannya. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas layanan dan daya saing destinasi pariwisata. Di sisi lain, disrupsi teknologi, seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi, turut mengubah kebutuhan dan struktur tenaga kerja di sektor ini. Sementara itu, kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi krisis, seperti pandemi atau guncangan ekonomi, masih terbatas, termasuk dari sisi jaminan sosial dan fleksibilitas model bisnis. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata juga menjadi isu penting, karena partisipasi masyarakat lokal berperan besar dalam menciptakan layanan yang otentik dan berkelanjutan. Tanpa manajemen SDM yang adaptif, inklusif, dan berbasis kompetensi, sektor pariwisata berisiko menghadapi stagnasi kualitas layanan serta ketimpangan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, penguatan strategi pengelolaan SDM berbasis digital, pelatihan vokasional, dan pelindungan kesejahteraan pekerja perlu menjadi bagian integral dalam penyusunan kebijakan pariwisata nasional.
3.Aksesibilitas, Amenitas, dan Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Destinasi Aksesibilitas dan amenitas merupakan fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata nasional, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Di banyak daerah, keterbatasan infrastruktur transportasi udara, darat, dan laut yang terjangkau membatasi jumlah kunjungan wisatawan dan menghambat pengembangan destinasi potensial. Selain itu, kualitas dan pemerataan fasilitas pendukung, seperti akomodasi, sanitasi, dan layanan publik masih jauh dari standar yang diharapkan, terutama di kawasan terpencil dan bagian timur Indonesia. Infrastruktur yang ada pun seringkali memerlukan pembaruan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan modern dan standar internasional. Tak kalah penting, konflik sengketa lahan, terutama yang berkaitan dengan tanah adat dan hak ulayat, masih menjadi hambatan dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan pariwisata. Minimnya pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi pariwisata juga dapat menimbulkan resistensi sosial dan ketimpangan manfaat ekonomi.
4.Tata Kelola Pemerintahan Peran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat krusial dalam membentuk arah pembangunan pariwisata yang terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan. Namun, tantangan dalam tata kelola pemerintahan pariwisata masih cukup signifikan. Salah satunya adalah perlunya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, agar tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan kapasitas lokal secara kontekstual. Selain itu, sistem rotasi pegawai yang tidak mempertimbangkan kesinambungan dan kompetensi sering kali berdampak pada penurunan kualitas pengelolaan destinasi pariwisata. Di sisi lain, belum adanya standar dan kebijakan yang tegas terkait daya dukung destinasi, baik dari aspek fisik, lingkungan, maupun sosial, mengakibatkan tidak meratanya penyebaran wisatawan di beberapa kawasan wisata, yang mengancam kelestarian dan kenyamanan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan harmonisasi kebijakan lintas level pemerintahan menjadi ihwal yang sangat mendesak untuk dibenahi. Memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan dalam pengembangan sektor pariwisata nasional tersebut, diperlukan perumusan isu strategis sebagai landasan penyusunan Renstra Kemenpar Tahun 2025-
2029.Isu strategis tersebut berfungsi sebagai kerangka kontekstual guna memastikan arah kebijakan dan program pembangunan pariwisata berjalan secara terukur, responsif, dan selaras dengan dinamika global serta prioritas pembangunan nasional. Beberapa isu strategis tersebut, yaitu:
1.Perubahan paradigma pengembangan sektor pariwisata dari berorientasi pada kuantitas atau angka menjadi berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan Perubahan paradigma pengembangan sektor pariwisata dari orientasi pada kuantitas atau angka menjadi fokus pada kualitas dan keberlanjutan merupakan transformasi yang signifikan dalam industri pariwisata global. Tidak hanya memperhatikan angka kunjungan wisatawan atau pendapatan, namun saat ini terdapat kepentingan untuk menuju pengalaman wisata berkualitas dan memastikan dampak lingkungan dan sosial yang berkelanjutan, dan tentunya berpotensi memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian, sosial, dan lingkungan. Hal ini mencerminkan pemahaman yang semakin mendalam bahwa pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, akan tetapi juga harus memperhatikan pelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan kelestarian budaya. Dengan mengadopsi pendekatan ini, destinasi pariwisata bertujuan untuk memberikan pengalaman yang berarti bagi wisatawan.
2.Pembangunan sektor pariwisata yang inklusif melalui pariwisata berbasis komunitas dan pemerataan infrastruktur pariwisata Pembangunan sektor pariwisata yang inklusif melalui pariwisata berbasis komunitas dan pemerataan infrastruktur pariwisata adalah langkah penting dalam menciptakan kesempatan ekonomi dan sosial yang merata di berbagai wilayah. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam industri pariwisata melalui konsep pariwisata berbasis komunitas potensi ekonomi lokal dapat menjadi lebih maksimal dan memperkuat keberlanjutan budaya dan lingkungan. Di samping itu, pemerataan infrastruktur pariwisata yang memadai di berbagai daerah akan membuka aksesibilitas dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata yang tidak hanya terpusat di kota besar atau tujuan populer saja. Melalui pendekatan ini, pembangunan pariwisata dapat memberikan manfaat yang lebih merata kepada seluruh masyarakat, menciptakan kesempatan ekonomi lokal yang lebih luas, serta memperkuat inklusi sosial dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Isu ini juga mengedepankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta dalam pemerataan pembangunan pariwisata. Selain itu, pemanfaatan proyek nasional dalam mengembangkan pariwisata melalui kerja sama dengan pihak lain juga menjadi isu yang penting.
3.Implementasi Blue Green Circular Economy (BGCE) Implementasi BGCE di sektor pariwisata, fokus pada pengembangan pariwisata regeneratif, dekarbonisasi, penciptaan green jobs, dan pengembangan pariwisata yang inklusif dan tangguh. Implementasi BGCE dalam sektor pariwisata adalah langkah progresif yang menempatkan perhatian pada berbagai aspek penting. Fokus utamanya adalah pada pengembangan pariwisata regeneratif, di mana upaya konservasi dan restorasi lingkungan menjadi prioritas dalam pembangunan destinasi pariwisata. Selain itu, dekarbonisasi juga menjadi bagian krusial dari BGCE, dengan upaya untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan energi terbarukan dalam operasi pariwisata. Melalui BGCE, juga terjadi penciptaan green jobs, dimana industri pariwisata tidak hanya memberikan peluang ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Implementasi BGCE juga tidak kalah penting untuk mendorong pengembangan pariwisata yang inklusif dan tangguh, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata dan destinasi pariwisata dapat menghadapi tantangan dengan keberlanjutan yang kokoh.
4.Tantangan global termasuk ketidakpastian (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity/VUCA) perubahan preferensi pasar, digitalisasi, dan permintaan akan industri pariwisata yang berkelanjutan Industri pariwisata saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan global yang memengaruhi cara kita memandang, mengelola, dan merencanakan masa depannya. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian yang terkait dengan kondisi VUCA yang semakin kompleks dan tidak terduga. Selain itu, perubahan preferensi pasar yang dipicu oleh perkembangan demografis dan perubahan gaya hidup memengaruhi bagaimana destinasi pariwisata harus beradaptasi dan mengubah pendekatannya dalam menarik wisatawan. Digitalisasi juga menjadi faktor penting, dengan teknologi yang memengaruhi setiap aspek dari pengalaman wisata, mulai dari perencanaan perjalanan hingga pengalaman di destinasi. Terakhir, meningkatnya permintaan akan pariwisata yang berkelanjutan menandakan perlunya industri pariwisata untuk bergerak menuju praktik yang lebih ramah lingkungan dan sosial, serta berfokus pada pelestarian budaya dan sumber daya alam.
5.Perubahan preferensi konsumen yang mengarah pada kesehatan, keselamatan, dan keamanan Perubahan dalam preferensi konsumen mengindikasikan tren menuju pengalaman yang lebih personal, terlokalisasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Konsumen semakin cenderung mencari pengalaman yang unik dan terasa khusus, yang mencerminkan minat dan keinginan pribadi konsumen. Salah satu contohnya adalah dengan mengembangkan wisata kebugaran dan wisata kesehatan. Pendekatan yang lebih terfokus pada komunitas lokal dan pengalaman autentik semakin diminati, sementara konsep customized dan disesuaikan memungkinkan konsumen untuk memilih dan merancang pengalaman sesuai dengan preferensi individu mereka. Selain itu, adanya peningkatan kesadaran akan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan juga memainkan peran penting dalam pembentukan preferensi konsumen, dengan permintaan yang semakin tinggi untuk pengalaman yang menjamin kesejahteraan fisik dan emosional.
6.Perubahan preferensi pola perjalanan wisatawan mancanegara Adanya indikasi perubahan preferensi pola perjalanan wisatawan mancanegara untuk perjalanan long haul menjadi perjalanan inter- regional. Hal ini juga dipengaruhi oleh situasi geopolitik dan pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi melemah dalam beberapa tahun mendatang. Tahapan berikutnya merumuskan arah kebijakan pembangunan pariwisata ke depan dengan menggunakan analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT) (Tabel 1.4) untuk mengidentifikasi posisi sektor pariwisata nasional secara komprehensif berdasarkan potensi, permasalahan, dan isu strategisnya. Analisis ini bertujuan untuk menggali kekuatan internal dan kelemahan yang perlu diperbaiki, serta mengantisipasi peluang eksternal dan ancaman yang harus diwaspadai atau dimitigasi. Hasil analisis SWOT menjadi dasar dalam merumuskan strategi guna mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian tahun 2025-2029. Tabel 1.4 Analisis SWOT Pengembangan Sektor Pariwisata Indonesia STRENGTHS (KEKUATAN) WEAKNESSES (KELEMAHAN) Keanekaragaman destinasi: Indonesia memiliki banyak destinasi swisata yang menarik dan unik, mulai dari pantai, pegunungan, hingga situs budaya dan sejarah. Hal ini mendukung sasaran strategis kementerian Keterbatasan infrastruktur: Kesenjangan pembangunan infrastruktur antarwilayah menghambat aksesibilitas dan konektivitas destinasi wisata, dalam meningkatkan nilai tambah pariwisata. Budaya dan tradisi: Kekayaan budaya dan tradisi lokal menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara dan nusantara, serta mendukung pengembangan wisata budaya dan kreatif. Fasilitas penunjang: Mulai meningkatnya fasilitas akomodasi, restoran, transportasi, dan infrastruktur lainnya mendukung pengalaman wisata yang nyaman dan aman. Bonus demografi: Potensi penyerapan tenaga kerja pariwisata yang tinggi mendukung upaya transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas dan daya saing sektor pariwisat khususnya di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Isu lingkungan: Aktivitas pariwisata yang tidak berkelanjutan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekosistem dan pencemaran. Kualitas layanan: Variasi kualitas layanan pariwisata yang masih rendah di beberapa destinasi dapat memengaruhi kepuasan dan loyalitas wisatawan. Kurangnya promosi efektif: Strategi promosi yang belum optimal menghambat penetrasi pasar internasional dan domestik. Rendahnya daya beli wisatawan: Kontribusi pariwisata terhadap devisa negara masih belum optimal akibat rendahnya belanja wisatawan mancanegara. Konektivitas yang buruk: terutama dalam hal konektivitas rute internasional serta domestik. Selain itu, saat ini alternatif pilihan maskapai full service sangat terbatas. OPPORTUNITIES (PELUANG) THREATS (ANCAMAN) Tren wisata baru: Meningkatnya minat wisata berbasis alam, budaya, ekowisata, dan wisata petualangan membuka peluang bagi pengembangan destinasi unggulan. Digitalisasi pariwisata: Pemanfaatan teknologi digital mendukung pemasaran, manajemen destinasi, dan pelayanan wisata yang lebih efisien. Kemitraan lintas sektor: Kolaborasi dengan sektor swasta, BUMN, dan lembaga internasional berpotensi mempercepat Perubahan iklim: Bencana alam, perubahan cuaca ekstrem, dan degradasi lingkungan dapat memengaruhi keberlanjutan destinasi wisata. Ketidakstabilan politik dan sosial: Situasi politik dan keamanan yang tidak kondusif berpotensi menurunkan minat wisatawan. Persaingan di pasar global: Persaingan dengan destinasi wisata negara lain yang memiliki kualitas layanan dan daya tarik lebih baik. Pandemi dan risiko kesehatan: Risiko wabah penyakit dan pandemi pengembangan infrastruktur dan promosi destinasi. Fokus pariwisata berkelanjutan: Kesadaran terhadap isu lingkungan dan sosial mendukung pembangunan pariwisata yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan. berdampak signifikan pada jumlah kunjungan wisatawan. Indonesia memiliki keunggulan yang kuat dalam sektor pariwisata, didukung oleh keanekaragaman destinasi yang luar biasa, mulai dari pantai tropis hingga pegunungan, serta situs budaya dan sejarah yang memikat. Kekayaan budaya dan tradisi lokal menjadi daya tarik utama yang mampu memikat wisman maupun wisnus, sekaligus membuka peluang pengembangan wisata budaya. Ketersediaan fasilitas pendukung yang semakin berkembang, seperti akomodasi, transportasi, dan infrastruktur lainnya, memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi wisatawan. Ditambah lagi, bonus demografi yang dimiliki Indonesia berpotensi besar dalam menyerap tenaga kerja di sektor pariwisata, sehingga mendukung transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas dan daya saing. Namun, sektor pariwisata Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang signifikan. Keterbatasan infrastruktur, khususnya di kawasan 3T, menghambat aksesibilitas dan konektivitas destinasi. Selain itu, pengelolaan pariwisata yang belum menerapkan prinsip berkelanjutan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekosistem dan pencemaran. Variasi kualitas layanan yang masih rendah di beberapa destinasi juga menjadi catatan penting, seiring dengan strategi promosi yang belum efektif dalam menarik pasar internasional dan domestik. Tingkat belanja wisatawan yang rendah turut memengaruhi kontribusi devisa nasional. Di tengah peluang digitalisasi dan tren wisata baru yang berkembang, pariwisata tetap harus mewaspadai berbagai ancaman seperti perubahan iklim, ketidakstabilan politik, persaingan global, serta risiko pandemi dan wabah penyakit yang dapat mengganggu keberlanjutan dan daya tarik pariwisata Indonesia. Dalam mencapai sasaran strategis Kementerian, berbagai peluang dan tantangan muncul sebagai bagian dari indikasi risiko yang telah diidentifikasi. Risiko tersebut mencerminkan potensi hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan. Menanggapi peluang dan tantangan yang telah diidentifikasi telah dirumuskan bentuk perlakuan risiko yang mencerminkan peluang strategis untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas organisasi. Untuk memperlancar implementasi mitigasi risiko telah dirumuskan perlakuan risiko dan ditetapkan Penanggung Jawab (PJ) perlakuan risiko dari masing-masing peluang dan tantangan. Setiap PJ bertanggung jawab memastikan bahwa langkah- langkah mitigasi ditetapkan dan dijalankan secara konsisten, serta melakukan monitoring berkala terhadap tindakan yang telah dilakukan. Pada Tabel 1.5, disajikan peluang dan tantangan berdasarkan indikasi risiko, indikasi perlakuan risiko, dan indikasi PJ perlakuan risiko dalam mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing kepariwisataan. Tabel 1.5 Matriks Indikasi Risiko terhadap Peluang dan Tantangan No Peluang dan Tantangan Indikasi Risiko Perlakuan Risiko PJ Perlakuan Risiko

a.Peluang 1 Tren wisata baru - Kurangnya kapasitas dan daya dukung lingkungan - Keterbatasan infrastruktur, layanan penunjang dan SDM industri pariwisata - Konflik dengan masyarakat lokal - Standar/ sertifikasi usaha pariwisata belum diimplementas ikan - Risiko keselamatan wisatawan di destinasi pariwisata seperti kecelakaan, kriminalitas dan bencana alam - Masyarakat di destinasi pariwisata kurang siap beradaptasi - Melakukan identifikasi kebutuhan wisatawan - Menetapkan manajemen pengunjung - Pelatihan kompetensi berkelanjutan dan sertifikasi untuk SDM industri pariwisata - Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata - Menyusun standar dan protokol keselamatan dan sistem peringatan dini bencana - Pengembangan paket/produk wisata dan promosi yang berkelanjutan - Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam kesiapan infrastruktur dan SDM - Penyediaan dan pengelolaan sanitasi - Insentif fiskal/kemudahan akses pembiayaan bagi usaha berkelanjutan Deputi 1:Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan c.q. Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Manusia Industri c.q. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Deputi 2: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur cq. Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata cq. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Deputi 3 : Deputi Bidang Industri dan Investasi c.q. Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan c.q. Asisten Deputi Manajemen Industri c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan c.q. Asisten Deputi Manajemen Investasi c.q. Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Deputi 4 : Deputi Bidang Pemasaran c.q. Asisten Deputi Strategi dan No Peluang dan Tantangan Indikasi Risiko Perlakuan Risiko PJ Perlakuan Risiko Komunikasi Pemasaran Pariwisata 2 Digitalisasi pariwisata - Penyalahgunaa n teknologi informasi - Tergantinya peran manusia dikarenakan otomatisasi - Ketertinggalan pemanfaatan teknologi informasi dengan negara kompetitor - Program pelatihan literasi digital dan keamanan informasi untuk pelaku usaha pariwisata - Penerapan standar keamanan siber meliputi enkripsi, firewall, pemeliharaan dan audit rutin, serta sistem back-up - pemanfaatan media sosial dalam promosi pariwisata dan respon cepat terkait manajemen krisis Deputi 1:Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan c.q. Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Manusia Industri Deputi 2: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur cq. Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata Deputi 4 : Deputi Bidang Pemasaran c.q. Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata 3 Kemitraan lintas sektor - Adanya konflik kepentingan dan ego sektoral - Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme - Minat investasi di sektor pariwisata rendah - Melakukan sinkronisasi muatan kemitraan lintas sektor dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana aksi dari implementasi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) - Membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Deputi 1: Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan c.q. Asisten Deputi Manajemen Strategis Deputi 2: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur cq. Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata Deputi 3: Deputi Bidang Industri dan Investasi c.q. Asisten Deputi Manajemen Investasi No Peluang dan Tantangan Indikasi Risiko Perlakuan Risiko PJ Perlakuan Risiko pemangku kepentingan terkait - Melakukan keselarasan informasi dalam proposal proyek investasi untuk ditawarkan kepada para investor 4 Pengemba ngan pariwisata berkualita s dan berkelanju tan - Perubahan sosial dan resistensi masyarakat lokal - Kurangnya minat investasi dan peningkatan biaya operasional - Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal - Penerapan prinsip- prinsip pariwisata berkelanjutan - Insentif fiskal/kemudahan akses pembiayaan bagi usaha berkelanjutan Deputi 2: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur cq. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Deputi 3: Deputi Bidang Industri dan Investasi c.q. Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan c.q. Asisten Deputi Manajemen Industri c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan c.q. Asisten Deputi Manajemen Investasi c.q. Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha 5 Keanekara gaman destinasi - Konflik sosial masyarakat terkait pemanfaatan lahan dan perubahan tata ruang - Kerusakan lingkungan - Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi - Melakukan sinkronisasi pengembangan destinasi dalam Rencana Induk Pengembangan Deputi 2: Deputi bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur c.q. Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I No Peluang dan Tantangan Indikasi Risiko Perlakuan Risiko PJ Perlakuan Risiko - Keterbatasan infrastruktur dasar - Kurang fokus terhadap destinasi yang ingin dikembangkan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana aksi dari implementasi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) - Pembangunan infrastruktur dasar - Diversifikasi pasar dan pengembangan paket wisata baru c.q. Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II c.q. Deputi Bidang Perancangan Destinasi Pariwisata Deputi 4 : Deputi Bidang Pemasaran c.q. Asisten Deputi Pemasaran Nusantara Deputi 5: Deputi Bidang Pengembangan dan Penyelenggara Kegiatan (Events) c.q. Asisten Deputi Event Nasional c.q. Asisten Deputi Event Daerah 6 Keanekara gaman Budaya dan Tradisi - Komersialisasi budaya yang berlebihan, penurunan kualitas dan otentisitas pertunjukan budaya karena disesuaikan dengan selera wisatawan - Sarana dan prasarana pertunjukan budaya yang kurang memadai - Risiko kerusakan situs budaya - Menurunnya minat generasi muda terhadap pelestarian budaya - Kolaborasi dengan tokoh adat dan lembaga budaya untuk otentisitas budaya, revitalisasi dan regenerasi seni budaya lokal - Pengembangan dan promosi produk wisata budaya - Pengembangan event daerah berbasis budaya - Pemberdayaan komunitas untuk mengelola atraksi budaya secara profesional - Peningkatan infrastruktur dasar - Pelatihan berbasis kompetensi pemandu wisata Deputi 1:Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan c.q. Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Manusia Industri Deputi 2: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur cq. Asisten Deputi Produk Pariwisata Deputi 4 : Deputi Bidang Pemasaran c.q. Asisten Deputi Pemasaran Nusantara Deputi 5: Deputi Bidang Pengembangan dan No Peluang dan Tantangan Indikasi Risiko Perlakuan Risiko PJ Perlakuan Risiko - Kurangnya kompetensi pemandu wisata budaya dalam berbahasa asing Penyelenggara Kegiatan (Events) c.q. Asisten Deputi Event Nasional c.q. Asisten Deputi Event Daerah 7 Bonus Demografi - Lapangan pekerjaan tidak cukup tersedia untuk usia produktif - Tenaga kerja pariwisata yang kurang kompeten dan sesuai kebutuhan industri - Kesenjangan akses pelatihan untuk setiap wilayah - Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata - Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi - Kerja sama dengan industri untuk magang dan penyaluran tenaga kerja pariwisata - Program beasiswa dan mobilisasi tenaga kerja lintas daerah - Peningkatan investasi & penciptaan lapangan kerja pariwisata melalui insentif usaha - Diversifikasi usaha pariwisata (MICE, ekowisata) untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja - Kerja sama internasional untuk exchange program tetapi dengan skema return SDM Deputi 1:Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan c.q. Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Manusia Industri c.q. Asisten Deputi Hubungan antar Lembaga Internasional c.q. Asisten Deputi Pendidikan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi Deputi 3: Deputi Bidang Industri dan Investasi c.q. Asisten Deputi Manajemen Industri c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan c.q. Asisten Deputi Manajemen Investasi Deputi 5: Deputi Bidang Pengembangan dan Penyelenggara Kegiatan (Events) c.q. Asisten Deputi Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran No Peluang dan Tantangan Indikasi Risiko Perlakuan Risiko PJ Perlakuan Risiko
b.Tantangan 1 Krisis Global (Resesi, Pandemi, Konflik Internasio nal) - Penurunan pemesanan tiket dan hotel di destinasi pariwisata - Penurunan daya beli wisatawan - Pembatasan perjalanan internasional - Terganggunya rantai pasok - Menurunnya minat investasi pariwisata - Penguatan diplomasi pariwisata dan promosi destinasi aman - Sistem peringatan dini dan protokol keamanan terpadu di destinasi wisata - Komunikasi dan manajemen krisis - Menyelenggarakan event berskala internasional Deputi 2: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur cq. Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata c.q. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Deputi 4 : Deputi Bidang Pemasaran c.q. Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Deputi 5: Deputi Bidang Pengembangan dan Penyelenggara Kegiatan (Events) c.q. Asisten Deputi Event Internasional 2 Perubahan Iklim dan Isu Lingkunga n - Kerusakan ekosistem dan daya tarik alam - Bencana alam dan cuaca ekstrim - Penurunan kualitas udara dan air di destinasi pariwisata - Peningkatan kesadaran tentang pelaku usaha dan masyarakat di destinasi pariwisata tentang penerapan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan - Edukasi wisatawan dan pelaku industri tentang konservasi - Adaptasi infrastruktur hijau terhadap Deputi 1:Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan c.q. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Deputi 2: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata c.q Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan No Peluang dan Tantangan Indikasi Risiko Perlakuan Risiko PJ Perlakuan Risiko perubahan iklim (misalnya sistem drainase, sistem pengolahan sampah dan limbah, bangunan tahan bencana, konservasi dan keanekaragaman hayati) - Diversifikasi produk pariwisata - Program pengelolaan dan pembersihan sampah di destinasi pariwisata. Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I c.q Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II Deputi 3: Deputi Bidang Industri dan Investasi c.q. Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan c.q. Asisten Deputi Manajemen Industri 3 Pengelolaa n SDM dan Industri Pariwisata - Tidak terserapnya sumber daya manusia pariwisata di industri - Kurangnya sumber daya manusia pariwisata yang kompeten - Pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi SDM pariwisata - Kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi - Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja Deputi 1:Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan c.q. Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Manusia Industri c.q. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat c.q. Politeknik Pariwisata Deputi 2: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Visi Kementerian sebagai kondisi yang diharapkan terwujud pada tahun 2029 ini tidak dapat dilepaskan dari visi pembangunan nasional tahun 2025-2029. Pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi besar ini terbagi ke dalam 4 (empat) tahap, dengan tahap 1 (satu) periode tahun 2025-2029 memiliki tema “Penguatan Transformasi”. Adapun pembangunan tahun 2025-2029 sesuai dengan visi Presiden terpilih yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Kementerian sebagai bagian dari mesin pembangunan nasional, dengan demikian, merumuskan visi perencanaan strategis tahun 2025-2029 yang berkontribusi pada visi pembangunan nasional, sebagai berikut: “Pariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045” Visi ini mencerminkan arah strategis pembangunan sektor pariwisata sebagai pilar penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Frasa “pariwisata yang berkualitas” merujuk pada pengembangan pariwisata yang tidak semata mengandalkan jumlah kunjungan, tetapi lebih menekankan pada peningkatan nilai tambah ekonomi, termasuk kontribusi terhadap PDB, pendapatan dari wisnus dan wisman (devisa), investasi, tenaga kerja, serta daya saing kepariwisataan. Wisatawan yang disasar adalah mereka yang mendorong produktivitas ekonomi, pelestarian budaya, serta keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, “pariwisata berkelanjutan” menggambarkan pendekatan pembangunan yang berpijak pada prinsip keberlanjutan secara ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Ini berarti setiap aktivitas pariwisata harus mampu menjaga kelestarian alam dan budaya, menjamin pelibatan aktif masyarakat lokal, memperkuat identitas nasional, serta menjamin distribusi manfaat secara adil di antara pelaku pariwisata. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip SDGs dan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029. Lebih jauh, frasa “mendukung percepatan transformasi ekonomi” menunjukkan bahwa pariwisata tidak hanya menjadi sektor andalan, tetapi juga sebagai pengungkit transformasi struktural menuju ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, dan keberlanjutan. Melalui penciptaan lapangan kerja, investasi, dan nilai tambah yang tinggi, sektor ini menjadi pendorong utama pertumbuhan inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, visi ini menempatkan sektor pariwisata sebagai katalisator dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045 yaitu negara maju yang berdaulat, adil, makmur, serta memiliki daya saing tinggi di tingkat global. 2.2 MISI Sebagai bagian dari pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan nasional, Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2024- 2029 telah menetapkan 8 (delapan) misi yang disebut sebagai Asta Cita, yaitu:
1. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. 2.Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. 3.Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. 4.Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. 5.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Delapan Asta Cita diturunkan menjadi 8 (delapan) PN sesuai dengan RPJMN Tahun 2025-2029, sebagai berikut:
9. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
10. 2.Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
11. 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
12. 4.Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
13. 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
14. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan, ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
15. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
16. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Namun demikian, Kementerian berfokus untuk mendukung PN 2 dan 3 serta turut berkontribusi pada PN 4, 6, dan 8. Berdasarkan misi pembangunan nasional tersebut, rumusan misi Kementerian tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
17. 1.Mendorong pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata. Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian untuk menjadikan pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui pendekatan yang menekankan pada kualitas, keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat. Pengembangan destinasi, promosi pariwisata, penyelenggaraan event, serta penguatan industri dan investasi diarahkan untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDB sektor pariwisata, perolehan devisa, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing kepariwisataan Indonesia di pasar global.
18. 2.Memperkuat tata kelola kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pariwisata guna mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Misi ini berfokus pada penguatan struktur kelembagaan kementerian dan peningkatan kualitas aparatur melalui reformasi birokrasi, transformasi digital, serta sistem pengelolaan berbasis kinerja dan data. Tata kelola yang baik dan SDM aparatur yang kompeten menjadi prasyarat utama bagi pelaksanaan program dan kebijakan yang efektif. 2.3 TUJUAN Dalam rangka mewujudkan misi Kementerian, ditetapkan tujuan strategis yang mencerminkan hasil jangka menengah yang ingin dicapai selama periode 2025–2029, yaitu:
19. 1.Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata Tujuan ini mencerminkan peran strategis pariwisata sebagai salah satu motor penggerak transformasi ekonomi nasional. Peningkatan kontribusi sektor ini diukur melalui pencapaian indikator ekonomi utama yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan devisa dari wisatawan. Diharapkan dengan nilai tambah yang didapatkan, maka akan menumbuhkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan dan pemajuan kebudayaan sebagai sumber daya pariwisata.
20. 2.Meningkatkan Kualitas Governans Kelembagaan dan SDM Aparatur Tujuan ini mencakup reformasi birokrasi internal, optimalisasi struktur organisasi, penerapan manajemen kinerja dan digitalisasi sistem yang mendukung pelayanan publik serta pengambilan keputusan berbasis data. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan tersebut menjadi landasan perumusan sasaran strategis, indikator kinerja, serta arah kebijakan Kementerian dalam mendukung pembangunan pariwisata nasional yang berkualitas dan berkelanjutan. 2.4 SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis merupakan fungsi keberhasilan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 pada tingkat ultimate outcome, yaitu kondisi yang dicapai sebagai kontribusi nyata dari program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian. Sasaran strategis Kementerian disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan/atau faktor pendukung keberhasilan utama pencapaian sasaran pembangunan pada RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian. Dari kedua pendekatan tersebut, sasaran strategis Kementerian disusun dengan menggunakan kerangka logis baik ke atas (sebagai dukungan atas ketercapaian tujuan strategis) maupun ke bawah (sebagai kondisi akhir dari sasaran program dan sasaran kegiatan). Sasaran Strategis Kementerian tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
21. 1.Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan. Sasaran ini mencakup beberapa indikator kinerja utama sektor pariwisata yaitu rasio PDB pariwisata, devisa pariwisata, pengeluaran wisman, tenaga kerja pariwisata, kunjungan wisman dan perjalanan wisnus.
22. 2.Meningkatnya kualitas governans kelembagaan dan SDM aparatur. Sasaran ini diukur melalui peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi, penerapan sistem manajemen kinerja secara menyeluruh, serta peningkatan integrasi dan efisiensi sistem kelembagaan berbasis data dan digitalisasi layanan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenpar tahun 2025-2029 dapat dirumuskan seperti yang tersaji pada Tabel 2.1, sedangkan Tabel 2.2. menjelaskan indikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian target sasaran strategis. Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Keselarasannya dengan Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 TUJUAN SASARAN STRATEGIS (SS) INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) KESESUAIAN RPJMN
23. 1.Meningkatkan nilai tambah pariwisata Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan 1.1. Rasio PDB Pariwisata Indikator Program Prioritas RPJMN 2025- 20291.2. Devisa Pariwisata 1.3. Pengeluaran wisatawan mancanegara TUJUAN SASARAN STRATEGIS (SS) INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) KESESUAIAN RPJMN 1.4. Tenaga kerja pariwisata 1.5. Kunjungan wisatawan mancanegara 1.6. Perjalanan wisatawan nusantara
24. 2.Meningkatkan kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur Meningkatnya kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Tabel 2.2 Matriks Indikasi Risiko pada Sasaran Strategis No Sasaran Strategis Indikator Indikasi Risiko Perlakuan Risiko PJ Perlakuan Risiko 1 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Rasio PDB Pariwisata - Daya saing kepariwisataa n indonesia stagnan - Rendahnya minat investasi di sektor pariwisata - Koordinasi lintas sektor untuk peningkatan indeks daya saing kepariwisataan Indonesia - Insentif fiskal/kemudahan akses pembiayaan bagi sektor pariwisata unggulan - Memperkuat integrasi pariwisata dengan sektor pendukung - Deputi 2 - Deputi 3 Devisa Pariwisata - Pembatasan perjalanan internasional - Lama tinggal wisatawan mancanegara yang singkat - Penyelenggaraan wisata pertemuan, insentif, konferensi dan pameran (MICE) dan Event by Indonesia - Kebijakan Bebas Visa Kunjungan - Deputi 4 - Deputi 5 No Sasaran Strategis Indikator Indikasi Risiko Perlakuan Risiko PJ Perlakuan Risiko - Persaingan destinasi pariwisata negara lain - Menurunnya pelaksanaan event berskala internasional Singkat (BVKS), dan visa multiple entry - Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata di pasar prioritas Pengeluaran wisatawan mancanegara - Rendahnya daya beli wisatawan mancanegara - Lama tinggal wisatawan mancanegara yang singkat - Diversifikasi wisata : Pengembangan wisata seni dan wisata mewah untuk menarik wisatawan berkualitas - Promosi pasar prioritas dan segmen berdaya beli tinggi - Peningkatan kualitas dan standar layanan usaha wisata - Deputi 4 - Deputi 5 Tenaga kerja pariwisata - Tidak terserapnya sumber daya manusia pariwisata di industri - Kurangnya sumber daya manusia pariwisata yang kompeten - Pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi SDM industri pariwisata - Peningkatan jumlah politeknik pariwisata di daerah - Peningkatan kapasitas masyarakat - Kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata dalam menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata. Deputi 1 Kunjungan wisatawan mancanegara - Krisis Global seperti Resesi, Pandemi dan Konflik Internasional - Penerapan protokol keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata - Komunikasi dan manajemen krisis - Deputi 4 - Deputi 5 No Sasaran Strategis Indikator Indikasi Risiko Perlakuan Risiko PJ Perlakuan Risiko - Bencana alam dan isu politik, ekonomi, sosial dan keamanan dalam negeri - Persaingan yang tinggi antar negara dalam hal promosi pariwisata - Pengembangan platform promosi pariwisata yang efektif - Peningkatan promosi paket wisata - Menyelenggarakan event berskala internasional Perjalanan wisatawan nusantara - Terbatasnya konektivitas domestik ke destinasi - Rendahnya daya beli masyarakat - Bencana alam dan isu politik, ekonomi, sosial dan keamanan dalam negeri - Koordinasi terkait peningkatan konektivitas - Peningkatan promosi wisata nusantara - Penyelenggaraan event nasional dan event daerah yang berkualitas - Komunikasi dan manajemen krisis - Deputi 2 - Deputi 4 - Deputi 5 2 Meningkatnya kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur Indeks Reformasi Birokrasi - Kurang lengkapnya dokumen pendukung dalam evaluasi RB - Perubahan instrumen penilaian RB - Korupsi, gratifikasi, dan konflik kepentingan - Tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi RB kurang tepat - Sosialisasi, internalisasi, pemantauan dan evaluasi RB secara berkala - Inventarisasi dan reviu regulasi sektor pariwisata secara berkala - Tata kelola aset dan Barang Milik Negara - Reviu dan restrukturisasi organisasi berbasis analisis jabatan dan beban kerja - Penyusunan dan pemutakhiran SOP berbasis risiko Sekretari at Kemente rian No Sasaran Strategis Indikator Indikasi Risiko Perlakuan Risiko PJ Perlakuan Risiko - Audit kepatuhan SOP secara rutin - Peningkatan kualitas SAKIP dan evaluasi kinerja unit kerja - Peningkatan penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan oleh APIP - Implementasi zona integritas WBK/WBBM - Penguatan budaya anti-korupsi dan pemantauan kepatuhan LHKPN/LHKASN - Penetapan dan publikasi standar pelayanan publik - Inovasi layanan publik berbasis digital dan inklusif (multi-channel, difabel-friendly) - Penguatan Sistem Pemerintahan Digital Dalam rangka memastikan perumusan kebijakan yang relevan, responsif, dan berdampak luas, seluruh arah kebijakan dan strategi dalam Renstra Kemenpar Tahun 2025–2029 disusun dengan mengintegrasikan 5 (lima) aspek pengarusutamaan pembangunan sebagai prinsip dasar pembangunan nasional. Kelima aspek tersebut meliputi:
25. 1.Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Upaya peningkatan kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya dilaksanakan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan
26. 2.Pengarusutamaan SDGs Pengarusutamaan SDGs mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui: (a) Setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030; (b) Mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam RPJMN; (c) Penyusunan rencana aksi nasional dan penguatan kolaborasi multi pihak; (d) Pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs; dan (e) Inklusi sosial dan keberlanjutan.
27. 3.Transformasi Digital Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital;

(2)mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya; (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan serta inovasi; (4) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (temasuk aplikasi dan superapps) serta literasi digital secara luas; (5) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif; (6) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan (7) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

4.Pembangunan Rendah Karbon Pembangunan rendah karbon memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Pada RPJMN Tahun 2025-2029, strategi pembangunan rendah karbon diarahkan pada (1) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan sumber daya mineral, (2) peningkatan transportasi hijau berkelanjutan, (3) pencegahan pengurangan dan peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan, (4) implementasi praktik pertanian rendah karbon, (5) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru, (6) peningkatan upaya dekarbonisasi industri, (7) penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah, dan (8) penguatan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.
5.Pembangunan Berketahanan Iklim Pembangunan berketahanan iklim merupakan kombinasi upaya adaptasi, penanggulangan risiko bencana, dan peningkatan ketahanan, untuk memperkuat sistem pembangunan agar tahan terhadap guncangan atau dampak negatif akibat bahaya iklim dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Kelima prinsip di atas menjadi fondasi dalam setiap perumusan arah kebijakan, program, dan kegiatan, guna memastikan bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial, kelestarian lingkungan, serta daya saing bangsa dalam jangka panjang. Selain 5 (lima) aspek pengarusutamaan pembangunan tersebut, keanekaragaman hayati juga menjadi isu strategis yang harus mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan. Hal ini ditegaskan dalam berbagai dokumen nasional seperti Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, serta Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 yang telah selaras dengan kerangka kerja keanekaragaman hayati global. Keanekaragaman hayati merupakan penyangga utama ekosistem, budaya, dan keberlanjutan ekonomi lokal, termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata yang banyak bergantung pada sumber daya alam dan budaya lokal. Oleh karena itu, pengarusutamaan aspek ini menjadi sangat penting dalam desain kebijakan lintas sektor untuk menjaga keseimbangan ekologis, melindungi spesies endemik, serta memperkuat destinasi wisata yang regeneratif, inklusif, dan tangguh terhadap perubahan iklim. 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL RPJPN adalah landasan perencanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia dan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMN dan rencana strategis kementerian/lembaga. Sejalan dengan hal tersebut, maka penyusunan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 ini harus selaras dengan rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJPN dan RPJMN. RPJPN bertujuan mencapai visi dan misi bernegara yaitu “Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Visi dan misi bernegara tersebut diterjemahkan menjadi visi RPJPN 2025-2045 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Dari visi tersebut, Kementerian memiliki peran dalam mencapai semua visi tersebut dan paling berkaitan dengan upaya mencapai Indonesia yang Bersatu, Maju, dan Berkelanjutan. Visi Indonesia Bersatu yaitu Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat yang dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila serta mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang lebih kokoh. Sejalan dengan visi tersebut, Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 berfokus dalam mengembangkan pariwisata untuk menjaga persatuan dan mewadahi keberagaman budaya, bahasa dan adat istiadat Indonesia. Visi Indonesia Maju yaitu “Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil”. Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 mengarah pada penguatan kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Terakhir, visi Indonesia Berkelanjutan berarti “komitmen Indonesia untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan”. Sejalan dengan visi tersebut, maka Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 mendorong penguatan sektor pariwisata yang tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup dan kelestarian budaya serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJPN menyusun 8 (delapan) misi agenda pembangunan transformasi menyeluruh dan 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan Indonesia Emas (IE) dan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 bertujuan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) misi RPJPN tersebut. Gambar 3.1 menunjukkan sejumlah misi dan arah (tujuan) pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 yang menjadi landasan penyusunan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029. Keterangan : IE = Indonesia Emas Gambar 3.1 Kontribusi Kementerian dalam Mewujudkan Misi dan Arah (Tujuan) Pembangunan yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045 Pembangunan pariwisata dalam RPJPN 2025-2045 diarahkan melalui transformasi multi-sektoral, yaitu:
1.transformasi sosial, pariwisata yang didukung oleh SDM yang unggul, berdaya saing, dan berbasis keahlian;
2.transformasi ekonomi, pariwisata yang didukung produktivitas ekonomi dan pusat ekonomi dengan memperhatikan integrasi rantai pasok domestik serta transformasi digital;
3.transformasi tata kelola, pariwisata yang diperkuat oleh ekosistem, regulasi, dan partisipasi masyarakat; dan
4.ketahanan sosial budaya dan ekologi, pariwisata yang memperhatikan kemajuan kebudayaan dan kelestarian lingkungan serta ketahanan terhadap bencana. Target capaian Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 untuk dapat mendukung pencapaian Agenda Pembangunan yang tercantum pada RPJPN Misi 8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan Transformasi Indonesia Misi 3. Transformasi Tata Kelola IE 2: Pendidikan Berkualitas yang Merata IE 9: Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Landasan Transformasi Kerangka Implementasi Transformasi Misi 7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Misi 1. Transformasi Sosial IE 13 : Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju IE 15 : Lingkungan Hidup Berkualitas IE 16 : Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan IE 17 : Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Misi 6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan IE 4: IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi IE 5 :Penerapan Ekonomi Hijau IE 6: Transformasi Digital IE 7: Integrasi Ekonomi Domestik dan Global IE 8: Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Misi 2. Transformasi Ekonomi yaitu rasio PDB Pariwisata dari 4,9%-5% (empat koma sembilan persen sampai dengan lima persen) di tahun 2029 menjadi 8% (delapan persen) di tahun 2045 serta devisa pariwisata dari US$32 miliar-US$39,4 miliar (tiga puluh dua miliar dolar Amerika sampai dengan tiga puluh sembilan koma empat miliar dolar Amerika) pada tahun 2029 menjadi US$100 miliar (seratus miliar dolar Amerika) pada tahun 2045. Selain selaras dengan RPJPN, Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 merujuk pada RPJMN Tahun 2025-2029. Renstra Kemenpar Tahun 2025- 2029 bertujuan untuk mencapai PN 3 yaitu, “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi”. Indikator pencapaian prioritas nasional tersebut yaitu Rasio PDB Pariwisata 4,9%-5% (empat koma sembilan persen sampai dengan 5 persen) dan devisa pariwisata US$32 miliar-US$39,4 miliar (tiga puluh dua miliar dolar Amerika sampai dengan tiga puluh sembilan koma empat miliar dolar Amerika). Untuk mencapai PN 3 maka ditetapkan Prioritas Pembangunan (PP) sektor pariwisata yaitu, “Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan”, dengan sasaran yaitu, “Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan”, dan 5 (lima) indikator PP serta target capaian pada tahun 2029 sebagai berikut:
1.Pengeluaran wisman yaitu rata-rata belanja sebesar US$1.600- US$1.672 (seribu enam ratus dolar Amerika sampai dengan seribu enam ratus tujuh puluh dua dolar Amerika) per kunjungan.
2.Tenaga Kerja Pariwisata sejumlah 29 juta (dua puluh sembilan juta) orang.
3.Indeks Pembangunan Pariwisata (Travel and Tourism Development Index/TTDI) pada peringkat 20 (dua puluh) besar dunia.
4.Kunjungan wisman sejumlah 20 juta-23,5 juta (dua puluh juta sampai dengan dua puluh tiga koma lima juta) kunjungan.
5.Perjalanan wisnus sejumlah 1,5 miliar (satu koma lima miliar) perjalanan. Kementerian juga akan berkontribusi pada beberapa Kegiatan Prioritas (KP) yaitu:
1.Percepatan pembangunan DPP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, dan Danau Toba.
2.Pengembangan DPP Manado-Likupang, Bangka Belitung, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, dan Morotai.
3.Penguatan DPR Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau. Dengan sejumlah indikator KP, seperti: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor penyediaan akomodasi, dan makan minum untuk DPP dan DPR; Pendapatan dari wisatawan nusantara untuk DPP dan DPR; Devisa pariwisata untuk DPP dan DPR; Tenaga kerja pariwisata untuk DPP dan DPR; serta Investasi sektor pariwisata untuk DPP dan DPR. Arah kebijakan percepatan pengembangan DPP dan penguatan DPR sesuai dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.1. di bawah ini. Tabel 3.1 Sebaran Destinasi Pariwisata Regeneratif dan Prioritas Kegiatan Prioritas Destinasi Prioritas Visi Pembangunan Key Tourism Area (KTA) Tematik Delineasi Percepatan Pembangun an 4 DPP 1 Borobudur- Yogyakarta- Prambanan Sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan Berkelas Dunia Berbasis Pelestarian Kearifan Budaya Jawa Borobudur (Kab. Magelang), Yogyakarta (Kota Yogyakarta), Prambanan (Kab. Sleman dan Kab. Klaten) sesuai Perpres No. 88 Tahun 2024 Budaya, Urban Heritage, MICE Kab. Magelang, Kab. Klaten, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta 2 Lombok- Gili Tramena Sebagai Destinasi yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Inklusif serta Memberikan Pengalaman Budaya dan Alam yang Berkualitas Gili-Senggigi, Pantai Selatan Mandalika, Mataram dskt, dan Rinjani sesuai Perpres No. 84 Tahun 2021 Alam, Geologi, Urban Heritage, Adventure dan Olahraga Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kota Mataram 3 Danau Toba Membangun dan Memajukan Tanah Leluhur, oleh dan Bagi seluruh masyarakat Parapat (Kab. Simalungun), Simanindo dan Pangururan (Kab. Samosir), Balige (Kab. Toba), Muara (Kab. Tapanuli Utara), Merek (Kab. Karo) sesuai Perpres No. 89 Tahun 2024 Alam, Geologi, Budaya, Urban Heritage Kab.Toba, Kab. Simalungun, Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Utara, xKab. Humbang Hasundutan, Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat 4 Labuan Bajo Sebagai Destinasi Wisata Berbasis Ekowisata yang Premium dan Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan yang Mendorong Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo (Kab. Manggarai Barat) Alam, Adventure dan Olahraga, MICE Kab. Manggarai Barat Kegiatan Prioritas Destinasi Prioritas Visi Pembangunan Key Tourism Area (KTA) Tematik Delineasi Pengembang an 6 DPP 1 Manado- Likupang Sebagai Simpul Pariwisata Bahari Asia Pasifik yang Berkelanjutan dan Bertumpu Pada Masyarakat Manado- Bunaken, Likupang, Bitung-Lembeh, Tomohon, Tondano, Minahasa Pantai, Airmadidi sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2024 Alam, Adventure dan Olahraga Kab. Minahasa Utara, Kab. Manado, Kab. Minahasa, Kab. Tomohon, Kota Bitung 2 Bangka Belitung Menjadi Destinasi Wisata Kelas Dunia Berbasis Bahari dan Geopark yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Mentok-Teritip, Belinyu, Sungailiat, Pangkalpinang, Semujur Kurau, Koba-Berikat, Toboali Lepar, Batu Betumpang, Tanjung Pandan- Tanjung Kelayang, Seliu- Tanjung Rusa, Kelumpang- Sekunyit, Manggar, Bukulimau sesuai Perpres No. 17 Tahun 2024 Alam, Geologi Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Kota Pangkal Pinang 3 Raja Ampat Destinasi Pariwisata Geopark Kepulauan yang Berkualitas, serta Berbasis Konservasi dan Masyarakat secara Berkelanjutan Selat Dampier, Wayag, Misool (Kab. Raja Ampat) sesuai Perpres No. 87 Tahun 2024 Alam, Geologi Kab. Raja Ampat 4 Bromo- Tengger- Semeru Pariwisata Alam dan Budaya yang Berkelanjutan, Mempunyai Kualitas Kelas Dunia dengan Memberdayakan Masyarakat dan Kekayaan Lokal Kab Malang, Kab. Lumajang, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, dan Kota Malang Alam, Budaya, Adventure dan Olahraga Kab. malang, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Pasuruan, Kota Malang Kegiatan Prioritas Destinasi Prioritas Visi Pembangunan Key Tourism Area (KTA) Tematik Delineasi untuk Mencapai Kesejahteraan 5 Wakatobi Destinasi Pariwisata Bahari Berkelas Dunia dalam Kesatuan dengan Kelestarian Taman Nasional Laut dan Cagar Biosfer Wangi wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko (Kab. Wakatobi) Alam Kab. Wakatobi 6 Morotai Terwujudnya Morotai Sebagai Destinasi Pariwisata Dunia Berbasis Bahari dan Sejarah yang Berdaya Saing Global, Berwawasan Lingkungan untuk Kesejahteraan Masyarakat KTA Moro Point, KTA Rao, KTA Pasifik Alam, Budaya, Adventure dan Olahraga Kab. Morotai Penguatan 3 DPR 1 Bali Destinasi Pariwisata Unggulan yang Berdaya Saing Internasional, Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal, Berkelanjutan, dan Inklusif KEK Sanur, KEK Kura Kura Bali, Desa Serangan, Nusa Dua (Kab. Badung), Ulapan, Kintamani, Bali Barat Alam, Geologi, Budaya, Urban Heritage, MICE Seluruh Kab/Kota di Provinsi Bali 2 Greater Jakarta Kota Global Berkelanjutan Jabodetabek- Punjur sesuai Perpres No. 60 Tahun 2020 Budaya, Urban Heritage, MICE Provinsi DKI Jakarta (seluruh kota), Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depot, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Cianjur Kegiatan Prioritas Destinasi Prioritas Visi Pembangunan Key Tourism Area (KTA) Tematik Delineasi 3 Kepulauan Riau Merajut Permata Biru Ekonomi Gerbang Utara Indonesia Kota Batam, Kab.Bintan, Kab. Natuna, Kab. Anambas Alam, Geologi, Budaya, MICE Seluruh Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Selain KP pada PN 3 di atas, Kementerian juga mendukung PN 2 yaitu “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara, dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”, dengan KP pembangunan pariwisata berbasis bahari dan danau dan sasaran KP yaitu meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan. Adapun indikator dan target capaian KP tersebut pada tahun 2029 sebagai berikut:
1.Prioritasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau sejumlah 10 (sepuluh) lokasi, yaitu Bali, Kepulauan Riau, Lombok-Gili Tramena, Manado-Likupang, Bangka Belitung, Danau Toba, Raja Ampat, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.
2.Jumlah wisnus di destinasi bahari dan danau prioritas sebanyak 16.985.120 (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh) perjalanan.
3.Jumlah wisman di destinasi bahari dan danau prioritas sebanyak 16.275.780 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) kunjungan. Strategi pembangunan pariwisata nasional periode tahun 2025–2029 diarahkan untuk mempercepat penyelesaian 10 (sepuluh) DPP dan memperkuat 3 (tiga) DPR sebagai bagian dari transformasi sektor pariwisata menuju sistem yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan arahan RPJMN Tahun 2025–2029, yang menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu pengungkit utama pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan penguatan daya saing global. Secara khusus, strategi ini menekankan pengembangan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pelestarian budaya dan alam, sebagai kekuatan khas Indonesia dalam kerangka pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Penguatan 3 (tiga) DPR menjadi komponen penting transformasi pariwisata Indonesia. Kepulauan Riau di wilayah barat Indonesia dikembangkan dengan visi “Merajut Permata Biru Ekonomi Gerbang Utara Indonesia”. Destinasi ini menonjolkan pariwisata pesisir dan marina internasional sebagai pusat ekonomi biru dan konektivitas wisata perbatasan. Greater Jakarta, dengan visi “Kota Global Berkelanjutan”, diarahkan sebagai destinasi regeneratif urban yang mengintegrasikan MICE, warisan kota, dan potensi pariwisata lainnya dalam ruang metropolitan. Bali, yang membawa visi “Destinasi pariwisata unggulan yang berdaya saing internasional, berbasis budaya dan kearifan lokal, berkelanjutan, dan inklusif”, menjadi percontohan global transformasi destinasi pulau berbasis pesisir dan spiritualitas, yang menyatukan konservasi laut, budaya Hindu Bali, dan inovasi digital dalam satu ekosistem. Borobudur–Yogyakarta–Prambanan dikembangkan sebagai kawasan budaya unggulan dengan visi “Sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan dan berkelas dunia berbasis pelestarian budaya Jawa”. Ketiga kawasan ini mengintegrasikan warisan dunia UNESCO dengan pengelolaan pariwisata berbasis spiritualitas, edukasi budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Lombok–Gili–Tramena membawa visi “Sebagai destinasi yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif serta memberikan pengalaman budaya dan alam yang berkualitas”. Pembangunan kawasan ini mencakup Mandalika dan Gili sebagai model wisata bahari terpadu, berbasis infrastruktur hijau dan partisipasi UMKM lokal. Manado–Likupang, sebagai simpul ekonomi Pasifik, membawa visi “Sebagai simpul pariwisata bahari Asia Pasifik yang berkelanjutan dan bertumpu pada masyarakat”. Pengembangannya mencakup integrasi kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan resor dengan sistem pelibatan komunitas dan pengendalian dampak lingkungan. Bangka Belitung, dengan visi “Menjadi destinasi wisata kelas dunia berbasis bahari dan geopark yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat”, menonjolkan kekuatan pantai granit, warisan tambang, dan wisata laut berbasis konservasi sebagai strategi pembangunan pariwisata bahari yang inklusif. Danau Toba dikembangkan dengan visi “Membangun dan memajukan tanah leluhur, oleh dan bagi seluruh masyarakat”. Destinasi danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara ini menjadi simbol kebangkitan kawasan berbasis danau dengan pendekatan berbasis budaya Batak, pelibatan komunitas adat, dan konservasi lanskap alamnya. Raja Ampat, dengan visi “Destinasi pariwisata geopark kepulauan yang berkualitas, serta berbasis konservasi dan masyarakat secara berkelanjutan”, menjadi ikon pariwisata laut dunia. Fokusnya terletak pada konservasi keanekaragaman hayati laut dan pelibatan masyarakat adat dalam tata kelola berbasis zonasi perairan yang lestari. Labuan Bajo, dengan visi “Sebagai destinasi wisata berbasis ekowisata yang premium dan berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan yang mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat”, diarahkan sebagai ikon ekowisata nasional berbasis konservasi Taman Nasional Komodo dan ekonomi lokal. Bromo–Tengger–Semeru membawa visi “Pariwisata alam dan budaya yang berkelanjutan, mempunyai kualitas kelas dunia dengan memberdayakan masyarakat dan kekayaan lokal untuk mencapai kesejahteraan”. Pengembangan destinasi ini berpijak pada kekuatan lanskap gunung berapi dan kearifan masyarakat Tengger dalam pengelolaan ruang spiritual dan ekologis. Wakatobi menjadi destinasi unggulan bahari di jantung segitiga terumbu karang dunia dengan visi “Destinasi pariwisata bahari berkelas dunia dalam kesatuan dengan kelestarian Taman Nasional Laut dan Cagar Biosfer”. Destinasi ini menunjukkan sinergi ideal antara konservasi dan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat. Morotai dikembangkan dengan visi “Terwujudnya Morotai sebagai destinasi pariwisata dunia berbasis bahari dan sejarah yang berdaya saing global, berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat”. Letaknya yang strategis dan warisan sejarah menjadikan Morotai destinasi bahari berbasis narasi sejarah dan konservasi laut. Di luar DPP dan DPR, pemerintah juga membuka ruang pengembangan destinasi lainnya di seluruh Indonesia selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Pendekatan pengembangannya akan difokuskan pada prinsip berkualitas dan berkelanjutan, dengan mengutamakan potensi lokal, keunikan budaya, integrasi lingkungan, serta kesiapan infrastruktur dasar. Destinasi-destinasi tersebut dapat mencakup Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dan perkotaan, kepulauan kecil, situs budaya lokal, hingga wilayah penyangga destinasi utama yang memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Pengembangan dilakukan melalui pemetaan daya tarik wisata unggulan, peningkatan kapasitas SDM lokal, serta kolaborasi lintas sektor untuk membentuk ekosistem pariwisata yang tangguh dan adaptif. Secara keseluruhan, strategi ini menegaskan bahwa pembangunan destinasi pariwisata tidak semata berorientasi pada jumlah wisatawan, tetapi berfokus pada kualitas pengalaman, daya saing global, keberlanjutan lingkungan, pelibatan masyarakat lokal, serta konservasi ekosistem bahari dan danau. Melalui pendekatan tematik yang mencakup budaya, geologi, alam, urban heritage, adventure, dan MICE, Indonesia menempatkan pariwisata sebagai motor pembangunan inklusif dan sebagai pilar penting dalam transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PARIWISATA Sebagai bagian dari agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045, keseluruhan arah kebijakan dan strategi Kementerian dirancang dengan mengarusutamakan 5 (lima) aspek pembangunan. Kelima aspek ini menjadi prinsip dasar untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata nasional tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga mendukung pemerataan manfaat, pelestarian lingkungan, penguatan kelembagaan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana. Dalam konteks tersebut, penting pula ditekankan bahwa isu keanekaragaman hayati merupakan bagian integral dari arah pembangunan berkelanjutan. Keanekaragaman hayati telah menjadi isu strategis dalam berbagai dokumen nasional seperti RPJPN 2025–2045, RPJMN Tahun 2025– 2029, serta IBSAP 2025–2045. Dengan karakter geografis Indonesia sebagai negara mega-biodiversitas, pariwisata berbasis alam dan budaya sangat bergantung pada kelestarian flora, fauna, ekosistem laut, dan komunitas adat lokal. Oleh karena itu, kebijakan pariwisata juga diarahkan untuk mendukung konservasi dan pengelolaan berkelanjutan keanekaragaman hayati, terutama di destinasi wisata alam dan bahari. Dalam upaya mendorong kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung transformasi menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian mengembangkan program unggulan yang sejalan dengan RPJMN Tahun 2025–2029 dan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kelima program ini dirancang untuk menjawab tantangan global, memperkuat daya saing nasional, dan memperluas pemerataan manfaat pariwisata secara inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Program-program tersebut tidak berdiri sendiri sebagai inisiatif sektoral, tetapi akan disematkan secara lintas deputi dan diinternalisasikan ke dalam rencana kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian. Artinya, setiap kedeputian akan berperan aktif dan kolaboratif dalam mengimplementasikan program unggulan tersebut melalui tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, pengembangan destinasi dan infrastruktur, industri dan investasi, promosi dan pemasaran, penyelenggaraan event, hingga reformasi tata kelola kelembagaan dan transformasi digital. Adapun program unggulan tersebut meliputi:
1.Penerapan Daya Tarik Wisata Bersih Gerakan Penerapan Daya Tarik Wisata Bersih merupakan bagian dari penanganan sampah nasional di destinasi pariwisata. Program ini bertujuan untuk mengamplifikasi pesan dan mengedukasi publik bahwa sampah adalah masalah bersama yang melibatkan stakeholders pariwisata, sehingga penanganannya harus dilakukan secara sistemik dan terintegrasi, bukan hanya oleh satu unit tertentu. Gerakan ini hadir untuk menjawab isu mendasar dalam pembangunan destinasi, yaitu kebersihan, kesehatan, dan keberlanjutan. Saat ini, Skor TTDI Indonesia pada pilar Health & Hygiene tahun 2024 tercatat sebesar 3,78 (tiga koma tujuh delapan), masih di bawah rata-rata Asia Pasifik sebesar 4,53 (empat koma lima tiga). Selain itu, skor Sustainability Indonesia pada TTDI 2024 berada di angka 3,81 (tiga koma delapan satu), juga di bawah rata-rata Asia Pasifik yang mencapai 4,26 (empat koma dua enam). Kedua indikator ini perlu ditingkatkan melalui program Penerapan Daya Tarik Wisata Bersih. Sebagai strategi, Kementerian akan membentuk satuan tugas khusus dan membangun pola kemitraan penanganan sampah dan toilet bersih yang melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, masyarakat dan komunitas, akademisi, industri, dan mitra swasta. Intervensi ini akan difokuskan pada destinasi utama dan desa wisata untuk memberikan kenyamanan serta jaminan kesehatan bagi wisatawan, sekaligus memperkuat persepsi positif global terhadap pariwisata Indonesia. Lebih lanjut, program ini secara langsung menjawab tantangan sanitasi, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan keberlanjutan di destinasi wisata. Penerapan Daya Tarik Wisata Bersih mendukung pencapaian SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), serta mengarusutamakan kesetaraan gender, pelibatan komunitas lokal, dan kelompok rentan (SDG 5 dan 10). Dengan pendekatan lintas sektor dan kerja sama pusat-daerah dalam pembangunan infrastruktur sanitasi dan edukasi, Penerapan Daya Tarik Wisata Bersih juga berkontribusi pada SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Selain itu, Penerapan Daya Tarik Wisata Bersih mendorong perilaku ramah lingkungan dan pengelolaan limbah (SDG 12 dan 13), serta mendukung konservasi keanekaragaman hayati di destinasi berbasis alam (SDG 14 dan 15).
2.Tourism 5.0: AI dan Digitalisasi Transformasi digital di sektor pariwisata bukan sekedar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam menjawab perubahan perilaku wisatawan global. Tourism 5.0 mendorong pemanfaatan teknologi terkini seperti Artificial Intelligence (AI), machine learning, dan user journey personalization dalam digitalisasi pemasaran pariwisata. Melalui platform indonesia.travel yang dilakukan pembaharuan (revamping), sehingga calon wisatawan dapat menikmati pengalaman yang telah dipilih dan disesuaikan berdasarkan preferensi, mudah diakses, dan relevan dengan minat pribadi mereka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan promosi, mempercepat konversi kunjungan, serta menciptakan pengalaman wisata digital yang imersif dan berbasis data strategis. Tourism 5.0 adalah tulang punggung transformasi digital sektor pariwisata, memperkuat SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur dan SDG 17: melalui kerja sama pengembangan teknologi dengan sektor swasta, start-up, dan komunitas digital. Selain itu, memperkuat SDG 5 dan 10: menjamin akses teknologi yang inklusif, dan SDG 13 dan 12: mendukung efisiensi dan dekarbonisasi promosi. Program ini memanfaatkan AI dan big data untuk mengelola risiko overtourism dan mendukung perlindungan keanekaragaman hayati (SDG 14 dan 15). Tourism 5.0 juga menjadi bagian dari tata kelola berbasis data untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pariwisata.
3.Pariwisata Naik Kelas Kementerian mendorong reposisi Indonesia menjadi destinasi pariwisata berkualitas tinggi. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan niche tourism (minat khusus) seperti: gastro tourism (kuliner lokal), marine tourism (wisata bahari), wellness tourism (wisata kebugaran) luxury tourism (wisata mewah), dan art tourism (wisata seni). Tujuan utamanya adalah menarik wisatawan dengan pengeluaran tinggi, memperpanjang lama tinggal, serta meningkatkan pendapatan devisa secara signifikan. Reposisi citra ini diperkuat dengan storytelling destinasi, pengalaman berbasis komunitas, dan pengelolaan destinasi yang memadukan estetika, kenyamanan, dan keberlanjutan. Program ini memposisikan Indonesia sebagai destinasi berkualitas dengan fokus pada wisata minat khusus. Kontribusinya terhadap SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi kuat, serta mendukung pemberdayaan UMKM perempuan dan komunitas lokal (SDG 1, 5, dan 10). Dengan mengarusutamakan wisata berkelanjutan dan ramah lingkungan, program ini mendukung SDG 12, 13, 14, dan 15. Reposisi destinasi ini juga mendorong kerja sama dengan pelaku industri global dan media internasional, memperkuat SDG 17 dalam aspek kemitraan promosi, peningkatan kapasitas, dan pertukaran praktik baik.
4.Event by Indonesia Indonesia memiliki kekayaan budaya dan seni yang dapat dikurasi menjadi event berbasis kekayaan intelektual yang unik dan otentik. Program ini mendorong penyelenggaraan event pariwisata kelas dunia yang tidak hanya mengangkat citra Indonesia secara global, tetapi juga memperkuat ekosistem industri pariwisata lokal dan membuka peluang ekspor budaya. Dengan menjadikan event sebagai signature tourism product, Indonesia diharapkan tampil sebagai pusat penyelenggaraan event internasional yang kreatif, otentik, dan berdampak ekonomi tinggi. Event berkelas dunia yang berbasis kekayaan intelektual budaya mendukung SDG 8 dan 11, serta mengarusutamakan kesetaraan gender dan pelaku budaya lokal (SDG 5 dan 10). Selain sebagai sarana diplomasi budaya, program ini menciptakan kemitraan kreatif lintas sektor antara kementerian, pelaku budaya, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan dan pembiayaan event, mendukung SDG 17 secara nyata. Event-event ini juga menjadi medium edukasi publik untuk konservasi hayati dan nilai budaya lokal.
5.Desa Wisata Hingga tahun 2024, sebanyak 6.061 (enam ribu enam puluh satu) desa wisata menjadi sasaran pembangunan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, berbasis komunitas, dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas infrastruktur, amenitas, storytelling lokal, dan kapasitas SDM masyarakat desa wisata agar mampu menjadi pelaku utama dalam industri pariwisata. Target ke depan adalah menjadikan lebih banyak desa wisata Indonesia sebagai juara internasional, berdaya saing global, dan mampu mengangkat nama Indonesia di forum pariwisata dunia. Sebagai pilar pemerataan wilayah pembangunan, program Desa Wisata menjawab SDG 1, 4, 5, 8, dan 10 melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pendidikan vokasi, dan akses ekonomi lokal. Dengan mengembangkan ekowisata berbasis komunitas, konservasi lingkungan (SDG 13, 14, 15), dan partisipasi aktif warga dalam perencanaan, program ini memperkuat tata kelola lokal berbasis kolaborasi. Melalui kemitraan antara pemerintah, desa, perguruan tinggi, dan sektor swasta, program ini juga mendukung SDG 17 dalam aspek koordinasi multipihak dan pembangunan berbasis komunitas.
6.Sinergi Peningkatan Keselamatan Wisata Sinergi Peningkatan Keselamatan Wisata memperkuat standar keselamatan dan manajemen risiko di daya tarik wisata serta usaha pariwisata melalui orkestrasi lintas-sektor yang lincah dari pemerintah pusat-daerah, komunitas, akademia, industri, hingga mitra filantropi. Fokusnya adalah pencegahan insiden, respons cepat, dan pemulihan reputasi destinasi dengan membangun Satgas, SOP terpadu, audit berkala, infrastruktur kritikal (toilet bersih dan aman, rambu, jalur evakuasi, pos Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), serta command centre berbasis data yang terhubung dengan dashboard dan panic button. Program ini mengikat inisiatif Penerapan Daya Tarik Wisata Bersih, Tourism 5.0, Desa Wisata, Event by Indonesia, dan reposisi “Pariwisata Naik Kelas” menjadi satu ekosistem yang aman, nyaman, dan berkelas dunia, sehingga meningkatkan lama tinggal, belanja wisatawan, serta persepsi positif global secara konsisten. Dari perspektif SDGs, program ini mengakselerasi SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), dan SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan) sebagai pilar utama; sekaligus mengarusutamakan inklusivitas melalui SDG 5 dan 10, praktik konsumsi-produksi bertanggung jawab serta aksi iklim lewat SDG 12 dan 13, dan perlindungan keanekaragaman hayati lewat SDG 14 dan
15.Kemitraan multipihak yang terstruktur menjadi mesin kolaborasi SDG 17. Dengan pendekatan data-driven dan budaya keselamatan yang tertanam di destinasi prioritas dan desa wisata, keselamatan berubah dari compliance menjadi competitive advantage yang mendorong pariwisata Indonesia melesat lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan tersebut mendukung transformasi menyeluruh pada aspek destinasi, industri, investasi, pemasaran, event pariwisata, serta tata kelola kelembagaan. Tourism 5.0 berperan sebagai fasilitator utama untuk meningkatkan efisiensi, pengalaman pengguna, dan pengambilan keputusan berbasis data melalui pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence, big data analytics, dan digital platform. Ini merupakan perwujudan nyata dari pengarusutamaan transformasi digital, yang menjadi fondasi dalam modernisasi sektor pariwisata. Namun demikian, transformasi ini tidak berdiri sendiri. Setiap kebijakan dan program juga harus mengintegrasikan aspek pengarusutamaan lainnya, seperti PUG dan inklusi sosial, dengan memastikan partisipasi kelompok rentan dan perempuan dalam rantai nilai pariwisata. Selain itu, seluruh kebijakan harus mendukung pencapaian SDGs secara lintas sektor. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga menjadi prinsip utama, mengingat dampak krisis iklim terhadap daya dukung destinasi wisata, terutama yang berbasis alam dan pesisir. Lebih jauh, kebijakan pariwisata harus menjunjung tinggi ketahanan sosial budaya, melalui pelestarian identitas lokal, nilai adat, dan kearifan komunitas; serta mendorong pemerataan wilayah dan pembangunan desa, khususnya melalui program desa wisata dan pemberdayaan pelaku lokal. Semua kebijakan tersebut harus dijalankan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, berbasis transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi multipihak. Dalam konteks keberlanjutan, perhatian khusus juga diarahkan pada keanekaragaman hayati, yang merupakan aset penting bagi pariwisata Indonesia. Perlindungan ekosistem darat dan laut, konservasi spesies endemik, serta integrasi prinsip pelestarian dalam perencanaan destinasi menjadi bagian integral dari transformasi pariwisata yang tidak hanya digital dan inovatif, tetapi juga adil, tangguh, hijau, dan bertanggung jawab secara ekologis dan sosial. Dengan demikian, arah kebijakan Kementerian tahun 2025–2029 tidak hanya selaras dengan prioritas nasional dan visi presiden, tetapi juga berorientasi pada masa depan yang tangguh, digital, hijau, adil, dan berkelanjutan. Keenam arah kebijakan utama yang meliputi penguatan SDM dan kelembagaan, pengembangan destinasi, industri, pasar, event, serta tata kelola kementerian, akan diimplementasikan secara kolaboratif melalui pendekatan lintas sektor dan lintas pelaku, untuk menjadikan pariwisata sebagai katalis transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Dalam periode tahun 2025-2029, Kementerian memiliki 6 (enam) arah kebijakan utama yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia. Setiap arah kebijakan diiringi dengan strategi spesifik, melibatkan unit pelaksana, serta relevansi terhadap sasaran strategis dan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait. Unit pelaksana utama di dalam Kementerian bertanggung jawab untuk menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan menyesuaikan dengan arah kebijakan sehingga dapat mencapai sasaran strategis Kementerian. Setiap arah kebijakan mengedepankan kolaborasi intraorganisasional di dalam internal Kementerian maupun dengan lintas kementerian/lembaga terkait. Arah kebijakan Kementerian juga mendorong kolaborasi intraorganisasional dengan organisasi lainnya baik sektor privat, lembaga nirlaba, perguruan tinggi dan masyarakat. Adapun penjelasan 6 (enam) arah kebijakan Kementerian tahun 2025-2029, sebagai berikut: Arah Kebijakan 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata Arah kebijakan ini ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pariwisata (SS 1), dengan fokus pada peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata. Dalam konteks transformasi pariwisata modern, kebijakan ini diperkuat dengan pendekatan Tourism 5.0 melalui penerapan Learning Management System (LMS), simulasi pembelajaran menggunakan teknologi, serta melakukan analisis kebutuhan pelatihan dan pemetaan kompetensi SDM kepariwisataan secara adaptif dan berbasis data. Kebijakan ini mencakup 3 (tiga) sasaran utama: (1) Terserapnya tenaga kerja pariwisata di destinasi prioritas dan regeneratif, (2) Termanfaatkannya kerja sama dan kebijakan strategis bidang kepariwisataan, dan (3) Meningkatnya kapabilitas SDM pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, berbasis pendekatan digital dan kolaboratif. Pelaksanaan arah kebijakan ini secara substansial mengintegrasikan 5 (lima) aspek pengarusutamaan pembangunan nasional:
1.Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial: Pelatihan, pemberdayaan, dan kewirausahaan wisata dirancang dengan pendekatan responsif gender, mengacu salah satunya pada Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan. Perempuan, pemuda, dan kelompok marginal diberikan akses prioritas dalam pelatihan vokasi dan penguatan peran dalam kelembagaan pariwisata lokal (seperti BUMDesa). Seluruh fasilitas pelatihan juga diharapkan inklusif secara aksesibilitas fisik dan sosial.
2.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Arah kebijakan ini berkontribusi pada SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab). Program pendidikan dan pelatihan terhubung langsung dengan upaya menciptakan SDM yang adaptif, inovatif, dan inklusif.
3.Transformasi Digital: Teknologi dimanfaatkan secara luas untuk digitalisasi proses pelatihan (melalui LMS, e-learning), pemetaan kebutuhan kompetensi, dan penguatan sistem informasi pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi, serta beradaptasi terhadap teknologi baru pariwisata global.
4.Pembangunan Rendah Karbon: Kurikulum pendidikan dan pelatihan diorientasikan pada green tourism, efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah destinasi, dan konservasi lingkungan, sejalan dengan prinsip pembangunan rendah karbon yang berlaku pada industri pariwisata global.
5.Pembangunan Berketahanan Iklim: Peningkatan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim di destinasi, seperti konservasi sumber daya dan pelestarian alam, merupakan bagian penting dari desain pelatihan vokasi dan manajemen destinasi. Dalam implementasi sasaran pertama, kegiatan difokuskan pada pelatihan teknis dan manajerial bagi tenaga kerja industri pariwisata melalui pendekatan berbasis kompetensi dan skema sertifikasi profesi yang diakui secara nasional dan internasional. Masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata prioritas dan regeneratif diberdayakan melalui pelatihan kapasitas berbasis pariwisata berkelanjutan, pelatihan soft skill, keterampilan manajemen, pelatihan kewirausahaan, dan pelibatan aktif dalam rantai pasok pariwisata, serta pelatihan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Untuk sasaran kedua, Kementerian menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan utama. Pertama yaitu Pengembangan Manajemen Strategis, dengan menghasilkan kebijakan sektoral dan tematik berbasis data, seperti transformasi digital, regenerasi destinasi, PUG, inklusi sosial, serta pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan bidang kepariwisataan ini menjadi dasar harmonisasi kebijakan lintas sektor dan pengambilan keputusan internal. Kedua yaitu Pengembangan Hubungan Antar Lembaga Internasional, yang mencakup partisipasi dalam forum global (seperti UNWTO dan ASEAN), adopsi praktik baik, dan penyusunan posisi strategis Indonesia dalam kerja sama regional dan multilateral. Upaya ini menguatkan dimensi global dan legitimasi internasional dari kebijakan nasional. Adapun sasaran ketiga dijalankan melalui penguatan sistem pendidikan vokasi kepariwisataan modern dan responsif terhadap perubahan industri. 6 (enam) Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di Bali, Makassar, Medan, Palembang, Lombok, dan Bandung menjalankan mandat ini dengan spesialisasi wilayah dan fokus pengembangan wisata tematik pada wisata budaya, wisata bahari, wisata geopark, wisata olahraga, PRM dan wisata kuliner. Kurikulum diperbarui secara berkala berdasarkan kebutuhan industri, dan kerja sama internasional dengan lembaga pendidikan serta pelaku industri global terus diperluas untuk menjamin relevansi lulusan. Kebijakan ini juga mencakup penguatan kelembagaan pendidikan melalui penyelarasan standar kompetensi nasional dengan standar kompetensi internasional, manajemen berbasis data dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan academic–industry– community linkage yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, arah kebijakan ini tidak hanya menjawab kebutuhan kuantitatif tenaga kerja, tetapi juga mengedepankan pembangunan SDM yang adaptif, berwawasan keberlanjutan, inklusif, dan berdaya saing global. Dengan integrasi teknologi, nilai-nilai sosial, prinsip hijau, dan tata kelola yang baik, kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat kapasitas nasional untuk menghadirkan pariwisata Indonesia yang kompetitif di era transformasi digital dan krisis iklim global. Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah:
1.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri Strategi ini berfokus pada fasilitasi sertifikasi profesi dan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri pariwisata. Tourism 5.0 akan diimplementasikan dalam kegiatan ini melalui penggunaan LMS yang menyediakan pelatihan secara digital dan interaktif, pemanfaatan teknologi digital untuk pelatihan keterampilan teknis, serta penguatan sertifikasi berbasis digital agar lebih adaptif terhadap transformasi industri pariwisata. Pelatihan mencakup penguatan keterampilan teknis, pelayanan prima, digitalisasi layanan pariwisata dalam pelayanan wisatawan. Sertifikasi dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui secara nasional oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan/atau internasional, dengan sasaran utama tenaga kerja pada destinasi regeneratif dan prioritas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa para pelaku industri pariwisata memiliki kualifikasi dan profesionalisme yang sesuai dengan standar kompetensi nasional maupun internasional, sehingga mampu memberikan pelayanan pariwisata yang aman, nyaman, dan berkelas dunia.
2.Peningkatan Kapasitas Masyarakat Strategi ini menargetkan pemberdayaan masyarakat lokal melalui berbagai bentuk pelatihan, yang mencakup aspek teknis seperti tata kelola homestay, pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas, pemanduan wisata, serta pelatihan kuliner lokal. Tourism 5.0 akan diimplementasikan dalam kegiatan ini melalui penggunaan platform digital dan LMS untuk mendukung pelatihan secara online dan interaktif, serta penggunaan teknologi digital untuk simulasi pengelolaan homestay dan pemanduan wisata yang modern. Di samping itu, masyarakat juga dibekali pelatihan manajerial seperti kewirausahaan, digital marketing, dan pengelolaan keuangan usaha kecil dengan dukungan aplikasi yang mempermudah pengelolaan usaha secara digital. Pelatihan soft skills seperti komunikasi pelayanan, hospitality, dan kesadaran lingkungan pariwisata turut menjadi bagian dari kegiatan ini. Kegiatan ini difokuskan pada masyarakat yang tinggal di sekitar DPP dan DPR, dengan tujuan membangun kapasitas sosial- ekonomi masyarakat serta memastikan keterlibatan aktif mereka dalam rantai nilai pariwisata. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga pelaku utama yang berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis budaya lokal.
3.Pengembangan Manajemen Strategis Strategi ini difokuskan pada penyusunan dan penyediaan rekomendasi kebijakan kepariwisataan yang berbasis riset empiris, kajian akademik, dan analisis data sektoral yang relevan. Implementasi Tourism 5.0 akan diintegrasikan dalam kegiatan ini melalui pemanfaatan platform digital dan big data analytics untuk mendukung proses analisis, penyusunan rekomendasi, dan perumusan kebijakan secara lebih cepat, akurat, dan adaptif. Proses penyusunan rekomendasi melibatkan kerja sama dengan lembaga riset, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan industri pariwisata melalui forum konsultasi dan dialog kebijakan. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup isu strategis seperti pengelolaan destinasi, penguatan kelembagaan pariwisata, penerapan standar layanan pariwisata berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi digital. Seluruh dokumen kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung perumusan arah kebijakan sektoral yang responsif terhadap dinamika global dan kebutuhan domestik, serta sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti yang memperkuat efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pariwisata nasional.
4.Pengembangan Hubungan Antar Lembaga Internasional Melalui strategi ini, Kementerian mendorong terbentuknya dan penguatan kerja sama internasional dalam bidang pariwisata melalui berbagai pendekatan strategis. Implementasi Tourism 5.0 akan diintegrasikan dalam kegiatan ini melalui pemanfaatan platform digital kolaboratif dan teknologi untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara, termasuk pengelolaan dan pemantauan real-time pelaksanaan kerja sama. Bentuk kerja sama mencakup penandatanganan nota kesepahaman (MoU), perjanjian bilateral dan multilateral, pelaksanaan program bersama antarpemerintah atau dengan organisasi internasional seperti UNWTO dan ASEAN, serta pengembangan inisiatif pariwisata lintas negara. Selain itu, pertukaran pengetahuan dilakukan melalui program magang, konferensi internasional, lokakarya lintas negara, dan pelatihan bersama. Implementasi proyek bersama meliputi program pengembangan destinasi lintas batas, promosi bersama antarnegara tujuan wisata, hingga kolaborasi riset dan inovasi pariwisata. Indikator keberhasilannya diukur melalui jumlah kerja sama formal yang berhasil disepakati serta tingkat keberhasilan implementasi program atau proyek yang telah dirancang bersama mitra internasional.
5.Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi Fokus strategi ini adalah pelatihan teknis bidang kepariwisataan yang dirancang secara komprehensif untuk aparatur pemerintah, termasuk peningkatan kapasitas SDM aparatur dan jabatan fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, dan pendidikan vokasi, serta penyusunan dokumen penguatan kapasitas SDM aparatur dan fungsional. Implementasi Tourism 5.0 akan diintegrasikan melalui penggunaan platform digital untuk mendukung pelatihan online, pembelajaran berbasis teknologi digital, serta sistem monitoring berbasis big data. Materi pelatihan meliputi topik seperti manajemen destinasi, pengelolaan risiko dan krisis pariwisata, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik pariwisata, serta strategi promosi dan pemasaran berbasis data. Kegiatan ini juga mencakup pembekalan terkait nilai-nilai pelayanan publik, integritas, dan inovasi birokrasi. Pelatihan dilaksanakan secara berjenjang dan berbasis kebutuhan daerah, bekerja sama dengan lembaga pelatihan pemerintah, perguruan tinggi, dan mitra internasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur agar mampu mengelola sektor pariwisata secara profesional, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan nasional dan global, serta mengembangkan talenta nasional.
6.Pengembangan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata Sebagai bentuk investasi jangka panjang pada SDM Kementerian mengembangkan pendidikan vokasi bidang pariwisata di beberapa wilayah strategis dengan pendekatan berbasis kebutuhan lokal dan potensi unggulan destinasi yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Poltekpar yaitu Poltekpar Bali, Makassar, Medan, Palembang, Lombok, dan NHI Bandung. Di Bali, fokus pengembangan diarahkan pada kampus vokasi yang mendukung integrasi kurikulum dengan praktik industri pariwisata berbasis budaya Hindu-Bali dan ekowisata. Di Makassar, pendidikan vokasi diperkuat untuk mengembangkan potensi wisata bahari dan budaya pesisir Sulawesi serta memperkuat kerja sama dengan industri pelayaran dan maritim. Di Medan, program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas talenta untuk destinasi prioritas Danau Toba (geopark), dan kawasan Sumatera Utara yang memiliki kekayaan budaya Batak. Di Palembang, pendidikan vokasi diarahkan pada penguatan wisata olahraga, sejarah, dan budaya Melayu-Sriwijaya sebagai narasi destinasi unggulan. Di Lombok, kegiatan ini mendukung kesiapan SDM menghadapi pertumbuhan destinasi super prioritas Mandalika, termasuk penyediaan SDM event internasional dan PRM. Terakhir, di NHI Bandung, penguatan dilakukan untuk menjadikan institusi ini sebagai pusat unggulan pendidikan vokasi pariwisata nasional, termasuk adaptasi kurikulum berbasis standar internasional, digitalisasi pembelajaran, pengembangan program dual degree, kemitraan global untuk magang dan sertifikasi internasional, serta mendukung penguatan wisata kuliner. Setiap subkegiatan mengintegrasikan penguatan infrastruktur pendidikan, pengembangan kapasitas pengajar, kemitraan industri, serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusan siap terjun ke industri pariwisata nasional maupun global. Implementasi Tourism 5.0 juga akan diterapkan dalam pendidikan vokasi ini melalui pemanfaatan LMS dan pengembangan platform digital yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi modern dan keterampilan digital untuk mendukung kompetensi SDM pariwisata masa depan. Arah Kebijakan 2: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Arah kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia. Penguatan arah kebijakan ini selaras dengan pendekatan Tourism 5.0, yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi digital dengan big data analytics untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan destinasi serta memperkaya pengalaman wisatawan. Hal ini sekaligus merupakan perwujudan nyata dari pengarusutamaan transformasi digital dalam pembangunan pariwisata nasional. Penguatan basis data menjadi rujukan dalam penentuan arah kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memetakan kebutuhan prioritas pengembangan infrastruktur baik aksesibilitas dan amenitas untuk mewujudkan produk, atraksi yang berdaya saing dengan memberikan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata. Wisatawan akan mendapatkan pengalaman yang berkesan sehingga akan melakukan kunjungan kembali (repeater) ke destinasi pariwisata yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Pendekatan ini juga mengutamakan kesiapan destinasi dalam menghadapi tantangan global, meningkatkan daya saing kepariwisataan Indonesia, serta memperkuat posisi Indonesia di peringkat 20 (dua puluh) besar TTDI dunia. Seluruh proses pengembangan destinasi pariwisata dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang menetapkan empat pilar utama: pengelolaaan destinasi yang berkelanjutan, keberlanjutan sosial- ekonomi, keberlanjutan pelestarian budaya, dan keberlanjutan pelestarian lingkungan. Pariwisata berkelanjutan diterapkan pada semua jenis destinasi dan semua aktivitas wisata agar pengelolaan dan pengembangan destinasi, dan wisatawan yang berkunjung lebih bertanggung jawab. Konsep ini tidak hanya ditujukan untuk pengelola destinasi seperti pemerintah, pihak swasta, atau kelompok masyarakat, pengelola kegiatan wisata tetapi juga bagi wisatawan untuk mengendalikan pengelolaan destinasi wisata. Sebagai pararel, implementasi Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan Tahun 2024 memastikan bahwa pembangunan destinasi khususnya di kawasan pedesaan, tidak hanya memperhatikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, namun juga telah memenuhi prinsip PUG, perlindungan kelompok rentan, dan aksesibilitas universal untuk semua kalangan. Arah kebijakan ini mencerminkan pemenuhan 5 (lima) aspek utama pengarusutamaan pembangunan nasional, yaitu:
1.Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial, melalui pemberdayaan masyarakat dan partisipasi kelompok perempuan dalam mendukung pengembangan destinasi.
2.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan kontribusi signifikan terhadap SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab) dan SDG 14 (Ekosistem Laut), melalui pendekatan lintas sektor dan kolaboratif.
3.Transformasi Digital, melalui optimalisasi teknologi untuk sistem informasi destinasi early warning system berbasis data.
4.Pembangunan Rendah Karbon, dengan penerapan prinsip efisiensi energi, pengelolaan limbah, penggunaan material ramah lingkungan, dan transportasi rendah emisi di destinasi pariwisata.
5.Pembangunan Berketahanan Iklim, melalui zonasi berbasis risiko iklim, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana, serta konservasi ekosistem penyangga di kawasan rawan. Lebih lanjut, arah kebijakan ini juga mengedepankan ketahanan sosial budaya, dengan pelestarian warisan budaya tak benda, praktik adat lokal, serta pemanfaatan narasi budaya sebagai diferensiasi destinasi pariwisata. Selain itu, terdapat komitmen pada pemerataan pembangunan wilayah, khususnya pada pedesaan, melalui pengembangan desa wisata. Strategi pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan diarahkan melalui pendekatan perencanaan yang menyeluruh, berbasis daya dukung lingkungan dan daya tampung wisatawan. Proses perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan melibatkan akademisi, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat lokal untuk memastikan keselarasan antara potensi sumber daya, kebutuhan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, strategi ini menekankan pentingnya penguatan peran aktif perempuan, pemuda, dan komunitas adat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan destinasi. Keterlibatan kelompok tersebut di sektor jasa wisata, kuliner lokal, kriya, konservasi lingkungan, serta pelestarian budaya bukan hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas lokal dan daya tarik destinasi. Selain itu, pengembangan destinasi diarahkan pada produk unggulan yang sesuai dengan karakteristik dan keunikan wilayah, melalui pendekatan diferensiasi kawasan. Wilayah I (Sumatera–Jawa) difokuskan pada pengembangan destinasi berbasis budaya, sejarah, dan kota warisan, mengingat tingginya potensi pasar domestik dan konektivitas antar wilayah. Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari, ekowisata, dan petualangan, dengan mengedepankan kekayaan biodiversitas, bentang alam khas, serta nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Strategi ini menjadi landasan penting dalam merancang destinasi yang tidak hanya menarik secara komersial, tetapi juga tangguh secara ekologis dan inklusif secara sosial, sehingga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi kini dan yang akan datang. Selain itu, kawasan otoritatif seperti Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo diperkuat melalui pembentukan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata, yang memiliki mandat untuk merancang dan mengelola destinasi secara terintegrasi, meliputi perencanaan ruang, pengelolaan aset, penyusunan model bisnis, dan skema investasi berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan ekologis, setiap intervensi pembangunan destinasi diwajibkan untuk mengarusutamakan perlindungan keanekaragaman hayati, dengan mempertimbangkan konservasi spesies endemik, pelindungan ekosistem darat dan laut, serta pemanfaatan sumber daya hayati secara lestari. Hal ini selaras dengan kerangka kerja IBSAP dan prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025– 2029. Dengan penguatan dimensi digital, sosial, ekologis, budaya, dan tata kelola, arah kebijakan ini tidak hanya mendorong daya saing dan nilai tambah sektor pariwisata, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia yang inklusif, tangguh terhadap krisis, berkeadilan sosial, dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah:
1.Perancangan Destinasi Pariwisata Kegiatan ini difokuskan pada fasilitasi penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan, mitigasi risiko destinasi pariwisata, pendampingan pengembangan kawasan destinasi pariwisata prioritas bidang perancangan destinasi, indeks pengembangan kepariwisataan nasional, indeks daya saing kepariwisataan, serta rencana induk destinasi pariwisata. Sesuai dengan tugas dan fungsi, ruang lingkup aktivitas pada setiap kegiatan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan destinasi pariwisata. Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dilakukan melalui fasilitasi pendampingan dan sertifikasi destinasi pariwisata berkelanjutan dan memfasilitasi desa wisata/destinasi wisata yang telah menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan ke tingkat internasional. Mitigasi risiko destinasi pariwisata dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan keamanan wisatawan serta keberlanjutan destinasi. Koordinasi indeks pembangunan kepariwisataan nasional bertujuan mengharmonisasikan pengukuran kinerja kepariwisataan di tingkat pusat dan daerah. Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) adalah strategi yang dirancang untuk mengelola peringkat Pembangunan kepariwisataan Indonesia pada TTDI di tingkat global. Prioritas nasional untuk menyelesaikan pembangunan pada 10 (sepuluh) DPP dan 3 (tiga) DPR dipandu dengan penyusunan rencana induk destinasi pariwisata dan koordinasi implementasi rencana aksi. Seluruh ruang intervensi dimaksud akan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis digital.
2.Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Kegiatan ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat destinasi pariwisata secara inklusif melalui pengelolaan destinasi yang partisipatif dan berkelanjutan. Masyarakat didorong menjadi pelaku utama pembangunan pariwisata, bukan hanya objek. Berbagai intervensi dirancang untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian mereka, antara lain penyusunan database sebagai dasar perencanaan kebijakan dan program intervensi, pendampingan pengelola desa wisata, program kemitraan desa wisata dengan mitra strategis, dan pemberian penghargaan. Untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, bantuan peralatan usaha diberikan, mencakup bantuan pemerintah untuk memperkuat fungsi pengelola desa wisata, kuliner lokal, kerajinan tangan, dan transportasi wisata berbasis komunitas. Selain itu, penguatan kelembagaan dilakukan melalui fasilitasi pembentukan koperasi wisata, penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan pendampingan kelembagaan ekonomi lokal. Inklusivitas menjadi prinsip utama, dengan pendekatan afirmatif bagi kelompok rentan, seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan pemuda yang belum bekerja, agar mereka dapat terlibat aktif dalam rantai nilai destinasi dan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung. Program ini menekankan prinsip keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan, memastikan pengembangan destinasi pariwisata memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
3.Pengembangan Produk Pariwisata Salah satu upaya utama mewujudkan pengembangan produk pariwisata yang atraktif adalah memastikan kesiapan destinasi wisata sesuai dengan identitas destinasinya, kemudian merangkai destinasi wisata secara terintegrasi, dan mencitrakan secara komprehensif kepada calon wisatawan. Pola perjalanan menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengakomodir kebutuhan tersebut sehingga pengembangan destinasi pariwisata dapat tersampaikan secara tepat dan komprehensif. Pengembangan ini berfokus pada penciptaan dan diversifikasi produk pariwisata yang inovatif dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan pengalaman yang unik kepada wisatawan yang akan berdampak pada lama tinggal, tingkat pengeluaran dan potensi kunjungan ulang (repeater). RPJMN Tahun 2025-2029 mengamanatkan salah satu bentuk strategi penyelenggaraan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan adalah diversifikasi produk pariwisata, diantaranya difokuskan pada marine, gastronomy dan wellness, namun tetap membuka peluang kepada pola perjalanan tematik lainnya, seperti kebudayaan dan geopark. Penyusunan pola perjalanan juga akan dilengkapi dengan interpretasi berupa narasi dan storytelling untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap destinasi pariwisata.
4.Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholders terkait dalam lingkup Wilayah Sumatera dan Jawa, terutama terkait dengan DPP Danau Toba, Bangka Belitung, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Bromo-Tengger-Semeru, serta Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau dan Destinasi Regeneratif Greater Jakarta merujuk pada RPJMN Tahun 2025-2029. Akselerasi Pengembangan Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas dilakukan melalui bimbingan teknis dan pendampingan, fasilitasi dukungan sarana di destinasi pariwisata, koordinasi penyelesaian isu destinasi dalam kaitannya dengan amenitas dan aksesibilitas, serta upaya digitalisasi informasi 3A yang disinergikan dengan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional sebagai perwujudan dukungan implementasi Tourism 5.0. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daya tarik wisata dalam pengembangan amenitas dan aksesibilitas, serta untuk menjawab permasalahan konektivitas destinasi.
5.Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholders terkait dalam lingkup Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, terutama terkait dengan DPP Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Morotai, Raja Ampat, serta Destinasi Regeneratif Bali merujuk pada RPJMN Tahun 2025-2029. Akselerasi Pengembangan Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas dilakukan melalui bimbingan teknis dan pendampingan, fasilitasi dukungan sarana di destinasi pariwisata, koordinasi penyelesaian isu destinasi dalam kaitannya dengan amenitas dan aksesibilitas, serta upaya digitalisasi informasi 3A yang disinergikan dengan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional sebagai perwujudan dukungan implementasi Tourism 5.0. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daya tarik wisata dalam pengembangan amenitas dan aksesibilitas, serta untuk menjawab permasalahan konektivitas destinasi.
6.Pengelolaan Kawasan Otorita Pariwisata Sasaran ini menekankan pengelolaan kawasan otorita pariwisata yang berada di bawah kewenangan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata, yaitu Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Badan Pelaksana Otorita Borobudur, dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Fokus pengelolaan diarahkan pada peningkatan efektivitas tata kelola destinasi melalui pendekatan zonasi kawasan, penguatan fungsi kelembagaan, dan penyelarasan investasi dengan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Indikator yang digunakan mencakup peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, jumlah pelaku usaha pariwisata yang memperoleh manfaat langsung dari pengelolaan kawasan, serta peningkatan kualitas layanan, amenitas, dan infrastruktur yang berbasis prinsip keberlanjutan. Selain itu, pengukuran kinerja juga mencakup efektivitas koordinasi lintas sektor, implementasi rencana induk kawasan otoritatif, serta tingkat keterlibatan masyarakat dan investor dalam pengembangan kawasan. Sasaran ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan model replikasi pengelolaan destinasi unggulan nasional berbasis otoritatif. Arah Kebijakan 3: Pengembangan Industri dan Investasi Pariwisata yang Berkualitas Arah kebijakan ini diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan (SS 1), khususnya pada indikator rasio PDB sektor pariwisata. Fokus utama dari arah kebijakan ini adalah mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan industri pariwisata secara berkelanjutan dan berkualitas melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemberdayaan pelaku usaha secara menyeluruh, dan penguatan struktur industri dari hulu ke hilir. Implementasi Tourism 5.0 memperkuat arah kebijakan ini melalui digitalisasi sistem investasi berbasis AI, pemanfaatan big data analytics untuk pemetaan potensi investasi, hingga pengembangan platform matchmaking antara investor dan pelaku usaha pariwisata. Inovasi ini difokuskan pada pengembangan DPP dan DPR sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru berbasis pariwisata. Kebijakan ini juga secara sistematis mengintegrasikan 5 (lima) aspek pengarusutamaan pembangunan nasional, yaitu:
1.Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial: Melalui fasilitasi akses pembiayaan dan pendampingan usaha kepada perempuan pelaku UMKM pariwisata, kelompok rentan, serta pelaku usaha dari wilayah tertinggal. Kegiatan penguatan kapasitas dan sertifikasi juga diarahkan agar sensitif terhadap kebutuhan pelaku usaha perempuan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan dan program afirmatif ekonomi inklusif.
2.Pengarusutamaan SDGs: Arah kebijakan ini berkontribusi terhadap SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), dengan pendekatan kolaboratif antarpemerintah, swasta, dan masyarakat.
3.Transformasi Digital: Proses investasi dan penguatan industri dipercepat melalui sistem digital berbasis AI untuk perizinan usaha, pendaftaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pariwisata, serta sistem informasi industri berbasis lokasi. Teknologi juga digunakan dalam tracking kepatuhan usaha terhadap standar berkelanjutan dan pelaporan berbasis daring.
4.Pembangunan Rendah Karbon: Melalui pengembangan industri pariwisata hijau, penguatan efisiensi energi, penggunaan bahan ramah lingkungan, pengelolaan limbah usaha, serta penerapan ekonomi sirkular dalam rantai nilai pariwisata. Sertifikasi usaha pariwisata diarahkan pada standar low-carbon tourism.
5.Pembangunan Berketahanan Iklim: Investasi diarahkan untuk mendorong resilien industri terhadap perubahan iklim, termasuk dukungan terhadap usaha yang menerapkan praktik konservasi, efisiensi sumber daya alam, serta beroperasi di kawasan rentan ekologi dengan adaptasi berbasis komunitas. Kebijakan ini dioperasionalisasikan melalui 5 (lima) fokus utama kegiatan. Pertama, Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, untuk menjamin kualitas layanan, keamanan konsumen, dan keberlanjutan usaha, dengan mengadopsi standar internasional dan integrasi aspek ramah lingkungan dan ramah sosial ke dalam proses sertifikasi. Kedua, Peningkatan Kapasitas Manajemen Industri yang difokuskan pada pelaku usaha mikro hingga menengah, termasuk agregator, dengan dukungan pelatihan tata kelola, transformasi digital, mitigasi risiko usaha, dan sistem rantai pasok yang adil dan efisien. Pendekatan supply meet demand mendorong kelokalan dan daya saing komunitas lokal dalam rantai bisnis nasional. Ketiga, Manajemen Investasi Pariwisata. Meliputi penyusunan strategi dan rekomendasi kebijakan investasi, promosi investasi pariwisata dan peningkatan jejaring, pendampingan dan advokasi badan usaha untuk peningkatan realisasi investasi, pendampingan investasi di KEK Pariwisata, hingga pendampingan perizinan berusaha. Keempat, Pengembangan Usaha Pariwisata Berkelanjutan, yakni Inisiatif hijau diperkuat dengan pelatihan teknis, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha berkelanjutan, dan penilaian kinerja keberlanjutan usaha secara berkala. Upaya ini selaras dengan komitmen global terhadap ekonomi sirkular dan transisi energi bersih. Terakhir, Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan guna meningkatkan daya saing usaha pariwisata agar dapat memperluas akses pasar dan layak mendapatkan akses pembiayaan dan permodalan. Melalui peningkatan kapasitas dan perluasan akses pasar dan akses permodalan, pengembangan skema pembiayaan inovatif seperti KUR pariwisata, blended finance, dana usaha pemula, dan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro dan koperasi, agar pembiayaan usaha menjadi lebih inklusif, terutama bagi perempuan dan pelaku usaha desa wisata. Dalam seluruh inisiatif ini, perhatian terhadap keanekaragaman hayati menjadi elemen penting. Investasi diarahkan untuk tidak merusak ekosistem lokal dan justru memperkuat konservasi spesies endemik, lanskap alami, serta pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hayati. Hal ini selaras dengan IBSAP dan prinsip pembangunan hijau sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Pendekatan “ekonomi berbasis alam” digunakan sebagai acuan investasi hijau dan regeneratif di kawasan konservasi dan destinasi ekowisata. Dengan pendekatan komprehensif ini, arah kebijakan ini diharapkan mampu memperluas basis industri pariwisata nasional, mempercepat arus investasi yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta menciptakan ekosistem usaha pariwisata yang inklusif, adaptif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
1.Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas usaha pariwisata melalui penguatan sistem standardisasi dan sertifikasi yang menyeluruh, sesuai dengan regulasi nasional dan persyaratan internasional. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital, big data analytics yang mempermudah proses sertifikasi, audit, dan pemantauan status usaha secara real time. Proses standardisasi meliputi pengembangan perangkat panduan teknis dan indikator mutu layanan pariwisata, pelatihan penerapan standar berbasis risiko, serta peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan standar berbasis risiko.
2.Pengembangan Manajemen Industri Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem dan daya saing industri pariwisata melalui penguatan pendataan, regulasi, kemitraan, dan ketahanan industri nasional, dengan fokus utama pada pelaku industri pariwisata di wilayah destinasi prioritas dan regeneratif. Dalam mendukung ekosistem industri yang adaptif dan inklusif, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berbasis pelatihan teknis dan manajerial, tetapi juga didukung oleh pemanfaatan teknologi cerdas melalui kerangka Tourism 5.0. Melalui platform digital dan big data analytics, dilakukan pemetaan kebutuhan pelatihan, simulasi pembelajaran berbasis Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR), serta pelatihan daring untuk peningkatan kapasitas industri pariwisata. Topik pelatihan mencakup manajemen operasional industri, pencatatan keuangan UMKM, strategi pemasaran digital berbasis media sosial, serta pelatihan lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata. Program pendataan dengan mengembangkan sistem database industri pariwisata yang terintegrasi antara pusat, daerah, dan asosiasi pelaku industri yang meliputi data jenis usaha, kapasitas, sebaran pelaku usaha, hingga indikator performa usaha. Pemanfaatan teknologi dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan berbasis data, evaluasi dampak secara berkala, dan responsif terhadap dinamika lapangan. Sejalan dengan program pendataan, juga diperlukan penguatan regulasi industri pariwisata termasuk penyelarasan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sektor pariwisata yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat terkait perizinan, penghitungan statistik, dan kebijakan/dampak ekonomi. Dalam aspek kemitraan industri, perlu didorong kemitraan inklusif antara pelaku usaha besar dan UMKM, serta kerja sama lintas sektor termasuk dengan asosiasi industri, perguruan tinggi, dan komunitas lokal. Dalam hal kaitannya dengan program kemitraan industri dapat disertai dengan pengembangan agregator bisnis pariwisata untuk mendorong rantai pasok kelokalan serta menjembatani rantai bisnis pariwisata. Untuk mendukung penguatan ketahanan industri pariwisata dengan meningkatkan kapasitas manajerial dan literasi digital pelaku usaha pariwisata melalui pelatihan tematik dan dukungan platform teknologi (Tourism 5.0). Selain itu, dengan mendorong pelaku usaha pariwisata, khususnya UMKM, untuk meminimalkan risiko kerugian, mempercepat proses pemulihan usaha, serta menjaga kepercayaan pasar dan konsumen dengan penyusunan dan penerapan Business Continuity Plan (BCP).
3.Peningkatan Manajemen Investasi Fokus kegiatan ini adalah mendorong percepatan realisasi investasi pariwisata dengan memperkuat sistem perencanaan, promosi dan peningkatan jejaring investasi pariwisata, serta fasilitasi investasi yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah. Langkah awal dilakukan melalui penyusunan katalog peluang investasi pariwisata berbasis wilayah dan produk wisata, mencakup akomodasi, atraksi, transportasi wisata, kawasan ekonomi khusus, dan amenitas lainnya. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan potensi daerah, tren pasar global, serta kebutuhan pembangunan destinasi regeneratif dan prioritas. Implementasi Tourism 5.0 diharapkan dapat mendukung kegiatan ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk pemetaan potensi investasi, big data analytics untuk analisis tren pasar dan simulasi investasi, serta AR/VR untuk presentasi peluang investasi secara imersif kepada calon investor. Kegiatan ini juga mencakup pelatihan intensif bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha mengenai strategi business matching, pengembangan pitch deck, serta teknik presentasi proyek di hadapan investor domestik dan internasionalUntuk mendukung kelayakan proyek, dilakukan penyusunan dokumen studi kelayakan (feasibility study) dan analisis dampak lingkungan secara partisipatif. Fasilitasi layanan investasi pariwisata selain di pusat, dilakukan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota prioritas, yang berfungsi sebagai hub promosi, fasilitasi izin usaha, penyediaan data dan informasi investasi, serta ruang konsultasi bagi investor. Kegiatan ini diperkuat dengan sistem digital nasional yang terhubung dengan Online Single Submission (OSS) dan platform investasi daerah. Selain itu, dilakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk harmonisasi perizinan, sinkronisasi tata ruang, serta penyusunan dan pemberlakuan insentif fiskal dan nonfiskal guna meningkatkan daya tarik investasi di sektor pariwisata.
4.Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan Kegiatan ini mengarahkan transformasi industri pariwisata menuju praktik yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan bertanggung jawab secara sosial. Fokus utama diarahkan pada penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program yang mendorong adopsi praktik industri hijau di seluruh rantai nilai pariwisata. Intervensi utama meliputi pengembangan dan insentif untuk hotel hijau (green hotel), pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sebagai implementasi dari Peraturan Presiden tentang Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF), pengurangan Food Loss and Waste (FLW) pada sektor pariwisata, serta manajemen sampah berbasis prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Tourism 5.0 akan memperkuat kegiatan ini dengan pemanfaatan platform digital melalui Online Single Portal (OSP) Dekarbonasi sektor pariwisata untuk memperkuat konektivitas antara pemerintah dan industri, memberikan transparansi dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan rendah emisi. Melalui portal ini, setiap langkah dalam pengurangan emisi karbon dapat dicatat dan diverifikasi secara terukur. Hal ini menjadi bagian dari komitmen sektor pariwisata untuk mendukung target penurunan karbon nasional menuju Net Zero Emission yang juga merupakan komitmen Kementerian melalui penandatanganan Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism. Kegiatan ini juga mendorong penerapan prinsip circular economy dengan mengintegrasikan usaha lokal berbasis bahan baku ramah lingkungan ke dalam rantai pasok destinasi, seperti penggunaan produk kerajinan dari bahan daur ulang, kemasan makanan ramah lingkungan, dan pemanfaatan kembali limbah organik untuk kompos destinasi hijau. Implementasi Tourism 5.0 akan memperkuat kegiatan ini dengan memanfaatkan platform digital berbasis AI, big data analytics, serta AR/VR untuk mendukung pelatihan teknis, simulasi proses produksi hijau, dan pemantauan rantai pasok secara digital dan real-time. Program pelatihan dan pendampingan teknis diberikan kepada pelaku industri terkait penerapan standar keberlanjutan, perhitungan jejak karbon, dan pelaporan Environmental, Social, Governance (ESG). Selain itu, kegiatan ini mencakup pengembangan sistem insentif non- fiskal untuk pelaku industri yang telah menerapkan standar keberlanjutan, kerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional, serta integrasi dengan skema promosi destinasi ramah lingkungan. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini dengan penggunaan platform digital berbasis AI, big data analytics, dan AR/VR untuk mempercepat verifikasi standar keberlanjutan, mendukung audit digital, dan memperkuat pemantauan secara real-time. Seluruh inisiatif ini bertujuan menciptakan ekosistem industri pariwisata yang rendah emisi, efisien sumber daya, inklusif, dan resilien terhadap dampak perubahan iklim.
5.Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan Industri pariwisata modern menuntut inovasi berkelanjutan, di mana wisatawan mencari pengalaman yang lebih mendalam, autentik, dan bermakna. Oleh karena itu, pengembangan akses pasar dan produk pariwisata menjadi krusial. Pengembangan akses pasar melibatkan peningkatan kapasitas dan kualitas pelaku usaha pariwisata, sementara pengembangan produk pariwisata berfokus pada penciptaan tawaran wisata yang unik, menarik, dan berkelanjutan. Produk wisata berkualitas tinggi akan menjadi pembeda bagi Indonesia di kancah global dan menarik segmen wisatawan yang lebih spesifik. Untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin spesifik, pengembangan produk wisata dapat diarahkan pada segmen yang menjanjikan seperti gastronomy tourism dan wellness tourism. Dengan fokus pada kebutuhan dan minat wisatawan, serta didukung oleh permodalan yang kuat, produk wisata yang unik dan bernilai tambah dapat diciptakan. Dalam rangka memfasilitasi akses pasar dan akses permodalan kepada pelaku usaha pariwisata, yang sangat esensial untuk memungkinkan mereka berinovasi dan mengembangkan produk wisata yang unik serta berkelanjutan sesuai tuntutan pasar modern, Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan melaksanakan program Wonderful Indonesia Scale-up Hub (WISH). Melalui program ini pelaku usaha pariwisata mendapatkan pendampingan untuk peningkatan kapasitas dan jejaring, serta dipertemukan dengan sumber-sumber pembiayaan yang krusial untuk pengembangan dan ekspansi usaha mereka. Adapun tujuan Program WISH adalah:

a.Memperoleh data mengenai pemetaan portofolio produk pariwisata utamanya gastronomi dan wellness, potensi diversifikasi, pasar, serta para pemangku kepentingan yang terlibat.
b.Memperbanyak produk pariwisata dengan menyesuaikan berbagai minat pasar dan potensi destinasi wisata, yang dikembangkan secara inovatif dan berkelanjutan.
c.Meningkatkan akses usaha pariwisata terhadap sumber-sumber permodalan, baik dari lembaga keuangan maupun non keuangan.
d.Meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha pariwisata melalui pelatihan, pendampingan dan fasilitas lainnya.
e.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata. Program WISH terdiri dari serangkaian kegiatan seperti: pemetaan, peningkatan kapasitas, temu bisnis, dan pemantauan dan evaluasi. Pemetaan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi komprehensif mengenai karakteristik produk dan usaha yang akan dikembangkan, skala usaha, pangsa pasar, jenis dukungan yang dibutuhkan, serta jenis sumber permodalan ideal yang akan dipertemukan, serta para pemangku kepentingan yang dapat dilibatkan. Hanya usaha pariwisata yang telah memenuhi kualifikasi yang dapat mendaftar pada program Akselerator Bisnis Pariwisata Indonesia. Peningkatan kapasitas meliputi program inkubasi yang melibatkan pemerintah, praktisi/expert, investor, dan media. Temu bisnis merupakan forum pertemuan antara pelaku usaha pariwisata dengan calon investor, mitra dan lembaga keuangan bank maupun non- bank. Dalam temu bisnis ini diharapkan pelaku usaha pariwisata berhasil memperoleh akses permodalan, baik dari lembaga keuangan konvensional maupun lembaga permodalan alternatif lainnya seperti crowdfunding, modal ventura, maupun peer-to-peer (P2P) lending. Adapun monitoring evaluasi meliputi pemantauan proses due-diligence dalam pendukungan program mencakup berbagai aspek untuk memastikan bahwa pelaksanaan telah memenuhi standar yang ditetapkan dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semua proses dan hasil dari program ini kemudian akan dipublikasikan pada kanal digital, sebagai promosi produk, badan usaha, mitra, sponsor, dan investor, serta menjadi sumber informasi bagi usaha pariwisata yang ingin mengembangkan produk maupun permodalan. Arah Kebijakan 4: Pengembangan Pasar dan Pemasaran Pariwisata Berkualitas Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pariwisata (SS 1), khususnya melalui indikator devisa pariwisata, jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara. Fokus utama dari kebijakan ini adalah memperkuat daya saing citra pariwisata Indonesia di pasar global dan domestik melalui strategi promosi yang terintegrasi, inovatif, dan inklusif. Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara dengan tujuan utama leisure/rekreasi. Pengembangan pasar dan pemasaran dilakukan dengan pendekatan berbasis segmentasi wilayah strategis. Mancanegara I terdiri dari kawasan ASEAN, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Mancanegara II terdiri dari kawasan Asia Timur, Australia, dan Oceania. Mancanegara III mencakup kawasan Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika. Sedangkan kawasan Nusantara merupakan tulang punggung volume kunjungan wisatawan nusantara. Strategi komunikasi pemasaran difokuskan pada pemanfaatan kanal digital dan teknologi berbasis AI, kampanye promosi tematik dan berbasis narasi lokal melalui storytelling, penggunaan AR/VR untuk konten promosi imersif, serta kemitraan strategis dengan media global, pelaku industri, dan komunitas diaspora. Pendekatan Tourism 5.0 mendukung kebijakan ini dengan mengintegrasikan big data analytics untuk menganalisis perilaku pasar secara real time, serta pengembangan AI travel assistant untuk memperkuat pengalaman digital wisatawan sejak tahap pencarian hingga pascaperjalanan. Kebijakan ini mencerminkan implementasi dari 5 (lima) aspek pengarusutamaan pembangunan nasional:
1. 1.Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial: Narasi promosi dirancang secara inklusif, menampilkan peran aktif perempuan, komunitas lokal, dan kelompok marginal dalam pariwisata. Kampanye promosi domestik juga mendorong pariwisata yang aman, inklusif, dan ramah kelompok rentan. Pelibatan komunitas dan UMKM lokal dalam penyusunan konten kampanye menjadi bagian integral.
2. 2.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Promosi destinasi diarahkan untuk mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), melalui promosi destinasi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis komunitas.
3. 3.Transformasi Digital: Dengan penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam perencanaan kampanye, segmentasi pasar, serta desain dan distribusi konten promosi. Sistem CRM (Customer Relationship Management) dan platform pemasaran destinasi dikembangkan secara cerdas, responsif, dan personal.
4. 4.Pembangunan Rendah Karbon: Kampanye promosi mengedepankan destinasi yang menerapkan prinsip pariwisata hijau dan rendah emisi, seperti ekowisata, wisata alam, dan wisata berbasis transportasi ramah lingkungan. Strategi pemasaran digital juga mengurangi jejak karbon dari promosi konvensional.
5. 5.Pembangunan Berketahanan Iklim: Komunikasi destinasi dirancang untuk meningkatkan kesadaran wisatawan terhadap isu perubahan iklim dan pentingnya kunjungan yang bertanggung jawab. Destinasi yang rawan dampak iklim dipromosikan dengan narasi kesiapsiagaan, adaptasi, dan konservasi. Selanjutnya, pengembangan merek nasional “Wonderful Indonesia” diorientasikan ulang agar relevan dengan generasi muda dan pasar minat khusus. Citra Indonesia sebagai destinasi budaya, alam, dan berkelanjutan dikuatkan melalui kampanye untuk segmen: ecotourism, adventure tourism, spiritual & wellness, sport tourism, luxury, dan art tourism. Untuk mendukung hal ini, strategi promosi difokuskan pada Penguatan destinasi prioritas, terutama berbasis DPP, DPR, bahari, dan danau, partisipasi aktif dalam bursa pariwisata internasional, promosi lintas batas (cross-border promotion) di kawasan perbatasan, serta penguatan jaringan diplomasi pariwisata melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, diaspora, dan lembaga multilateral. Di sisi domestik, pemasaran pariwisata nusantara ditujukan untuk memperluas distribusi kunjungan wisatawan ke destinasi di luar Bali dan Jakarta, dengan penekanan pada: destinasi budaya, kuliner, dan ekowisata, kampanye nasional berbasis komunitas dan partisipasi lokal, serta Integrasi promosi dengan platform digital transportasi, akomodasi, dan marketplace pariwisata. Isu keanekaragaman hayati juga diarusutamakan dalam strategi promosi. Konten promosi dirancang untuk meningkatkan apresiasi wisatawan terhadap flora-fauna endemik, ekosistem laut dan darat, serta konservasi situs warisan dunia. Kampanye seperti "Travel Responsibly", "Nature is Not a Backdrop", atau "Support Biodiversity Through Tourism" menjadi bagian dari komunikasi global Indonesia sebagai destinasi hijau dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan ini, arah kebijakan diharapkan mampu menumbuhkan permintaan terhadap pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, memperluas jangkauan pasar secara strategis dan inklusif, memperpanjang lama tinggal dan pengeluaran wisatawan, serta menghasilkan dampak ekonomi langsung yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.
6. 1.Pengembangan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Kegiatan ini mencakup penyusunan peta jalan strategi komunikasi jangka menengah dan panjang yang memuat target audiens, media planning, dan pengukuran kinerja kampanye. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini dengan penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis audiens secara real-time, AR/VR untuk simulasi kampanye, serta big data analytics untuk evaluasi kinerja kampanye secara lebih akurat. Pemetaan karakter audiens dilakukan secara segmentatif berdasarkan preferensi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku digital, termasuk identifikasi pasar generasi muda (gen z dan milenial), keluarga muda, serta wisatawan minat khusus seperti ekowisata dan pekerja jarak jauh (digital nomads). Pengembangan pesan-pesan kampanye nasional dan global diselaraskan dengan diferensiasi tiap destinasi, serta menyasar elemen emosional dan aspiratif seperti kebanggaan budaya, petualangan alam, dan pengalaman otentik. Implementasi Tourism 5.0 akan memperkuat kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk mendukung personalisasi konten, big data analytics untuk menganalisis preferensi wisatawan, serta AR/VR untuk menciptakan konten promosi yang imersif dan interaktif. Implementasi dilakukan melalui kampanye lintas kanal yang terintegrasi antara media konvensional (televisi, media cetak, dan iklan luar ruang), pemasaran digital (optimalisasi mesin pencari, media sosial, dan iklan digital), serta strategi experiential marketing melalui kegiatan seperti promosi destinasi, instalasi seni interaktif, dan pengalaman promosi berbasis ruang publik. Kegiatan ini juga mencakup aktivasi merek pariwisata nasional pada berbagai platform media hiburan dan distribusi digital berskala global, penayangan spot promosi pada maskapai internasional, serta kolaborasi dengan tokoh inspiratif, pembuat konten lintas negara, jurnalis perjalanan, dan komunitas diaspora Indonesia untuk memperkuat narasi destinasi. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk personalisasi konten, AR/VR untuk produksi konten promosi yang imersif dan interaktif, serta big data analytics untuk analisis tren audiens secara real time. Produksi konten dilakukan dalam berbagai format video pendek, dokumenter berseri, cerita audio, dan media interaktif, dengan menonjolkan kekayaan budaya, keberagaman manusia, dan keindahan lanskap Indonesia. Seluruh strategi komunikasi ini diintegrasikan dalam sistem pemantauan dan analitik berbasis data untuk mengevaluasi dampak kampanye secara langsung, memperkuat identitas visual, serta meningkatkan posisi destinasi Indonesia dalam kompetisi pasar global.
7. 2.Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara I Kegiatan ini menyasar pasar Asia Tengah, dan Asia Selatan serta kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang memiliki kedekatan geografis dan budaya, frekuensi perjalanan yang tinggi, serta minat terhadap pengalaman wisata yang praktis dan beragam. Strategi pemasaran difokuskan pada integrasi promosi digital lintas kanal dengan kegiatan tatap muka berbasis komunitas dan industri. Pendekatan utama dalam kegiatan ini mencakup penyelenggaraan kampanye promosi lintas batas melalui media digital, peluncuran konten video pendek yang mengangkat daya tarik destinasi prioritas, serta aktivasi sosial media dalam bahasa lokal untuk meningkatkan relevansi pesan. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui pemanfaatan platform digital berbasis AI, big data analytics, dan AR/VR untuk mendukung analisis audiens, pembuatan konten interaktif yang lebih imersif, serta pemantauan kinerja kampanye secara real-time. Selain itu, dilakukan penyelenggaraan roadshow pariwisata di kota-kota besar di kawasan Asia Tengah, dan Asia Selatan serta kawasan Asia Tenggara (ASEAN), yang mencakup business matching, showcase budaya, dan penawaran langsung dari pelaku usaha Indonesia. Kegiatan juga mencakup penyusunan materi promosi dan katalog wisata dalam bahasa negara sasaran, dengan penekanan pada tema wisata minat khusus seperti wisata kuliner, belanja, golf, serta wisata keluarga dan generasi muda. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk personalisasi konten promosi, AR/VR untuk simulasi destinasi secara imersif, dan big data analytics untuk evaluasi preferensi pasar secara real-time. Program kolaborasi promosi bersama agen perjalanan regional dan asosiasi pariwisata setempat ditingkatkan untuk mendorong penjualan langsung paket wisata unggulan. Selain itu, disiapkan skema insentif kunjungan bagi operator tur dan maskapai untuk memfasilitasi peningkatan jumlah penerbangan dan frekuensi perjalanan ke DPP dan DPR di Indonesia. Evaluasi efektivitas dilakukan melalui pemantauan indikator digital dan survei persepsi pasar.
8. 3.Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara II Kegiatan ini menargetkan pasar Asia Timur, Australia, dan Oceania, yang menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam kunjungan ke Indonesia dan memiliki karakteristik wisatawan yang beragam, mulai dari preferensi terhadap PRM, budaya, alam tropis, hingga produk wisata keluarga dan kelas menengah. Strategi utama kegiatan ini mencakup promosi pariwisata melalui pendekatan berbasis komunitas diaspora Indonesia, kerja sama dengan asosiasi bisnis dan kamar dagang di luar negeri, serta pelibatan aktif pelajar dan pekerja migran dalam kampanye destinasi. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui pemanfaatan platform digital berbasis AI untuk analisis pasar, AR/VR untuk simulasi destinasi, dan big data analytics untuk pemantauan kinerja kampanye secara real-time. Pendekatan ini diperkuat dengan penyelenggaraan forum promosi pariwisata dalam misi dagang dan diplomasi ekonomi di negara-negara sasaran. Selain itu, kegiatan ini mencakup aktivasi media sosial dan konten kreatif berbahasa mandarin, Jepang, Korea dan Inggris untuk menjangkau audiens spesifik. Strategi juga dikembangkan melalui kerjasama dengan agen perjalanan dan operator tur terkemuka dalam mengemas produk wisata bahari, petualangan, dan budaya. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk analisis audiens secara real-time, AR/VR untuk simulasi destinasi yang lebih imersif, dan big data analytics untuk pemantauan preferensi pasar secara mendalam. Konten promosi dikembangkan dalam format naratif dan visual yang relevan dengan selera pasar, dan disalurkan melalui kanal digital serta kegiatan tatap muka seperti pameran wisata, roadshow, dan famtrip. Semua strategi didukung oleh sistem evaluasi berbasis indikator performa pemasaran digital, feedback pasar, dan konversi pemesanan ke destinasi prioritas Indonesia. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk personalisasi katalog promosi, AR/VR untuk simulasi destinasi PRM secara interaktif, dan big data analytics untuk analisis tren wisatawan muslim dan evaluasi kinerja kampanye dan analisis preferensi pasar secara mendalam.
9. 4.Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara III Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara III menargetkan kegiatan ini diarahkan ke pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika, yang dikenal memiliki potensi pengeluaran wisatawan yang tinggi, lama tinggal lebih panjang, serta ketertarikan kuat terhadap wisata berbasis budaya, alam, dan pengalaman lokal yang autentik. Untuk sebagai upaya dalam mengoptimalkan memaksimalkan penetrasi pasar, strategi yang diterapkan meliputi partisipasi aktif dalam bursa pariwisata internasional seperti Internationale Tourismus- Börse (ITB) di Berlin dan World Travel Market (WTM) di London, penyelenggaraan business matching forum, Kerja Sama Terpadu (KST), dan perjalanan wisata pengenalan (familiarization trip) bagi pelaku bisnis pariwisata, operator tur dan media asing, serta penyusunan materi promosi dalam bahasa lokal dengan pendekatan storytelling berbasis destinasi unggulan. Dalam rangka diversifikasi produk pariwisata dan menjangkau segmen wisatawan dengan ketertarikan spesifik yang cenderung memiliki tingkat pengeluaran lebih tinggi dan lama tinggal lebih panjang, dilakukan penguatan promosi pada segmentasi pariwisata minat khusus. Sebagai negara dengan potensi wisata ramah muslim berkelas dunia, promosi destinasi PRM turut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dari negara dengan mayoritas muslim. Melalui penyusunan dan penyebaran katalog produk ramah muslim yang menonjolkan akomodasi bersertifikasi halal, fasilitas ibadah di destinasi, serta pilihan kuliner halal. Kampanye digital juga diperkuat melalui peluncuran microsite destinasi tematik yang terintegrasi dengan portal nasional pariwisata, penayangan konten kreatif (video sinematik, serial dokumenter pendek) di kanal digital terkurasi, serta aktivasi media sosial yang menyasar wisatawan berprofil explorer dan cultural enthusiast. Implementasi Tourism 5.0 akan memperkuat kegiatan ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis audiens secara real-time, AR/VR untuk simulasi destinasi secara imersif, serta big data analytics untuk evaluasi kinerja kampanye dan analisis preferensi pasar secara mendalam, serta analisis tren wisatawan muslim. Selain itu, dilakukan kemitraan strategis dengan maskapai penerbangan internasional dan konsorsium tur outbound di negara- negara target untuk memasarkan paket wisata tematik berbasis danau dan bahari, seperti tur arkeokultural di kawasan Danau Toba dan wisata kapal pinisi di Labuan Bajo. Kampanye promosi lintas musiman (seasonal campaign) juga digulirkan untuk mengantisipasi siklus perjalanan liburan di wilayah Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika. Seluruh kegiatan ditopang oleh sistem pemantauan kinerja berbasis indikator digital (engagement rate, click- through-rate, conversion ke pemesanan) untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas program pemasaran di pasar ini. Pemanfaatan platform teknologi (Tourism 5.0) terkini akan digunakan untuk mendukung program pemasaran di wilayah Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika, serta pemanfaatan big data analytics untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pemasaran pariwisata Indonesia.
10. 5.Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kegiatan ini mencakup kampanye lintas kanal secara menyeluruh untuk mendorong peningkatan mobilitas wisatawan nusantara, khususnya dari wilayah perkotaan ke destinasi non-mainstream di luar Bali dan Jakarta. Strategi ini diawali dengan kurasi kalender event nasional dan daerah yang menampilkan festival budaya, pameran produk kreatif lokal, dan atraksi berbasis kearifan lokal, yang dikemas dalam paket wisata tematik ramah keluarga, generasi muda, dan wisatawan individual. Promosi dilakukan secara digital melalui optimalisasi mesin pencari, iklan media sosial, serta kampanye terpadu dengan narasi inspiratif #DiIndonesiaAja yang menonjolkan keunikan destinasi, keramahan masyarakat, dan aksesibilitas transportasi. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini dengan penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis audiens secara real time, AR/VR untuk simulasi pengalaman destinasi secara interaktif, serta big data analytics untuk evaluasi kinerja kampanye dan preferensi wisatawan. Kompetisi konten digital, video blog, dan kampanye user-generated content juga digelar secara rutin dengan melibatkan komunitas lokal dan pembuat konten muda di berbagai daerah. Kegiatan ini melibatkan sinergi aktif dengan pemerintah daerah, komunitas kreatif, asosiasi pariwisata, serta platform pemesanan perjalanan daring untuk menyusun dan memasarkan paket wisata integratif. Fokus diberikan pada kawasan yang memiliki potensi pariwisata budaya, kuliner, sejarah, serta wisata alam berbasis desa atau geopark. Branding kawasan wisata dilakukan melalui peluncuran logo, slogan, dan produk visual destinasi yang seragam, serta integrasi dengan transportasi publik dan promosi terpadu antar sektor (perhotelan, kuliner, transportasi). Sebagai bagian dari transformasi digital, diluncurkan fitur interaktif baru pada portal resmi pariwisata nasional yang menampilkan perencanaan perjalanan, rekomendasi aktivitas, kalender event real time, serta kolaborasi promosi lintas daerah. Implementasi Tourism 5.0 akan memperkuat fitur ini dengan penggunaan platform digital berbasis AI, AR/VR untuk simulasi perjalanan yang lebih personal, serta big data analytics untuk mendukung analisis perilaku wisatawan secara real time. Seluruh kegiatan dikawal dengan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data analitik untuk mengukur dampak kampanye terhadap lonjakan perjalanan wisatawan nusantara, sebaran wisatawan, dan peningkatan belanja wisata lokal. Arah Kebijakan 5: Pengembangan Event Pariwisata Berkualitas Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan (SS 1), terutama pada indikator devisa pariwisata, jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara. Fokus utama arah kebijakan ini adalah menarik wisatawan dengan tujuan utama bisnis, melalui penguatan ekosistem event pariwisata berkualitas, termasuk pengembangan sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), serta penyelenggaraan event berbasis kekayaan intelektual lokal yang mencerminkan kekuatan budaya dan kreativitas Indonesia. Implementasi Tourism 5.0 menjadi kunci utama untuk modernisasi sektor event dan MICE, dengan dukungan teknologi seperti platform digital berbasis AI untuk personalisasi pengalaman pengunjung, AR/VR untuk simulasi interaktif, big data analytics untuk pemantauan dampak ekonomi secara real time, serta sistem kurasi event berbasis IP lokal untuk mendorong pengembangan dan promosi produk kreatif nasional. Kebijakan ini diintegrasikan secara menyeluruh dengan 5 (lima) aspek pengarusutamaan pembangunan nasional:
11. 1.Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Kurasi event memastikan representasi perempuan, UMKM, penyandang disabilitas, dan komunitas lokal sebagai bagian dari rantai pasok event. Event diselenggarakan secara inklusif dan aman bagi semua kalangan, dengan pelibatan aktif kelompok rentan dalam kegiatan ekonomi pendukung.
12. 2.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Strategi ini mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), melalui kolaborasi multipihak, partisipasi masyarakat, dan pendekatan budaya yang lestari.
13. 3.Transformasi Digital Teknologi digunakan untuk kurasi event, sistem tiket elektronik, pelaporan kinerja, kampanye digital, dan promosi lintas platform yang responsif terhadap preferensi wisatawan bisnis dan korporat.
14. 4.Pembangunan Rendah Karbon Diselenggarakan dengan prinsip green event menggunakan material ramah lingkungan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta model hybrid event (luring dan daring) untuk mengurangi emisi karbon.
15. 5.Pembangunan Berketahanan Iklim Event yang dilaksanakan di kawasan rentan iklim mengintegrasikan unsur mitigasi risiko, edukasi lingkungan, dan pendekatan adaptasi berbasis komunitas, mendukung kesadaran dan ketahanan sektor pariwisata terhadap perubahan iklim. Fokus program dalam arah kebijakan ini mencakup penguatan dan penyelenggaraan event berbasis kekayaan intelektual lokal, di mana setiap kegiatan dikembangkan dari karya budaya, kuliner, seni pertunjukan, cerita rakyat, serta produk kreatif unggulan Indonesia yang memiliki nilai komersial sekaligus memperkuat identitas budaya bangsa. Event-event tersebut dikurasi secara selektif untuk merepresentasikan karakter lokal dan meningkatkan daya saing budaya Indonesia di tingkat global. Di sisi lain, pengembangan sektor MICE menjadi prioritas utama, melalui penyediaan infrastruktur berstandar internasional, integrasi venue dengan destinasi wisata, serta promosi aktif untuk menarik penyelenggaraan event bisnis regional dan internasional. Teknologi Tourism 5.0 dimanfaatkan untuk mendukung personalisasi layanan, simulasi interaktif destinasi dan venue berbasis AR/VR, serta analisis profil peserta dan dampak ekonomi secara real time. Transformasi manajemen event dilakukan melalui peningkatan kapasitas penyelenggara (event organizer), penyusunan panduan teknis, penguatan sistem kurasi digital, serta fasilitasi promosi lintas sektor melalui kemitraan dengan pemerintah daerah, pelaku industri, dan media global. Penyelenggaraan event diarahkan ke destinasi prioritas (DPP dan DPR), termasuk wilayah regeneratif dan destinasi berbasis danau, bahari, serta budaya, guna memperluas dampak ekonomi secara merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam konteks yang lebih luas, event pariwisata juga difungsikan sebagai instrumen peningkatan pengeluaran wisatawan, perpanjangan lama tinggal, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan diplomasi budaya Indonesia melalui partisipasi aktif dalam festival, konferensi, dan platform pertukaran budaya berskala internasional. Penyelenggaraan event juga diarahkan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati dengan mengangkat narasi tentang flora-fauna endemik, taman nasional, lanskap alam ikonik, dan edukasi ekologis dalam desain acara. Event berbasis alam seperti eco festival, green concert, dan konser alam terbuka menjadi bagian penting untuk memadukan pengalaman wisata dengan kesadaran ekologis.
16. 1.Pengembangan Wisata Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas destinasi prioritas untuk menjadi tuan rumah kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang berkelas nasional hingga internasional. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui pemanfaatan platform digital berbasis AI untuk analisis permintaan pasar, AR/VR untuk simulasi venue MICE secara imersif, serta big data analytics untuk monitoring kinerja dan dampak event secara real-time. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas dan kapasitas venue seperti gedung pertemuan, pusat konvensi, dan fasilitas pameran; penguatan infrastruktur pendukung seperti jaringan transportasi, akomodasi hotel berbintang, dan sistem teknologi informasi; serta pelatihan SDM event organizer dan frontliner pariwisata agar memenuhi standar pelayanan berbasis sertifikasi. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup penyusunan paket wisata insentif yang terintegrasi dengan destinasi budaya dan kuliner lokal, promosi destinasi MICE melalui kanal digital dan media internasional, serta fasilitasi kerja sama dengan asosiasi industri dan penyelenggara MICE global. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk personalisasi paket wisata insentif, AR/VR untuk simulasi pengalaman destinasi, serta big data analytics untuk analisis preferensi pasar dan evaluasi efektivitas promosi secara real-time. Fokus diarahkan ke destinasi seperti Jakarta, Bali, Medan, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Manado, dan Batam, sesuai dengan peta pengembangan destinasi MICE dalam RPJMN Tahun 2025–2029 yang memiliki potensi besar namun perlu optimalisasi dari sisi segmentasi pasar, kualitas penyelenggaraan, dan branding internasional sebagai kota event unggulan Indonesia.
17. 2.Pengembangan Penyelenggara Event Daerah Menyasar daerah-daerah dengan potensi budaya, sejarah, dan komunitas kreatif yang kuat, kegiatan ini mencakup pengembangan kapasitas penyelenggara lokal melalui pelatihan teknis perencanaan dan manajemen event, pendampingan dalam penyusunan proposal kegiatan, serta penguatan kemampuan promosi dan branding destinasi berbasis event. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk personalisasi konten, AR/VR untuk simulasi destinasi dan event secara imersif, serta big data analytics untuk analisis tren pasar dan evaluasi kinerja event secara real-time. Tourism 5.0 juga akan mendukung distribusi konten digital, live streaming event, platform interaktif bagi pengunjung, serta penggunaan dashboard pemantauan event secara real-time. Kurasi konten dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan narasi budaya lokal dan tren pasar, termasuk integrasi pertunjukan seni, kuliner khas, dan aktivitas partisipatif berbasis komunitas. Dukungan promosi digital difokuskan pada aktivasi media sosial, produksi konten kreatif, dan distribusi lintas platform digital untuk menjangkau pasar regional dan nasional. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis audiens secara real-time, AR/VR untuk simulasi event secara interaktif, serta big data analytics untuk evaluasi efektivitas kampanye secara mendalam. Selain itu, kegiatan ini memfasilitasi penyusunan proposal sponsorship profesional, mempertemukan pelaku event dengan mitra potensial dari sektor swasta, BUMN, dan lembaga donor lokal. Target utama dari kegiatan ini adalah mendorong tumbuhnya signature event tahunan yang otentik, inklusif, dan berkelanjutan, yang tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan tetapi juga memperkuat identitas budaya dan ekonomi kreatif lokal secara berkelanjutan.
18. 3.Pengembangan Penyelenggara Event Nasional Difokuskan pada event yang memiliki jangkauan nasional dan berpotensi menjadi daya tarik wisata unggulan di tingkat domestik, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas penyelenggara dalam menghadirkan event berkualitas tinggi dari sisi konten, manajemen, dan dampak pariwisata. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk personalisasi konten event, AR/VR untuk simulasi pengalaman event yang lebih interaktif dan mendalam, serta big data analytics untuk analisis tren pasar dan evaluasi kinerja event secara real time. Pemerintah berperan aktif sebagai fasilitator dalam penyusunan kurikulum penyelenggaraan event nasional yang mencakup aspek pengelolaan teknis, keterlibatan komunitas, keberlanjutan, serta pengukuran dampak ekonomi dan sosial. Selain itu, dilakukan integrasi lintas kanal promosi yang melibatkan media konvensional dan digital, sinergi dengan BUMN dan pelaku industri nasional, serta penguatan identitas brand event dalam jejaring promosi pariwisata nasional. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI, AR/VR untuk simulasi event secara interaktif, serta big data analytics untuk analisis performa kampanye secara real time. Harmonisasi jadwal kegiatan dengan kalender promosi nasional dilakukan melalui penyusunan sistem kalender event terintegrasi yang terhubung dengan portal promosi wisata nasional dan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk pengelolaan promosi secara sinkron dan efisien sepanjang tahun.
19. 4.Pengembangan Penyelenggara Event Internasional Berorientasi pada penciptaan daya saing global melalui penyelenggaraan event berskala internasional yang meliputi festival budaya lintas negara, kejuaraan olahraga kelas dunia, simposium industri kreatif, dan forum kepariwisataan. Kegiatan ini diarahkan pada penguatan identitas Indonesia sebagai tuan rumah yang kompeten, inklusif, dan berstandar internasional dalam bidang penyelenggaraan event. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk personalisasi konten, AR/VR untuk simulasi destinasi event yang lebih imersif, dan big data analytics untuk analisis tren pasar dan evaluasi kinerja event secara real-time. Dukungan yang diberikan meliputi promosi event melalui jaringan diplomasi pariwisata, kampanye internasional berbasis target audiens, serta partisipasi dalam bursa event global untuk menarik minat partisipasi internasional. Pemerintah juga memfasilitasi proses akreditasi oleh lembaga penyelenggara event internasional, pengurusan perizinan lintas sektor, hingga bantuan teknis untuk kurasi konten dan protokol kelas dunia. Selain itu, fokus diberikan pada peningkatan konektivitas internasional ke lokasi penyelenggaraan event melalui kerja sama dengan operator penerbangan dan penyedia layanan transportasi, serta penyediaan akomodasi dan layanan pendukung yang ramah wisatawan mancanegara. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk simulasi aksesibilitas secara interaktif, AR/VR untuk simulasi destinasi yang lebih imersif, serta big data analytics untuk analisis preferensi wisatawan dan monitoring dampak kegiatan secara real-time. Evaluasi kegiatan dilakukan secara menyeluruh, dengan menilai dampak ekonomi langsung dan tidak langsung, persepsi brand Indonesia sebagai destinasi global, serta keberlanjutan penyelenggaraan dari sisi sosial dan lingkungan.
20. 5.Pengembangan Strategi Event Pariwisata Kegiatan ini berfungsi sebagai fondasi strategis yang menopang keseluruhan ekosistem penyelenggaraan event pariwisata nasional. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis rantai nilai industri event, AR/VR untuk simulasi destinasi event secara interaktif, dan big data analytics untuk sinkronisasi kebijakan secara real-time. Penyusunan peta jalan (roadmap) dilakukan melalui kajian mendalam terhadap rantai nilai industri event, pemetaan potensi wilayah, serta sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan pariwisata nasional dan daerah. Peta jalan ini menetapkan arah, tahapan, dan prioritas pengembangan event dalam jangka menengah dan panjang. Sistem penilaian event nasional disusun berdasarkan indikator yang mencakup skala penyelenggaraan, kualitas manajemen, jumlah pengunjung, keterlibatan pelaku lokal, keberlanjutan lingkungan, serta dampak ekonomi langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung sistem ini melalui platform digital berbasis AI untuk pemrosesan data secara real-time, AR/VR untuk simulasi event dan dampak, serta big data analytics untuk analisis performa event secara menyeluruh. Pemeringkatan ini berfungsi sebagai rujukan dalam alokasi dukungan pemerintah, promosi, dan fasilitasi mitra sponsor. Koordinasi antar pemangku kepentingan diperkuat melalui pembentukan forum kolaborasi pusat-daerah, mekanisme sinkronisasi perencanaan anggaran, serta penyusunan panduan teknis lintas sektor. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk analisis kolaborasi, AR/VR untuk simulasi forum kolaborasi secara virtual, serta big data analytics untuk pemantauan kinerja sinkronisasi secara real-time. Di sisi operasional, dikembangkan database nasional penyelenggara event yang mencakup profil, rekam jejak, dan portofolio penyelenggaraan, yang terhubung dengan platform digital monitoring untuk pemantauan jadwal, pelaksanaan, dan evaluasi event secara real time. Sistem evaluasi terintegrasi dibangun dengan pendekatan berbasis dampak (impact-based evaluation), mencakup pengukuran kontribusi ekonomi terhadap UMKM, penciptaan lapangan kerja temporer, persepsi pengunjung, serta indikator keberlanjutan sosial dan lingkungan dari tiap event yang diselenggarakan. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung sistem ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis performa secara real-time, AR/VR untuk simulasi dampak event, serta big data analytics untuk analisis komprehensif yang mendukung transparansi dan akuntabilitas sistem evaluasi. Keseluruhan sistem ini ditujukan untuk menciptakan ekosistem event pariwisata yang profesional, transparan, dan berdaya saing tinggi. Arah Kebijakan 6: Tata Kelola Kementerian Pariwisata yang berkualitas dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arah kebijakan ini relevan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur (SS 2) pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Implementasi Tourism 5.0 mendukung arah kebijakan ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis data kinerja secara real time, serta big data analytics untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Arah kebijakan ini merupakan fondasi penguatan tata kelola internal Kementerian yang diarahkan untuk membangun birokrasi yang profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Sasaran utamanya adalah terwujudnya transformasi birokrasi di seluruh unit kerja, termasuk para deputi, sekretariat, dan unit pelaksana teknis yang berperan dalam implementasi kebijakan pariwisata nasional. Kegiatan dalam program ini mencakup sejumlah inisiatif strategis. Pertama, penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja serta keuangan berbasis teknologi informasi. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis data real-time, serta big data analytics untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan tepat. Ini dilakukan melalui pembangunan dashboard kinerja sektoral, integrasi sistem data lintas unit kerja, serta penerapan sistem evaluasi dan monitoring program secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kedua, reformasi kelembagaan mencakup penyelarasan struktur organisasi dengan arah kebijakan strategis, penyederhanaan proses bisnis, dan penguatan fungsi koordinasi internal antar Kedeputian dan Sekretariat Kementerian. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung reformasi ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis organisasi secara real-time, serta big data analytics untuk evaluasi indikator kinerja utama secara komprehensif dan responsif terhadap dinamika sektor pariwisata. Selain itu, dilakukan peninjauan ulang terhadap indikator kinerja utama dan output program agar lebih adaptif terhadap dinamika sektor pariwisata. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan manajerial secara berkelanjutan, mendorong inovasi kebijakan, serta penguatan budaya kerja berorientasi pelayanan publik dan etika pemerintahan. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk personalisasi pelatihan, serta big data analytics untuk evaluasi kinerja aparatur secara real-time. Keempat, penguatan tata kelola berbasis akuntabilitas dan transparansi dilakukan dengan memperkuat sistem audit internal, penerapan sistem pelaporan terintegrasi, dan penguatan pengawasan melekat melalui mekanisme pelibatan pihak ketiga, termasuk publik, dalam evaluasi kinerja lembaga. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI analisis data kinerja secara real-time, serta big data analytics untuk mendukung pemantauan hasil audit secara transparan dan berbasis bukti. Dengan pendekatan tersebut, birokrasi Kementerian diharapkan mampu menjawab tantangan perubahan secara lebih adaptif, mendukung percepatan transformasi sektor pariwisata, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja institusi pemerintah dalam mendukung agenda besar Indonesia Emas 2045, yaitu:
21. 1.Transformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata yang Berdampak pada Kinerja Strategis Program Kegiatan ini mencakup penyusunan peta jalan reformasi birokrasi yang mengacu pada kerangka kerja nasional dan indikator evaluasi internal, termasuk identifikasi area perbaikan tata kelola, standar pelayanan, dan efektivitas organisasi. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung program ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis data kinerja dan proses pelayanan publik secara interaktif, serta big data analytics untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data real-time. Digitalisasi layanan tata usaha dan perencanaan difokuskan pada penerapan sistem administrasi elektronik terintegrasi untuk perencanaan program, penganggaran, keuangan, pengelolaan dokumen, kepegawaian, dan sistem monitoring berbasis data real time. Penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis hasil, serta pelaksanaan reviu kinerja triwulanan yang terhubung dengan indikator output dan outcome program kementerian. Implementasi Tourism 5.0 akan mendukung kegiatan ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis kinerja secara real-time, serta big data analytics untuk mendukung pemantauan output dan outcome secara mendalam. Selain itu, peningkatan kualitas layanan internal dilakukan melalui penataan struktur organisasi yang lebih ramping dan fungsional, pemetaan beban kerja berbasis analisis jabatan, serta peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan kepemimpinan digital, manajemen proyek, dan pelayanan publik. Transformasi ini difokuskan pada optimalisasi struktur kerja yang adaptif dan kolaboratif, percepatan proses pengambilan keputusan melalui digitalisasi birokrasi dan sistem delegasi yang efisien, serta peningkatan sinergi lintas unit kerja untuk mendukung pencapaian output strategis Kementerian secara lebih efektif dan akuntabel.
22. 2.Transformasi Birokrasi di Setiap Kedeputian yang Berdampak pada Kinerja Program Masing-masing deputi menjalankan transformasi birokrasi secara terstruktur dan bertahap dengan tolok ukur berupa persentase satuan kerja yang berkontribusi mendorong pencapaian Reformasi Birokrasi (RB). Implementasi digitalisasi akan mendukung transformasi ini melalui penggunaan platform digital berbasis AI untuk analisis kinerja dan big data analytics untuk mendukung monitoring hasil transformasi birokrasi secara real-time. Proses transformasi diawali dengan asesmen mandiri berbasis indikator evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN- RB), yang mencakup RB General dan RB Tematik yang akan di detailkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029. Setiap unit kerja membentuk tim penggerak perubahan yang bertugas memimpin pelaksanaan rencana aksi, memantau implementasi, dan mendorong inovasi pelayanan. Implementasi digitalisasi akan mendukung kegiatan ini melalui platform digital berbasis AI untuk pemetaan kinerja tim, dan big data analytics untuk monitoring transformasi pelayanan publik secara real-time. Peningkatan kapabilitas dilakukan melalui pelatihan internal tentang integritas, kepemimpinan transformatif, pelayanan publik, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi layanan. Perbaikan standar pelayanan publik mencakup penyederhanaan prosedur, penyusunan standar pelayanan minimum, dan penilaian kepuasan masyarakat berbasis digital. Transformasi juga ditopang oleh integrasi sistem informasi manajemen kinerja, digitalisasi dokumen dan layanan kepegawaian, serta sistem pelaporan, keuangan dan kinerja program yang transparan dan terverifikasi. Keberhasilan transformasi tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga berdasarkan bukti nyata berupa perbaikan mutu layanan, efisiensi kerja, peningkatan kepuasan publik, dan keberhasilan inovasi yang berdampak pada pelaku pariwisata dan masyarakat luas. Evaluasi berkala dilakukan melalui survei persepsi publik, audit kepatuhan, dan benchmarking antar unit kerja untuk memperkuat budaya kinerja berbasis hasil. Tabel 3.2 Tabel Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pariwisata Arah Kebijakan Strategi Kementerian Unit Pelaksana Utama Relevansi Terhadap Sasaran Strategis Instansi Pemerintah Terkait Kolaborasi dengan instansi pemerintah terkait Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata
23. 1.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri
24. 2.Peningkatan Kapasitas Masyarakat
25. 3.Pengembangan Manajemen Strategis
26. 4.Pengembangan Hubungan Antar Lembaga Internasional
27. 5.Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi
28. 6.Pengembangan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembaga an SS 1 Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Mengembangkan keterampilan ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata, terutama dalam penguatan subsektor kreatif di destinasi Kementerian Ketenagakerjaan Menyediakan pelatihan vokasional dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata melalui BLK dan LPK Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Menjamin mutu kurikulum pendidikan politeknik vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Mengarusutamakan literasi pariwisata dan budaya sejak jenjang pendidikan dasar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mengembangkan kapasitas masyarakat desa wisata dan penguatan kelembagaan lokal Kementerian Sosial Memberdayakan kelompok rentan melalui pelatihan dan program sosial inklusif berbasis pariwisata Kementerian Dalam Negeri Menyelaraskan regulasi daerah dengan kebijakan nasional serta penguatan kelembagaan di daerah Kementerian Luar Negeri Peningkatan dan implementasi kerjasama hubungan Lembaga internasional Kementerian Keuangan Mendukung pembiayaan program kelembagaan dan pembangunan infrastruktur pendidikan vokasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Memberikan pelatihan aparatur dan pengembangan kompetensi kepemimpinan ASN pariwisata Kementerian Pekerjaan Umum Menyediakan infrastruktur fisik dan sarana pendukung lembaga pendidikan vokasi pariwisata Badan Riset dan Inovasi Nasional Melakukan riset kebijakan dan kelembagaan, serta pengembangan inovasi untuk sektor pariwisata Badan Pusat Statistik Menyediakan data statistik tenaga kerja pariwisata Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan penguatan peran penyandang disabilitas serta perlindungan dari kekerasan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Pelaksana program di daerah, penyedia sumber daya lokal, dan fasilitator komunitas pariwisata Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
29. 1.Perancangan Destinasi Pariwisata
30. 2.Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
31. 3.Pengembangan Produk Pariwisata
32. 4.Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I
33. 5.Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II
34. 6.Pengelolaan Kawasan Otorita Pariwisata Deputi Bidang Pengemba ngan Destinasi dan Infrastrukt ur SS1 Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Mendorong integrasi ekonomi kreatif sebagai bagian dari atraksi dan penguatan karakter destinasi Kementerian Pekerjaan Umum Pembangunan infrastruktur dasar destinasi (jalan, sanitasi, ruang publik) dan penataan kawasan Kementerian Perhubungan Meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui moda transportasi darat, laut, udara ke dan antar destinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Menjamin kepastian tata ruang destinasi dan ketersediaan lahan amenitas publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Pengembangan destinasi bahari dan danau serta kawasan konservasi berbasis wisata Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Pelestarian lingkungan dan penanganan sampah di destinasi pariwisata Kementerian Kehutanan Pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan hutan serta regulasi ekowisata Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Pembangunan Desa melalui program pengembangan desa wisata dan peningkatan perekonomian desa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kolaborasi dalam Pengembangan Kawasan Geopark sebagai Destinasi Wisata Edukasi Kementerian Keuangan Pembiayaan infrastruktur melalui APBN, DAK, dan skema KPBU Kementerian Perdagangan Mendorong pasar produk lokal di kawasan wisata dan promosi destinasi dalam pameran perdagangan Kementerian Dalam Negeri Sinkronisasi program destinasi dan tata ruang dalam RPJMD dan RTRW daerah Kementerian Koperasi Pengembangan Koperasi di Desa Wisata Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Manajemen Krisis Pariwisata, Integrasi Data Kebencanaan dan Pengembangan serta Menjamin ketahanan destinasi dari risiko bencana melalui mitigasi dan respons Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pengelolaan Destinasi Wisata di Kawasan Perbatasan Badan Informasi Geospasial (BIG) Menyediakan peta tematik dan spasial untuk perencanaan pengembangan destinasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Penguatan Nilai Tambah dan Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim Badan Narkotika Nasional (BNN) Pencegahan dan penanggulangan narkoba di destinasi pariwisata Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Pencegahan dan penanggulangan terorisme di destinasi pariwisata Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Implementasi pembangunan fisik, pemeliharaan infrastruktur, dan penguatan pengelolaan destinasi Pengembangan Industri dan Investasi Pariwisata yang Berkualitas
35. 1.Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha
36. 2.Pengembangan Manajemen Industri
37. 3.Peningkatan Manajemen Investasi
38. 4.Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan
39. 5.Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan Deputi Bidang Industri dan Investasi SS1 Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Mengembangkan model usaha kreatif berbasis kekayaan intelektual dan mendorong co- investment dalam subsektor ekonomi kreatif destinasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Fasilitator utama dalam promosi, kemudahan perizinan, dan pendampingan investasi pariwisata Kementerian Keuangan Penyedia insentif fiskal, dukungan pembiayaan investasi, dan regulasi pembiayaan kreatif berbasis destinasi Kementerian Koperasi Pembinaan UMKM pariwisata Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pelatihan Kewirausahaan Kementerian Perdagangan Mempromosikan produk pariwisata dan jasa penunjang ke pasar nasional dan internasional Kementerian Ketenagakerjaan Meningkatkan kapasitas tenaga kerja industri pariwisata dan sertifikasi kompetensi kerja Kementerian Hukum Mendukung perlindungan dan komersialisasi aset kekayaan intelektual dalam industri pariwisata Kementerian PAN-RB Reformasi tata kelola layanan investasi dan penyederhanaan birokrasi industri pariwisata Kementerian Komunikasi dan Digital Penguatan sistem informasi investasi dan transformasi digital industri pariwisata Kementerian Dalam Negeri Penguatan peran pemerintah daerah dalam promosi dan fasilitasi investasi pariwisata Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Perizinan lingkungan hidup untuk usaha pariwisata, skema pariwisata berkelanjutan Badan Pusat Statistik Penyedia data industri pariwisata dan nilai investasi dan Penyediaan data PDRB sektor Akomodasi, dan Makan Minum (AKMAMIN) Lembaga Pembiayaan Nasional dan Swasta Mitra pembiayaan sektor industri pariwisata, termasuk skema PPP/KPBU dan dana kreatif Sekretariat Dewan KEK Nasional Mendukung pengembangan dan pengawasan KEK Pariwisata Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Penyedia lahan, perizinan, dan pengembangan ekosistem investasi daerah berbasis pariwisata Pengembangan Pasar dan Pemasaran Pariwisata Berkualitas
40. 1.Pengembangan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata
41. 2.Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara I
42. 3.Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara II
43. 4.Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara III
44. 5.Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Deputi Bidang Pemasaran SS1 Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Mendorong penguatan narasi destinasi berbasis budaya dan ekonomi kreatif; pengembangan konten kreatif untuk media promosi Kementerian Luar Negeri Dukungan diplomasi pariwisata dan kerja sama promosi lintas negara melalui perwakilan RI di luar negeri Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi Optimalisasi kampanye digital, penguatan infrastruktur promosi daring, dan sinergi lintas platform digital nasional Kementerian Perdagangan Fasilitasi pameran dagang luar negeri yang terintegrasi dengan promosi destinasi wisata dan ekspor jasa wisata Kementerian Perhubungan Sinergi aksesibilitas dengan strategi promosi rute penerbangan dan transportasi ke destinasi prioritas Kementerian Dalam Negeri Sinkronisasi program pemasaran pariwisata daerah dan sinergi promosi antar wilayah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kolaborasi riset promosi dan pengembangan SDM pemasaran pariwisata Bank Indonesia Penyediaan data devisa pariwisata nasional dan devisa DPP dan DPR Badan Pusat Statistik Penyediaan data statistik kunjungan wisman, pengeluaran wisman, perjalanan wisnus, dan pendapatan dari wisnus Badan Pengaturan BUMN Mitra promosi dalam integrasi layanan dan kampanye nasional wisata Badan Riset dan Inovasi Nasional Analisis efektivitas strategi promosi dan riset perilaku wisatawan Badan Informasi Geospasial (BIG) Penyedia peta destinasi dan data spasial untuk integrasi promosi digital berbasis lokasi Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Penyelenggara event daerah, pelaksana kampanye promosi lokal, dan penguatan branding destinasi regional Pengembangan Event
45. 1.Pengembangan Wisata Pertemuan, Perjalanan Insentif, Deputi Bidang Pengemba SS1 Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Mengintegrasikan pelaku kreatif dan subsektor kreatif dalam pengembangan konten dan Pariwisata Berkualitas Konferensi, dan Pameran
46. 2.Pengembangan Penyelenggara Event Daerah
47. 3.Pengembangan Penyelenggara Event Nasional
48. 4.Pengembangan Penyelenggara Event Internasional
49. 5.Pengembangan Strategi Event Pariwisata ngan Penyelengg ara Kegiatan (Events) pengelolaan event berbasis komunitas dan budaya Kementerian Dalam Negeri Sinkronisasi kalender event daerah, penguatan peran Pemda dalam pengembangan dan dukungan event berskala lokal dan nasional Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi Fasilitasi promosi digital event, pengembangan platform informasi event nasional, dan aktivasi media sosial lintas kanal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kolaborasi pengembangan SDM penyelenggara event, kurikulum manajemen event, dan riset dampak event terhadap ekonomi lokal Kementerian Pemuda dan Olahraga Dukungan pengembangan sport tourism dan event olahraga berskala nasional/internasional Kementerian Luar Negeri Fasilitasi kerjasama promosi event internasional dan dukungan diplomasi budaya Kementerian Perhubungan Mendukung konektivitas dan logistik penyelenggaraan event lintas destinasi Kementerian Keuangan Dukungan pendanaan melalui APBN dan skema insentif promosi event unggulan Kementerian BUMN Dukungan sponsorship dan integrasi event dengan kampanye nasional Badan Riset dan Inovasi Nasional Evaluasi dampak event, pengembangan sistem pemeringkatan dan indeks event pariwisata Badan Pusat Statistik Penyediaan data partisipasi, dampak ekonomi event, dan persepsi publik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Dukungan keamanan dan ketertiban pelaksanaan event berskala besar Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Inisiator dan pelaksana event lokal, fasilitator logistik, dan penggerak ekosistem kreatif daerah Tata Kelola Kementerian Pariwisata Berkualitas dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
50. 1.Transformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata yang Berdampak pada Kinerja Strategis
51. 2.Transformasi Birokrasi Di Setiap Kedeputian yang Berdampak pada Kinerja Program Sekretariat Kementeri an SS2 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan Pariwisata dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Penyelarasan program prioritas nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Menyediakan pedoman, penilaian Zona Integritas, reformasi birokrasi, dan penguatan sistem merit di lingkungan Kementerian Pariwisata Kementerian Keuangan Mendukung tata kelola anggaran berbasis kinerja, integrasi perencanaan-penganggaran, keuangan dan efisiensi penggunaan APBN Kementerian Dalam Negeri Mendorong sinergitas tata kelola pusat-daerah, koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, integrasi sistem pelaporan dan pengawasan sektor pariwisata di level subnasional Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi Fasilitasi transformasi digital internal, keamanan data, dan pengembangan layanan berbasis teknologi Kementerian Hukum Harmonisasi regulasi bidang pariwisata Arsip Nasional Republik Indonesia Koordinasi Tata Kelola Kearsipan Komisi Informasi Publik Koordinasi peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pariwisata Badan Kepegawaian Negara Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian Kementerian Pariwisata Lembaga Administrasi Negara (LAN) Pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN Kementerian Pariwisata, termasuk kepemimpinan digital dan pelayanan publik Badan Pusat Statistik Penyedia data kelembagaan dan indikator kinerja program sebagai dasar evaluasi internal Kantor Staf Presiden Dukungan percepatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian program prioritas nasional dan isu strategis bidang pariwisata Badan Riset dan Inovasi Nasional Dukungan evidence-based policy melalui riset kelembagaan dan tata kelola sektor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pengawasan internal, reviu kinerja, dan penguatan manajemen risiko kelembagaan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Sinkronisasi Indikator Utama Pembangunan Nasional urusan Pariwisata di daerah 3.3 KERANGKA REGULASI Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan kata lain, kerangka regulasi merupakan dukungan dalam bentuk regulasi guna mencapai visi yang ingin dicapai. Kerangka regulasi akan menjadi payung hukum pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian tahun 2025-2029. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian diusulkan sejumlah penyusunan regulasi dan dokumen antara lain: Tabel 3.3 Matriks Kerangka Regulasi No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Tahun Realisasi
52. 1.Perubahan Undang-Undang Kepariwisataan 2025
53. 2.Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2026-2045 2026-2029
54. 3.Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) 2025-2027 4 Penyusunan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Regeneratif 2026-2027 5 Penyusunan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelibatan Pemangku Kepentingan, serta Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional 2026 6 Penyusunan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2025-2026 7 Penyusunan materi muatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pariwisata 2025-2029 8 Penyusunan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 2025 9 Penyusunan regulasi terkait Blue-Green-Circular Economy sektor pariwisata 2026-2027 10 Penyusunan regulasi Indonesia Quality Tourism Fund 2026-2027 11 Penyusunan regulasi Food Loss and Waste 2026-2027 12 Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Wisata Edukasi 2025-2027 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN Sejalan dengan prinsip structure follows strategy, struktur kelembagaan Kementerian harus didesain dengan dasar untuk memastikan ketercapaian visi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian periode 2025- 2029 secara optimal. Hal serupa juga berlaku pada elemen-elemen kelembagaan lainnya seperti proses bisnis, sumber daya manusia, dan mekanisme kerja. Tidak hanya berkaitan dengan kinerja pembangunan di sektor pariwisata, kelembagaan juga merupakan elemen penting dalam tema pembangunan nasional 2025-2029 yaitu Penguatan Fondasi Transformasi, khususnya agenda transformasi tata kelola. Berpijak pada sasaran strategis yang telah dirumuskan, amanat undang-undang terkait pembangunan di bidang pariwisata, serta hakikat kelembagaan Kementerian, maka desain struktur kelembagaan Kementerian tahun 2025-2029 seperti tersaji pada Gambar 3.2 di bawah ini. Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata Dengan demikian, Kementerian memiliki 6 (enam) unit kerja pimpinan tinggi madya, yaitu:
55. 1.Sekretariat Kementerian;
56. 2.Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan;
57. 3.Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;
58. 4.Deputi Bidang Industri dan Investasi;
59. 5.Deputi Bidang Pemasaran; dan
60. 6.Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events). Tabel 4.1 Target Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 SASARAN STRATEGIS (SS) INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) TARGET 2025 TARGET 2029 SS.1 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan IKSS 1.1 Rasio PDB Pariwisata (persen) 4,20 – 4,30* 4,90 – 5,00 IKSS 1.2 Devisa Pariwisata (miliar USD) 17,1 – 18,3* 32,0 – 39,4 IKSS 1.3 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/kunjungan) 1.220* 1.600-1.672 IKSS 1.4 Tenaga Kerja Pariwisata (juta orang) 25,75 29,00 IKSS 1.5 Kunjungan Wisatawan Mancanegara (juta kunjungan) 14,0 – 15,0* 20,0 – 23,5 IKSS 1.6 Perjalanan Wisatawan Nusantara (juta perjalanan) 1.084 1.500 SS.2 Meningkatnya Kualitas Governans Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur IKSS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi (nilai) 86,5 90,5 *) Pemutahiran RKP 2025 Selain itu, sesuai dengan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat 3 (tiga) penugasan kegiatan prioritas untuk sektor pariwisata, yakni: Percepatan Pembangunan 4 (empat) DPP (Borobudur-Yogyakarta- Prambanan, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Lombok-Gili Tramena); Pengembangan 6 (enam) DPP (Manado-Likupang, Bangka-Belitung, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, dan Morotai); serta Penguatan 3 (tiga) DPR (Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau). Adapun sasaran, indikator, beserta dengan target yang akan dicapai tercantum pada Tabel 4.2. Tabel 4.2 Target Kegiatan Prioritas Kementerian Pariwisata Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 A. Percepatan Pembangunan 4 Destinasi Pariwisata Prioritas (Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Lombok-Gili Tramena,) 1. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Borobudur- Yogyakarta-Prambanan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Borobudur-Yogyakarta- Prambanan Juta Rupiah 22.023.561,06 23.124.739,11 24.280.976,07 25.495.024,87 26.769.776,11 Pendapatan dari wisatawan nusantara Borobudur- Yogyakarta-Prambanan Miliar Rupiah 23.672,34 25.282,06 27.001,24 28.837,32 30.776,00 Devisa Pariwisata Borobudur- Yogyakarta-Prambanan Juta USD 718,37 767,94 820,92 877,57 931,00 Tenaga kerja pariwisata Borobudur-Yogyakarta- Prambanan (Jawa Tengah) Orang 3.280.514 3.408.096 3.540.640 3.678.338 3.821.392 Investasi sektor pariwisata Borobudur-Yogyakarta- Prambanan Juta Rupiah 1.191.228,32 1.330.356,95 1.485.735,01 1.659.260,33 1.853.052,41 Tenaga kerja pariwisata Borobudur-Yogyakarta- Prambanan (DIY) Orang 454.432 459.686 465.000 470.376 475.814 2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Labuan Bajo PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Labuan Bajo Juta Rupiah 42.889,25 45.063,74 47.348,47 49.749,04 52.062,72 Pendapatan dari wisatawan nusantara Labuan Bajo Miliar Rupiah 1.175,23 1.417,33 1.709,30 2.061,42 2.488,59 Devisa Pariwisata Labuan Bajo Juta USD 283,52 347,12 424,98 520,32 637,04 Tenaga kerja pariwisata Labuan Bajo Orang 304.910 324.957 346.323 369.094 393.362 SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 Investasi sektor pariwisata Labuan Bajo Juta Rupiah 663.817,72 741.347,82 827.932,99 924.630,81 1.032.622,38 3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Danau Toba PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Danau Toba Juta Rupiah 2.417.786,51 2.538.675,84 2.665.609,63 2.798.890,11 2.938.834,62 Pendapatan dari wisatawan nusantara Danau Toba Miliar Rupiah 2.048,41 2.179,51 2.319,00 2.467,42 2.619,69 Devisa Pariwisata Danau Toba Juta USD 163,91 184,40 207,45 233,38 263,80 Tenaga Kerja Pariwisata Danau Toba Orang 1.199.556 1.227.710 1.256.524 1.286.014 1.316.197 Investasi sektor pariwisata Danau Toba Juta Rupiah 513.030,98 572.950,06 639.867,34 714.600,17 798.061,37 4. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Lombok- Gili Tramena PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Lombok-Gili Tramena Juta Rupiah 2.432.513,02 2.554.138,68 2.681.845,61 2.815.937,89 2.956.734,78 Pendapatan dari wisatawan nusantara Lombok-Gili Tramena Miliar Rupiah 14.850,43 17.550,24 20.740,87 24.511,56 28.971,58 Devisa Pariwisata Lombok-Gili Tramena Juta USD 800,60 957,52 1.145,19 1.369,65 1.659,00 Tenaga kerja pariwisata Lombok-Gili Tramena Orang 544.460 589.502 638.270 691.073 748.244 Investasi sektor pariwisata Lombok-Gili Tramena Juta Rupiah 5.598.319,34 6.252.170,90 6.982.388,58 7.797.891,49 8.708.640,46 B. Pengembangan 6 Destinasi Pariwisata Prioritas (Manado-Likupang, Bangka-Belitung, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, dan Morotai) 1 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Manado-Likupang Juta Rupiah 2.837.523,71 2.979.399,89 3.128.369,89 3.284.788,38 3.449.027,80 SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 Kepariwisataan Manado- Likupang Pendapatan dari wisatawan nusantara Manado-Likupang Miliar Rupiah 8.982,47 10.572,37 12.443,67 14.646,20 17.232,90 Devisa Pariwisata Manado- Likupang Juta USD 267,09 297,81 332,06 370,24 427,00 Tenaga kerja pariwisata Manado-Likupang Orang 219.919 223.800 227.750 231.769 235.860 Investasi sektor pariwisata Manado-Likupang Juta Rupiah 965.762,85 1.078.558,41 1.204.527,84 1.345.209,78 1.502.322,56 2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Bangka-Belitung PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bangka Belitung Juta Rupiah 3.614.153,73 3.792.692,93 3.980.051,96 4.176.666,53 4.398.051,36 Pendapatan dari wisatawan nusantara Bangka Belitung Miliar Rupiah 13.161,89 14.925,58 16.925,61 19.193,64 21.763,57 Devisa Pariwisata Bangka Belitung Juta USD 41,54 48,60 56,86 66,52 78,30 Tenaga Kerja Pariwisata Bangka Belitung Orang 109.216 113.192 117.313 121.584 126.011 Investasi sektor pariwisata Bangka Belitung Juta Rupiah 657.861,88 734.696,38 820.504,70 916.334,93 1.023.357,60 3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Raja Ampat PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Raja Ampat Juta Rupiah 18.196,50 19.106,32 20.061,64 21.064,72 22.117,96 Pendapatan dari wisatawan nusantara Raja Ampat Miliar Rupiah 290,40 332,80 381,39 437,07 501,08 Devisa Pariwisata dari Raja Ampat Juta USD 42,44 47,96 54,19 61,23 70,30 Tenaga kerja pariwisata Raja Ampat Orang 9.054 9.623 10.227 10.869 11.552 SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 Investasi sektor pariwisata Raja Ampat Juta Rupiah 15.683,97 17.515,77 19.561,51 21.846,18 24.397,69 4. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bromo-Tengger-Semeru Juta Rupiah 19.273.275,88 20.225.375,70 21.224.509,26 22.273.000,02 23.453.583,72 Pendapatan dari wisatawan nusantara di Bromo-Tengger- Semeru Miliar Rupiah 1.112,12 1.474,67 1.955,41 2.592,87 3.437,90 Devisa Pariwisata Bromo- Tengger-Semeru Juta USD 7,21 9,46 12,41 16,28 22,21 Tenaga kerja pariwisata Bromo- Tengger-Semeru Orang 3.954.841 4.121.599 4.295.388 4.476.505 4.665.259 Investasi sektor pariwisata Bromo-Tengger-Semeru Juta Rupiah 971.309,16 1.084.752,49 1.211.445,36 1.352.935,22 1.510.950,29 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Wakatobi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Wakatobi Juta Rupiah 39.122,37 41.055,01 43.083,13 45.211,44 47.607,88 Pendapatan dari wisatawan nusantara Wakatobi Miliar Rupiah 132,95 163,66 201,46 248,00 305,40 Devisa Pariwisata Wakatobi Juta USD 9,38 11,84 14,93 18,84 23,76 Tenaga kerja pariwisata Wakatobi Orang 243.687 256.301 269.569 283.523 298.200 Investasi sektor pariwisata Wakatobi Juta Rupiah 45.520,70 53.701,14 61.581,79 70.574,60 80.832,32 6. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Morotai Juta Rupiah 2.849,87 2.992,37 3.141,99 3.299,09 3.464,04 Pendapatan dari wisatawan nusantara Morotai Miliar Rupiah 159,98 177,57 197,11 218,79 242,5 SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 Destinasi Pariwisata Morotai Devisa Pariwisata Morotai Juta USD 0,78 0,89 1,01 1,14 1,56 Tenaga kerja pariwisata Morotai Orang 82.835 86.163 89.625 93.226 96.971 Investasi sektor pariwisata Morotai Juta Rupiah 49.626,20 55.422,25 61.895,25 69.124,27 77.197,58 C. Penguatan 3 Destinasi Regeneratif (Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau) 1. Meningkatnya Kesesuaian Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Pariwisata, serta Kualitas Rantai Pasok Pariwisata Bali PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bali Juta Rupiah 60.288.199,30 63.302.609,27 66.467.739,73 69.791.126,72 73.280.683,05 Pendapatan dari wisatawan nusantara Bali Miliar Rupiah 123.500,99 136.347,00 150.529,20 166.186,58 183.472,56 Devisa pariwisata Bali Juta USD 12.665,99 13.319,94 14.007,65 14.730,86 15.540,00 Tenaga kerja pariwisata Bali Orang 644.270 651.718 659.253 666.874 674.584 Investasi sektor pariwisata Bali Juta Rupiah 9.413.987,20 10.513.486,87 11.741.401,79 13.112.730,13 14.644.221,75 2. Meningkatnya Kesesuaian Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Pariwisata, serta Kualitas Rantai Pasok Pariwisata Greater Jakarta PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Greater Jakarta Juta Rupiah 211.658.892,86 222.241.837,50 233.353.929,38 245.021.625,84 257.272.707,14 Pendapatan dari wisatawan nusantara Greater Jakarta Miliar Rupiah 421.993,70 452.039,65 484.224,87 518.701,68 555.633,24 Devisa Pariwisata Jakarta Juta USD 3.439,37 3.680,13 3.937,74 4.213,38 4.708,60 Tenaga kerja pariwisata Greater Jakarta (DKI) Orang 1.537.529 1.557.469 1.577.668 1.598.129 1.618.855 Tenaga kerja pariwisata Greater Jakarta (Jawa Barat) Orang 5.591.063 5.811.446 6.040.515 6.278.613 6.526.097 Tenaga kerja pariwisata Greater Jakarta (Banten) Orang 1.523.452 1.635.835 1.756.507 1.886.081 2.025.213 SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 Investasi sektor pariwisata Greater Jakarta Juta Rupiah 14.130.860,16 15.784.170,80 17.630.918,78 19.693.736,28 21.997.903,42 3. Meningkatnya Kesesuaian Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Pariwisata, serta Kualitas Rantai Pasok Pariwisata Kepulauan Riau PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kepulauan Riau Juta Rupiah 6.947.814,54 7.295.205,27 7.659.965,53 8.042.963,81 8.445.112,00 Pendapatan dari wisatawan nusantara Kepulauan Riau Miliar Rupiah 5.819,81 6.925,58 8.241,44 9.807,31 11.642,70 Devisa Pariwisata Kepulauan Riau Juta USD 2.870,43 3.243,58 3.665,25 4.141,73 4.770,20 Tenaga kerja pariwisata Kepulauan Riau Orang 294.642 317.193 341.471 367.607 395.744 Investasi sektor pariwisata Kepulauan Riau Juta Rupiah 2.937.364,16 3.280.431,44 3.663.567,00 4.091.450,60 4.569.308,55 D. Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau 1. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Bahari dan Danau Serta Pemanfaatan Jasa Kelautan Berkelanjutan Prioritisasi Destinasi Pariwisata Prioritas berbasis bahari dan danau Lokasi Destinasi Pariwisata Bahari 10 10 10 10 10 Jumlah wisatawan nusantara di destinasi bahari dan danau prioritas Ribu Perjalanan 13.686,56 14.435,13 15.231,82 16.080,40 16.985,12 Jumlah wisatawan mancanegara di destinasi bahari dan danau prioritas Ribu Kunjungan 12.204,23 13.144,47 14.135,61 15.183,99 16.275,78 4.2 KERANGKA PENDANAAN Kerangka pendanaan Kementerian dalam Renstra Tahun 2025 - 2029 untuk postur alokasi anggaran disusun secara proporsional terhadap kontribusi indikator kinerja sektor pariwisata baik yang diartikulasikan sesuai dengan arah kebijakan sektor maupun yang diamanatkan dalam penugasan RPJMN Tahun 2025-2029. Sementara itu untuk postur penerimaan, umumnya terdapat 4 (empat) komponen sumber penerimaan yaitu 1) Rupiah Murni (RM), 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak, 3) Badan Layanan Umum (BLU), dan 4) Pinjaman Luar Negeri (PLN). Pada postur alokasi pembiayaan kerangka pendanaan akan diproyeksikan sesuai dengan proporsi beban kinerja setiap unit atau kedeputian. Adapun penganggaran yang dikategorisasikan berdasarkan urusan secara umum pembobotannya untuk Satker Pusat sebesar 60% (enam puluh persen), untuk Badan Pelaksana Otorita sebesar 5% (lima persen) dan untuk Politeknik Pariwisata sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Adapun untuk postur alokasi anggaran Kementerian, sebagai berikut: Tabel 4.3 Tabel Postur Alokasi Anggaran Kementerian Pariwisata Sementara itu, untuk estimasi rasio anggaran unit atau kedeputian mulai dari eselon I sampai dengan eselon II disajikan dalam tabel 4.4. berikut ini: Sasaran Strategis Satuan Kerja Prakiraan Kebutuhan (%) 2025 - 2029 SS 1 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Satker Pusat 60% Badan Pelaksana Otorita 5% Politeknik Pariwisata 35% SS 2 Meningkatnya kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur Satker Pusat 60% Badan Pelaksana Otorita 5% Politeknik Pariwisata 35% Tabel 4.4 Tabel Rasio Proyeksi Alokasi Anggaran Kementerian Pariwisata, per-Unit/Deputi Tahun Anggaran 2025–2029 Unit Kerja Kebutuhan Pertahun (Indikator / Persentase Alokasi Anggaran) 2025 2026 2027 2028 2029 Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan 20 IK 2,5% 20 IK 2,5% 20 IK 2,5% 20 IK 2,5% 20 IK 2,5% Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan 4 IK 0,41% 4 IK 0,41% 4 IK 0,41% 4 IK 0,41% 4 IK 0,41% Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri 4 IK 0,41% 4 IK 0,41% 4 IK 0,41% 4 IK 0,41% 4 IK 0,41% Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi 5 IK 0,41% 5 IK 0,41% 5 IK 0,41% 5 IK 0,41% 5 IK 0,41% Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat 3 IK 0,41% 3 IK 0,41% 3 IK 0,41% 3 IK 0,41% 3 IK 0,41% Asisten Deputi Hubungan Antar Lembaga Internasional 2 IK 0,41% 2 IK 0,41% 2 IK 0,41% 2 IK 0,41% 2 IK 0,41% Asisten Deputi Manajemen Strategis 1 IK 0,41% 1 IK 0,41% 1 IK 0,41% 1 IK 0,41% 1 IK 0,41% Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur 19 IK 2,9% 19 IK 2,9% 19 IK 2,9% 19 IK 2,9% 19 IK 2,9% Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur 4 IK 0,48% 4 IK 0,48% 4 IK 0,48% 4 IK 0,48% 4 IK 0,48% Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata 4 IK 0,48% 4 IK 0,48% 4 IK 0,48% 4 IK 0,48% 4 IK 0,48% Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata 5 IK 0,48% 5 IK 0,48% 5 IK 0,48% 5 IK 0,48% 5 IK 0,48% Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata 3 IK 0,48% 3 IK 0,48% 3 IK 0,48% 3 IK 0,48% 3 IK 0,48% Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I 5 IK 0,48% 5 IK 0,48% 5 IK 0,48% 5 IK 0,48% 5 IK 0,48% Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II 5 IK 0,48% 5 IK 0,48% 5 IK 0,48% 5 IK 0,48% 5 IK 0,48% Deputi Bidang Industri dan Investasi 27 IK 2,0% 27 IK 2,0% 27 IK 2,0% 27 IK 2,0% 27 IK 2,0% Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi 4 IK 0,40% 4 IK 0,40% 4 IK 0,40% 4 IK 0,40% 4 IK 0,40% Unit Kerja Kebutuhan Pertahun (Indikator / Persentase Alokasi Anggaran) 2025 2026 2027 2028 2029 Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha 3 IK 0,40% 3 IK 0,40% 3 IK 0,40% 3 IK 0,40% 3 IK 0,40% Asisten Deputi Manajemen Industri 3 IK 0,40% 3 IK 0,40% 3 IK 0,40% 3 IK 0,40% 3 IK 0,40% Asisten Deputi Manajemen Investasi 3 IK 0,40% 3 IK 0,40% 3 IK 0,40% 3 IK 0,40% 3 IK 0,40% Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan 2 IK 0,40% 2 IK 0,40% 2 IK 0,40% 2 IK 0,40% 2 IK 0,40% Asisten Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan 3 IK 0,40% 3 IK 0,40% 3 IK 0,40% 3 IK 0,40% 3 IK 0,40% Deputi Bidang Pemasaran 36 IK 10,7% 36 IK 10,7% 36 IK 10,7% 36 IK 10,7% 36 IK 10,7% Sekretariat Deputi Bidang Pemasaran 4 IK 1,78% 4 IK 1,78% 4 IK 1,78% 4 IK 1,78% 4 IK 1,78% Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata 2 IK 1,78% 2 IK 1,78% 2 IK 1,78% 2 IK 1,78% 2 IK 1,78% Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara 3 IK 1,78% 3 IK 1,78% 3 IK 1,78% 3 IK 1,78% 3 IK 1,78% Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara I 4 IK 1,78% 4 IK 1,78% 4 IK 1,78% 4 IK 1,78% 4 IK 1,78% Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara II 4 IK 1,78% 4 IK 1,78% 4 IK 1,78% 4 IK 1,78% 4 IK 1,78% Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara III 4 IK 1,78% 4 IK 1,78% 4 IK 1,78% 4 IK 1,78% 4 IK 1,78% Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) 38 IK 7,7% 38 IK 7,7% 38 IK 7,7% 38 IK 7,7% 38 IK 7,7% Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) 4 IK 1,28% 4 IK 1,28% 4 IK 1,28% 4 IK 1,28% 4 IK 1,28% Asisten Deputi Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran 7 IK 1,28% 7 IK 1,28% 7 IK 1,28% 7 IK 1,28% 7 IK 1,28% Asisten Deputi Event Daerah 4 IK 1,28% 4 IK 1,28% 4 IK 1,28% 4 IK 1,28% 4 IK 1,28% Asisten Deputi Event Nasional 2 IK 1,28% 2 IK 1,28% 2 IK 1,28% 2 IK 1,28% 2 IK 1,28% Asisten Deputi Event Internasional 3 IK 1,28% 3 IK 1,28% 3 IK 1,28% 3 IK 1,28% 3 IK 1,28% Unit Kerja Kebutuhan Pertahun (Indikator / Persentase Alokasi Anggaran) 2025 2026 2027 2028 2029 Asisten Deputi Strategi Event 1 IK 1,28% 1 IK 1,28% 1 IK 1,28% 1 IK 1,28% 1 IK 1,28% Sekretariat Kementerian 1 IK 31,6% 1 IK 31,6% 1 IK 31,6% 1 IK 31,6% 1 IK 31,6% Biro Umum dan Hukum 5 IK 5,26% 5 IK 5,26% 5 IK 5,26% 5 IK 5,26% 5 IK 5,26% Biro Perencanaan dan Keuangan 9 IK 5,26% 9 IK 5,26% 9 IK 5,26% 9 IK 5,26% 9 IK 5,26% Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 5 IK 5,26% 5 IK 5,26% 5 IK 5,26% 5 IK 5,26% 5 IK 5,26% Biro Komunikasi 4 IK 5,26% 4 IK 5,26% 4 IK 5,26% 4 IK 5,26% 4 IK 5,26% Inspektorat 3 IK 5,26% 3 IK 5,26% 3 IK 5,26% 3 IK 5,26% 3 IK 5,26% Biro Data dan Sistem Informasi 4 IK 5,26% 4 IK 5,26% 4 IK 5,26% 4 IK 5,26% 4 IK 5,26% Politeknik 72 IK 37,5% 72 IK 37,5% 72 IK 37,5% 72 IK 37,5% 72 IK 37,5% Badan Otorita 60 IK 5,2% 60 IK 5,2% 60 IK 5,2% 60 IK 5,2% 60 IK 5,2% Keterangan : IK = Indikator Kinerja Catatan: 1) Disusun berdasarkan rata-rata proporsi anggaran tahun 2025-2026 2) Anggaran per tahun bersifat dinamis, mengikuti ketersediaan dan arahan Menteri Pariwisata Renstra disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L. Penyusunan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 yang merupakan perencanaan pembangunan jangka panjang dan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden. Selaras dengan amanat dalam RPJMN, Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 telah mengacu pada arah kebijakan PN 3, dengan Program Prioritas Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan serta juga mendukung PN 2 dengan Kegiatan Prioritas Pariwisata berbasis Bahari dan Danau. Kedua PN tersebut telah dituangkan dalam bentuk sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan yang mendukung pengembangan 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas yaitu Lombok-Gili Tramena, Manado-Likupang, Bangka Belitung, Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta- Prambanan, Raja Ampat, Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai serta penguatan 3 (tiga) Destinasi Prioritas Regeneratif yaitu Bali, Kepulauan Riau dan Greater Jakarta. Dokumen Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam rangka penyusunan Renstra unit eselon I Kementerian. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Diperlukan komitmen seluruh jajaran Kementerian dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan dapat terwujud. 5.2. Pengendalian dan Evaluasi atas Renstra Pengendalian dan evaluasi Renstra merupakan bagian integral dari siklus manajemen pembangunan nasional, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui pengendalian dan evaluasi, Kementerian dapat (1) memantau dan mengoreksi penyimpangan serta memastikan program dan kegiatan, implementasi strategi pembangunan selaras dengan arah kebijakan dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra; (2) mengidentifikasi hambatan dan risiko yang mempengaruhi pencapaian hasil; dan (3) memberikan dasar bagi perumusan langkah korektif dan penyesuaian kebijakan agar target pembangunan dapat tercapai secara efektif. Oleh karena itu Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 perlu dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian. Renstra dan RKT dimaksud yang akan menjadi pedoman utama seluruh unit kerja dalam menjabarkan isu-isu strategis yang perlu dikoordinasikan, disinkronisasikan, dan dikendalikan, ke dalam Perjanjian Kinerja secara berjenjang di lingkungan Kementerian. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan seluruh pegawai dapat mengetahui peran dan kontribusinya masing-masing terhadap seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029. Sebagai bagian akhir dari siklus perencanaan strategis, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renstra menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian berjalan selaras dengan visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Hasil pengendalian dan evaluasi akan menjadi dasar bagi penyempurnaan kebijakan, penyesuaian strategi, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program di periode berjalan maupun perencanaan strategis berikutnya. Dengan demikian, keberlanjutan pelaksanaan Renstra ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas kinerja dan mendorong terwujudnya pembangunan pariwisata yang berdaya saing, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2025-2029 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kementerian Pariwisata 1.384.100 2.114.300 2.458.400 2.563.300 2.746.478 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan 532.900 1.076.500 1.299.100 1.294.100 1.356.478 IKSS 1.1 Rasio PDB Pariwisata (%) 4,2-4,3 4,60 - 4,70 4,70 - 4,80 4,80 - 4,90 4,90-5,00 IKSS 1.2. Devisa Pariwisata (miliar USD) 17,1-18,3 22,00 - 24,70 25,50 - 28,60 29,30 - 32,90 32,00-39,40 IKSS 1.3 Pengeluaran wisatawan mancanegara (USD/kunjungan) 1.220 1.372-1.404 1.447-1.497 1.527-1.578 1.600-1.672 IKSS 1.4 Tenaga kerja pariwisata (juta orang) 25,75 26,53 27,33 28,15 29,00 IKSS 1.5 Kunjungan wisatawan mancanegara (juta kunjungan) 14,0-15,0 16,0-17,6 17,6-19,1 19,2-20,9 20,0-23,5 IKSS 1.6 Perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan) 1.084 1.176 1.275 1.383 1.500 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Governans Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur 851.200 1.037.800 1.159.300 1.269.200 1.390.000 IKSS 2.1. Indeks Reformasi Birokrasi (nilai) 86,5 87,5 88,5 89,5 90,5 Program 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata 558.739 923.563 1.015.085 1.053.208 1.085.878 Deputi Bidang Sumber Daya Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan Kelembagaan Sasaran Program (SP) 1.1 : Terserapnya Tenaga Kerja Pariwisata pada Destinasi Regeneratif dan Prioritas 9.735 5.840 6.838 7.873 8.958 Jumlah Tenaga kerja pariwisata Bali (orang) Bali 644.270 651.718 659.253 666.874 674.584 Jumlah Tenaga kerja pariwisata Greater Jakarta (DKI) (orang) DKI Jakarta 1.537.529 1.557.469 1.577.668 1.598.129 1.618.855 Jumlah Tenaga kerja pariwisata Greater Jakarta (Jawa Barat) (orang) Jawa Barat 5.591.063 5.811.446 6.040.515 6.278.613 6.526.097 Jumlah Tenaga kerja pariwisata Greater Jakarta (Banten) (orang) Banten 1.523.452 1.635.835 1.756.507 1.886.081 2.025.213 Jumlah Tenaga kerja pariwisata Kepulauan Riau (orang) Kepulaua n Riau 294.642 317.193 341.471 367.607 395.744 Jumlah Tenaga kerja pariwisata Borobudur- Yogyakarta-Prambanan (Jawa Tengah) (orang) Jawa Tengah 3.280.514 3.408.096 3.540.640 3.678.338 3.821.392 Jumlah Tenaga kerja pariwisata Borobudur- Yogyakarta-Prambanan (DIY) (orang) DIY 454.432 459.686 465.000 470.376 475.814 Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata Danau Toba (orang) Sumatera Utara 1.199.556 1.227.710 1.256.524 1.286.014 1.316.197 Jumlah Tenaga kerja pariwisata Lombok-Gili Tramena (orang) NTB 544.460 589.502 638.270 691.073 748.244 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Tenaga Kerja pariwisata Manado Likupang (orang) Sulawesi Utara 219.919 223.800 227.750 231.769 235.860 Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata Bangka Belitung (orang) Bangka Belitung 109.216 113.192 117.313 121.584 126.011 Jumlah Tenaga kerja pariwisata Raja Ampat (orang) Papua Barat Daya 9.054 9.623 10.227 10.869 11.552 Jumlah Tenaga kerja pariwisata Labuan Bajo (orang) NTT 304.910 324.957 346.323 369.094 393.362 Jumlah Tenaga kerja pariwisata Bromo-Tengger- Semeru (orang) Jawa Timur 3.954.841 4.121.599 4.295.388 4.476.505 4.665.259 Jumlah Tenaga kerja pariwisata Wakatobi (orang) Sulawesi Tenggara 243.687 256.301 269.569 283.523 298.200 Jumlah Tenaga kerja pariwisata Morotai (orang) Maluku Utara 82.835 86.163 89.625 93.226 96.971 SP 1.2 : Termanfaatkannya Kerja Sama dan Kebijakan Strategis Bidang Kepariwisataan 14.590 17.940 18.850 19.980 20.770 Presentase Tindak Lanjut Kerja Sama dan Kebijakan Strategis Bidang Kepariwisataan (%) 50 50 50 60 70 SP 1.3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM Kepariwisataan 775 2.340 1.030 1.150 1.300 Persentase Lulusan Politeknik Pariwisata yang Terserap di Sektor Pariwisata ≤ 3 bulan (%) 55 57 59 60 62 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 1 : Peningkatan Kapasitas Masyarakat 7.000 1.858 1.858 1.858 1.858 Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sasaran Kegiatan (SK) 1 : Terfasilitasi Masyarakat melalui Pelatihan Jumlah masyarakat yang memperoleh fasilitasi melalui pelatihan kapasitas berbasis pariwisata berkelanjutan (orang) 210 480 528 581 639 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Jumlah masyarakat yang memperoleh fasilitasi melalui pelatihan soft skill (orang) 210 600 660 726 799 2.850 350 350 350 350 Jumlah masyarakat yang memperoleh fasilitasi melalui pelatihan keterampilan manajemen (orang) 210 400 440 484 532 2.150 508 508 508 508 Kegiatan 2 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri 2.735 3.982 4.980 6.015 7.100 Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri SK 2.1 Terfasilitasinya Sertifikasi SDM Pariwisata Jumlah Standar Kompetensi Pariwisata yang disusun dan dimutakhirkan (NSPK) 3 4 5 5 5 300 400 500 500 500 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata yang mengikuti Uji Kompetensi (orang) 2.000 2.000 2.500 3.000 3.500 1.150 1.562 1.700 1.975 2.300 SK 2.2 Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Kurikulum dan Modul Pariwisata yang disusun dan dimutakhirkan (NSPK) 105 105 105 105 105 525 500 500 500 500 Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang) 250 300 400 500 600 760 1.520 2.280 3.040 3.800 Kegiatan 3 : Pengembangan Manajemen Strategis 7.620 8.370 9.280 10.410 11.200 Asisten Deputi Manajemen Strategis SK 3.1 Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Bidang Kepariwisataan Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Bidang Kepariwisataan yang dihasilkan (rekomendasi kebijakan) 3 3 4 4 5 7.190 7.940 8.850 9.980 10.770 Kegiatan 4 : Pengembangan Hubungan Antar Lembaga Internasional 7.400 10.000 10.000 10.000 10.000 Asisten Deputi Hubungan Antar Lembaga Internasional SK 4.1 Terselenggaranya Kerjasama Internasional Bidang Pariwisata Jumlah Kerjasama Internasional bidang pariwisata (kesepakatan) 3 3 3 3 3 2.900 4.000 4.000 4.000 4.000 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 4.2 Terselenggaranya Implementasi Kerjasama Internasional Bidang Pariwisata Jumlah Implementasi Kerjasama Internasional bidang pariwisata (kesepakatan) 3 3 3 3 3 4.500 6.000 6.000 6.000 6.000 Kegiatan 5 : Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi 775 2.340 1.030 1.150 1.300 Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi SK 5.1 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Jabatan Fungsional Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti program pelatihan (orang) 50 100 125 150 175 250 300 350 400 450 Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi JF Adyatama (orang) 30 40 50 60 70 125 1.590 200 250 300 SK 5.2 Tersusunnya Dokumen Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Jabatan Fungsional, dan Pendidikan Vokasi Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah NSPK peningkatan kapasitas SDM aparatur (NSPK) 4 4 4 5 5 400 450 480 500 550 SK 5.3 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata Jumlah Kegiatan Layanan Pembinaan, Fasilitasi, Koordinasi dan Layanan Konsultasi Pendidikan Vokasi (kegiatan) 5 5 5 5 5 1.474 1.621 1.783 1.961 2.157 Jumlah Pedoman Teknis/Produk Hukum Pembinaan, Fasilitasi, Koordinasi dan Layanan Konsultasi Pendidikan Vokasi (NSPK) 1 1 1 1 1 36 40 44 48 48 Kegiatan 6 : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Bali 136.214 142.450 147.950 153.300 158.800 Politeknik Pariwisata Bali SK 6.1 Terwujudnya Tridarma Perguruan Tinggi di Lingkup Politeknik Pariwisata Bali Persentase Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak (%) 56 58 60 62 64 34.329 35.000 35.500 36.000 36.500 Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (%) 10 12 15 17 20 10.172 11.000 11.500 12.000 12.500 Persentase Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau 20 22 25 27 30 8.425 9.000 9.500 10.000 10.500 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Mendapatkan Rekognisi Internasional (%) SK 6.2 Terwujudnya Pelaksanaan Program Pendidikan yang Produktif di Politeknik Pariwisata Bali Persentase Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (%) 20 22 24 26 28 500 550 600 650 700 Persentase Mahasiswa Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar Program Studi (%) 40 42 44 46 48 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 Persentase Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif (%) 50 50 51 52 53 100 150 250 300 400 SK 6.3 Meningkatnya Kompetensi Mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali Persentase Lulusan yang Tersertifikasi Kompetensi (%) 80 80 82 82 83 845 850 900 950 1.000 SK 6.4 Terwujudnya Politeknik Pariwisata Bali Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu Persentase Program Studi Berstandar Internasional (%) 40 40 40 40 40 1.000 1.500 1.700 1.800 2.000 SK 6.5 Terselenggaranya Kerja Sama Kepariwisataan di Politeknik Pariwisata Bali Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Persentase Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia (%) 35 35 36 36 38 543 1.000 1.500 2.000 2.500 SK 6.6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Politeknik Pariwisata Bali yang berdampak pada kinerja strategis Nilai Indeks kepuasan layanan akademik mahasiswa (skala 1-4) 3,5 3,6 3,65 3,7 3,8 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Internal (nilai) 80 80 81 81 82 32.000 33.000 34.000 35.000 36.000 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (nilai) 90,78 90,96 91,14 91,32 91,50 32.000 33.000 34.000 35.000 36.000 Kegiatan 7 : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Makassar 80.105 93.553 102.816 111.106 114.742 Politeknik Pariwisata Makassar SK 7.1 Terwujudnya Tridarma Perguruan Tinggi di Lingkup Politeknik Pariwisata Makassar Persentase Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak (%) 50 59 59 64 64 9027.8 11,827 11,827 11,827 11,827 Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (%) 35 35 42 42 50 1990 1990 3,981 3,981 4,977 Persentase Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional (%) 21 21 23 23 25 2042 2,042 2,062 2,062 2,162 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 7.2 Terwujudnya Pelaksanaan Program Pendidikan yang Produktif di Politeknik Pariwisata Makassar Persentase Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (%) 21 21 23 23 25 578,8 578 630 630 680 Persentase Mahasiswa Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar Program Studi (%) 37 40 40 42 44 1572 1.722 1.722 1.812 1.902 Persentase Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif (%) 45 45 50 50 55 3642 3.742 4.542 5.342 5.342 SK 7.3 Meningkatnya Kompetensi Mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar Persentase Lulusan yang Tersertifikasi Kompetensi (%) 90 91 92 93 94 1262 1.262 1.262 1.262 1.262 SK 7.4 Terwujudnya Politeknik Pariwisata Makassar Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu Persentase Program Studi Berstandar Internasional (%) 50 62 75 87 87 8425 8.425 9.425 11.425 11.425 SK 7.5 Terselenggaranya Kerja Sama Kepariwisataan di Politeknik Pariwisata Makassar Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Persentase Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia (%) 25 37 50 75 100 1718 2.118 2.518 2.918 3.318 SK 7.6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Politeknik Pariwisata Makassar yang berdampak pada kinerja strategis Indeks kepuasan layanan akademik/mahasiswa (skala 1-4) 3 3,25 3,25 3,5 3,5 2656 2.656 2.656 2.656 2.656 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Internal (nilai) 80 80 81 81 81 46326 56.326 61.326 66.326 68.326 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (nilai) 92 93 93 94 94 865 865 865 865 865 Kegiatan 8 : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Medan 109.109 157.860 167.950 175.940 184.020 Politeknik Pariwisata Medan SK 8.1 Terwujudnya Tridarma Perguruan Tinggi di Lingkup Politeknik Pariwisata Medan Persentase Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak (%) 51 52 54 56 60 12.500 14.000 14.500 15.000 15.600 Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (%) 20 21 21 22 22 1.852 2.000 2.200 2.300 2.400 Persentase Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau 21 23 25 27 29 4.500 4.600 4.700 4.800 4.900 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Mendapatkan Rekognisi Internasional (%) SK 8.2 Terwujudnya Pelaksanaan Program Pendidikan yang Produktif di Politeknik Pariwisata Medan Persentase Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (%) 19 22 24 26 28 250 260 270 280 290 Persentase Mahasiswa Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar Program Studi (%) 25 27,5 30 32,5 35 1.250 1.350 1.450 1.550 1.650 Persentase Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif (%) 49 50 51 52 53 8.500 8.600 8.700 8.800 8.900 SK 8.3 Meningkatnya Kompetensi Mahasiswa Politeknik Pariwisata Medan Persentase Lulusan yang Tersertifikasi Kompetensi (%) 91 92 93 94 95 650 670 680 690 700 SK 8.4 Terwujudnya Politeknik Pariwisata Medan Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu Persentase Program Studi Berstandar Internasional (%) 11 11 22 22 33 417 560 600 650 700 SK 8.5 Terselenggaranya Kerja Sama Kepariwisataan di Politeknik Pariwisata Medan Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Persentase Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia (%) 11 22 33 44 56 790 820 850 870 880 SK 8.6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Politeknik Pariwisata Medan yang berdampak pada kinerja strategis Indeks kepuasan layanan akademik/ mahasiswa (skala 1-4) 3,15 3,25 3,35 3,45 3,55 6.000 45.000 50.000 55.000 60.000 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Internal (nilai) 81 81 82 82 83 36.200 40.000 42.000 43.000 44.000 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (nilai) 93,5 94 94 94,5 95 36.200 40.000 42.000 43.000 44.000 Kegiatan 9 : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Palembang 110.138 122.088 127.078 131.028 135.028 Politeknik Pariwisata Palembang SK 9.1 Terwujudnya Tridarma Perguruan Tinggi di Lingkup Politeknik Pariwisata Palembang Persentase Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak (%) 50 52 54 56 58 14183 14.183 14.283 14.283 14.383 Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (%) 2 4 5 6 7 4158 4.558 4.958 5.358 5.758 Persentase Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional (%) 10 10 12 12 14 1180 1.580 1.980 2.380 2.780 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 9.2 Terwujudnya Pelaksanaan Program Pendidikan yang Produktif di Politeknik Pariwisata Palembang Persentase Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (%) 10 12 14 16 18 219 269 319 369 419 Persentase Mahasiswa Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar Program Studi (%) 40 40 45 45 50 1324 1.374 1.414 1.464 1.514 Persentase Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif (%) 30 35 40 45 50 219 219 219 219 219 SK 9.3 Meningkatnya Kompetensi Mahasiswa Politeknik Pariwisata Palembang Persentase Lulusan yang Tersertifikasi Kompetensi (%) 80 80 85 85 90 665 665 665 665 665 SK 9.4 Terwujudnya Politeknik Pariwisata Palembang Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu Persentase Program Studi Berstandar Internasional (%) 25 25 50 50 75 300 350 350 400 400 SK 9.5 Terselenggaranya Kerja Sama Kepariwisataan di Politeknik Pariwisata Palembang Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Persentase Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia (%) 25 25 50 50 75 401 401 401 401 401 SK 9.6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Politeknik Pariwisata Palembang yang berdampak pada kinerja strategis Indeks kepuasan layanan akademik/mahasiswa (skala 1-4) 3 3,1 3,2 3,3 3,5 24515 26.515 28.515 30.515 32.515 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Internal (nilai) 81 81 81 81 81 31487 40.487 42.487 43.487 44.487 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (nilai) 90,25 90,75 91,25 91,75 92 31487 31.487 31.487 31.487 31.487 Kegiatan 10 : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Lombok 49.654 192.827 202.808 212.191 220.730 Politeknik Pariwisata Lombok SK 10.1 Terwujudnya Tridarma Perguruan Tinggi di Lingkup Politeknik Pariwisata Lombok Persentase Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak (%) 53 55 57 60 63 120 150 200 200 200 Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (%) 4 4 5 5 6 1.531 1.883 2.000 2.000 2.000 Persentase Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau 78 80 82 84 86 1.448 2.567 2.600 3.000 3.000 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Mendapatkan Rekognisi Internasional (%) SK 10.2 Terwujudnya Pelaksanaan Program Pendidikan yang Produktif di Politeknik Pariwisata Lombok Persentase Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (%) 73 74 75 76 77 792 650 500 500 500 Persentase Mahasiswa Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar Program Studi (%) 38 39 40 42 45 650 700 700 750 750 Persentase Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif (%) 30 40 50 55 55 8.600 11.550 11.800 12.100 12.100 SK 10.3 Meningkatnya Kompetensi Mahasiswa Politeknik Pariwisata Lombok Persentase Lulusan yang Tersertifikasi Kompetensi (%) 75 80 83 85 87 450 1.200 1.260 1.320 1.380 SK 10.4 Terwujudnya Politeknik Pariwisata Lombok Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu Persentase Program Studi Berstandar Internasional (%) 5 25 50 50 75 300 600 600 600 600 SK 10.5 Terselenggaranya Kerja Sama Kepariwisataan di Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Politeknik Pariwisata Lombok Persentase Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia (%) 39 42 45 48 51 450 1.500 1.575 1.650 1.725 SK 10.6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Politeknik Lombok Pariwisata Lombok yang berdampak pada kinerja strategis Nilai Indeks kepuasan layanan akademik/ mahasiswa (skala 1-4) 3 3 3 3,5 3,5 34.847 171.525 180.174 188.616 196.968 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Internal (nilai) 80 81 81,5 82 83 61 95 97 100 100 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (nilai) 95 95,5 96 96,5 97 405 405 1.303 1.355 1.408 Kegiatan 11 : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata NHI Bandung 48.420 188.665 239.765 240.640 241.530 Politeknik Pariwisata NHI Bandung SK 11.1 Terwujudnya Tridarma Perguruan Tinggi di Lingkup Politeknik Pariwisata NHI Bandung Persentase Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak (%) 55 58 60 62 64 850 860 870 880 900 Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (%) 50 55 60 65 65 350 360 375 385 385 Persentase Hasil Kerja Dosen digunakan oleh 25 26 27 28 28 5.500 5.700 5.900 6.200 6.200 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Masyarakat atau Mendapatkan Rekognisi Internasional (%) SK 11.2 Terwujudnya Pelaksanaan Program Pendidikan yang Produktif di Politeknik Pariwisata NHI Bandung Persentase Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (%) 45 45 46 46 47 275 280 285 290 300 Persentase Mahasiswa Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar Program Studi (%) 34 35 36 37 38 180 190 200 210 220 Persentase Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif (%) 8,47 8,47 10,47 10,47 12,47 9.300 9.300 9.630 9.630 9.960 SK 11.3 Meningkatnya Kompetensi Mahasiswa Politeknik Pariwisata NHI Bandung Persentase Lulusan yang Tersertifikasi Kompetensi (%) 90 91 92 93 94 250 260 270 280 290 SK 11.4 Terwujudnya Politeknik Pariwisata NHI Bandung Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu (%) Persentase Program Studi Berstandar Internasional 40 40 42 42 43 150 150 170 170 180 SK 11.5 Terselenggaranya Kerja Sama Kepariwisataan di Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Politeknik Pariwisata NHI Bandung Persentase Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia (%) 50 50 50 55 55 550 550 550 580 580 SK 11.6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang berdampak pada kinerja strategis Indeks kepuasan layanan akademik/ mahasiswa (skala 1-4) 3 3,10 3,20 3,30 3,50 30.925 170.925 221.425 221.925 222.425 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Internal (nilai) 81 81,50 81,75 82,50 83 55 55 55 55 55 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (nilai) 90 91 91,5 91,75 92 35 35 35 35 35 Program 2 : Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan 31.700 39.680 79.970 95.650 111.145 Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur SP 2.1. Meningkatnya daya saing kepariwisataan Indonesia Indeks Pembangunan Pariwisata (Travel & Tourism Development Index, *terbit bienial tahun genap) (peringkat) 22* 22 22* 20 20* Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (nilai) 4.03* 4,05 4.05* 4,07 4.07* Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas 10 10 10 10 10 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 berbasis bahari dan danau (lokasi destinasi pariwisata bahari) SP 2.2 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Kawasan Otoritatif Danau Toba 10,197 205,088 256,254 230,053 198,990 Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (kunjungan) 250 1.250 2.250 3.250 4.250 Jumlah Perjalanan wisatawan nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (perjalanan) 200.000 225.000 247.500 272.250 299.475 Jumlah Investasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (USD) 2.000.000 2.100.000 2.200.000 2.300.000 2.400.000 Realisasi Jumlah PNBP BLU Badan Pelaksana Otoritatif Danau Toba (juta rupiah) 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 SP 2.3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Kawasan Otoritatif Borobudur 5.755 138.075 179.834 191.138 214.471 Badan Pelaksana Otorita Borobudur Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (kunjungan) 30 40 50 65 85 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Perjalanan wisatawan nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (perjalanan) 3.850 4.040 4.230 4.435 4.640 Jumlah Investasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (USD) 62.000 75.000 90.000 500.000 1.000.000 Realisasi Jumlah PNBP BLU Badan Pelaksana Otoritatif Borobudur (juta rupiah) 831 995 1.160 1.267 1.428 SP 2.4: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo 9986 71.600 93.250 120.000 168.500 Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores (kunjungan) 300 400 500 600 700 Jumlah Perjalanan wisatawan nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores (perjalanan) 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 Jumlah Investasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores (USD) 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 Realisasi Jumlah PNBP BLU Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (juta rupiah) 250 975 1.500 2.500 3.000 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 12 : Terwujudnya Perancangan Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan 4.000 4.500 16.000 14.000 15.000 Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata SK 12.1 Terwujudnya Perancangan Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan Jumlah Fasilitasi Penerapan Pariwisata Berkelanjutan (kegiatan) 4 7 8 9 10 1.500 2.000 6.000 7.000 8.000 SK 12.2 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata (rekomendasi kegiatan) 4 6 3 1 1 1.000 1.000 6.000 2.000 2.000 SK 12.3 Terselenggaranya Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (kegiatan) 1 1 1 1 1 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 SK 12.4 Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau melalui penyusunan dokumen perencanaan pariwisata Jumlah dokumen perencanaan pariwisata prioritas berbasis bahari 1 1 2 3 3 500 500 2.000 3.000 3.000 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan danau (rekomendasi kebijakan) Kegiatan 13 : Peningkatan Kualitas Destinasi Pariwisata Melalui Pengembangan Produk Wisata yang Atraktif 6.400 8.000 9.800 11.600 13.500 Asisten Deputi Pengembangan Produk Wisata SK 13.1 Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata Melalui Pengembangan Produk Wisata yang Atraktif Jumlah Fasilitasi Penyusunan Dokumen Pengembangan Produk Pariwisata (NSPK) 3 3 3 4 4 2.000 3.000 3.000 4.000 4.000 Jumlah Fasilitasi Pengembangan Produk Pariwisata (kegiatan) 4 6 8 12 16 3.400 4.000 4.800 5.600 6.500 SK 13.2 Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau melalui Pengembangan Produk Wisata yang Atraktif Jumlah fasilitasi pengembangan produk pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau (kegiatan) 1 2 3 4 5 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 Kegiatan 14 : Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Inklusif Melalui Pemberdayaan Masyarakat 14.000 20.380 22.670 23.420 24.545 Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata SK 14.1 Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Inklusif Melalui Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan) 30 50 50 50 50 9.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Jumlah Fasilitasi Pendampingan Pariwisata Berkelanjutan (kegiatan) 14 3 10 10 10 5.000 660 2.200 2.200 2.200 Jumlah Pendampingan Masyarakat Sadar Wisata (kelompok masyarakat) 0 8 10 12 15 0 3.000 3.750 4.500 5.625 Jumlah Dokumen Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata (NSPK) 0 1 1 1 1 0 500 500 500 500 SK 14.2 Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau melalui Pemberdayaan Masyarakat Jumlah pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 220 220 220 220 Kegiatan 15 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas amenitas dan aksesibilitas destinasi pariwisata di wilayah I 5.750 5.750 24.300 30.900 37.400 Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I SK 15.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas amenitas dan Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 aksesibilitas destinasi pariwisata di wilayah I Jumlah Dokumen Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (NSPK) 0 1 3 3 4 0 100 3.300 3.500 3.800 Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (kegiatan) 12 14 14 16 16 5.000 4.750 6.000 7.000 8.000 Jumlah Fasilitasi Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (orang) 0 50 500 600 700 0 100 5.500 6.100 6.600 Jumlah Pendukungan Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (unit) 0 1 40 60 80 0 50 8.500 12.800 17.000 SK 15.2 Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau melalui Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I Jumlah fasilitasi pengembangan amenitas dan aksesibilitas pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau (kegiatan) 1 1 1 1 1 750 750 1.000 1.500 2.000 Kegiatan 16 : Peningkatan kualitas dan kuantitas amenitas dan aksesibilitas destinasi pariwisata di wilayah II 5.550 5.550 23.200 29.730 35.700 Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pariwisata Wilayah II 16.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas amenitas dan aksesibilitas destinasi pariwisata di wilayah II Jumlah Dokumen Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (NSPK) 0 1 3 3 3 0 100 2.100 2.300 2.500 Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (kegiatan) 6 8 10 13 15 3.050 2.800 5.100 6.630 7.650 Jumlah Fasilitasi Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (orang) 0 50 750 750 750 0 100 5.000 5.500 6.050 Jumlah Pendukungan Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (unit) 0 1 40 60 80 0 50 8.500 12.800 17.000 SK 16.2 Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau melalui Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II Jumlah fasilitasi pengembangan amenitas 5 5 5 5 5 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan aksesibilitas pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau (kegiatan) Kegiatan 17 : Tata Kelola Badan Pelaksana Otorita Danau Toba 10,197 205,088 256,254 230,053 198,990 Badan Pelaksana Otorita Danau Toba SK 17.1 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba Jumlah Promosi Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (promosi) 2 3 3 3 3 23 25 28 31 34 Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (kegiatan) 2 3 3 3 3 109 120 132 145 160 SK 17.2 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba Jumlah Promosi Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif 2 5 5 5 5 292 321 353 389 428 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pariwisata Danau Toba (promosi) Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (kegiatan) 2 5 5 5 5 1.945 2.140 2.353 2.589 2.848 SK 17.3 Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (unit) 2 2 2 2 2 298 1.500 1.700 1.900 2.100 Jumlah pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (km/hektar/wilayah) 1 1 1 1 1 1.792 130.600 177.600 144.600 109.000 Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (unit) 2 2 2 2 2 677 2.500 3.000 3.500 4.000 Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (kegiatan) 1 1 1 1 1 650 650 700 750 800 SK 17.4 Bertumbuhnya investasi dan industri Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (kesepakatan) 1 1 1 2 2 1.485 2.800 2.940 5.600 5.880 Jumlah usaha pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (UMKM) 5 5 5 5 5 798 1.152 1.209 1.269 1.332 Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Otoritatif Pariwisata Danau Toba (kegiatan) 1 1 1 1 1 386 1.600 1.700 1.800 1.900 Jumlah Forum Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Kawasan Pariwisata Danau Toba (kegiatan) 2 2 2 2 2 652 1.100 1.200 1.300 1.400 Kegiatan 18 : Tata Kelola Badan Pelaksana Otorita Borobudur 5.755 138.075 179.834 191.138 214.471 Badan Pelaksana Otorita Borobudur SK 18.1 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur Jumlah Promosi Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif 1 1 2 2 2 100 284 595 625 657 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pariwisata Borobudur (promosi) Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (kegiatan) 1 1 1 2 2 559 587 617 1.295 1.360 SK 18.2 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur Jumlah Promosi Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (promosi) 1 2 2 2 2 170 358 376 395 415 Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (kegiatan) 2 3 3 3 3 1.000 2.182 2.291 2.406 2.526 SK 18.3 Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik pariwisata di Kawasan Otoritatif Borobudur (unit) 1 2 2 2 2 300 8.840 18.665 15.230 16.166 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (km/hektar/wilayah) 3 3 3 3 3 775 105.110 118.990 120.110 138.346 Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Kawasan Otoritatif Borobudur (unit) 1 1 2 2 3 851 18.014 32.900 44.677 47.601 Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (kegiatan) 2 2 2 2 2 300 325 350 400 800 SK 18.4 Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Kawasan Otoritatif Borobudur (kesepakatan) 1 1 2 2 2 1.700 1.700 3.400 3.400 3.400 Jumlah Usaha Pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (UMKM) 3 3 3 3 3 300 1.000 2.000 3.000 4.000 Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Otoritatif Pariwisata Borobudur (kegiatan) 1 1 1 1 2 300 325 350 400 800 Jumlah Forum Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Kawasan 2 2 2 2 2 652 1.100 1.200 1.300 1.400 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pariwisata Borobudur (kegiatan) Kegiatan 19 : Tata Kelola Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores 9986 71.600 93.250 120.000 168.500 Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo SK 19.1 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores Jumlah Promosi Pemasaran untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores (promosi) 2 2 3 3 4 150 300 500 750 1.000 Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Mancanegara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores (kegiatan) 1 2 3 3 3 250 1.000 2.000 3.000 4.000 SK 19.2 Terselenggaranya Promosi dan Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Jumlah Promosi Pemasaran untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores (promosi) 2 2 3 3 4 100 300 500 750 1.000 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata untuk Wisatawan Nusantara di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores (kegiatan) 2 2 3 3 4 315 1.000 2.000 3.000 4.000 SK 19.3 Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores Jumlah pengembangan atraksi/daya tarik pariwisata di Kawasan Otoritatif Labuan Bajo Flores (unit) 1 2 3 4 5 100 4.000 6.000 8.000 12.000 Jumlah pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores (km/hektar/wilayah) 1 2 3 4 5 7.146 45.000 60.000 80.000 120.000 Jumlah pengembangan amenitas pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores (unit) 1 1 2 3 4 725 6.000 8.000 10.000 12.000 Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores (kegiatan) 1 1 1 1 2 200 300 400 400 400 SK 19.4 Bertumbuhnya Investasi dan Industri Pariwisata di Kawasan Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores Jumlah kesepakatan investasi pariwisata di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo (kesepakatan) 1 2 2 2 2 200 6.000 6.000 6.000 6.000 Jumlah Usaha Pariwisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (UMKM) 30 30 30 30 30 300 7.500 7.500 7.500 7.500 Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo Flores (kegiatan) 1 1 1 1 2 100 250 300 400 400 Jumlah Forum Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (kegiatan) 5 6 7 8 9 500 500 750 1,000 1,000 Program 3: Pengembangan Industri dan Investasi Pariwisata yang Berkualitas 19.367,00 28.500,00 35.420,00 42.900,00 51.740,0 0 Deputi Bidang Industri dan Investasi SP 3.1 Meningkatnya PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada Destinasi Regeneratif dan Prioritas 5.694 10.000 11.820 13.800 16.640 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Borobudur- Yogyakarta-Prambanan (juta rupiah) 22.023.561,06 23.124.739,11 24.280.976,07 25.495.024,87 26.769.776,11 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bali (juta rupiah) 60.288.199,30 63.302.609,27 66.467.739,73 69.791.126,72 73.280.683,05 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kepulauan Riau (juta rupiah) 6.947.814,54 7.295.205,27 7.659.965,53 8.042.963,81 8.445.112,00 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Greater Jakarta (juta rupiah) 211.658.892,86 222.241.837,5 233.353.929,38 245.021.625,84 257.272.707,14 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Lombok-Gili Tramena (juta rupiah) 2.432.513,02 2.554.138,68 2.681.845,61 2.815.937,89 2.956.734,78 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Manado-Likupang (juta rupiah) 2.837.523,71 2.979.399,89 3.128.369,89 3.284.788,38 3.449.027,80 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bangka Belitung (juta rupiah) 3.614.153,73 3.792.692,93 3.980.051,96 4.176.666,53 4.398.051,36 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Danau Toba (juta rupiah) 2.417.786,51 2.538.675,84 2.665.609,63 2.798.890,11 2.938.834,62 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Raja Ampat (juta rupiah) 18.196,50 19.106,32 20.061,64 21.064,72 22.117,96 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Labuan Bajo (juta rupiah) 42.889,25 45.063,74 47.348,47 49.749,04 52.062,72 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bromo-Tengger- Semeru (juta rupiah) 19.273.275,88 20.225.375,70 21.224.509,26 22.273.000,02 23.453.583,72 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Wakatobi (juta rupiah) 39.122,37 41.055,01 43.083,13 45.211,44 47.607,88 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Morotai (juta rupiah) 2.849,87 2.992,37 3.141,99 3.299,09 3.464,04 SP 3.2 Meningkatnya Investasi Sektor Pariwisata 13.673 18.500 23.600 29.100 35.100 Nilai investasi sektor pariwisata Bali (juta rupiah) Bali 9.413.987,20 10.513.486,87 11.741.401,79 13.112.730,13 14.644.221,75 Nilai investasi sektor pariwisata Greater Jakarta (juta rupiah) DKI Jakarta 14.130.860,16 15.784.170,80 17.630.918,78 19.693.736,28 21.997.903,42 Nilai investasi sektor pariwisata Kepulauan Riau (juta rupiah) Kepulauan Riau 2.937.364,16 3.280.431,44 3.663.567,00 4.091.450,60 4.569.308,55 Nilai investasi sektor pariwisata Borobudur- Yogyakarta-Prambanan (juta rupiah) Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 1.191.228,32 1.330.356,95 1.485.735,01 1.659.260,33 1.853.052,41 Nilai investasi sektor pariwisata Labuan Bajo (juta rupiah) Nusa Tenggara Timur 663.817,72 741.347,82 827.932,99 924.630,81 1.032.622,38 Nilai investasi sektor pariwisata Danau Toba (juta rupiah) Sumatera Utara 513.030,98 572.950,06 639.867,34 714.600,17 798.061,37 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Nilai investasi sektor pariwisata Lombok-Gili Tramena (juta rupiah) Nusa Tenggara Barat 5.598.319,34 6.252.170,90 6.982.388,58 7.797.891,49 8.708.640,46 Nilai investasi sektor pariwisata Manado- Likupang (juta rupiah) Sumatera Utara 965.762,85 1.078.558,41 1.204.527,84 1.345.209,78 1.502.322,56 Nilai investasi sektor pariwisata Bangka Belitung (juta rupiah) Bangka Belitung 657.861,88 734.696,38 820.504,70 916.334,93 1.023.357,60 Nilai investasi sektor pariwisata Raja Ampat (juta rupiah) Papua Barat Daya 15.683,97 17.515,77 19.561,51 21.846,18 24.397,69 Nilai investasi sektor pariwisata Bromo-Tengger- Semeru (juta rupiah) Jawa Timur 971.309,16 1.084.752,49 1.211.445,36 1.352.935,22 1.510.950,29 Nilai investasi sektor pariwisata Wakatobi (juta rupiah) Sulawesi Tenggara 45.520,70 53.701,14 61.581,79 70.574,60 80.832,32 Nilai investasi sektor pariwisata Morotai (juta rupiah) Maluku Utara 49.626,20 55.422,25 61.895,25 69.124,27 77.197,58 Kegiatan 20 : Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha 2.572 5.000 5.820 6.600 8.000 Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha SK 20.1 Meningkatnya badan usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan penerapan standardisasi dan sertifikasi usaha pada destinasi regeneratif dan destinasi prioritas Jumlah badan usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan penerapan standardisasi dan 50 100 100 100 150 875 1.360 1.600 1.800 2.500 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 sertifikasi usaha pada destinasi regeneratif dan destinasi prioritas (Badan Usaha) (badan usaha) SK 20.2 Meningkatnya daerah yang mendapatkan fasilitasi pendampingan penerapan standardisasi dan sertifikasi usaha pada destinasi regeneratif dan destinasi prioritas Jumlah daerah yang mendapatkan fasilitasi pendampingan penerapan standardisasi dan sertifikasi usaha pada destinasi regeneratif dan destinasi prioritas (Prov/Kab/Kota) 1 2 2 2 3 838 1.610 1.820 2.100 2.500 SK 20.3 Tersusunnya NSPK Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata Jumlah NSPK Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata (NSPK) 1 2 2 2 2 859 2.030 2.400 2.700 3.000 Kegiatan 21 : Pengembangan Manajemen Industri 3.122 5.000 6.000 7.200 8.640 Asisten Deputi Manajemen Industri SK 21.1 Meningkatnya Industri Pariwisata yang terfasilitasi Rantai Pasok pada Destinasi Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Regeneratif dan Destinasi Prioritas Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi rantai pasok pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 1 1 1 1 1 1.150 650 780 936 1.123 SK 21.2 Meningkatnya Industri Pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 1 1 1 1 1 424 600 720 864 1.037 SK 21.3 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Manajemen Industri Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Manajemen Industri (rekomendasi kebijakan) 1 1 1 1 1 1.548 3.750 4.500 5.400 6.480 Kegiatan 22 : Peningkatan Manajemen Investasi 5.383 7.000 8.600 10.600 13.100 Asisten Deputi Manajemen Investasi SK 22.1 Meningkatnya minat dan rencana investasi pariwisata Jumlah Promosi Investasi Destinasi Regeneratif dan 4 4 8 11 13 3.652 3.280 4.300 5.600 7.300 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Destinasi Prioritas (promosi) Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (badan usaha) 90 100 120 145 175 1.231 1.720 2.100 2.500 3.000 SK 22.2 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Manajemen Investasi Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Manajemen Investasi (rekomendasi kebijakan) 1 2 2 2 2 500 2.000 2.200 2.500 2.800 Kegiatan 23 : Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan 4.900 6.500 8.000 9.500 11.000 Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan SK 23.1 Meningkatnya Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata Regeneratif dan destinasi prioritas Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata Regeneratif dan 30 40 50 60 70 4.000 5.500 7.000 8.500 10.000 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 destinasi prioritas (badan usaha) SK 23.2 Tersusunnya NSPK Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan Jumlah NSPK Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan (NSPK) 1 1 1 1 1 900 1.000 1.000 1.000 1.000 Kegiatan 24 : Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan 3.390 5.000 7.000 9.000 11.000 Asisten Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan SK 24.1 Meningkatnya Badan Usaha yang mendapat akses pasar dan akses permodalan di Destinasi Pariwisata Regeneratif dan destinasi prioritas Jumlah Badan Usaha yang memperoleh Akses Permodalan (badan usaha) 200 180 200 225 250 1.695 2.350 3.500 4.500 5.500 Jumlah Badan Usaha yang memperoleh Akses Pasar (badan usaha) 225 110 180 205 230 1695 2.350 3.000 4.000 5.000 SK 24.2 Tersusunnya NSPK Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan Jumlah NSPK Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan (NSPK) 0 1 1 1 1 0 300 500 500 500 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Program 4: Pengembangan Pasar dan Pemasaran Pariwisata Berkualitas 208.045 484.800 464.300 491.295 516.788 Deputi Bidang Pemasaran SP 4.1 Meningkatnya Devisa Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Regeneratif dan Prioritas Devisa Pariwisata Bali (juta USD) Bali 12.665,99 13.319,94 14.007,65 14.730,86 15.540,00 Devisa Pariwisata Jakarta (juta USD) DKI Jakarta 3.439,37 3.680,13 3.937,74 4.213,38 4.708,60 Devisa Pariwisata Kepulauan Riau (juta USD) Kepulauan Riau 2.870,43 3.243,58 3.665,25 4.141,73 4.770,20 Devisa Pariwisata Borobudur-Yogyakarta- Prambanan (juta USD) Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 718,37 767,94 820,92 877,57 931,00 Devisa Pariwisata Labuan Bajo (juta USD) Nusa Tenggara Timur 283,52 347,12 424,98 520,32 637,04 Devisa Pariwisata Danau Toba (juta USD) Sumatera Utara 163,91 184,40 207,45 233,38 263,80 Devisa Pariwisata Lombok- Gili Tramena (juta USD) Nusa Tenggara Barat 800,60 957,52 1.145,19 1.369,65 1.659,00 Devisa Pariwisata Manado- Likupang (juta USD) Sumatera Utara 267,09 297,81 332,06 370,24 427,00 Devisa Pariwisata Bangka Belitung (juta USD) Bangka Belitung 41,54 48,60 56,86 66,52 78,30 Devisa Pariwisata Raja Ampat (juta USD) Papua Barat Daya 42,44 47,96 54,19 61,23 70,30 Devisa Pariwisata Bromo- Tengger-Semeru (juta USD) Jawa Timur 7,21 9,46 12,41 16,28 22,21 Devisa Pariwisata Wakatobi (juta USD) Sulawesi Tenggara 9,38 11,84 14,93 18,84 23,76 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Devisa Pariwisata Morotai (juta USD) Maluku Utara 0,78 0,89 1,01 1,14 1,56 SP 4.2 Meningkatnya belanja rata-rata wisatawan mancanegara rekreasi Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Rekreasi (USD/Kunjungan) 1.257 1.413-1.446 1.490-1.542 1.573-1.625 1.648-1.722 SP 4.3 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara dengan Tujuan Utama Rekreasi 45.782 77.000 39.000 47.620 47.620 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dengan Tujuan Utama Rekreasi (juta kunjungan) 11,2-12 12,8-14,08 14,08-15,28 15,36-16,72 16-18,8 SP 4.4 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara dengan Tujuan Utama Rekreasi pada Destinasi Bahari dan Danau Prioritas Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dengan Tujuan Utama Rekreasi pada Destinasi Bahari dan Danau Prioritas (ribu kunjungan) 9.763,38 10.515,58 11.308,49 12.147,19 13.020,62 SP 4.5 Meningkatnya Perjalanan Wisatawan Nusantara dengan Tujuan Utama Rekreasi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara 488 529 574 622 675 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dengan Tujuan Utama Rekreasi (juta perjalanan) SP 4.6 Meningkatnya Citra Pariwisata Indonesia 123.825 350.000 367.500 385.875 405.168 Brand Awareness Index (BAI) Wonderful Indonesia (nilai) 2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 Kegiatan 25 : Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara I 12.765 19.000 19.000 21.700 21.700 Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara I SK 25.1 Terlaksananya Promosi Pariwisata Mancanegara I Jumlah Promosi Destinasi Pariwisata Regeneratif dan Prioritas di Pasar Mancanegara I (promosi) 7 9 11 13 15 SK 25.2 Meningkatnya Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara rekreasi di Pasar Mancanegara I Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara rekreasi di Pasar Mancanegara I (USD/kunjungan) 648 733-750 773-800 816-843 855-893 SK 25.3 Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara rekreasi Pasar Mancanegara I Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara rekreasi Pasar 5,1 5,8 6,4 6,9 7,2 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Mancanegara I (juta kunjungan) SK 25.4 Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara rekreasi Pasar Mancanegara I di Destinasi Bahari dan Danau Prioritas Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara rekreasi Pasar Mancanegara I di Destinasi Bahari dan Danau Prioritas (ribu kunjungan) 3.415 3.678 3.956 4.249 4.555 Kegiatan 26 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara II 13.515 20.000 20.000 25.920 25.920 Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara II SK 26.1 Terlaksananya Promosi Pariwisata Mancanegara II Jumlah Promosi Destinasi Pariwisata Regeneratif dan Prioritas di Pasar Mancanegara II (promosi) 8 9 10 12 14 SK 26.2 Meningkatnya Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara rekreasi di Pasar Mancanegara II Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara rekreasi di Pasar Mancanegara II (USD/kunjungan) 1236 1397-1429 1473-1524 1555-1607 1629-1702 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 26.3 Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara rekreasi Pasar Mancanegara II Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara rekreasi Pasar Mancanegara II (juta kunjungan) 3,8 4 4,2 4,4 4,6 SK 26.4 Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara rekreasi Pasar Mancanegara II di Destinasi Bahari dan Danau Prioritas Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara rekreasi Pasar Mancanegara II di Destinasi Bahari dan Danau Prioritas (ribu kunjungan) 3.961 4.266 4.588 4.928 5.283 Kegiatan 27 : Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara III 19.502 38.000 39.400 40.000 40.900 Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara III SK 27.1 Terlaksananya Promosi Pariwisata Mancanegara III Jumlah Promosi Destinasi Pariwisata Regeneratif dan Prioritas di Pasar Mancanegara III (promosi) 7 8 9 11 13 SK 27.2 Meningkatnya Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 rekreasi di Pasar Mancanegara III Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara rekreasi di Pasar Mancanegara III (USD/kunjungan) 1.814 2.051-2.099 2.163-2.238 2.282-2.359 2.392-2.499 SK 27.3 Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara rekreasi Pasar Mancanegara III Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara rekreasi Pasar Mancanegara III (juta kunjungan) 2,7 3 3,3 3,6 3,8 SK 27.4 Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara rekreasi Pasar Mancanegara III di Destinasi Bahari dan Danau Prioritas Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara rekreasi Pasar Mancanegara III di Destinasi Bahari dan Danau Prioritas (ribu kunjungan) 2.387 2.571 2.765 2.970 3.183 Kegiatan 28 : Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara 19.219 28.900 28.900 28.900 32.000 Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara SK 28.1 Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara Rekreasi Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara Rekreasi (promosi) 15 18 20 22 25 19.219 28.900 28.900 28.900 32.000 SK 28.2 Meningkatnya perjalanan wisatawan nusantara rekreasi di Destinasi Bahari dan Danau Prioritas Jumlah perjalanan wisatawan nusantara rekreasi di Destinasi Bahari dan Danau Prioritas (ribu perjalanan) 7.528 7.939 8.378 8.844 9.342 SK 28.3 Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara Rekreasi pada Destinasi Bahari dan Danau Prioritas Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara Rekreasi pada Destinasi Bahari dan Danau Prioritas (promosi) 11 11 11 11 11 19.219 28.900 28.900 28.900 32.000 Kegiatan 29 : Pengembangan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata 123.825 350.000 367.500 385.875 405.168 Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata SK 29.1 Meningkatnya pengenalan dan citra positif Brand Wonderful Indonesia di pasar wisata utama Jumlah Publikasi Pemasaran Pariwisata untuk Pasar Wisatawan 13 13 13 13 13 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Mancanegara dan Nusantara (promosi) Brand Recognition Index (BRI) Wonderful Indonesia (nilai) 3 - 3,99 3 - 3,99 3 - 3,99 3 - 3,99 3 - 3,99 Program 5. Pengembangan Event Pariwisata 19.219 28.900 28.900 28.900 32.000 Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) SP 5.1 Meningkatnya Belanja Rata-Rata Wisatawan Mancanegara dengan Tujuan Utama Bisnis Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Bisnis (USD/Kunjungan) 1.073 1.207-1.235 1.273-1.317 1.344-1.388 1.408-1.471 SP 5.2 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara dengan Tujuan Utama Bisnis Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dengan Tujuan Utama Bisnis (juta kunjungan) 2,8-3 3,2-3,52 3,52-3,82 3,84-4,18 4-4,7 SP 5.3 Meningkatnya Perjalanan Wisatawan Nusantara dengan Tujuan Utama Bisnis Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Dengan Tujuan Utama Bisnis (juta perjalanan) 596 647 701 761 825 SP 5.4 Meningkatnya Pendapatan dari Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Wisatawan Nusantara pada Destinasi Pariwisata Regeneratif dan Prioritas Pendapatan dari wisatawan nusantara Bali (miliar rupiah) Bali 123.500,99 136.347,00 150.529,20 166.186,58 183.472,56 Pendapatan dari wisatawan nusantara Greater Jakarta DKI Jakarta 421.993,70 452.039,65 484.224,87 518.701,68 555.633,24 Pendapatan dari wisatawan nusantara Kepulauan Riau (miliar rupiah) Kepulauan Riau 5.819,81 6.925,58 8.241,44 9.807,31 11.642,70 Pendapatan dari wisatawan nusantara Borobudur- Yogyakarta-Prambanan (miliar rupiah) Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 23.672,34 25.282,06 27.001,24 28.837,32 30.776,00 Pendapatan dari wisatawan nusantara Labuan Bajo (miliar rupiah) Nusa Tenggara Timur 1.175,23 1.417,33 1.709,30 2.061,42 2.488,59 Pendapatan dari wisatawan nusantara Danau Toba (miliar rupiah) Sumatera Utara 2.048,41 2.179,51 2.319,00 2.467,42 2.619,69 Pendapatan dari wisatawan nusantara Lombok-Gili Tramena (miliar rupiah) Nusa Tenggara Barat 14.850,43 17.550,24 20.740,87 24.511,56 28.971,58 Pendapatan dari wisatawan nusantara Manado- Likupang (miliar rupiah) Sumatera Utara 8.982,47 10.572,37 12.443,67 14.646,20 17.232,90 Pendapatan dari wisatawan nusantara Bangka Belitung (miliar rupiah) Kepulaua n Bangka Belitung 13.161,89 14.925,58 16.925,61 19.193,64 21.763,57 Pendapatan dari wisatawan nusantara Raja Ampat (miliar rupiah) Papua Barat Daya 290,40 332,80 381,39 437,07 501,08 Pendapatan dari wisatawan nusantara Bromo-Tengger- Semeru (miliar rupiah) Jawa Timur 1.112,12 1.474,67 1.955,41 2.592,87 3.437,90 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pendapatan dari wisatawan nusantara Wakatobi (miliar rupiah) Sulawesi Tenggara 132,95 163,66 201,46 248,00 305,40 Pendapatan dari wisatawan nusantara Morotai (miliar rupiah) Maluku Utara 159,98 177,57 197,11 218,79 242,50 SP 5.5 Termanfaatkannya Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Penyelenggaraan Event Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Penyelenggaraan Event (%) 50 80 80 80 80 Kegiatan 30 : Pengembangan Wisata Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran Berkualitas 8.146 8.146 9.600 10.800 12.000 Asisten Deputi Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran SK 30.2 Meningkatnya Penyelenggaraan Konferensi dan Event Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran yang Berkualitas Bidding dan Delegate Boosting MICE yang diselenggarakan (kegiatan) 1 1 2 3 4 400 400 1.000 1.500 2.000 Event Konferensi MICE yang diselenggarakan (kegiatan) 5 5 6 7 8 4.846 4.846 5.500 6.000 6.500 Event MICE Dalam Negeri yang Didukung (kegiatan) 15 15 16 17 18 2.900 2.900 3.100 3.300 3.500 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Partisipasi Pada Forum Asosiasi International (kegiatan) 3 3 3 3 3 0 0 1.250 1.250 1.500 SK 30.3 Terlaksananya Promosi Wisata MICE Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional (kegiatan) 1 3 4 5 6 550 4.700 6.300 7.800 9.300 MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan (kegiatan) 2 2 4 5 5 2.250 2.000 3.000 4.000 4.000 Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media (promosi) 3 6 10 12 14 4.653 4.200 5.000 5.840 7.680 Kegiatan 31 : Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Daerah Berkualitas 39.000 41.000 43.000 45.000 47.000 Asisten Deputi Event Daerah SK 31.1 Meningkatnya Perjalanan Wisatawan Nusantara dengan Tujuan Utama Bisnis pada Destinasi Bahari dan Danau Prioritas Jumlah Wisatawan Nusantara Bisnis di Destinasi Bahari dan Danau Prioritas (ribu perjalanan) 7.527,61 7.939,32 8.377,50 8.844,22 9.341,82 SK 31.2 Terlaksananya Promosi dan Publikasi Event Daerah untuk Wisatawan Bisnis Promosi dan Publikasi Event Daerah (promosi) 4 4 5 5 5 4.500 4.725 5.000 5.225 5.450 SK 31.3 Terlaksananya Promosi dan Publikasi Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Event Daerah untuk Wisatawan Bisnis pada Destinasi Bahari dan Danau Prioritas Promosi dan Publikasi Event Daerah untuk Destinasi Bahari dan Danau Prioritas (promosi) 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 SK 31.4 Terlaksananya Event Daerah di Destinasi Regeneratif dan Prioritas Pelaksanaan dan Pendukungan Event Daerah di Destinasi Regeneratif dan Prioritas (kegiatan) 60 60 60 60 60 39.000 41.000 43.000 45.000 47.000 Kegiatan 32 : Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Nasional Berkualitas 28.350 31.175 34.300 37.800 41.500 Asisten Deputi Event Nasional SK 32.1 Terlaksananya Event Nasional di Destinasi Regeneratif dan Prioritas Pelaksanaan dan Pendukungan Event Nasional di Destinasi Regeneratif dan Prioritas (kegiatan) 31 32 34 36 38 28.350 31.175 34.300 37.800 41.500 SK 32.2 Terlaksananya Event Nasional Promosi dan Publikasi Event Nasional (promosi) 3 3 4 4 4 4.160 4.160 4.600 5.050 5.550 Kegiatan 33 : Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Internasional 16.900 18.590 20.449 22.493 24.743 Asisten Deputi Event Internasional Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 33.1 Terlaksananya Penyelenggaraan Event Internasional yang Berkualitas Pelaksanaan dan Pendukungan Event Internasional Berkualitas (kegiatan) 10 12 15 18 20 16.900 18.590 20.449 22.493 24.743 SK 33.2 Terlaksananya Promosi dan Publikasi Event Internasional Promosi dan Publikasi Event Internasional (promosi) 5 20 25 30 35 8.400 12.000 15.600 20.280 26.364 SK 33.3 Terlaksananya Promosi dan Publikasi Event Internasional untuk Destinasi Pariwisata Regeneratif dan Prioritas Promosi dan Publikasi Event Internasional untuk Destinasi Pariwisata Regeneratif dan Prioritas (promosi) 3 4 5 6 7 8.400 9.240 10.164 11.180 12.298 Kegiatan 34 : Pengembangan Strategi Event Pariwisata Berkualitas 8.000 8.800 9.680 10.648 11.713 Asisten Deputi Strategi Event SK 34.1 Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Penyelenggaraan Event Wisata Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran, Event Daerah, Event Nasional dan Event Internasional Pariwisata Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Penyelenggaraan Event Wisata Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran, Event Daerah, Event Nasional dan Event Internasional Pariwisata (rekomendasi kebijakan) 1 1 1 1 1 8.000 8.800 9.680 10.648 11.713 Program 6. Tata Kelola Kementerian Pariwisata yang berkualitas dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 128.579 145.927 158.777 173.626 187.779 Sekretaris Kementerian SP 6.1. Meningkatnya Kualitas Governans Kementerian Pariwisata Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata (nilai) 86,5 87,5 88,5 89,5 90,5 SP 6.2. Meningkatnya Kualitas Governans Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Indeks Kualitas Governans Pada Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan (nilai) 78,6 80 81,4 82,8 84,2 SP 6.3. Meningkatnya Kualitas Governans Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur 21.000 22.100 23.200 24.300 25.400 Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Indeks Kualitas Governans Pada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur (nilai) 78,6 80 81,4 82,8 84,2 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SP 6.4. Meningkatnya Kualitas Governans Deputi Bidang Industri dan Investasi 12.676 13.000 16.900 21.971 28.512 Deputi Bidang Industri dan Investasi Indeks Kualitas Governans Pada Deputi Bidang Industri dan Investasi (nilai) 78,6 80 81,4 82,8 84,2 SP 6.5 Meningkatnya Kualitas Governans Deputi Bidang Pemasaran 15.000 18.000 19.000 20.000 21.000 Deputi Bidang Pemasaran Indeks Kualitas Governans Pada Deputi Bidang Pemasaran (nilai) 78,6 80 81,4 82,8 84,2 SP 6.6 Meningkatnya Kualitas Governans Deputi Bidang Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Event) 15.000 16.500 18.150 20.000 21.910 Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Indeks Kualitas Governans Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Event) (nilai) 78,6 80 81,4 82,8 84,2 SP 6.7 Meningkatnya Kualitas Governans Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Indeks Kualitas Governans Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (nilai) 78,6 80 81,4 82,8 84,2 Indeks Kualitas Governans Badan Pelaksana Otorita Borobudur (nilai) 78,6 80 81,4 82,8 84,2 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indeks Kualitas Governans Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (nilai) 78,6 80 81,4 82,8 84,2 Kegiatan 35 : Transformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata yang berdampak pada kinerja program 64.102 72.026 78.676 86.353 91.865 Sekretariat Kementerian SK 35.1 Terwujudnya Pengawasan Intern yang memberikan Nilai Tambah bagi Pencapaian Tujuan Kementerian Pariwisata 8.114 13.754 15.130 16.642 18.307 Inspektorat Nilai Kapabilitas APIP (nilai 1-5) 3,35 3,40 3,45 3,50 3,55 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI (%) 70 72 74 76 78 SK 35.2 Meningkatnya Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Inspektorat 1.324 3.245 3.888 4.275 8.159 Inspektorat Tingkat Kepuasan Satker terhadap Layanan Inspektorat (skala 1-4) 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 SK 35.3 Terwujudnya Manajemen BMN, Kearsipan, Regulasi, Kebijakan, dan Pengadaan yang Akuntabel dan Berkualitas 22.190 45.941 50.534 55.578 61.116 Biro Umum dan Hukum Indeks Pengelolaan Aset (nilai 1-4) 3,44 3,48 3,52 3,56 3,6 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (nilai) 86 87 88 89 90 Indeks Tatakelola Pengadaan Barang/Jasa (nilai) 65 70 75 80 85 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indeks Reformasi Hukum (nilai) 95 95 95 95 95 SK 35.4 Meningkatnya Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Biro Umum dan Hukum 117.652 128.856 141.252 154.777 172.630 Biro Umum dan Hukum Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Biro Umum dan Hukum (skala 1-4) 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 SK 35.5 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 14.773 28.500 31.350 34.400 37.800 Biro Komunikasi Indeks kualitas pelayanan publik (nilai 1-5) 4 4 4,05 4,05 4,05 Indeks keterbukaan informasi publik (nilai) 93,05 93,05 93,10 93,10 93,10 Rasio berita positif dan netral terkait Kementerian Pariwisata di media (%) 83 83 83,5 83,5 83,5 SK 35.6 Meningkatnya Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Biro Komunikasi 1.133 1.500 1.680 1.848 2.032 Biro Komunikasi Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Biro Komunikasi (skala 1- 4) 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 SK 35.7 Terwujudnya Manajemen Kinerja dan Keuangan yang Berbasis Risiko 4.942 6.000 7.507 8.238 9.040 Biro Perencanaan dan Keuangan Nilai SAKIP (nilai) 80 80,5 81 81,5 82 Opini BPK (predikat) WTP WTP WTP WTP WTP Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (nilai) 100 100 100 100 100 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (predikat) Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) (nilai) 94,5 95 95,5 96 96,5 Nilai Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional (EKPN) (nilai) 93 93,5 94 94,5 95 Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (skala 1- 5) 3,8 3,85 3,9 3,95 4 Indeks Kualitas Kebijakan (nilai) 88 89 90 91 92 SK 35.8 Meningkatnya Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan 203.031 246.546 271.201 298.321 328.153 Biro Perencanaan dan Keuangan Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan (skala 1-4) 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 SK 35.9 Meningkatkanya Nilai Profesionalitas SDM dan Kualitas Kelembagaan Kementerian Pariwisata 4.686 8.257 9.807 9.991 10.991 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nilai Sistem Merit (nilai 1- 500) 335 340 345 350 355 Indeks BerAKHLAK (nilai) 81 83 85 87 89 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Presentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (%) 90 N/A 90 N/A 96 Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Organisasi (skala 1-5) 5 5 5 5 5 SK 35.10 Meningkatnya Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 238 742 816 898 988 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (skala 1-4) 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 SK 35.11 Tersedianya Data dan Informasi untuk mendukung Pengembangan Kepariwisataan 12.192 7.901 8.691 9.562 10.517 Biro Data dan Sistem Informasi Indeks Pemerintahan Berbasis Digital (skala 1-5) N/A 1,7 N/A 1,9 N/A Tingkat Kematangan Implementasi Arsitektur Pemerintahan Berbasis Digital (skala 0-5) 1 2 3 3 3 Indeks Pembangunan Statistik (skala 1-5) N/A 3 N/A 3,1 N/A SK 35.12. Meningkatnya Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Biro Data dan Sistem Informasi 1.787 6.002 6.602 7.262 7.988 Biro Data dan Sistem Informasi Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Biro Data dan Sistem Informasi (skala 1-4) Kegiatan 36 Transformasi Birokrasi Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan yang berdampak pada kinerja program 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan SK 36.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan yang berdampak pada kinerja program Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan (nilai) 91,5 92 92,5 93 93,5 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Nilai SAKIP Internal Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan (nilai) 80 80 80 80 80 2.000 3.500 3.500 3.500 3.500 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Pada Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan (%) 70 70 70 70 70 2.000 3.500 3.500 3.500 3.500 SK 36.2 Meningkatnya Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan (skala 1-4) 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 37 : Transformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur yang berdampak pada kinerja program 21.000 22.100 23.200 24.300 25.400 Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur SK 37.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur yang berdampak pada kinerja program Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur (nilai) 91,5 92 92,5 93 93,5 3.500 3.700 3.900 4.100 4.300 Nilai SAKIP Internal Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur (nilai) 83 83,5 84 84,5 85 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Pada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur (%) 70 72 74 76 78 500 700 900 1.100 1.300 SK 37.2 Meningkatnya Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi BidangPengembangan Destinasi dan Infrastruktur Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 15.000 15.500 16.000 16.500 17.000 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur (skala 1-4) Kegiatan 38 : Transformasi Birokrasi Deputi Bidang Industri dan Investasi yang berdampak pada kinerja program 12.676 13.000 16.900 21.971 28.512 Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi SK 38.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Industri dan Investasi yang berdampak pada kinerja program Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Industri dan Investasi (nilai) 91,5 92 92,5 93 93,5 1.718 2.500 3.250 4.225 5493 Nilai SAKIP Internal Deputi Bidang Industri dan Investasi (nilai) 79,05 79,2 79,35 79,5 79,65 1.287 1.300 1.690 2.197 2856 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Pada Deputi Bidang Industri dan Investasi (%) 70% 72% 74% 76% 78% 150 150 195 254 330 SK 38.2 Meningkatnya Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 9.521 9.050 11.765 15.295 19.833 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 39 : Transformasi Birokrasi Deputi Bidang Pemasaran yang berdampak pada kinerja program 15.000 18.000 19.000 20.000 21.000 Sekretariat Deputi Bidang Pemasaran SK 39.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pemasaran yang berdampak pada kinerja program Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pemasaran (nilai) 91,5 92 92,5 93 93,5 1300 1.700 1.900 2.000 2.300 Nilai SAKIP Internal Deputi Bidang Pemasaran (nilai) 83,7 83,75 83,8 83,85 83,9 1600 2.300 2.600 3.000 3.200 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Pada Deputi Bidang Pemasaran (%) 70% 72% 75% 77% 80% 300 550 600 650 700 SK 39.2 Meningkatnya Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi Bidang Pemasaran Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi Bidang Pemasaran (skala 1-4) 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 11.800 13.450 13.900 14.350 14.800 Kegiatan 40 : Transformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) yang berdampak pada kinerja program 15.000 16.500 18.150 20.000 21.910 Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) SK 40.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) yang berdampak pada kinerja program Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) (nilai) 91,5 92 92,5 93 93,5 600 800 1.000 1.200 1.400 Nilai SAKIP Internal Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) (nilai) 81,65 81,75 81,75 81,8 81,85 2.250 2.500 2.750 3.000 3.260 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) (%) 70 71 72 73 74 150 200 250 300 350 SK 40.2 Meningkatnya Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Tingkat Kepuasan Satuan Kerja terhadap Layanan Internal Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) (skala 1-4) 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 12.000 13.000 14.150 15.500 16.900 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 41 : Transformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Danau Toba 17.978 24.803 27.283 30.011 32.994 Badan Pelaksana Otorita Danau Toba SK 41.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (nilai) 91,5 92 92,5 93 93,5 Nilai SAKIP Internal Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (nilai) 72 75 75 80 80 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (%) 80 80 80 80 80 Kegiatan 42 : Transformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Borobudur 17.836 21.544 23.698 26.065 28.665 Badan Pelaksana Otorita Borobudur SK 42.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Borobudur Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pelaksana Otorita Borobudur (nilai) 91,5 92 92,5 93 93,5 Nilai SAKIP Internal Badan Pelaksana Otorita Borobudur (nilai) 72 75 75 80 80 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Badan Pelaksana Otorita Borobudur (%) 80 80 80 80 80 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator (Satuan) Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 43 : Transformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores 13.877 18.224 20.031 22.017 24.202 Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores SK 43.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (nilai) 91,5 92 92,5 93 93,5 Nilai SAKIP Internal Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (nilai) 72 75 77 80 83 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (%) 80 80 80 80 80 MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2025-2029 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 03.05.01 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan Aksesibilitas Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (kegiatan) 0 1 2 2 2 0 300 600 600 600 0 0 0 0 0 0 300 600 600 600 Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi DIY Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah (kegiatan) 1 1 2 2 2 300 300 600 600 600 0 0 0 0 0 300 300 600 600 600 Pengembangan Atraksi Berbasis Pelestrarian Kearifan Budaya Jawa dan ziarah, termasuk Event berkualitas dan warisan Geologi di BorobudurYogyakarta-Prambanan Bidding dan Delegate Boosting MICE yang diselenggarakan - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Bidding dan Delegate Boosting MICE yang diselenggarakan (kegiatan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional (kegiatan) 6 1 1 1 1 600 200 200 200 200 0 0 0 0 0 600 200 200 200 200 Pelaksanaan Kegiatan (Events) Internasional Jumlah Pelaksanaan 3 1 1 1 1 800 200 200 200 200 0 0 0 0 0 800 200 200 200 200 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Provinsi Jawa Tengah Kegiatan (Events) Internasional (kegiatan) Pendukungan Event Daerah - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Pendukungan Event Daerah (kegiatan) 8 1 1 1 1 800 200 200 200 200 0 0 0 0 0 800 200 200 200 200 Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional (promosi) 0 0 0 1 1 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan - Provinsi Jawa Tengah Jumlah MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan (promosi) 0 0 0 1 1 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media - - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media 0 0 0 1 1 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 Event Konferensi yang diselenggarakan - Provinsi DIY Jumlah Event Konferensi yang diselenggarakan (kegiatan) 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 Event MICE Dalam Negeri yang Didukung - Provinsi DIY Jumlah Event MICE Dalam Negeri yang Didukung (kegiatan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional - Provinsi DIY Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional (kegiatan) 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pelaksanaan Kegiatan (Events) Internasional - Provinsi DIY Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (Events) Internasional (kegiatan) 4 1 1 1 1 800 200 200 200 200 0 0 0 0 0 800 200 200 200 200 Pendukungan Event Daerah - Provinsi Jawa DIY Jumlah Pendukungan Event Daerah (kegiatan) 3 1 1 1 1 600 200 200 200 200 0 0 0 0 0 600 200 200 200 200 Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional - Provinsi DIY Jumlah Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional (promosi) 0 0 0 1 1 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan - Provinsi DIY Jumlah MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan (promosi) 0 0 0 1 1 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media - Provinsi DIY Jumlah Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media (promosi) 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan) 0 0 1 0 1 0 0 375 0 375 0 0 0 0 0 0 0 375 0 375 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi DIY Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan) 0 1 0 1 1 0 375 0 375 375 0 0 0 0 0 0 375 0 375 375 Fasilitasi Pengembangan Jumlah Fasilitasi Pengembangan 3 3 3 4 4 750 750 800 850 900 0 0 0 0 0 750 750 800 850 900 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan) Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi DIY Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 1 1 1 2 0 250 250 250 400 0 0 0 0 0 0 250 250 250 400 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 1 0 0 1 1 250 0 0 500 500 0 0 0 0 0 250 0 0 500 500 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi DIY Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 1 0 1 0 1 250 0 500 0 500 0 0 0 0 0 250 0 500 0 500 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 0 1 0 1 0 0 220 0 220 0 0 0 0 0 0 0 220 0 220 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi DIY Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 1 0 0 1 0 350 0 0 220 0 0 0 0 0 0 350 0 0 220 0 Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Penunjang Pariwisata Borobudur-Yogakarta-Prambanan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 0 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Jawa Tengah Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi DIY Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan) 0 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 35 100 100 100 0 0 0 0 0 0 35 100 100 100 Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional - Provinsi DIY Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 35 100 100 100 0 0 0 0 0 0 35 100 100 100 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Jawa Tengah Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (orang) 0 0 50 50 50 0 0 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi DIY Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas 0 0 100 50 50 0 0 600 300 300 0 0 0 0 0 0 0 600 300 300 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pariwisata Wilayah I (orang) Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang) 100 100 150 150 150 118,5 71,50 172,22 172,22 172,22 0 0 0 0 0 118,5 71,50 172,22 172,22 172,22 Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi DIY Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang) 150 200 250 250 250 112 149,51 186,89 186,89 186,89 0 0 0 0 0 112 149,51 186,89 186,89 186,89 SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi Jawa Tengah Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi 50 100 150 150 150 100 390,46 1.026,03 1.026,03 1.026,03 0 0 0 0 0 100 390,46 1.026,03 1.026,03 1.026,03 SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi DIY Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang) 25 100 150 150 150 50 342,57 1.081,27 1.081,27 1.081,27 0 0 0 0 0 50 342,57 1.081,27 1.081,27 1.081,27 Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui 25 20 22 25 25 100 90 90 90 90 0 0 0 0 0 100 90 90 90 90 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Jawa Tengah Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang) Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi DIY Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang) 100 30 33 35 40 350 100 100 100 100 0 0 0 0 0 350 100 100 100 100 Pemasaran Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan Publikasi - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Publikasi 1 1 2 2 2 200 200 400 400 400 0 0 0 0 0 200 200 400 400 400 Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara 1 1 2 2 3 1.000 1.000 1.500 1.500 2.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500 1.500 2.000 Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I 1 1 0 1 0 100 200 0 200 0 0 0 0 0 0 100 200 0 200 0 Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara III 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 Publikasi - Provinsi DIY Jumlah Publikasi 1 1 2 2 2 200 200 400 400 400 0 0 0 0 0 200 200 400 400 400 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi DIY Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara 1 1 2 2 3 1.000 1.500 1.500 1.500 2.000 0 0 0 0 0 1.000 1.500 1.500 1.500 2.000 Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi DIY Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I 1 1 0 1 0 90 200 0 200 0 0 0 0 0 0 90 200 0 200 0 Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi DIY Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi DIY Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara III 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 Promosi Pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur Jumlah Promosi Pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur 2 3 4 4 4 270 642 971 1.020 1.072 0 0 0 0 0 270 642 971 1.020 1.072 Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan Promosi Investasi Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Promosi Investasi Pariwisata 1 1 2 2 2 100 120 288 346 415 0 0 0 0 0 100 120 288 346 415 Pendampingan dan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata (badan usaha) 10 11 12 16 19 62 86 105 125 150 0 0 0 0 0 62 86 105 125 150 Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Jumlah Badan Usaha yang 0 25 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah mendapat akses permodalan (badan usaha) Fasilitasi Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi rantai pasok pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 1 0 0 0 0 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 0 0 0 0 Pendampingan Transformasi Digital Industri Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 1 0 0 0 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 0 0 0 0 Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha) 0 25 0 0 0 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 0 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Promosi Investasi Pariwisata - Provinsi DIY Jumlah Promosi Investasi Pariwisata (promosi) 1 1 2 2 2 100 120 288 346 415 0 0 0 0 0 100 120 288 346 415 Pendampingan dan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata - Provinsi DIY Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses pasar (badan usaha) 10 11 12 15 18 62 86 105 125 150 0 0 0 0 0 62 86 105 125 150 Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan -Provinsi DIY Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan (badan usaha) 5 7 9 9 12 500 750 1000 1000 1250 0 0 0 0 0 500 750 1000 1000 1250 Fasilitasi Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata - Provinsi DIY Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi rantai pasok pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 1 0 0 0 0 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 0 0 0 0 Pendampingan Transformasi Digital Industri Pariwisata - Provinsi DIY Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan 1 0 0 0 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 0 0 0 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Destinasi Prioritas (industri) Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata - Provinsi DIY Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha) 0 25 0 0 0 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 0 0 Kerja sama Investasi Badan Pelaksana Otorita Borobudur Jumlah Kerja sama Investasi Badan Pelaksana Otorita Borobudur 1 2 2 2 2 300 8.840 18.665 15.230 16.166 0 0 0 0 0 300 8.840 18.665 15.230 16.166 Pendampingan Usaha Pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur Jumlah Usaha Pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur yang memperoleh pendampingan 1 1 1 1 1 775 105.110 118.990 120.110 138.346 0 0 0 0 0 775 105.110 118.990 120.110 138.346 Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Borobudur-Yogyakarta-Prambanan Pendampingan Peningkatan Kualitas, Keamanan dan Keselamatan Wisata - Provinsi Jawa Tengah Jumlah Pendampingan Peningkatan Kualitas, Keamanan dan Keselamatan Wisata (kegiatan) 0 1 1 2 2 0 100 100 200 200 0 0 0 0 0 0 100 100 200 200 Pendampingan Peningkatan Kualitas, Jumlah Pendampingan 0 0 1 1 1 0 0 100 150 150 0 0 0 0 0 0 0 100 150 150 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Keamanan dan Keselamatan Wisata - Provinsi DIY Peningkatan Kualitas, Keamanan dan Keselamatan Wisata (kegiatan) 03.05.02 Penguatan Destinasi Regeneratif Bali Penataan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata Sarbagita Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Bali Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Wisata (rekomendasi kebijakan) 0 0 1 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional - Provinsi Bali Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 35 100 100 100 0 0 0 0 0 0 35 100 100 100 Pengembangan Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas Bali Utara Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Bali Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan) 0 1 0 1 1 0 375 0 375 375 0 0 0 0 0 0 375 0 375 375 Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi Bali Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (kegiatan) 1 1 1 1 1 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Bali Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 250 250 250 250 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi Bali Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (orang) 0 50 50 50 50 0 100 300 300 300 0 0 0 0 0 0 100 300 300 300 Pengelolaan Risiko Lingkungan dan Sosial Bali Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Bali Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 1 1 0 0 1 250 250 0 0 500 0 0 0 0 0 250 250 0 0 500 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Bali Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 1 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata - Provinsi Bali Jumlah Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 200 200 250 250 0 0 0 0 0 0 200 200 250 250 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan (badan usaha) 10 12 12 15 15 1.400 1.750 1.750 2.000 2.000 0 0 0 0 0 1.400 1.750 1.750 2.000 2.000 Pengembangan SDM dan Kebudayaan Bali Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Bali Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang) 150 200 200 200 200 109 139 222 222 222 0 0 0 0 0 109 139 222 222 222 SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi Bali Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang) 100 0 50 50 50 80 0 529,58 529,58 529,58 0 0 0 0 0 80 0 529,58 529,58 529,58 Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Bali Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang) 75 40 45 50 55 200 154 157 159 159 0 0 0 0 0 200 154 157 159 159 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Promosi dan Branding Bali sebagai Destinasi Terbaik Dunia Publikasi - Provinsi Bali Jumlah Publikasi (promosi) 2 2 3 3 3 400 400 600 600 600 0 0 0 0 0 400 400 600 600 600 Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi Bali Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi) 2 2 2 2 2 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi Bali Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara (promosi) 1 2 1 1 1 200 400 200 200 200 0 0 0 0 0 200 400 200 200 200 Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi Bali Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II (promosi) 2 2 2 2 2 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0 150 150 150 150 150 Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi Bali Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara III (promosi) 2 2 2 2 2 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 Pengembangan Akses Pasar Usaha Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses pasar (badan usaha) 25 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 03.05.03 Penguatan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau Peningkatan Konektivitas Batam-Bintan Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas 1 1 2 2 2 300 300 600 600 600 0 0 0 0 0 300 300 600 600 600 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Provinsi Kepulauan Riau Pariwisata Wilayah I (kegiatan) Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim dan Wisata Kesehatan Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 1 1 1 2 0 100 100 150 200 0 0 0 0 0 0 100 100 150 200 Penguatan Identitas KTA Batam, Bintan dan Natuna Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan) 0 0 1 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional - Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 35 100 100 100 0 0 0 0 0 0 35 100 100 100 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan) 0 0 0 1 1 0 0 0 375 375 0 0 0 0 0 0 0 0 375 375 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas 0 0 50 50 50 0 0 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Provinsi Kepulauan Riau Pariwisata Wilayah I (orang) Pengelolaan Risiko Lingkungan dan sosial Kepulauan Riau Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata 0 0 1 0 1 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 1 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata - Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 200 200 250 250 0 0 0 0 0 0 200 200 250 250 Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan (badan usaha) 3 3 5 5 7 500 500 700 700 1000 0 0 0 0 0 500 500 700 700 1000 Pengembangan SDM Pariwisata dan Kebudayaan Melayu Kepulauan Riau Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang) 100 100 150 150 150 69 76 198 198 198 0 0 0 0 0 69 76 198 198 198 SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi Kepulauan Riau Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang) 0 0 50 50 50 0 0 722 722 722 0 0 0 0 0 0 0 722 722 722 Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang) 0 35 40 45 50 0 130 130 130 130 0 0 0 0 0 0 130 130 130 130 03.05.04 Penguatan Destinasi Regeneratif Greater Jakarta Transformasi Jakarta sebagai Kota Global Koordinasi Indeks Pembangunan Kepaiwisataan Nasional - Provinsi DKI Jakarta Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepaiwisataan Nasional (IPKN) (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 35 100 100 100 0 0 0 0 0 0 35 100 100 100 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Koordinasi Indeks Pembangunan Kepaiwisataan Nasional - Provinsi Jawa Barat Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepaiwisataan Nasional (IPKN) (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 35 100 100 100 0 0 0 0 0 0 35 100 100 100 Koordinasi Indeks Pembangunan Kepaiwisataan Nasional - Provinsi Banten Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepaiwisataan Nasional (IPKN) (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 35 100 100 100 0 0 0 0 0 0 35 100 100 100 Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - DKI Jakarta Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan) 0 0 1 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Jawa Barat Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan) 0 0 1 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Banten Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan) 0 0 1 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses permodalan (badan usaha) 25 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pembangunan infrastruktur berkelanjutan Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi DKI Jakarta Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (kegiatan) 0 1 2 2 2 0 300 600 600 600 0 0 0 0 0 0 300 600 600 600 Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Jawa Barat Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (kegiatan) 0 1 2 2 2 0 300 600 600 600 0 0 0 0 0 0 300 600 600 600 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi DKI Jakarta Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (orang) 0 0 100 100 100 0 0 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Jawa Barat Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (orang) 0 0 100 100 150 0 0 600 600 900 0 0 0 0 0 0 0 600 600 900 Bimbingan Teknis Pengembangan Jumlah orang yang memperoleh 0 0 50 50 100 0 0 300 300 600 0 0 0 0 0 0 0 300 300 600 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Banten Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (orang) Penguatan Destinasi Wisata Urban dan MICE Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Jawa Barat Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 1 1 1 1 2 100 150 150 150 200 0 0 0 0 0 100 150 150 150 200 Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Banten Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 1 1 1 1 2 100 150 150 150 200 0 0 0 0 0 100 150 150 150 200 Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi DKI Jakarta Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi) 1 2 2 2 2 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Pengarusutamaan pariwisata berkelanjutan Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi DKI Jakarta Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 0 1 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Jawa Barat Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di 0 0 1 1 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Destinasi Pariwisata (kegiatan) Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Banten Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 0 0 1 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi DKI Jakarta Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 2 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Jawa Barat Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Banten Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi DKI Jakarta Jumlah Pengembangan Desa Wisata (kegiatan) 1 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 0 0 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Jawa Barat Jumlah Pengembangan Desa Wisata (kegiatan) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Banten Jumlah Pengembangan Desa Wisata (kegiatan) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan (badan usaha) 10 12 12 15 15 1300 1500 1500 1700 1700 0 0 0 0 0 1300 1500 1500 1700 1700 Pengembangan SDM Pariwisata berstandar Internasional Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi DKI Jakarta Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang) 350 100 100 100 100 200 57 99 99 99 0 0 0 0 0 200 57 99 99 99 SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi DKI Jakarta Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang) 0 0 50 50 50 0 0 387 387 387 0 0 0 0 0 0 0 387 387 387 Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas 0 45 50 55 60 0 170 170 170 170 0 0 0 0 0 0 170 170 170 170 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi DKI Jakarta Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang) Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Jawa Barat Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang) 250 200 300 350 400 150 131 361 421 481 0 0 0 0 0 150 131 361 421 481 SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi Jawa Barat Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang) 125 100 150 150 150 147 378 568 568 568 0 0 0 0 0 147 378 568 568 568 Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Jawa Barat Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Banten Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang) 100 0 100 100 100 50 0 130 130 130 0 0 0 0 0 50 0 130 130 130 SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja 50 0 50 0 50 25 0 391 0 391 0 0 0 0 0 25 0 391 0 391 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kompetensi - Provinsi Banten melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang) Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Banten Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang) 0 35 40 45 50 0 130 130 130 130 0 0 0 0 0 0 130 130 130 130 03.05.05 Percepatan Pembangunan destinasi pariwisata prioritas Lombok-Gili-Tramena Aksesibilitas Pariwisata Lombok-Gili-Tramena Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi NTB Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 Pengembangan atraksi termasuk Event berkualitas dan warisan geologi-Lombok-Gili-Tramena Bidding dan Delegate Boosting MICE yang diselenggarakan - Provinsi NTB Jumlah Bidding dan Delegate Boosting MICE yang diselenggarakan (kegiatan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Event Konferensi yang diselenggarakan - Provinsi NTB Jumlah Event Konferensi yang diselenggarakan (kegiatan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Event MICE Dalam Negeri yang Didukung - Provinsi NTB Jumlah Event MICE Dalam Negeri yang Didukung (kegiatan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional - Provinsi NTB Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional (kegiatan) 3 1 1 1 1 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000 Pelaksanaan Kegiatan (Events) Internasional - Provinsi NTB Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (Events) Internasional (kegiatan) 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 Pendukungan Event Daerah - Provinsi NTB Jumlah Pendukungan Event Daerah (kegiatan) 4 1 1 1 1 800 200 200 200 200 0 0 0 0 0 800 200 200 200 200 Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional - Provinsi NTB Jumlah Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional (promosi) 0 0 0 1 1 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan - Provinsi NTB Jumlah MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan (promosi) 0 0 0 1 1 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media - Provinsi NTB Jumlah Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media (promosi) 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi NTB Jumlah Fasilitasi Pengembangan 0 1 1 1 1 0 375 375 375 375 0 0 0 0 0 0 375 375 375 375 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Desa Wisata (kegiatan) Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi NTB Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 1 2 2 3 0 150 200 200 300 0 0 0 0 0 0 150 200 200 300 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi NTB Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 1 0 0 1 1 250 0 0 500 500 0 0 0 0 0 250 0 0 500 500 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi NTB Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 2 0 1 1 1 700 0 220 220 220 0 0 0 0 0 700 0 220 220 220 Pembangunan sarana dan prasarana, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Lombok-Gili-Tramena Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi NTB Jumah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan) 0 1 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional - Provinsi NTB Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 35 100 100 100 0 0 0 0 0 0 35 100 100 100 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis 0 0 50 50 50 0 0 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi NTB Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata (orang) Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Lombok-Gili-Tramena Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi NTB Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang) 250 100 100 100 100 70 77 132 132 132 0 0 0 0 0 70 77 132 132 132 SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi NTB Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang) 150 100 100 100 100 204 416 689 689 689 0 0 0 0 0 204 416 689 689 689 Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi NTB Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang) 50 40 40 46 50 200 150 150 150 150 0 0 0 0 0 200 150 150 150 150 Pengembangan pariwisata Lombok-Gili-Tramena Publikasi - Provinsi NTB Jumlah Publikasi (promosi) 1 1 2 2 2 200 200 400 400 400 0 0 0 0 0 200 200 400 400 400 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi NTB Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi) 1 1 2 2 2 600 600 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 600 600 1.000 1.000 1.000 Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi NTB Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I (promosi) 0 1 1 1 1 0 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi NTB Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II (promosi) 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi NTB Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara III (promosi) 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Lombok-Gili-Tramena Promosi Investasi Pariwisata Jumlah Promosi Investasi Pariwisata (promosi) 1 1 2 2 2 100 120 288 346 415 0 0 0 0 0 100 120 288 346 415 Pendampingan dan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata (industri) 10 11 12 15 18 123 172 210 250 300 0 0 0 0 0 123 172 210 250 300 Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses 0 0 25 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 permodalan (badan usaha) Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan (badan usaha) 0 2 2 2 2 0 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 Fasilitasi Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi rantai pasok pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 0 1 0 0 0 0 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 0 0 0 Pendampingan Transformasi Digital Industri Pariwisata Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 0 1 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan 0 0 0 0 50 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha) Keamanan, Keselamatan dan Kemitigasian Gili Tramena Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata - Provinsi NTB Jumlah Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 100 100 200 200 0 0 0 0 0 0 100 100 200 200 03.05.06 Percepatan Penbangunan destinasi pariwisata prioritas Manado/Likupang Aksesibilitas Pariwisata Manado/Likupang Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 Pengembangan atraksi termasuk Event berkualitas dan warisan geologi Manado Pendukungan Event Daerah - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah Pendukungan Event Daerah (kegiatan) 2 1 1 1 1 400 200 200 200 200 0 0 0 0 0 400 200 200 200 200 Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Jumlah Wisata MICE yang 0 0 0 1 1 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Internasional - Provinsi Sulawesi Utara dipromosikan di Pasar Internasional (promosi) MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan (promosi) 0 0 0 1 1 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media (promosi) 0 0 0 1 1 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 375 375 375 375 0 0 0 0 0 0 375 375 375 375 Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 150 150 200 200 0 0 0 0 0 0 150 150 200 200 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 0 1 1 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 1 0 1 1 1 350 0 220 220 220 0 0 0 0 0 350 0 220 220 220 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pembangunan sarana dan prasarana, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Manado/Likupang Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan) 0 1 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 35 100 100 100 0 0 0 0 0 0 35 100 100 100 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata (orang) 0 0 50 50 50 0 0 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Manado/Likupang Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang) 50 200 200 200 200 30 151 261 261 261 0 0 0 0 0 30 151 261 261 261 SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan 0 0 50 0 50 0 0 476 0 476 0 0 0 0 0 0 0 476 0 476 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kompetensi - Provinsi Sulawesi Utara Berbasis Kompetensi (orang) Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang) 0 30 30 32 35 0 110 110 110 110 0 0 0 0 0 0 110 110 110 110 Pengembangan pariwisata Manado/Likupang Publikasi - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah Publikasi (promosi) 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi) 1 1 1 1 1 400 400 500 500 500 0 0 0 0 0 400 400 500 500 500 Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I (promosi) 0 0 1 0 1 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II (promosi) 0 1 0 1 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara III (promosi) 0 0 1 0 1 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Manado/Likupang Promosi Investasi Pariwisata Jumlah Promosi Investasi Pariwisata (promosi) 1 1 2 2 2 100 120 288 346 415 0 0 0 0 0 100 120 288 346 415 Pendampingan dan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata (industri) 10 11 13 15 18 123 172 210 250 300 0 0 0 0 0 123 172 210 250 300 Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Pariwisata - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses permodalan (badan usaha) 0 0 0 25 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan (badan usaha) 0 0 1 1 2 0 0 200 200 450 0 0 0 0 0 0 0 200 200 450 Fasilitasi Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi rantai pasok pada Destinasi Regeneratif dan 0 0 0 0 1 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Destinasi Prioritas (industri) Pendampingan Transformasi Digital Industri Pariwisata Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 0 0 0 0 1 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha) 0 0 50 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 Keamanan, Keselamatan dan Kemitigasian Manado/Likupang Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata - Provinsi Sulawesi Utara Jumlah Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata (kegiatan) 0 0 1 1 2 0 0 200 200 300 0 0 0 0 0 0 0 200 200 300 03.05.07 Pengembangan destinasi pariwisata prioritas Bangka Belitung Aksesibilitas Pariwisata Bangka Belitung Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (kegiatan) 0 1 2 2 2 0 300 600 600 600 0 0 0 0 0 0 300 600 600 600 Pengembangan atraksi termasuk Event berkualitas dan warisan geologi Bangka Belitung Pendukungan Event Daerah - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Pendukungan Event Daerah (kegiatan) 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional (promosi) 0 0 0 1 1 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan - Provinsi Bangka Belitung Jumlah MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan (promosi) 0 0 0 1 1 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media (promosi) 0 0 0 1 1 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan) 0 0 1 1 1 0 0 375 375 375 0 0 0 0 0 0 0 375 375 375 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 1 1 1 2 0 150 200 200 300 0 0 0 0 0 0 150 200 200 300 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 0 1 1 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 0 1 1 1 0 0 220 220 220 0 0 0 0 0 0 0 220 220 220 Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Bangka Belitung Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan) 0 1 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 35 100 100 100 0 0 0 0 0 0 35 100 100 100 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan 0 0 50 50 100 0 0 300 300 600 0 0 0 0 0 0 0 300 300 600 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pariwisata Wilayah I - Provinsi Bangka Belitung Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata (orang) Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Bangka Belitung Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang) 0 100 100 100 100 0 74 130 130 130 0 0 0 0 0 0 74 130 130 130 SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi Bangka Belitung Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang) 0 0 50 0 50 0 0 366 0 366 0 0 0 0 0 0 0 366 0 366 Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang) 0 30 30 35 39 0 110 110 110 110 0 0 0 0 0 0 110 110 110 110 Pengembangan pariwisata Bangka Belitung Publikasi - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Publikasi (promosi) 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi) 1 1 1 1 1 400 400 500 500 500 0 0 0 0 0 400 400 500 500 500 Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I (promosi) 0 1 1 1 0 0 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II (promosi) 0 0 1 1 1 0 0 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara III (promosi) 0 0 1 0 1 0 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Bangka Belitung Promosi Investasi Pariwisata Jumlah Promosi Investasi Pariwisata (promosi) 1 1 2 2 2 100 120 288 346 415 0 0 0 0 0 100 120 288 346 415 Pendampingan dan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata (badan usaha) 10 11 14 15 18 123 172 210 250 300 0 0 0 0 0 123 172 210 250 300 Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Jumlah Badan Usaha yang memperoleh Akses 0 0 0 25 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pariwisata - Provinsi Bangka Belitung Permodalan (badan usaha) Pengembangan Akses Pasar Usaha Pariwisata - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses pasar (badan usaha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan (badan usaha) 0 0 1 1 2 0 0 150 150 300 0 0 0 0 0 0 0 150 150 300 Fasilitasi Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi rantai pasok pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 0 0 0 1 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 Pendampingan Transformasi Digital Industri Pariwisata Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 0 0 0 1 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha) 0 0 0 0 50 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Keamanan, Keselamatan dan Kemitigasian Bangka Belitung Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata - Provinsi Bangka Belitung Jumlah Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata (kegiatan) 0 0 1 1 2 0 0 250 300 250 0 0 0 0 0 0 0 250 300 250 03.05.08 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba Aksesibilitas Pariwisata Danau Toba Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Sumatera Utara Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (kegiatan) 2 2 2 2 2 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 Pengembangan atraksi termasuk Event berkualitas dan warisan geologi Danau Toba Pelaksanaan Kegiatan (Events) Internasional Jumlah Pelaksanaan 2 1 1 1 1 400 200 200 200 200 0 0 0 0 0 400 200 200 200 200 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Provinsi Sumatera Utara Kegiatan (Events) Internasional (kegiatan) Pendukungan Event Daerah - Provinsi Sumatera Utara Jumlah Pendukungan Event Daerah (kegiatan) 3 1 1 1 1 600 200 200 200 200 0 0 0 0 0 600 200 200 200 200 Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional - Provinsi Sumatera Utara Jumlah Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional (promosi) 0 0 0 1 1 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan - Provinsi Sumatera Utara Jumlah MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan (promosi) 0 0 0 1 1 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media - Provinsi Sumatera Utara Jumlah Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media (promosi) 0 0 0 1 1 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Sumatera Utara Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 375 375 375 375 0 0 0 0 0 0 375 375 375 375 Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Sumatera Utara Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 0 1 1 1 0 0 250 300 350 0 0 0 0 0 0 0 250 300 350 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Jumlah Penerapan Pariwisata 0 1 0 0 1 0 250 0 0 500 0 0 0 0 0 0 250 0 0 500 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Destinasi Pariwisata - Provinsi Sumatera Utara Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Sumatera Utara Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 2 0 1 1 1 700 0 220 220 220 0 0 0 0 0 700 0 220 220 220 Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Danau Toba Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Sumatera Utara Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan) 0 1 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional - Provinsi Sumatera Utara Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (kegiatan) 1 1 1 1 1 978 35 100 100 100 0 0 0 0 0 978 35 100 100 100 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Sumatera Utara Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata (orang) 0 0 50 50 50 0 0 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 Prasarana Bidang Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Jumlah Prasarana Bidang Pariwisata Badan Pelaksana 2 2 2 2 2 677 2.500 3.000 3.500 4.000 0 0 0 0 0 677 2.500 3.000 3.500 4.000 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Otorita Danau Toba (unit) Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Danau Toba Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Sumatera Utara Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang) 40 100 150 200 200 29 79 185 235 235 0 0 0 0 0 29 79 185 235 235 SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi Sumatera Utara Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang) 25 100 100 100 100 37 346 781 781 781 0 0 0 0 0 37 346 781 781 781 Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Sumatera Utara Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang) 175 35 40 45 50 450 150 150 150 150 0 0 0 0 0 450 150 150 150 150 SDM dan Usaha Pariwisata yang memperoleh fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Danau Toba Jumlah SDM dan Usaha Pariwisata yang memperoleh fasilitas Pengembangan Kompetensi dari 5 5 5 5 5 798 1.152 1.209 1.269 1.332 0 0 0 0 0 798 1.152 1.209 1.269 1.332 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Badan Otorita Danau Toba (orang) Pengembangan pariwisata Danau Toba Publikasi - Provinsi Sumatera Utara Jumlah Publikasi (promosi) 1 1 2 2 2 200 200 400 400 400 0 0 0 0 0 200 200 400 400 400 Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi Sumatera Utara Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi) 1 1 1 2 2 400 500 500 1.000 1.000 0 0 0 0 0 400 500 500 1.000 1.000 Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi Sumatera Utara Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I (promosi) 0 0 1 0 1 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi Sumatera Utara Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II (promosi) 0 1 1 1 1 0 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 150 150 150 150 Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi Sumatera Utara Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara III (promosi) 0 1 1 1 1 0 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 150 150 150 150 Promosi dan Pemasaran Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Jumlah Promosi dan Pemasaran Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (promosi) 4 8 8 8 8 315 347 381 419 461 0 0 0 0 0 315 347 381 419 461 Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Danau Toba Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Promosi Investasi Pariwisata Jumlah Promosi Investasi Pariwisata (promosi) 1 1 2 2 2 100 120 288 346 415 0 0 0 0 0 100 120 288 346 415 Pendampingan dan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata (badan usaha) 10 11 14 15 18 123 172 210 250 300 0 0 0 0 0 123 172 210 250 300 Pengembangan Akses Pasar Usaha Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses pasar (badan usaha) 0 75 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses permodalan (badan usaha) 0 50 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan (badan usaha) 1 2 2 2 2 150 300 300 300 300 0 0 0 0 0 150 300 300 300 300 Fasilitasi Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi rantai 0 1 0 0 0 0 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 0 0 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 pasok pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) Pendampingan Transformasi Digital Industri Pariwisata Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 0 1 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha) 50 0 0 0 0 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 0 0 0 0 Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Danau Toba Jumlah Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Danau Toba 1 1 1 2 2 1.485 2.800 2.940 5.600 5.880 0 0 0 0 0 1.485 2.800 2.940 5.600 5.880 Keamanan, Keselamatan dan Kemitigasian Danau Toba Pendampingan Peningkatan Kualitas Jumlah Pendampingan 0 0 1 1 1 0 0 250 300 350 0 0 0 0 0 0 0 250 300 350 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Keamanan dan Keselamatan Wisata - Provinsi Sumatera Utara Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata 03.05.09 Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat Aksesibilitas Pariwisata Raja Ampat Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi Papua Barat Daya Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (kegiatan) 1 1 1 1 1 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 Pengembangan atraksi termasuk Event berkualitas dan warisan geologi Raja Ampat Pendukungan Event Daerah - Provinsi Papua Barat Daya Jumlah Pendukungan Event Daerah (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Papua Barat Daya Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan) 0 0 1 1 1 0 0 375 375 375 0 0 0 0 0 0 0 375 375 375 Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Papua Barat Daya Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 1 1 1 2 2 300 300 300 400 450 0 0 0 0 0 300 300 300 400 450 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di 0 0 0 0 1 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Provinsi Papua Barat Daya Destinasi Pariwisata (kegiatan) Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Papua Barat Daya Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 220 220 220 220 0 0 0 0 0 0 220 220 220 220 Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Raja Ampat Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Papua Barat Daya Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan) 0 1 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional - Provinsi Papua Barat Daya Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 35 100 100 100 0 0 0 0 0 0 35 100 100 100 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi Papua Barat Daya Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata (orang) 0 0 50 50 50 0 0 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Raja Ampat Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM 0 0 50 50 50 0 0 159 159 159 0 0 0 0 0 0 0 159 159 159 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pariwisata - Provinsi Papua Barat Daya Bidang Pariwisata (orang) SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi Papua Barat Daya Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang) 0 0 50 0 0 0 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 0 0 Pengembangan pariwisata Raja Ampat Publikasi - Provinsi Papua Barat Daya Jumlah Publikasi (promosi) 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi Papua Barat Daya Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi) 1 1 1 1 1 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi Papua Barat Daya Jumlah Promossi Pariwisata Mancanegara I (promosi) 0 0 0 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi Papua Barat Daya Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II (promosi) 1 0 1 1 1 200 0 150 150 150 0 0 0 0 0 200 0 150 150 150 Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi Papua Barat Daya Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara III (promosi) 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Raja Ampat Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Promosi Investasi Pariwisata Jumlah Promosi Investasi Pariwisata (promosi) 0 1 2 2 2 0 120 288 346 415 0 0 0 0 0 0 120 288 346 415 Pendampingan dan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata (badan usaha) 3 3 4 8 10 123 172 210 250 300 0 0 0 0 0 123 172 210 250 300 Pengembangan Akses Pasar Usaha Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses pasar (badan usaha) 0 0 0 0 150 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses permodalan (badan usaha) 0 0 0 0 180 0 0 0 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2600 Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan (badan usaha) 0 0 0 2 2 0 0 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0 550 550 Fasilitasi Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi rantai 0 0 0 1 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 pasok pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) Pendampingan Transformasi Digital Industri Pariwisata Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 0 0 0 1 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha) 0 0 0 50 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 Keamanan, Keselamatan dan Kemitigasian Raja Ampat Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata - Provinsi Papua Barat Daya Jumlah Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata (kegiatan) 1 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 03.05.10 Pengembangan destinasi pariwisata Prioritas Labuan Bajo Aksesibilitas Pariwisata Labuan Bajo Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi NTT Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (kegiatan) 1 1 1 1 1 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 Pengembangan atraksi termasuk Event berkualitas dan warisan geologi Labuan Bajo Bidding dan Delegate Boosting MICE yang diselenggarakan - Provinsi NTT Jumlah Bidding dan Delegate Boosting MICE yang diselenggarakan (kegiatan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Event Konferensi yang diselenggarakan - Provinsi NTT Jumlah Event Konferensi yang diselenggarakan (kegiatan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Event MICE Dalam Negeri yang Didukung - Provinsi NTT Jumlah Event MICE Dalam Negeri yang Didukung (kegiatan) 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional - Provinsi NTT Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional (kegiatan) 1 1 1 1 1 400 200 200 200 200 0 0 0 0 0 400 200 200 200 200 Pelaksanaan Kegiatan (Events) Internasional - Provinsi NTT Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (Events) 2 1 1 1 1 1.800 200 200 200 200 0 0 0 0 0 1.800 200 200 200 200 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Internasional (kegiatan) Pendukungan Event Daerah - Provinsi NTT Jumlah Pendukungan Event Daerah (kegiatan) 4 1 1 1 1 800 200 200 200 200 0 0 0 0 0 800 200 200 200 200 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi NTT Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 375 375 375 375 0 0 0 0 0 0 375 375 375 375 Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi NTT Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 200 200 250 300 0 0 0 0 0 0 200 200 250 300 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi NTT Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 1 0 1 1 0 250 0 500 500 0 0 0 0 0 0 250 0 500 500 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi NTT Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 2 0 1 1 1 700 0 220 220 220 0 0 0 0 0 700 0 220 220 220 Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Labuan Bajo Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi NTT Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan) 1 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 0 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional - Provinsi NTT Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 35 100 100 100 0 0 0 0 0 0 35 100 100 100 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi NTT Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata (orang) 0 0 50 50 50 0 0 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 Amenitas, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Labuan Bajo Flores Jumlah Amenitas, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Labuan Bajo Flores (unit) 1 1 2 3 4 725 6.000 8.000 10.00 0 12.00 0 0 0 0 0 0 725 6.000 8.000 10.00 0 12.00 0 Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Labuan Bajo Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi NTT Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang) 50 100 100 100 100 30 84 139 139 139 0 0 0 0 0 30 84 139 139 139 SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi NTT Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan 0 100 100 100 100 0 341 341 341 341 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Berbasis Kompetensi (orang) Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi NTT Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang) 0 35 40 45 50 0 130 130 130 130 0 0 0 0 0 0 130 130 130 130 Pengembangan pariwisata Labuan Bajo Publikasi - Provinsi NTT Jumlah Publikasi (promosi) 1 1 2 2 2 200 200 400 400 400 0 0 0 0 0 200 200 400 400 400 Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi NTT Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi) 1 1 1 2 2 600 600 600 1.000 1,000 0 0 0 0 0 600 600 600 1.000 1.000 Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi NTT Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I (promosi) 0 1 0 1 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi NTT Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II (promosi) 2 1 1 1 1 200 150 150 150 150 0 0 0 0 0 200 150 150 150 150 Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi NTT JumlahPromosi Pariwisata Mancanegara III (promosi) 1 1 1 1 1 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0 150 150 150 150 150 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Promosi Pariwisata di Kawasan Labuan Bajo Flores Jumlah Promosi Pariwisata di Kawasan Labuan Bajo Flores (promosi) 4 4 6 6 8 250 600 1.000 1.500 2.000 0 0 0 0 0 250 600 1.000 1.500 2.000 Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Labuan Bajo Promosi Investasi Pariwisata Jumlah Promosi Investasi Pariwisata (promosi) 1 1 2 2 2 100 120 288 346 415 0 0 0 0 0 100 120 288 346 415 Pendampingan dan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata (badan usaha) 10 11 14 15 18 123 172 210 250 300 0 0 0 0 0 123 172 210 250 300 Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Pariwisata - Provinsi NTT Jumlah Badan Usaha yang memperoleh Akses Permodalan (badan usaha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengembangan Akses Pasar Usaha Pariwisata - Provinsi NTT Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses pasar (badan usaha) 0 0 25 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, 1 1 2 2 2 150 150 300 300 300 0 0 0 0 0 150 150 300 300 300 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan (badan usaha) Fasilitasi Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi rantai pasok pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 0 0 1 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 Pendampingan Transformasi Digital Industri Pariwisata Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 0 0 1 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha) 0 0 50 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kerja Sama Investasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Jumlah Kerja Sama Investasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores 1 2 2 2 2 200 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 0 200 6.000 6.000 6.000 6.000 UMKM Bidang Pariwisata yang memperoleh Fasilitasi Pengembangan Usaha dari Badan Otorita Labuan Bajo Flores Jumlah UMKM Bidang Pariwisata yang memperoleh Fasilitas Pengembangan Usaha dari Badan Otorita Labuan Bajo Flores 30 30 30 30 30 400 7.500 7.500 7.500 7.500 0 0 0 0 0 400 7.500 7.500 7.500 7.500 03.05.11 Percepatan Pembangunan Destinasi Prioritas Bromo Tengger Semeru Aksesibilitas Pariwisata Bromo Tengger Semeru Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Jawa Timur Jumlah Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (kegiatan) 0 2 2 2 2 0 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 Pengembangan atraksi termasuk Event Berkualitas dan warisan geologi Bromo Tengger Semeru Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional - Provinsi Jawa Timur Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional (kegiatan) 2 1 1 1 1 400 200 200 200 200 0 0 0 0 0 400 200 200 200 200 Pelaksanaan Kegiatan (Events) Internasional - Provinsi Jawa Timur Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (Events) 2 1 1 1 1 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Internasional (kegiatan) Pendukungan Event Daerah - Provinsi Jawa Timur Jumlah Pendukungan Event Daerah (kegiatan) 11 1 1 1 1 2.400 200 200 200 200 0 0 0 0 0 2.400 200 200 200 200 Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional - Provinsi Jawa Timur Jumlah Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional (promosi) 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan - Provinsi Jawa Timur Jumlah MICE yang dipromosikan melalui Misi Penjualan (promosi) 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media - Provinsi Jawa Timur Jumlah Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media (promosi) 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Jawa Timur Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 375 375 375 375 0 0 0 0 0 0 375 375 375 375 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Jawa Timur Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 1 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Jawa Timur Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di 1 0 1 1 1 350 0 220 220 220 0 0 0 0 0 350 0 220 220 220 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Destinasi Pariwisata (kegiatan) Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan Amenitas pariwisata Bromo Tengger Semeru Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Jawa Timur Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan) 1 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 0 0 Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional - Provinsi Jawa Timur Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 35 100 100 100 0 0 0 0 0 0 35 100 100 100 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I - Provinsi Jawa Timur Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata (orang) 0 0 50 50 100 0 0 300 300 600 0 0 0 0 0 0 0 300 300 600 Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Bromo Tengger Semeru Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Jawa Timur Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang) 200 200 200 200 200 107 149 118 118 118 0 0 0 0 0 107 149 118 118 118 SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja 25 100 100 100 100 25 399 845 845 845 0 0 0 0 0 25 399 845 845 845 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kompetensi - Provinsi Jawa Timur melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang) Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Jawa Timur Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang) 25 30 35 38 40 120 120 120 120 120 0 0 0 0 0 120 120 120 120 120 Pengembangan pariwisata Bromo Tengger Semeru Publikasi - Provinsi Jawa Timur Jumlah Publikasi (promosi) 1 1 2 2 2 200 200 400 400 400 0 0 0 0 0 200 200 400 400 400 Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi Jawa Timur Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi) 2 2 2 2 3 1.214 2.000 2.000 2.000 3.000 0 0 0 0 0 1.214 2.000 2.000 2.000 3.000 Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi Jawa Timur Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I (promosi) 1 1 1 0 1 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 200 200 200 0 200 Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi Jawa Timur Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II (promosi) 0 0 1 1 1 0 0 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi Jawa Timur Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara III (promosi) 1 1 1 1 1 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0 150 150 150 150 150 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Bromo Tengger Semeru Promosi Investasi Pariwisata Jumlah Promosi Investasi Pariwisata (promosi) 1 1 2 2 2 100 120 288 346 415 0 0 0 0 0 100 120 288 346 415 Pendampingan dan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata (badan usaha) 10 11 14 15 18 123 172 210 250 300 0 0 0 0 0 123 172 210 250 300 Pengembangan Akses Pasar Usaha Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses pasar (badan usaha) 0 0 0 150 0 0 0 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300 0 Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses permodalan (badan usaha) 0 0 0 150 0 0 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 0 Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan (badan usaha) 0 1 3 3 5 0 150 400 400 750 0 0 0 0 0 0 150 400 400 750 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Fasilitasi Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi rantai pasok pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 0 0 1 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 Pendampingan Transformasi Digital Industri Pariwisata Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 0 0 1 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha) 0 50 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 03.05.12 Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi Aksesibilitas Pariwisata Wakatobi Fasilitasi Pengembangan Jumlah Fasilitasi Pengembangan 0 1 1 1 1 0 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi Sulawesi Tenggara Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (kegiatan) Pengembangan atraksi termasuk Event Berkualitas dan warisan geologi Wakatobi Pendukungan Event Daerah - Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah Pendukungan Event Daerah (kegiatan) 2 1 1 1 1 400 200 200 200 200 0 0 0 0 0 400 200 200 200 200 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan) 0 0 1 1 1 0 0 375 375 375 0 0 0 0 0 0 0 375 375 375 Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 0 1 1 1 0 0 300 300 350 0 0 0 0 0 0 0 300 300 350 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 220 220 220 220 0 0 0 0 0 0 220 220 220 220 Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Wakatobi Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan) 1 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 0 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional - Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 35 100 100 100 0 0 0 0 0 0 35 100 100 100 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata (orang) 0 0 50 50 50 0 0 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Wakatobi Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata - Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (orang) 0 100 100 100 100 0 80 137 137 137 0 0 0 0 0 0 80 137 137 137 SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi - Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang) 0 0 0 50 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata 0 30 34 35 40 0 115 115 115 115 0 0 0 0 0 0 115 115 115 115 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Berkelanjutan - Provinsi Sulawesi Tenggara Berkelanjutan (orang) Pengembangan pariwisata Wakatobi Publikasi - Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah Publikasi (promosi) 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi) 0 1 1 1 1 0 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I (promosi) 0 0 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I (promosi) 0 0 1 1 1 0 0 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 Promosi Pariwisata Mancanegara III - Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara III (promosi) 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Wakatobi Promosi Investasi Pariwisata Jumlah Promosi Investasi Pariwisata (promosi) 0 1 2 2 2 0 120 288 346 415 0 0 0 0 0 0 120 288 346 415 Pendampingan dan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan 4 5 6 8 10 123 172 210 250 300 0 0 0 0 0 123 172 210 250 300 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pariwisata Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata (badan usaha) Pengembangan Akses Pasar Usaha Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses pasar (badan usaha) 0 0 0 0 150 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses permodalan (badan usaha) 0 0 0 0 180 0 0 0 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2600 Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan (badan usaha) 0 0 0 2 2 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 Fasilitasi Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi rantai pasok pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pendampingan Transformasi Digital Industri Pariwisata Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha) 0 0 0 0 50 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 Keamanan, Keselamatan dan Kemitigasian Wakatobi Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata - Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah Pendampingan Peningkatan Kualitas Keamanan dan Keselamatan Wisata (kegiatan) 0 1 1 2 2 0 250 300 350 350 0 0 0 0 0 0 250 300 350 350 03.05.13 Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai Aksesibilitas Pariwisata Morotai Fasilitasi Pengembangan Jumlah Fasilitasi Pengembangan 1 1 1 1 1 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi Maluku Utara Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (kegiatan) Pengembangan atraksi termasuk Event berkualitas dan warisan geologi Morotai Pendukungan Event Daerah - Provinsi Maluku Utara Jumlah Pendukungan Event Daerah (kegiatan) 3 1 1 1 1 600 200 200 200 200 0 0 0 0 0 600 200 200 200 200 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Maluku Utara Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (kegiatan) 0 0 1 1 1 0 0 375 375 375 0 0 0 0 0 0 0 375 375 375 Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata - Provinsi Maluku Utara Jumlah Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 1 1 1 1 2 350 400 400 450 450 0 0 0 0 0 350 400 400 450 450 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata - Provinsi Maluku Utara Jumlah Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 220 220 220 220 0 0 0 0 0 0 220 220 220 220 Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Morotai Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas - Provinsi Maluku Utara Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Prioritas (rekomendasi kebijakan) 1 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 0 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional - Provinsi Maluku Utara Jumlah Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (kegiatan) 0 1 1 1 1 0 35 100 100 100 0 0 0 0 0 0 35 100 100 100 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II - Provinsi Maluku Utara Jumlah orang yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata (orang) 0 0 50 50 50 0 0 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 Pengembangan pariwisata Morotai Publikasi - Provinsi Maluku Utara Jumlah Publikasi (promosi) 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi Maluku Utara Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi) 1 1 1 1 1 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 Promosi Pariwisata Mancanegara I - Provinsi Maluku Utara Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara I (promosi) 0 0 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 Promosi Pariwisata Mancanegara II - Provinsi Maluku Utara Jumlah Promosi Pariwisata Mancanegara II (promosi) 0 0 1 1 1 0 0 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 Promosi Pariwisata Mancanegara III - Jumlah Promosi Pariwisata 0 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Provinsi Maluku Utara Mancanegara III (promosi) Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Morotai Promosi Investasi Pariwisata Jumlah Promosi Investasi Pariwisata (promosi) 1 1 2 2 2 100 120 288 346 415 0 0 0 0 0 100 120 288 346 415 Pendampingan dan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata (badan usaha) 3 4 5 8 10 123 172 210 250 300 0 0 0 0 0 123 172 210 250 300 Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Pariwisata - Provinsi Maluku Utara Jumlah Badan Usaha yang memperoleh Akses Permodalan (badan usaha) 0 0 0 0 25 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 Pengembangan Akses Pasar Usaha Pariwisata - Provinsi Maluku Utara Jumlah Badan Usaha yang mendapat akses pasar (badan usaha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pendampingan. Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Pariwisata 0 0 1 1 2 0 0 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 300 300 500 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Berkelanjutan (badan usaha) Fasilitasi Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi rantai pasok pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 Pendampingan Transformasi Digital Industri Pariwisata Jumlah industri pariwisata yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi pada Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas (industri) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (badan usaha) 0 0 0 50 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 02.22.06 Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Sektor Pariwisata Bahari Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan melalui Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan (orang) 0 35 40 45 50 0 130 130 130 130 0 0 0 0 0 0 130 130 130 130 Penguatan Sektor Pendukung Pariwisata Bahari Pendukungan Event Daerah - Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah Pendukungan Event Daerah (kegiatan) 2 1 1 1 1 400 200 200 200 200 0 0 0 0 0 400 200 200 200 200 Pendukungan Event Daerah - Provinsi Maluku Utara Jumlah Pendukungan Event Daerah (kegiatan) 3 1 1 1 1 600 200 200 200 200 0 0 0 0 0 600 200 200 200 200 Promosi Pariwisata Nusantara - Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara (promosi) 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 MATRIKS KERANGKA REGULASI No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 1 Revisi Undang- Undang Kepariwisataan Perlunya koreksi terhadap substansi dan kelembagaan dalam Undang-Undang Kepariwisataan, antara lain: 1) Terdapat ketentuan dalam Undang- Undang tentang Kepariwisataan yang multitafsir terkait definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Kepariwisataan 2) Kelembagaan yang mengatur mengenai kepariwisataan belum dapat dijalankan secara keseluruhan 3) Sumber daya manusia kepariwisataan yang masih kurang dikembangkan secara optimal, urgensi sertifikasi usaha pariwisata bagi pelaku usaha industri pariwisata 4) Pengaturan mengenai sanksi administratif dalam Undang-Undang tentang Kepariwisataan Belum diaturnya beberapa materi, antara lain : 1) Pengaturan mengenai pembangunan budaya pariwisata masyarakat dalam pengaturan pembangunan kepariwisataan Sekretariat Kementerian
61. 1.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
62. 2.Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
63. 3.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
64. 4.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
65. 5.Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
66. 6.Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
67. 7.Kementerian Dalam Negeri
68. 8.Kementerian Luar Negeri
69. 9.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
70. 10.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
71. 11.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 2025 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 2) Pengaturan yang berorientasi pada masyarakat sekitar destinasi wisata 3) Pengaturan untuk menegakkan ketaatan terhadap asas kelestarian dan keberlanjutan 4) Pengaturan yang mengutamakan konsep cultural-based tourism 5) Pengaturan mengenai pengelolaan data dan informasi kepariwisataan secara nasional 6) Pengaturan yang mengutamakan keaslian dan kekhasan bangunan dalam pembangunan kepariwisataan berbasis kearifan lokal 7) Pengaturan mengenai kesesuaian antara perencanaan ruang dan perencanaan kepariwisataan pengaturan tentang mitigasi bencana di destinasi wisata 8) Pengaturan mengenai desain kelembagaan badan promosi pariwisata pada level nasional dan daerah
72. 12.Kementerian Hukum
73. 13.Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
74. 14.Kementerian Kelautan dan Perikanan
75. 15.Kementerian Ketenagakerjaan
76. 16.Kementerian Keuangan
77. 17.Kementerian Komunikasi dan Digital
78. 18.Kementerian Kehutanan
79. 19.Kementerian Pekerjaan
80. 20.Kementerian Perhubungan
81. 21.Kementerian Kebudayaan
82. 22.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
83. 23.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
84. 24.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
85. 25.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Nasional
86. 26.Kementerian Perdagangan
87. 27.Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
88. 28.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
89. 29.Kementerian Perindustrian
90. 30.Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
91. 31.Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
92. 32.Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
93. 33.Kepolisian Negara Republik Indonesia
94. 34.Badan Pengaturan BUMN
95. 35.Badan Informasi Geospasial
96. 36.Badan Nasional Sertfkasi Profesi
97. 37.Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2 Penyusunan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana RIPPARNAS akan menjadi acuan bagi daerah dalam membangun sektor pariwisata di daerahnya untuk mendukung Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
98. 1.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
99. 2.Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi 2026-2029 (Tahun 2026 akan No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2026-2045 pembangunan dan arah kebijakan dalam RPJPN Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
100. 3.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
101. 4.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
102. 5.Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
103. 6.Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
104. 7.Kementerian Dalam Negeri
105. 8.Kementerian Luar Negeri
106. 9.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
107. 10.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
108. 11.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
109. 12.Kementerian Hukum
110. 13.Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
111. 14.Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan penyusunan naskah akademik kembali dengan memperhatik an Undang- Undang kepariwisata an yang baru dan penyusunan rancangan RPP dan pembahasan PAK) No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
112. 15.Kementerian Ketenagakerjaan
113. 16.Kementerian Keuangan
114. 17.Kementerian Komunikasi dan Digital
115. 18.Kementerian Kehutanan
116. 19.Kementerian Pekerjaan
117. 20.Kementerian Perhubungan
118. 21.Kementerian Kebudayaan
119. 22.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
120. 23.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
121. 24.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
122. 25.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
123. 26.Kementerian Perdagangan
124. 27.Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
125. 28.Kementerian Energi dan Sumber No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Daya Mineral
126. 29.Kementerian Perindustrian
127. 30.Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
128. 31.Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
129. 32.Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
130. 33.Kepolisian Negara Republik Indonesia
131. 34.Badan Pengaturan BUMN
132. 35.Badan Informasi Geospasial
133. 36.Badan Nasional Sertifikasi Profesi
134. 37.Badan Nasional Penanggulangan Bencana 3 Penyelesaian penyusunan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) termasuk rencana aksi RIDPN menjadi dokumen perencanaan pariwisata yang dapat mengatasi masalah dan tantangan pengembangan Kawasan Pariwisata, baik dalam konteks pengembangan pariwisata maupun dalam konteks pembangunan daerah yang lebih luas, untuk selanjutnya dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan strategis pariwisata. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
135. 1.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
136. 2.Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
137. 3.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
138. 4.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 2025 - 2027 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Kebudayaan
139. 5.Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
140. 6.Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
141. 7.Kementerian Keuangan
142. 8.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
143. 9.Kementerian Dalam Negeri
144. 10.Kementerian Pekerjaan Umum
145. 11.Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
146. 12.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
147. 13.Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan
148. 14.Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) 4 Penyusunan Rencana Induk Pada Undang-Undang No.59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Deputi Bidang Pengembangan
149. 1.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
150. 2.Kementerian Koordinator Bidang 2026-2027 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Destinasi Pariwisata Regeneratif Tahun 2025-2029 disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan pariwisata Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang tinggi, perlu didukung dengan pelaksanaan kebijakan penyelesaian 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas dan penguatan 3 (tiga) destinasi pariwisata regeneratif, yaitu Bali, Kepulauan Riau dan Greater Jakarta. Hal yang menjadi sasarannya adalah meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Adapun arah kebijakannya adalah pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui sejumlah intervensi kebijakan dan serangkaian strategi. Salah satu strategi dalam penguatan destinasi pariwisata regeneratif adalah melalui Penyusunan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Regeneratif yang dibutuhkan untuk dapat memberi panduan agar terarah dan terintegrasi dengan sektor lainnya. Destinasi dan Infrastruktur Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
151. 3.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
152. 4.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
153. 5.Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
154. 6.Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
155. 7.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
156. 8.Kementerian Pekerjaan Umum
157. 9.Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
158. 10.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
159. 11.Badan Nasional Penanggulangan Bencana
160. 12.Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
161. 13.Badan Riset dan Inovasi Nasional
162. 14.Kementerian Agraria dan Tata No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Ruang/Badan Pertanahan Nasional
163. 15.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
164. 16.Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif
165. 17.Kementerian Kebudayaan
166. 18.Kementerian Kehutanan
167. 19.Kementerian Kelautan dan Perikanan
168. 20.Kementerian Ketenagakerjaan
169. 21.Kementerian Komunikasi dan Digital
170. 22.Kementerian Koperasi
171. 23.Kementerian Perhubungan
172. 24.Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
173. 25.Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) 5 Penyusunan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelibatan Pemangku Kepentingan, serta Pemantauan, Evaluasi, dan 1) Merupakan amanat ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional. 2) Dalam melaksanakan pengelolaan Destinasi Pariwisata Nasional, pelibatan pemangku kepentingan dilaksanakan Sekretariat Kementerian
174. 1.Kementerian Perencanaan Pebangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
175. 2.Kementerian Pekerjaan Umum
176. 3.Kementerian Dalam Negeri
177. 4.Kementerian Investasi dan 2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Pelaporan Pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional sebagai upaya memperbaiki, menyempurnakan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan RIDPN, termasuk rencana aksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a.Pemantauan dilakukan untuk mengamati perkembangan pencapaian pelaksanaan RIDPN secara berkala.
b.Evaluasi dilakukan untuk memberikan gambaran yang utuh atas capaian pelaksanaan RIDPN sebagai umpan balik dalam rangka perbaikan kebijakan, program, dan kegiatan. Hilirisasi/BKPM
1. 5.Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) 6 Penyusunan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) merupakan inisiatif yang dibangun dalam upaya koordinasi untuk meningkatkan kesadaran nasional dalam membentuk ekosistem kepariwisataan yang memiliki keberlanjutan dan ketahanan tinggi, sehingga mengakselerasi pembangunan kepariwisataan nasional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pembangunan pariwisata Indonesia di tingkat global TTDI. Pelaksanaan IPKN sangat krusial sebagai instrumen utama untuk mendukung strategi peningkatan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
2. 1.Badan Pusat Statistik
3. 2.Kementerian Dalam Negeri
4. 3.Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
5. 4.Kementerian Ketenagakerjaan
6. 5.Kementerian Perhubungan
7. 6.Kementerian Keuangan
8. 7.Kementerian Komunikasi dan Digital
9. 8.Kementerian Kehutanan
10. 9.Kementerian Kesehatan 2025 - 2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian capaian TTDI Indonesia, lalu menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas kepariwisataan nasional, serta meningkatkan “Awareness” terhadap capaian Pembangunan Kepariwisataan Nasional.
11. 10.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12. 11.Kepolisian Republik Indonesia
13. 12.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
14. 13.Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
15. 14.Kementerian Kebudayaan
16. 15.Kementerian Pekerjaan Umum
17. 16.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
18. 17.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
19. 18.Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif
20. 19.Kementerian Hukum
21. 20.Kementerian Pemuda dan Olahraga
22. 21.Bank Indonesia
23. 22.Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) 7 Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) SKKNI menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
24. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
25. 2.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2025 - 2029 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
26. 3.Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
27. 4.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
28. 5.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
29. 6.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30. 7.Kementerian Hukum
31. 8.Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
32. 9.Kementerian Kelautan dan Perikanan
33. 10.Kementerian Ketenagakerjaan
34. 11.Kementerian Keuangan
35. 12.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
36. 13.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
37. 14.Kementerian Perdagangan
38. 15.Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
39. 16.Kementerian Energi dan Sumber No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Daya Mineral
40. 17.Kementerian Perindustrian
41. 18.Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
42. 19.Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
43. 20.Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
44. 21.Badan Pengaturan BUMN
45. 22.Badan Nasional Sertifikasi Profesi 8 Penyusunan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata Tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam PP tersebut diamanatkan pada Pasal 5 ayat (7) terkait standar kegiatan usaha, Pasal 310 terkait tata cara pelaksanaan pengawasan dan Pasal 467 terkait pengenaan sanksi administratif, maka Kementerian Pariwisata perlu menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Sanksi Administratif Pada Penyelenggaraan Deputi Bidang Industri dan Investasi
46. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
47. 2.Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
48. 3.Kementerian Kesehatan
49. 4.Kementerian Perdagangan
50. 5.Kementerian Pertanian
51. 6.Kementerian Tenaga Kerja
52. 7.Kementerian Lingkungan Hidup
53. 8.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
54. 9.Kementerian Perhubungan
55. 10.Kementerian Kelautan dan 2025 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata Perikanan
56. 11.Kementerian Pemuda dan Olahraga
57. 12.Kementerian Sekretariat Negara
58. 13.Kementerian Hukum
59. 14.Badan Standardisasi Nasional/Komite Akreditasi Nasional
60. 15.Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) 9 Penyusunan regulasi terkait Blue-Green- Circular Economy sektor pariwisata Sektor pariwisata sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti naiknya permukaan laut, cuaca ekstrem, dan degradasi daya tarik wisata alam. Disusunnya regulasi ini sebagai kerangka hukum agar pelaku usaha pariwisata daerah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan secara sistematis pariwisata berkelanjutan. Deputi Bidang Industri dan Investasi
61. 1.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
62. 2.Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
63. 3.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
64. 4.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
65. 5.Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,
66. 6.Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan 2026-2027 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Masyarakat
67. 7.Kementerian Kehutanan
68. 8.Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
69. 9.Kementerian Kelautan dan Perikanan
70. 10.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
71. 11.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
72. 12.Kementerian Hukum
73. 13.Kementerian Hak Asasi Manusia
74. 14.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
75. 15.Kementerian Dalam Negeri
76. 16.Kementerian Kehutanan
77. 17.Badan Riset dan Inovasi Nasional
78. 18.Kementerian Keuangan
79. 19.Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) 10 Penyusunan Regulasi Indonesia Penyusunan peraturan teknis untuk menjamin kepastian hukum, tata kelola Deputi Bidang Industri dan Investasi
80. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2026 - 2027 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Quality Tourism Fund program, pengelolaan dan pemanfaatan pendanaan, dan pedoman bagi pelaku pariwisata untuk memperkuat ekosistem pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
81. 2.Kementerian Keuangan
82. 3.Kementerian Dalam Negeri
83. 4.Kementerian Luar Negeri
84. 5.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
85. 6.Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif
86. 7.Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
87. 8.Kementerian Sekretariat Negara
88. 9.Kementerian Hukum
89. 10.Kementerian Kehutanan
90. 11.Kementerian Kelautan dan Perikanan
91. 12.Kementerian Perhubungan
92. 13.Kementerian Ketenagakerjaan
93. 14.Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
94. 15.Kementerian Pekerjaan Umum
95. 16.Kementerian Pemuda dan Olahraga
96. 17.Jaksa Agung No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
97. 18.Badan Pengaturan BUMN
98. 19.Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan
99. 20.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
100. 21.Dewan Ekonomi Nasional
101. 22.Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) 11 Penyusunan Regulasi Food Loss and Waste Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pemangku kepentingan pariwisata, mendorong penerapan praktik terbaik, dan berkontribusi pada upaya global dalam mencapai tujuan ketahanan pangan dan keberlanjutan Deputi Bidang Industri dan Investasi
102. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
103. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
104. 3.Badan Pangan Nasional
105. 4.Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
106. 5.Kementerian Dalam Negeri
107. 6.Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) 2026 - 2027 12 Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Wisata Edukasi Dalam praktiknya, penyelenggaraan study tour atau kegiatan wisata edukasi selama ini lebih berorientasi pada kegiatan rekreasi dibandingkan pada aspek pendidikan. Selain itu, berbagai Deputi Bidang Industri dan Investasi
108. 1.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
109. 2.Kementerian Perhubungan
110. 3.Kementerian Dalam Negeri
111. 4.Komisi Perlindungan Anak 2025-2027 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian kasus kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa menunjukkan pentingnya regulasi yang dapat menjamin keamanan dan keselamatan peserta. Oleh karena itu, Pedoman Penyelenggaraan Wisata Edukasi ini disusun untuk menjadi acuan resmi yang memuat prinsip dasar, prosedur operasional, dan panduan teknis pelaksanaan program wisata berbasis pembelajaran agar selaras dengan tujuan pendidikan nasional, mendorong pengembangan pariwisata nasional maupun daerah, serta menjamin keamanan dan keselamatan peserta. MENTERI PARIWISATA ttd. WIDIYANTI PUTRI