menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol yang Dibiayai Oleh Badan Usaha. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88);
2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010;
4.PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Keputusan Presiden RI Nomor 84/P tahun 2009;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2008;
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2006 tentang Tatacara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol;
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Yang Dibiayai Oleh Badan Usaha;
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12/PRT/M/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL YANG DIBIAYAI OLEH BADAN USAHA Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yang Dibiayai Oleh Badan Usaha, diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 4 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
(1)Pemerintah memberikan dukungan terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol yang dibiayai oleh Badan Usaha.
(2)Dukungan diberikan dalam bentuk pendanaan oleh Pemerintah terhadap Biaya Pengadaan Tanah yang melebihi batas Biaya Pengadaan Tanah yang menjadi tanggungan Badan Usaha.
(3)Batas Biaya Pengadaan Tanah yang menjadi tanggungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai paling besar dengan ketentuan sebagai berikut :
a.110% (seratus sepuluh perseratus) dari Biaya Pengadaan Tanah dalam PPJT; atau
b.100% (Seratus perseratus) dari Biaya Pengadaan Tanah dalam PPJT ditambah dengan 2% (dua perseratus) dari biaya investasi dalam PPJT.
(4)Besarnya Dukungan Pemerintah terhadap pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan anggaran Pemerintah dan mempertimbangkan tingkat kelayakan finansial proyek.
(5)Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar Rp. 4,89 (empat koma delapan puluh sembilan) Triliun yang dianggarkan pada tahun anggaran 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 untuk 28 (dua puluh delapan) ruas jalan tol.
(6)Ruas jalan tol yang mendapat Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam Peraturan Menteri ini.
(7)Tingkat kelayakan finansial proyek yang dipertimbangkan untuk dapat memperoleh Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada (4) adalah nilai terkecil dari kondisi:
a.selisih kelayakan finansial proyek sebelum dan sesudah adanya kenaikan biaya pengadaan tanah setinggi-tingginya 4% (empat perseratus); atau
b.kelayakan finansial proyek sesudah adanya kenaikan biaya pengadaan tanah tidak kurang dari 12% (dua belas perseratus). Pasal II
(1)Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(2)Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2011 MENTERI PEKERJAAN UMUM, ttd DJOKO KIRMANTO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Kepala Biro Hukum, Ismono NIP. 195309251982031001