DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2014 Tahun 2014

Nomor: 02/PRT/M/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan ruang di dalam bumi diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di dalam bumi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN RUANG DI DALAM BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2.Ruang di Dalam Bumi yang selanjutnya disingkat RDB adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk berbagai kegiatan manusia.
3.Pemanfaatan RDB adalah berbagai bentuk penggunaan ruang yang berada di bawah permukaan tanah untuk berbagai kegiatan manusia.
4.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pemanfaatan RDB.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan mewujudkan pemanfaatan RDB sesuai dengan kaidah penataan ruang untuk mendukung pembangunan yang efisien dan efektif sehingga dapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.ketentuan umum;
b.ketentuan teknis; dan
c.rencana pemanfaatan RDB.

BAB II

KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG DI DALAM BUMI

Pasal 4

Pemanfaatan RDB dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

a.dasar kebutuhan pemanfaatan RDB;
b.asas pemanfaatan RDB;
c.klasifikasi pemanfaaatan RDB;
d.studi pemanfaaatan RDB; dan
e.kaidah umum pemanfaaatan RDB.

Pasal 5

Dasar kebutuhan pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu:

a.mengatasi keterbatasan lahan di permukaan bumi;
b.mewujudkan keserasian antarkegiatan; dan
c.menjaga dan meningkatkan kualitas ruang dan kelestarian lingkungan.

Pasal 6

Asas pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.keserasian dan keterpaduan;
b.keberlanjutan;
c.keberdayagunaan dan kebersamaan;
d.kepastian hukum dan keadilan; dan
e.keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.

Pasal 7

(1)Klasifikasi pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
1. a.pemanfaatan RDB menurut jenis fasilitas; dan
2. b.pemanfaatan RDB menurut skala pelayanannya.
(2)Pemanfaatan RDB menurut jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pemanfaatan RDB untuk bangunan gedung;
2. b.pemanfaatan RDB untuk sistem jaringan prasarana;
3. c.pemanfaatan RDB untuk fasilitas pertambangan; dan
4. d.pemanfaatan RDB untuk fasilitas khusus.
(3)Pemanfaatan RDB menurut skala pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pemanfaatan RDB untuk bangunan gedung; dan
2. b.pemanfaatan RDB untuk sistem jaringan prasarana.
(4)Pemanfaatan RDB untuk fasilitas pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan pemanfaatan RDB untuk fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Studi pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

a.studi geologi;
b.studi kebencanaan;
c.studi lingkungan; dan
d.studi kelayakan ekonomi dan sosial.

Pasal 9

Kaidah umum pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan kaidah-kaidah yang harus diacu dalam pelaksanaan pemanfaatan RDB.

Pasal 10

Ketentuan lebih rinci mengenai ketentuan umum pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan ruang di dalam bumi diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di dalam bumi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN RUANG DI DALAM BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2.Ruang di Dalam Bumi yang selanjutnya disingkat RDB adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk berbagai kegiatan manusia.
3.Pemanfaatan RDB adalah berbagai bentuk penggunaan ruang yang berada di bawah permukaan tanah untuk berbagai kegiatan manusia.
4.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pemanfaatan RDB.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan mewujudkan pemanfaatan RDB sesuai dengan kaidah penataan ruang untuk mendukung pembangunan yang efisien dan efektif sehingga dapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.ketentuan umum;
b.ketentuan teknis; dan
c.rencana pemanfaatan RDB.

BAB II

KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG DI DALAM BUMI

Pasal 4

Pemanfaatan RDB dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

a.dasar kebutuhan pemanfaatan RDB;
b.asas pemanfaatan RDB;
c.klasifikasi pemanfaaatan RDB;
d.studi pemanfaaatan RDB; dan
e.kaidah umum pemanfaaatan RDB.

Pasal 5

Dasar kebutuhan pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu:

a.mengatasi keterbatasan lahan di permukaan bumi;
b.mewujudkan keserasian antarkegiatan; dan
c.menjaga dan meningkatkan kualitas ruang dan kelestarian lingkungan.

Pasal 6

Asas pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.keserasian dan keterpaduan;
b.keberlanjutan;
c.keberdayagunaan dan kebersamaan;
d.kepastian hukum dan keadilan; dan
e.keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.

Pasal 7

(1)Klasifikasi pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
1. a.pemanfaatan RDB menurut jenis fasilitas; dan
2. b.pemanfaatan RDB menurut skala pelayanannya.
(2)Pemanfaatan RDB menurut jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pemanfaatan RDB untuk bangunan gedung;
2. b.pemanfaatan RDB untuk sistem jaringan prasarana;
3. c.pemanfaatan RDB untuk fasilitas pertambangan; dan
4. d.pemanfaatan RDB untuk fasilitas khusus.
(3)Pemanfaatan RDB menurut skala pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pemanfaatan RDB untuk bangunan gedung; dan
2. b.pemanfaatan RDB untuk sistem jaringan prasarana.
(4)Pemanfaatan RDB untuk fasilitas pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan pemanfaatan RDB untuk fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Studi pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

a.studi geologi;
b.studi kebencanaan;
c.studi lingkungan; dan
d.studi kelayakan ekonomi dan sosial.

Pasal 9

Kaidah umum pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan kaidah-kaidah yang harus diacu dalam pelaksanaan pemanfaatan RDB.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019