DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Penataan BWP Bangil diselenggarakan berdasarkan azas penataan ruang, meliputi : a. keterpaduan; b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan; c. keberlanjutan; d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e. keterbukaan; f. kebersamaan dan kemitraan; g. perlindungan kepentingan umum; h. kepastian hukum dan keadilan; dan i. akuntabilitas. Ruang lingkup RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Bangil meliputi: a. lingkup materi; dan b. lingkup wilayah dan waktu perencanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2038; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164);
10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
12.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66); 3
13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
14.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
15.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
16.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
17.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
18.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
19.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
20.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
21.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
22.Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
23.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 4
24.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
25.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
26.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
27.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
28.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
29.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
30.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
31.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350); 5
33.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019); 6
40.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
44.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
45.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
46.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
47.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
48.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004); 7
49.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
50.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5085);
51.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
52.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324);
53.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
54.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
55.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
56.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
57.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); 8
58.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5325);
59.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
60.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
61.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
62.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
63.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
64.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
65.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279); 9
66.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
67.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
68.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
69.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
70.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
71.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
72.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
73.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
74.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
75.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10
76.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
77.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
78.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
79.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
80.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Izin Penggunaan Air Dan Atau Sumber Air;
81.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
82.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
83.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
84.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
85.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
86.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
87.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;
88.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 11
89.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan Dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
90.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
91.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
92.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
93.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
94.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
95.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
96.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/ M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
97.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah;
98.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya; 12
99.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan /Kawasan Perkotaan;
100.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
101.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
102.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
103.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
104.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
105.Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
106.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
107.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengamanan Pantai;
108.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (MEAT CUTTING PLANT);
109.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan;
110.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
111.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
112.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
113.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata; 13
114.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
115.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
116.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
117.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah;
118.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
119.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
120.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
121.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan;
122.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan;
123.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan;
124.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
125.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
126.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
127.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum; 14
128.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
129.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api;
130.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Perda Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten;
131.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
132.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
133.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang Di Dalam;
134.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan;
135.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
136.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
137.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
138.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
139.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
140.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata; 15
141.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M- IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
142.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M- IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;
143.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M- IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
144.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
145.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
146.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
147.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
148.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
149.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
150.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10);
151.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 16
152.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
153.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur;
154.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur;
155.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Ruang Terbuka Hijau;
156.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
157.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengawasan Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
158.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029. Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018– 2038

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan sesuai bidang yang dimaksud sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3.Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi Jawa Timur. 17
4.Kabupaten adalah Kabupaten Pasuruan.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan.
6.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
8.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
10.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14.Rencana Tata Ruang atau selanjutnya disebut RTR adalah hasil perencanaan ruang yang memuat rencana struktur dan pola ruang.
15.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
17.Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan dan/atau persil pada RDTR.
18.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010.
19.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
20.Kawasan Strategis Kabupaten atau disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 18
21.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22.Wilayah Perencanaan adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya dalam hal ini RDTR Kabupaten sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
23.BWP adalah bagian dari wilayah kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun rencana rincinya.
24.Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibuat untuk memberikan kesatuan- kesatuan kecil arahan kebijakan perencanaan ruang kawasan perkotaan yang lebih optimal dalam RDTR dengan pendekatan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok baik pada Kawasan Perkotaan.
25.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
26.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27.Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
28.Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29.Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
30.Zona Perlindungan setempat yang selanjutnya disingkat PS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap, sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.
31.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32.Hutan kota adalah merupakan bagian dari RTH Kota yang berbentuk suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. 19
33.Zona Rawan Bencana yang selanjutnya disingkat RB adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami tanah longsor, gelombang pasang/tsunami, banjir, letusan gunung berapi dan gempa bumi.
34.Zona perumahan yang selanjutnya disingkat R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
35.Zona perdagangan dan jasa yang selanjutnya disingkat K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha serta tempat hiburan dan rekreasi serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
36.Zona perkantoran yang selanjutnya disingkat KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
37.Zona industri yang selanjutnya disingkat I adalah industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
38.Zona sarana pelayanan umum yang selanjutnya disingkat SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
39.Zona peruntukkan lainnya yang selanjutnya disingkat PL adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pariwisata dan peruntukan-peruntukan lainnya.
40.Zona peruntukkan khusus yang selanjutnya disingkat KH adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus pertahanan keamanan, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL) dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu dan belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.
41.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
42.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
43.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. 20
44.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
45.Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
46.Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusar kegiatan wilayah.
47.Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkugan, antarpusat kegiatan local dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
48.Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan didalam kawasan perdesaan dan jalan didalam lingkungan kawasan perdesaan.
49.Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan sekunder ketiga.
50.Jalan lokal sekunder jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
51.Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
52.Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
53.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa dating serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
54.Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
55.Jaringan atau Utilitas Umum Lingkungan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
56.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
57.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 21
58.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
59.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
60.Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan
61.Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
62.Garis Sempadan Sumber/Mata Air adalah garis batas lua rpengamanan waduk, mata air dan pantai
63.Saluran bertanggul adalah saluran yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau kirinya.
64.Saluran tidak bertanggul adalah saluran yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau kirinya.
65.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah salurantenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untukpenyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan diatas 70 (tujuh puluh) Kilo Volt (kV) sampai dengan 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) Kilo Volt (kV).
66.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
67.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat ANDALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
68.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, terdiri dari Lahan utama dan lahan cadangan yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
69.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri, kegiatan usahanya meliputi industri kecil, menengah, dan besar. 22
70.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
71.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
72.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
73.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
74.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Provinsi dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
75.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
76.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah TKPRD Kabupaten Pasuruan.

BAB II

AZAS PENATAAN RUANG DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Penataan BWP Bangil diselenggarakan berdasarkan azas penataan ruang.
(2)Asas penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.keterpaduan;
2. b.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
3. c.keberlanjutan;
4. d.keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
5. e.keterbukaan;
6. f.kebersamaan dan kemitraan;
7. g.perlindungan kepentingan umum;
8. h.kepastian hukum dan keadilan; dan
9. i.akuntabilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Bangil meliputi:

a.lingkup materi; dan 23
b.lingkup wilayah dan waktu perencanaan.

Pasal 4

Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

a.tujuan, kebijakan dan strategi;
b.rencana pola ruang;
c.rencana jaringan prasarana;
d.penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
e.ketentuan pemanfaatan ruang;
f.ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas Peraturan Zonasi, Ketentuan Perizinan dan Pemberian Insentif dan Disinsentif
g.hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
h.pengawasan; dan
i.arahan pengenaan sanksi dan ketentuan Pidana.

Pasal 5

(1)Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi seluruh kelurahan/desa di Kecamatan Bangil, sebagian desa di Kecamatan Rembang dan sebagian desa di Kecamatan Beji dengan luas 6.848,04 (enam ribu delapan ratus empat puluh delapan koma nol empat) hektar, terdiri dari:
1. a.wilayah administratif Kecamatan Bangil seluas 4.343,23 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga koma dua puluh tiga) hektar, meliputi:
  1. 1.Kelurahan Kersikan seluas 43,26 (empat puluh tiga koma dua puluh enam) hektar;
  2. 2.Kelurahan Kalirejo seluas 144,82 (seratus empat puluh empat koma delapan puluh dua) hektar;
  3. 3.Kelurahan Gempeng seluas 134,85 (seratus tiga puluh empat koma delapan puluh lima) hektar;
  4. 4.Kelurahan Bendomungal seluas 51,18 (lima puluh satu koma delapan belas) hektar;
  5. 5.Kelurahan Latek seluas 119,68 (seratus sembilan belas koma enam puluh delapan) hektar;
  6. 6.Kelurahan Dermo seluas 166,56 (seratus enam puluh enam koma lima puluh enam) hektar;
  7. 7.Kelurahan Pogar seluas 171,12 (seratus tujuh puluh satu koma dua belas) hektar;
  8. 8.Kelurahan Kauman seluas 51,70 (lima puluh satu koma tujuh) hektar;
  9. 9.Kelurahan Kiduldalem seluas 62,65 (enam puluh dua koma enam puluh lima) hektar;
  10. 10.Kelurahan Kolursari seluas 208,24 (dua ratus delapan koma dua puluh empat) hektar; 24
  11. 11.Kelurahan Kalianyar seluas 1.134,43 (seribu seratus tiga puluh empat koma empat puluh tiga) hektar;
  12. 12.Desa Manaruwi seluas 256,65 (dua ratus lima puluh enam koma enam puluh lima) hektar;
  13. 13.Desa Tambakan seluas 366,68 (tiga ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan) hektar;
  14. 14.Desa Raci seluas 857,13 (delapan ratus lima puluh tujuh koma tiga belas) hektar; dan
  15. 15.Desa Masangan seluas 574,28 (lima ratus tujuh puluh empat koma dua puluh delapan) hektar.
2. b.sebagian wilayah administratif Kecamatan Beji seluas 683,02 (enam ratus delapan puluh tiga koma nol dua) hektar, meliputi:
  1. 1.Kelurahan Glanggang seluas 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) hektar;
  2. 2.Desa Sidowayah seluas 169,58 (seratus enam puluh sembilan koma lima puluh delapan) hektar;
  3. 3.Desa Kenep seluas 226,31 (dua ratus dua puluh enam koma tiga puluh satu) hektar;
  4. 4.Desa Gajahbendo seluas 139,53 (seratus tiga puluh sembilan koma lima puluh tiga) hektar, dan
  5. 5.Sebagian Desa Gunungsari seluas 13,03 (tiga belas koma nol tiga) hektar;
3. c.sebagian wilayah administratif Kecamatan Rembang seluas 1.821,79 (seribu delapan ratus dua puluh satu koma tujuh puluh sembilan) hektar, meliputi:
  1. 1.Desa Mojoparon seluas 179,74 (seratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh empat) hektar;
  2. 2.Desa Pandean seluas 534,99 (lima ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh sembilan) hektar;
  3. 3.Desa Pejangkungan seluas 345,87 (tiga ratus empat puluh lima koma delapan puluh tujuh) hektar;
  4. 4.sebagian Desa Oro-oro Ombo Kulon seluas 116,43 (seratus enam belas koma empat puluh tiga) hektar;
  5. 5.sebagian Desa Oro-oro Ombo Wetan seluas 213,55 (dua ratus tiga belas koma lima puluh lima) hektar; dan
  6. 6.sebagian Desa Pekoren seluas 431,21 (empat ratus tiga puluh satu koma dua puluh satu) hektar.
(2)Batas – batas BWP Bangil meliputi :
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Selat Madura;
2. b.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Beji (Desa Ngembe); Kecamatan Pandaan (Desa Banjarkejen), Kecamatan Rembang (Desa Pekoren, Desa Rembang);
3. c.sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura, Kecamatan Kraton (Desa Gerongan, Desa Bendungan, dan Desa Curahdukuh); dan 25
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Beji (Desa Kedungboto, Kelurahan Pagak, Desa Gajahbendo, Desa Beji, Desa Gunungsari, dan Desa Baujeng).
(3)Ruang lingkup wilayah dan batas-batas BWP Bangil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Lingkup waktu perencanaan untuk RDTR BWP Bangil adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 6

(1)Tujuan penataan BWP Bangil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah mewujudkan BWP Bangil sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Pasuruan yang didukung oleh kegiatan perdagangan dan jasa, industri dan perikanan berbasis minapolitan secara berkelanjutan.
(2)Prinsip penataan rencana struktur ruang BWP Bangil meliputi:
1. a.memantapkan fungsi dan peran Bangil sebagai Pusat Kegiatan Lokal bagi seluruh Wilayah Kabupaten Pasuruan;
2. b.penyediaan aksesibilitas yang memadai dan terintegrasi untuk mendorong pemerataan pelayanan, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dan investasi secara proporsional; dan
3. c.optimalisasi dalam mereduksi kerawanan banjir dan/atau genangan yang terjadi melalui kawasan pengendalian ketat.
(3)Prinsip penataan rencana pola ruang BWP Bangil meliputi:
1. a.optimalisasi rencana pemanfaatan lahan di BWP Bangil secara proporsional, sesuai daya dukung lingkungan dan daya tampung kawasan dengan mempertimbangkan upaya mereduksi beban genangan dan potensi kerawanan banjir yang mungkin terjadi serta optimalisasi strategis pengembangan ekonomi dan pengembangan minapolitan perikanan pesisir;
2. b.mengendalikan pemanfaatan lahan untuk industri besar diluar Kawasan Industri; dan
3. c.pusat orientasi kegiatan skala kabupaten.
(4)Prinsip penanganan kawasan dan bangunan BWP Bangil meliputi:
1. a.pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya untuk Pusat Pemerintahan Kabupaten dan Pusat Pendidikan Terintegrasi;
2. b.pengendalian dan pengembangan konsep dan komposisi RTH dan RTNH skala privat maupun publik dalam pemanfaatan ruang; dan 26
3. c.pengendalian kawasan yang diprioritaskan penanganannya untuk pengendalian banjir dan/atau genangan, serta karakteristik khusus kawasan.

Pasal 7

(1)Kebijakan penataan ruang BWP Bangil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:
1. a.pengembangan BWP Bangil sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pasuruan;
2. b.pengembangan perdagangan dan jasa dalam menggerakkan perekonomian BWP Bangil;
3. c.pengembangan industri dalam pertumbuhan dan pemerataan investasi secara proporsional;
4. d.pengembangan perikanan berbasis minapolitan; dan
5. e.pembangunan BWP Bangil dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
(2)Strategi pengembangan BWP Bangil sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.mengembangkan kawasan perkantoran pemerintahan terpadu;
2. b.meningkatkan akesebilitas menuju jalan arteri primer;
3. c.meningkatkan pelayanan moda transportasi umum;
4. d.meningkatkan sarana dan prasarana pendukung; dan
5. e.menyediakan ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air sebagai pengendali banjir.
(3)Strategi pengembangan perdagangan dan jasa dalam menggerakkan perekonomian BWP Bangil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.menetapkan kawasan strategis Kabupaten sekitar Interchange Bangil dan Rembang;
2. b.mendistribusikan pelayanan sub kawasan dengan sistem proporsional dan optimalisasi dibagi secara struktur melalui penyediaan kawasan SPU (Sarana Pelayanan Umum) yang memadai;
3. c.mengembangkan kegiatan di sektor informal untuk pendukung kegiatan perekonomian di BWP Bangil;
4. d.meningkatkan pelayanan utilitas pendukung; dan
5. e.menyediakan moda transportasi umum yang terintegrasi.
(4)Strategi pengembangan industri dalam pertumbuhan dan pemerataan investasi secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.mengembangkan zona industri dan kawasan industri sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan;
2. b.mengembangkan industri rumah tangga dalam mendukung perekonomian masyarakat; 27
3. c.menyediakan aksessibilitas internal dan eksternal terhadap BWP Bangil; dan
4. d.merencanakan dan mengarahkan pengembangan aktivitas guna lebih mendukung konsep BWP Bangil serta mengendalikan alih fungsi pada kawasannya.
(5)Strategi pengembangan perikanan berbasis minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.mengoptimalkan potensi kawasan pesisir dan kawasan perikanan tambak dan wisata;
2. b.menyediakan aksesibilitas dan utilitas memadai dari dan keluar kawasan; dan
3. c.mengembangkan industri pengolahan perikanan terpadu untuk mendukung perekonomian masyarakat.
(6)Strategi melaksanakan pembangunan BWP Bangil berpedoman pada pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.menetapkan batas kawasan fungsional berdasarkan pada perkembangan aktivitas penduduk, prediksi perkembangan kawasan, interaksi hinterland Kabupaten Pasuruan dan BWP Bangil, serta ketersediaan lahan berdasarkan daya dukung dan daya tampung kawasan;
2. b.mempertahankan lahan pertanian baik lahan basah maupun lahan kering pada kawasan perkotaan sebagai lahan cadangan;
3. c.menyediakan lahan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 20% dari luas BWP Bangil, melalui penetapan dan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH publik secara proporsional;
4. d.menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang berwawasan lingkungan serta memiliki kapabilitas untuk memberikan optimalisasi pelayanan terhadap seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan; dan
5. e.menyediakan peraturan zonasi yang operasional dan sesuai dengan karakteristik BWP Bangil.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Pasal 8

(1)Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.konsep pengembangan BWP;
2. b.pembagian sub BWP dan blok; dan
3. c.penetapan zona dan subzona.
(2)Konsep pengembangan BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.skenario pengembangan BWP, meliputi:
  1. 1.penetapan Bangil sebagai Ibukota Kabupaten Pasuruan. 28
  2. 2.pengembangan pusat kegiatan baru pada pusat-pusat pelayanan
  3. 3.pengendalian kawasan sempadan sungai;
  4. 4.pengendalian alihfungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan terbangun;
  5. 5.pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa, serta perkantoran baru secara vertikal di sekitar interchange jalan tol;
  6. 6.pengembangan perumahan baru;
  7. 7.pengembangan kompleks perkantoran;
  8. 8.pengembangan industri ramah lingkungan dan non polutan
  9. 9.pengembangan RTH baik RTH privat maupun publik
2. b.sistem pusat kegiatan BWP, meliputi:
  1. 1.pusat kegiatan berada di Kelurahan Kauman, Kelurahan Bendomungal, Kelurahan Kersikan dan Kelurahan Kiduldalem layak untuk dipertahankan karena telah memiliki kelengkapan akan fasilitas umum yang menunjang BWP Bangil sebagai Ibu Kota Kabupaten;
  2. 2.mengembangkan kawasan pusat kota sebagai kawasan pusat perdagangan dan jasa yang mampu menunjang perekonomian perkotaan;
  3. 3.mengembangkan pusat baru sub BWP yang telah ditentukan sekaligus mengembangkan pusat-pusat perumahan baru untuk mendukung pemerataan pengembangan;
  4. 4.pengembangan sub pusat baru khususnya di Kelurahan Kolursari di sekitar interchange jalan tol dikarenakan merupakan salah satu kawasan strategis Kabupaten untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi.
3. c.arahan pengembangan BWP, meliputi:
  1. 1.pengembangan pusat kegiatan baru berupa fungsi perdagangan jasa, perkantoran dan pelayanan umum di Desa Sidowayah, Desa Pekoren, Desa Pandean, Kelurahan Gempeng dan Kelurahan Kauman;
  2. 2.pengendalian kawasan sempadan sungai yaitu sempadan Kali Teluh, Kali Selangu, Kali Sideku, Kali Wrati, Kali Raci dan Masangan serta Kali Badung;
  3. 3.pengendalian alihfungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan terbangun di Desa Gajahbendo, Desa Gunungsari, Desa Sidowayah, Desa Oro-oro Ombo Wetan, Kelurahan Dermo, Desa Pekoren, Desa Pandean, Desa Raci, Desa Masangan, Desa Manaruwi, Kelurahan Kalirejo, Kelurahan Glanggang, Kelurahan Kauman dan Desa Tambakan;
  4. 4.pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa, serta perkantoran baru secara vertikal di sekitar interchange jalan tol di Desa Sidowayah;
  5. 5.pengembangan perumahan baru dengan konsep infiltrasi di seluruh sub BWP; 29
  6. 6.pengembangan kompleks perkantoran di Desa Raci, Desa Pandean, dan Desa Masangan;
  7. 7.pengembangan industri ramah lingkungan dan non polutan di seluruh sub BWP;
  8. 8.peningkatan dan penambahan ketersediaan RTH baik RTH privat pada zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum maupun RTH publik berupa penyediaan taman lingkungan di seluruh sub BWP.
(3)Pembagian sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi dalam 5 (lima) Sub BWP meliputi:
1. a.sub BWP I dengan luas 1.052,00 (seribu lima puluh dua hektar) hektar terdiri dari:
  1. 1.blok I-1 dengan luas 228,13 (dua ratus dua puluh delapan koma tiga belas) hektar;
  2. 2.blok I-2 dengan luas 125,06 (seratus dua puluh lima koma nol enam) hektar;
  3. 3.blok I-3 dengan luas 133,39 (seratus tiga puluh tiga koma tiga puluh sembilan) hektar;
  4. 4.blok I-4 dengan luas 370,25 (tiga ratus tujuh puluh koma dua puluh lima) hektar; dan
  5. 5.blok I-5 dengan luas 195,17 (seratus sembilan puluh lima koma tujuh belas) hektar
2. b.sub BWP II dengan luas 782,00 (tujuh ratus delapan puluh dua) hektar terdiri dari:
  1. 1.blok II-1 dengan luas 304,42 (tiga ratus empat koma empat puluh dua) hektar;
  2. 2.blok II-2 dengan luas 317,29 (tiga ratus delapan belas koma dua puluh sembilan) hektar; dan
  3. 3.blok II-3 dengan luas 160,29 (seratus enam puluh koma dua puluh sembilan) hektar.
3. c.sub BWP III dengan luas 1.146,22 (seribu seratus empat puluh enam koma dua puluh dua) hektar terdiri dari:
  1. 1.blok III-1 dengan luas 273,66 (dua ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh enam) hektar;
  2. 2.blok III-3 dengan luas 652,18 (enam ratus lima puluh dua koma delapan belas) hektar; dan;
  3. 3.blok III-3 dengan luas 220,38 (dua ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) hektar.
4. d.sub BWP IV dengan luas 2.722,90 (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua koma sembilan) hektar terdiri dari:
  1. 1.blok IV-1 dengan luas 571,42 (lima ratus tujuh puluh satu koma empat puluh dua) hektar;
  2. 2.blok IV-2 dengan luas 321,39 (tiga ratus dua puluh satu koma tiga puluh sembilan) hektar; 30
  3. 3.blok IV-3 dengan luas 734,86 (tujuh ratus tiga puluh empat koma delapan puluh enam) hektar;
  4. 4.blok IV-4 dengan luas 450,48 (empat ratus lima puluh koma empat puluh delapan) hektar; dan
  5. 5.blok IV-5 dengan luas 644,75 (enam ratus empat puluh empat koma tujuh puluh lima) hektar
5. e.sub BWP V dengan luas 1.144,92 (seribu seratus empat puluh empat koma sembilan puluh dua) hektar terdiri dari:
  1. 1.blok V-1 dengan luas 145,44 (seratus empat puluh lima koma empat puluh empat) hektar;
  2. 2.blok V-2 dengan luas 131,72 (seratus tiga puluh satu koma tujuh puluh dua) hektar;
  3. 3.blok V-3 dengan luas 370,01 (tiga ratus tujuh puluh koma nol satu) hektar;
  4. 4.blok V-4 dengan luas 124,25 (seratus dua puluh empat koma dua puluh lima) hektar; dan
  5. 5.blok V-5 dengan luas 373,50 (tiga ratus tujuh puluh tiga koma lima) hektar.
(4)Penetapan zona dan subzona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.zona Lindung; dan
2. b.zona Budidaya.
(5)Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
1. a.zona Perlindungan Setempat (PS);
2. b.zona ruang terbuka hijau (RTH); dan
3. c.zona Rawan Bencana (RB).
(6)Zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
1. a.zona Perumahan (R);
2. b.zona Perdagangan dan Jasa (K);
3. c.zona Perkantoran (KT);
4. d.zona Industri (I);
5. e.zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
6. f.zona Peruntukan Lainnya (PL); dan
7. g.zona Peruntukan Khusus (KH).
(7)Pembagian sub BWP dan pembagian blok BWP Bangil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(8)Rencana pola ruang RDTR BWP Bangil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(5)huruf a, seluas 142,45 (seratus empat puluh dua koma empat puluh lima) terdiri atas:
1. a.subzona sempadan sungai (PS-2); dan
2. b.subzona sempadan mata air (PS-3).
(2)Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh sub BWP dengan luas 119,74 (seratus sembilas belas koma tujuh puluh empat) hektar pada sepanjang Kali Kedunglarangan, Kali Teluh, Kali Selangu, Kali Sideku, Kali Wrati, Kali Raci, Kali Masangan dan Kali Badong tersebar di :
1. a.sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, blok I-4, blok I-5;
2. b.sub BWP II blok II-1, blok II-2, blok II-3;
3. c.sub BWP III blok III-1, blok III-2, blok III-3;
4. d.sub BWP IV blok IV-1, blok IV-2, blok IV-3, blok IV-4, blok IV-5; dan
5. e.sub BWP V blok V-1, blok V-2, blok V-3, blok V-4, dan blok V-5
(3)Ketentuan subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.sempadan sungai bertanggul ditetapkan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
2. b.sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur.
(4)Subzona sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sumber Mata Air Sumbersono dengan perlindungan sempadan minimal 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air 1dengan luas 21,71 (dua puluh satu koma tujuh puluh satu) hektar tersebar di Sub BWP II blok II-1.
(5)Zona perlindungan setempat dapat berfungsi sebagai zona RTH Kota berupa subzona RTH fungsi tertentu sebagai RTH sempadan sungai dan RTH sempadan mata air.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (156)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2010