DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2016 Tahun 2016

Nomor: 03/PRT/M/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing; www.peraturan.go.id 2016, No. 173 Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
3.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Peryaratan di bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2053);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); www.peraturan.go.id 2016, No. 173 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
2.Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah badan usaha berbentuk badan hukum di bidang Jasa Konstruksi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 100% (seratus persen) modal atau saham dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan/atau Warga Negara Indonesia.
3.Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi.
4.Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dalam rangka penanaman modal asing adalah badan usaha Jasa Konstruksi yang didirikan berdasarkan hukum negara asing.
5.Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat BUJK PMA adalah perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal www.peraturan.go.id 2016, No. 173 usaha antara satu atau lebih penanam modal asing dengan satu atau lebih penanam modal dalam negeri.
6.Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7.Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
8.Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disingkat IUJK PMA adalah izin untuk melakukan usaha yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUJK PMA untuk melakukan kegiatan Jasa Konstruksi di Indonesia.
9.Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah pimpinan BUJK PMA yang ditetapkan sebagai penanggung jawab BUJK PMA.
10.Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK PMA.
11.Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
12.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pengembangan Jasa Konstruksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1)Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. www.peraturan.go.id 2016, No. 173

13.Unit Organisasi adalah unit struktural di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pembinaan usaha Jasa Konstruksi.
14.Tim Teknis BUJK PMA yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang bertugas memberikan rekomendasi teknis dalam hal layanan perizinan, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban yang dilakukan BUJK PMA.
15.Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
16.Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Terkait yang selanjutnya disebut K/L/D/I Terkait adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang terkait dengan klasifikasi pekerjaan jasa pelaksana konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.
17.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan IUJK PMA yang diterbitkan oleh BKPM, dengan tujuan untuk pembinaan Jasa Konstruksi nasional, melindungi kepentingan masyarakat dan mendorong investasi sektor konstruksi.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Kriteria Penanam Modal;
b.Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;
c.Penanggung Jawab Teknik www.peraturan.go.id 2016, No. 173
d.Jenis Permohonan, Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;
e.Hak dan Kewajiban Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;
f.Pemantauan dan Evaluasi;
g.Mekanisme Pelaporan; dan
h.Sanksi Administratif.

BAB II

KRITERIA PENANAM MODAL

Pasal 4

Penanam Modal Asing harus dalam bentuk Badan Usaha bukan orang perseorangan.

Pasal 5

Kriteria Penanam Modal dalam BUJK PMA harus memenuhi paling sedikit 1 (satu) BUJKN kualifikasi besar atau BUJKN yang memiliki pengalaman setara dengan pengalaman kualifikasi besar dan paling sedikit 1 (satu) BUJK Asing dalam rangka penanaman modal asing.

Pasal 6

Besaran saham masing–masing Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 7

(1)Setiap BUJK PMA wajib memiliki IUJK PMA.
(2)IUJK PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri.
(3)IUJK PMA dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Indonesia. www.peraturan.go.id 2016, No. 173
(4)IUJK PMA berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB TEKNIK

Pasal 8

Tenaga kerja warga negara asing yang menjabat sebagai PJT di BUJK PMA wajib memiliki SKA dengan kualifikasi paling rendah ahli madya atau memiliki Sertifikat Asean Architect atau Asean Chartered Professional Engineer.

Pasal 9

Tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang menjabat sebagai PJT di BUJK PMA wajib memiliki SKA dengan kualifikasi paling rendah ahli madya.

BAB V

JENIS PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 10

(1)Setiap BUJK PMA mengajukan permohonan IUJK PMA kepada Kepala BKPM.
(2)Permohonan IUJK PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.IUJK PMA baru;
2. b.perpanjangan IUJK PMA; dan/atau
3. c.perubahan data IUJK PMA;

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
3.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Peryaratan di bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2053);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); www.peraturan.go.id 2016, No. 173 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
2.Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah badan usaha berbentuk badan hukum di bidang Jasa Konstruksi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 100% (seratus persen) modal atau saham dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan/atau Warga Negara Indonesia.
3.Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi.
4.Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dalam rangka penanaman modal asing adalah badan usaha Jasa Konstruksi yang didirikan berdasarkan hukum negara asing.
5.Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat BUJK PMA adalah perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal www.peraturan.go.id 2016, No. 173 usaha antara satu atau lebih penanam modal asing dengan satu atau lebih penanam modal dalam negeri.
6.Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7.Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
8.Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disingkat IUJK PMA adalah izin untuk melakukan usaha yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUJK PMA untuk melakukan kegiatan Jasa Konstruksi di Indonesia.
9.Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah pimpinan BUJK PMA yang ditetapkan sebagai penanggung jawab BUJK PMA.
10.Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK PMA.
11.Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
12.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pengembangan Jasa Konstruksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1)Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. www.peraturan.go.id 2016, No. 173

13.Unit Organisasi adalah unit struktural di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pembinaan usaha Jasa Konstruksi.
14.Tim Teknis BUJK PMA yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang bertugas memberikan rekomendasi teknis dalam hal layanan perizinan, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban yang dilakukan BUJK PMA.
15.Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
16.Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Terkait yang selanjutnya disebut K/L/D/I Terkait adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang terkait dengan klasifikasi pekerjaan jasa pelaksana konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.
17.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 2

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Kriteria Penanam Modal;
b.Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;
c.Penanggung Jawab Teknik www.peraturan.go.id 2016, No. 173
d.Jenis Permohonan, Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;
e.Hak dan Kewajiban Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;
f.Pemantauan dan Evaluasi;
g.Mekanisme Pelaporan; dan
h.Sanksi Administratif.

BAB II

KRITERIA PENANAM MODAL

Pasal 4

Penanam Modal Asing harus dalam bentuk Badan Usaha bukan orang perseorangan.

Pasal 5

Pasal 6

Besaran saham masing–masing Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 7

(1)Setiap BUJK PMA wajib memiliki IUJK PMA.
(2)IUJK PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri.
(3)IUJK PMA dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Indonesia. www.peraturan.go.id 2016, No. 173
(4)IUJK PMA berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB TEKNIK

Pasal 8

Pasal 9

Tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang menjabat sebagai PJT di BUJK PMA wajib memiliki SKA dengan kualifikasi paling rendah ahli madya.

BAB V

JENIS PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 10

(1)Setiap BUJK PMA mengajukan permohonan IUJK PMA kepada Kepala BKPM.
(2)Permohonan IUJK PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.IUJK PMA baru;
2. b.perpanjangan IUJK PMA; dan/atau
3. c.perubahan data IUJK PMA;

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 Tahun 2014