Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2017 Tahun 2017
- Nomor
- 03/PRT/M/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
JDIH Kementerian PUPR
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2016 tentang Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
1872);
325); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 18/PRT/M/2016 TENTANG JDIH Kementerian PUPR PENETAPAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN DANA TALANGAN BADAN USAHA UNTUK PENGADAAN TANAH JALAN TOL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2016 tentang Penetapan dan Tata cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha untuk Pengadaaan Tanah Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 708), diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
11a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ dan bertanggung jawab kepada Presiden. 11b.Lembaga Manajemen Aset Negara, yang selanjutnya disingkat LMAN, adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan tugas melakukan Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melaksanakan tugas dan fungsi manajemen aset negara dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. 11c.Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
JDIH Kementerian PUPR
JDIH Kementerian PUPR
Dalam pelaksanaan penggunaan dana talangan Badan Usaha untuk pengadaan tanah, BPJT memiliki tugas:
dan
JDIH Kementerian PUPR
JDIH Kementerian PUPR
Permohonan pengantian dana talangan Badan Usaha yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) surat validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah; b) surat keterangan/Surat Perintah Pembayaran (SPP) dari PPK Pengadaan Tanah pada Kementerian/Lembaga tentang pembayaran ganti kerugian; dan c) berita acara pelepasan hak dari pihak yang berhak dan kuitansi dari PPK Pengadaan Tanah Kementerian/Lembaga;
a) kebenaran pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak; dan JDIH Kementerian PUPR b) bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran ganti kerugian dan pernyataan kesediaan menyetorkan uang ganti kerugian apabila terdapat kesalahan pembayaran dan/atau kelebihan pembayaran;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2017 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 426
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)