Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015
- Nomor
- 04/PRT/M/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
JDIH Kementerian PUPR
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI. JDIH Kementerian PUPR
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :
JDIH Kementerian PUPR
Tata pengaturan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui pengelolaan sumber daya air.
1) dapat memenuhi kebutuhan konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air; dan/atau 2) telah tersedianya prasarana sumber daya air yang menghubungkan daerah aliran sungai yang satu dengan daerah aliran sungai yang lain.
Sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. JDIH Kementerian PUPR
Kriteria penetapan wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi parameter sebagai berikut:
1) jumlah sektor yang terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling sedikit 16 (enam belas) sektor; dan 2) jumlah penduduk dalam wilayah sungai paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penduduk pada provinsi.
1) sosial: a) jumlah tenaga kerja pada lapangan kerja yang terpengaruh oleh sumber daya air paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tenaga kerja pada tingkat provinsi; atau b) pada wilayah sungai terdapat pulau kecil atau gugusan pulau kecil yang berbatasan dengan wilayah negara lain; 2) lingkungan: a) terancamnya keanekaragaman hayati yang spesifik dan langka pada sumber air yang perlu dilindungi atau yang ditetapkan dalam konvensi internasional; b) perbandingan antara debit air sungai maksimum dan debit air sungai minimum rata-rata tahunan pada sungai utama melebihi 75 (tujuh puluh lima); atau c) perbandingan antara kebutuhan air dan ketersediaan air andalan setiap tahun pada wilayah sungai yang bersangkutan melampaui angka 1,5 (satu koma lima). 3) ekonomi: a) terdapat paling sedikit 1 (satu) daerah irigasi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 10.000 (sepuluh ribu) ha; JDIH Kementerian PUPR b) nilai produktif industri yang tergantung pada sumber daya air pada wilayah sungai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai produktif industri pada tingkat provinsi; atau c) terdapat produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga air yang terhubung dengan jaringan listrik lintas provinsi dan/atau terhubung kedalam jaringan transmisi nasional.
Daerah aliran sungai yang berada pada pulau atau pulau-pulau kecil yang belum memiliki nama dan tidak tercantum dalam daftar daerah aliran sungai pada Lampiran Peta Wilayah Sungai dalam Peraturan Menteri ini, keberadaannya termasuk bagian dari Wilayah Sungai yang didasarkan pada batas Wilayah Sungai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang sama.
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)