Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2011 Tahun 2011
- Nomor
- 05/PRT/M/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
www.djpp.depkumham.go.id
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
www.djpp.depkumham.go.id
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan Izin Perwakilan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan jasa konstruksi nasional.
Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi kegiatan jasa konstruksi yang dilakukan oleh BUJKA di wilayah Indonesia. BAB II IZIN PERWAKILAN
BAB II
BAB III TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSYARATAN
BAB III
www.djpp.depkumham.go.id
Bagian kedua Persyaratan
www.djpp.depkumham.go.id
www.djpp.depkumham.go.id Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan
Alur proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam:
BAB IV KERJASAMA OPERASI DAN KRITERIA PEKERJAAN Bagian Kesatu Kerjasama Operasi
BAB IV
www.djpp.depkumham.go.id Bagian Kedua Kriteria Pekerjaan
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)