DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2014 Tahun 2014

Nomor: 10/PRT/M/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing; Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010; 2

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
2.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
3.Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
4.Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, yang selanjutnya disebut Izin Perwakilan adalah izin untuk melakukan usaha yang 3 diberikan oleh Pemerintah kepada BUJKA untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia.
5.Kepala Perwakilan adalah orang yang ditunjuk oleh BUJKA induk dan memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan BUJKA di Indonesia.
6.Kerjasama Operasi (joint operation) adalah kerjasama usaha antara satu BUJKA dengan satu atau lebih BUJK, bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa pekerjaan konstruksi dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan perundang- undangan Indonesia.
7.Tim Teknis Evaluasi BUJKA selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang bertugas melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan serta kegiatan usaha yang dilakukan Perwakilan BUJKA.
8.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha.
9.Sertifikat Penyetaraan adalah tanda bukti hasil penyetaraan kemampuan usaha BUJKA dari Lembaga Tingkat Nasional.
10.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
11.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
13.Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS, adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia.
14.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut Lembaga Tingkat Nasional adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. 4
15.Unit Kerja adalah unit struktural di Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi asing.
16.Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Terkait yang selanjutnya disebut K/L/D/I Terkait adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang terkait dengan klasifikasi pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan Izin Perwakilan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan jasa konstruksi nasional.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pengajuan dan persyaratan, prinsip kerjasama operasi, kriteria pekerjaan & tata laksana kerjasama operasi, hak & kewajiban, Tim Teknis Izin Perwakilan BUJKA, serta sanksi administratif.

Pasal 4

(1)Izin Perwakilan diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini ditandatangani atas nama Menteri oleh Kepala Unit Kerja.
(2)Izin Perwakilan diberikan kepada BUJKA dengan kualifikasi besar.
(3)Izin Perwakilan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.
(4)Izin Perwakilan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Perpanjangan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila pemohon:
1. a.mengajukan permohonan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah habis masa berlaku dari Izin Perwakilan;
2. b.melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan perpanjangan;
3. c.melaksanakan paling sedikit 1 (satu) pekerjaan jasa konstruksi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
4. d.menyampaikan laporan kegiatan tahunan paling lambat bulan Januari setelah tahun berjalan; dan
5. e.mendapatkan rekomendasi perpanjangan dari Tim Teknis. 5
(6)Format laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tercantum dalam Bagian A Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSYARATAN

Pasal 5

(1)BUJKA yang ingin memperoleh Izin Perwakilan harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Unit Kerja.
(2)Permohonan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Izin Perwakilan baru;
2. b.perpanjangan Izin Perwakilan;
3. c.pergantian data Izin Perwakilan; dan/atau
4. d.penutupan Izin Perwakilan.
(3)Permohonan pergantian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.pergantian data badan usaha;
2. b.pergantian data alamat;
3. c.perubahan jenis usaha; dan/atau
4. d.pergantian data Kepala Perwakilan BUJKA.

Pasal 6

(1)Izin Perwakilan diberikan dalam bentuk sertifikat, yang sekurang- kurangnya mencantumkan data-data sebagai berikut:
1. a.nama badan usaha;
2. b.nama kepala perwakilan;
3. c.alamat dan nomor telepon BUJKA;
4. d.masa berlaku Izin Perwakilan; dan
5. e.jenis usaha.
(2)Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Permohonan Izin Perwakilan baru, perpanjangan Izin Perwakilan dan/atau perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 6 ayat (2) huruf a, Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3) huruf c, dikenakan biaya administrasi sebagai berikut:
1. a.Bidang jasa konsultansi perencana/pengawasan konstruksi senilai USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat); dan/atau
2. b.Bidang jasa pelaksana konstruksi senilai USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat)
(4)Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung disetor oleh BUJKA kepada kas negara.

Pasal 7

(1)BUJKA yang akan mengajukan layanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri cq. kepala Unit Kerja.
(2)Unit Kerja melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan, melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan, melakukan validasi terhadap keabsahan dokumen dan/atau melakukan wawancara langsung kepada calon Kepala Perwakilan.
(3)Izin Perwakilan diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, setelah berkas dokumen dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 8

Alur proses perizinan untuk permohonan Izin Perwakilan baru, permohonan perpanjangan Izin Perwakilan, permohonan pergantian data Izin Perwakilan, dan permohonan penutupan Izin Perwakilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Persyaratan permohonan Izin Perwakilan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.rekaman akta pendirian BUJKA induk di negara asal yang telah dilegalisir oleh notaris publik atau lembaga yang berwenang di negara asal;
3. c.data umum BUJKA; 7
4. d.surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik;
5. e.rekaman izin usaha jasa konstruksi BUJKA induk yang masih berlaku yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit;
6. f.rekaman Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir oleh Lembaga Tingkat Nasional;
7. g.surat penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA oleh BUJKA induk (Letter of Appointment);
8. h.rekaman laporan keuangan BUJKA induk yang terbaru dan telah diaudit oleh akuntan publik;
9. i.rekaman paspor atau kartu tanda penduduk calon Kepala Perwakilan;
10. j.daftar riwayat hidup calon Kepala Perwakilan BUJKA;
11. k.rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat;
12. l.surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen; dan
13. m.surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain.
(2)Persyaratan permohonan perpanjangan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.data umum BUJKA;
3. c.Izin Perwakilan asli yang akan/sudah habis masa berlakunya;
4. d.Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir Lembaga Tingkat Nasional;
5. e.surat rekomendasi yang telah diperbarui dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik;
6. f.rekaman izin usaha jasa konstruksi BUJKA induk yang masih berlaku;
7. g.tanda terima penyerahan laporan kegiatan tahunan sesuai dengan format yang tercantum dalam Bagian B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
8. h.rekaman NPWP Perwakilan BUJKA yang bersangkutan;
9. i.rekaman paspor atau kartu tanda pengenal Kepala Perwakilan; 8
10. j.rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat;
11. k.rekaman bukti pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk setiap proyek konstruksi yang dilaksanakan dan telah dilegalisir oleh instansi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
12. l.surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.
(3)Persyaratan permohonan pergantian data badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;
3. c.rekaman akta penggantian nama perusahaan yang telah dilegalisir oleh notaris publik di negara asal;
4. d.surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan telah berganti namanya;
5. e.rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat; dan
6. f.surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.
(4)Persyaratan permohonan pergantian data alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;
3. c.Rekaman Akta Penggantian alamat perusahaan yang telah dilegalisir;
4. d.surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan telah berganti alamatnya;
5. e.rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat; dan
6. f.surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.
(5)Persyaratan permohonan perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;
3. c.rekaman Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir Lembaga Tingkat Nasional; dan
4. d.surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen. 9
(6)Persyaratan permohonan pergantian data Kepala Perwakilan BUJKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d sekurang- kurangnya meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;
3. c.surat penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA baru oleh BUJKA induk (Letter of Appointment);
4. d.daftar riwayat hidup Kepala Perwakilan BUJKA baru;
5. e.Exit Permit Only (EPO) Kepala Perwakilan BUJKA lama;
6. f.rekaman paspor atau kartu tanda penduduk Kepala Perwakilan yang baru;
7. g.surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen; dan
8. h.surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain.
(7)Pergantian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c tidak mengubah masa berlaku dari Izin Perwakilan.
(8)Persyaratan permohonan penutupan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.Izin Perwakilan asli; dan
3. c.surat pajak nihil.

Pasal 10

(1)Format surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf a, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (3) huruf a, Pasal 9 ayat
(4)huruf a, Pasal 9 ayat (5) huruf a, Pasal 9 ayat (6) huruf a dan Pasal 9 ayat (8) huruf a tercantum dalam Bagian A Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Format data umum BUJKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf c dan Pasal 9 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Bagian B Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Format surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l, Pasal 9 ayat (2) huruf l, Pasal 9 ayat (3) huruf f, Pasal 9 ayat (4) huruf f, Pasal 9 ayat (5) huruf d dan Pasal 9 ayat (6) huruf g tercantum dalam Bagian C Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 10
(4)Format surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m dan Pasal 9 ayat
(6)huruf h tercantum dalam Bagian D Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
2.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
3.Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
4.Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, yang selanjutnya disebut Izin Perwakilan adalah izin untuk melakukan usaha yang 3 diberikan oleh Pemerintah kepada BUJKA untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia.
5.Kepala Perwakilan adalah orang yang ditunjuk oleh BUJKA induk dan memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan BUJKA di Indonesia.
6.Kerjasama Operasi (joint operation) adalah kerjasama usaha antara satu BUJKA dengan satu atau lebih BUJK, bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa pekerjaan konstruksi dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan perundang- undangan Indonesia.
7.Tim Teknis Evaluasi BUJKA selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang bertugas melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan serta kegiatan usaha yang dilakukan Perwakilan BUJKA.
8.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha.
9.Sertifikat Penyetaraan adalah tanda bukti hasil penyetaraan kemampuan usaha BUJKA dari Lembaga Tingkat Nasional.
10.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
11.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
13.Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS, adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia.
14.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut Lembaga Tingkat Nasional adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. 4
15.Unit Kerja adalah unit struktural di Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi asing.
16.Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Terkait yang selanjutnya disebut K/L/D/I Terkait adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang terkait dengan klasifikasi pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan Izin Perwakilan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan jasa konstruksi nasional.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Izin Perwakilan diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini ditandatangani atas nama Menteri oleh Kepala Unit Kerja.
(2)Izin Perwakilan diberikan kepada BUJKA dengan kualifikasi besar.
(3)Izin Perwakilan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.
(4)Izin Perwakilan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Perpanjangan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila pemohon:
1. a.mengajukan permohonan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah habis masa berlaku dari Izin Perwakilan;
2. b.melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan perpanjangan;
3. c.melaksanakan paling sedikit 1 (satu) pekerjaan jasa konstruksi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
4. d.menyampaikan laporan kegiatan tahunan paling lambat bulan Januari setelah tahun berjalan; dan
5. e.mendapatkan rekomendasi perpanjangan dari Tim Teknis. 5
(6)Format laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tercantum dalam Bagian A Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSYARATAN

Pasal 5

(1)BUJKA yang ingin memperoleh Izin Perwakilan harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Unit Kerja.
(2)Permohonan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Izin Perwakilan baru;
2. b.perpanjangan Izin Perwakilan;
3. c.pergantian data Izin Perwakilan; dan/atau
4. d.penutupan Izin Perwakilan.
(3)Permohonan pergantian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.pergantian data badan usaha;
2. b.pergantian data alamat;
3. c.perubahan jenis usaha; dan/atau
4. d.pergantian data Kepala Perwakilan BUJKA.

Pasal 6

(1)Izin Perwakilan diberikan dalam bentuk sertifikat, yang sekurang- kurangnya mencantumkan data-data sebagai berikut:
1. a.nama badan usaha;
2. b.nama kepala perwakilan;
3. c.alamat dan nomor telepon BUJKA;
4. d.masa berlaku Izin Perwakilan; dan
5. e.jenis usaha.
(2)Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Permohonan Izin Perwakilan baru, perpanjangan Izin Perwakilan dan/atau perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 6 ayat (2) huruf a, Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3) huruf c, dikenakan biaya administrasi sebagai berikut:
1. a.Bidang jasa konsultansi perencana/pengawasan konstruksi senilai USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat); dan/atau
2. b.Bidang jasa pelaksana konstruksi senilai USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat)
(4)Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung disetor oleh BUJKA kepada kas negara.

Pasal 7

(1)BUJKA yang akan mengajukan layanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri cq. kepala Unit Kerja.
(2)Unit Kerja melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan, melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan, melakukan validasi terhadap keabsahan dokumen dan/atau melakukan wawancara langsung kepada calon Kepala Perwakilan.
(3)Izin Perwakilan diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, setelah berkas dokumen dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Persyaratan permohonan Izin Perwakilan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.rekaman akta pendirian BUJKA induk di negara asal yang telah dilegalisir oleh notaris publik atau lembaga yang berwenang di negara asal;
3. c.data umum BUJKA; 7
4. d.surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik;
5. e.rekaman izin usaha jasa konstruksi BUJKA induk yang masih berlaku yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit;
6. f.rekaman Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir oleh Lembaga Tingkat Nasional;
7. g.surat penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA oleh BUJKA induk (Letter of Appointment);
8. h.rekaman laporan keuangan BUJKA induk yang terbaru dan telah diaudit oleh akuntan publik;
9. i.rekaman paspor atau kartu tanda penduduk calon Kepala Perwakilan;
10. j.daftar riwayat hidup calon Kepala Perwakilan BUJKA;
11. k.rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat;
12. l.surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen; dan
13. m.surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain.
(2)Persyaratan permohonan perpanjangan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.data umum BUJKA;
3. c.Izin Perwakilan asli yang akan/sudah habis masa berlakunya;
4. d.Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir Lembaga Tingkat Nasional;
5. e.surat rekomendasi yang telah diperbarui dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik;
6. f.rekaman izin usaha jasa konstruksi BUJKA induk yang masih berlaku;
7. g.tanda terima penyerahan laporan kegiatan tahunan sesuai dengan format yang tercantum dalam Bagian B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
8. h.rekaman NPWP Perwakilan BUJKA yang bersangkutan;
9. i.rekaman paspor atau kartu tanda pengenal Kepala Perwakilan; 8
10. j.rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat;
11. k.rekaman bukti pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk setiap proyek konstruksi yang dilaksanakan dan telah dilegalisir oleh instansi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
12. l.surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.
(3)Persyaratan permohonan pergantian data badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;
3. c.rekaman akta penggantian nama perusahaan yang telah dilegalisir oleh notaris publik di negara asal;
4. d.surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan telah berganti namanya;
5. e.rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat; dan
6. f.surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.
(4)Persyaratan permohonan pergantian data alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;
3. c.Rekaman Akta Penggantian alamat perusahaan yang telah dilegalisir;
4. d.surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan telah berganti alamatnya;
5. e.rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat; dan
6. f.surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.
(5)Persyaratan permohonan perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;
3. c.rekaman Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir Lembaga Tingkat Nasional; dan
4. d.surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen. 9
(6)Persyaratan permohonan pergantian data Kepala Perwakilan BUJKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d sekurang- kurangnya meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;
3. c.surat penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA baru oleh BUJKA induk (Letter of Appointment);
4. d.daftar riwayat hidup Kepala Perwakilan BUJKA baru;
5. e.Exit Permit Only (EPO) Kepala Perwakilan BUJKA lama;
6. f.rekaman paspor atau kartu tanda penduduk Kepala Perwakilan yang baru;
7. g.surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen; dan
8. h.surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain.
(7)Pergantian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c tidak mengubah masa berlaku dari Izin Perwakilan.
(8)Persyaratan permohonan penutupan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.Izin Perwakilan asli; dan
3. c.surat pajak nihil.

Pasal 10

(1)Format surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf a, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (3) huruf a, Pasal 9 ayat
(4)huruf a, Pasal 9 ayat (5) huruf a, Pasal 9 ayat (6) huruf a dan Pasal 9 ayat (8) huruf a tercantum dalam Bagian A Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Format data umum BUJKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf c dan Pasal 9 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Bagian B Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Format surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l, Pasal 9 ayat (2) huruf l, Pasal 9 ayat (3) huruf f, Pasal 9 ayat (4) huruf f, Pasal 9 ayat (5) huruf d dan Pasal 9 ayat (6) huruf g tercantum dalam Bagian C Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 10
(4)Format surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m dan Pasal 9 ayat
(6)huruf h tercantum dalam Bagian D Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.