DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2009 Tahun 2009

Nomor: 06/PRT/M/2009
Tahun: 2009
Ditetapkan: 16 Maret 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya pembangunan infrastruktur terutama di kawasan rawan tsunami diperlukan pengaturan dan perencanaan umum serta manajemen yang menyeluruh, terpadu, serasi dan seimbang dengan memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan akan datang sehingga menjamin infrastruktur dapat berfungsi dengan baik dan aman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Perencanaan Umum Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rawan Tsunami; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004, tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Mengingat

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN UMUM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN RAWAN TSUNAMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Gempa berpotensi tsunami (tsunamigenic earthquake) adalah gempa dengan karakteristik tertentu, yaitu (a) pusat gempa terletak di dasar laut, (b) tergolong gempa dangkal dengan kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km, (c) mempunyai besaran (magnitudo) gempa M > 6,0, dan (d) mempunyai jenis sesar naik atau sesar turun.
2.Gempa tsunami (tsunami earthquake) adalah gempa yang karakteristiknya berbeda dengan tsunamigenic earthquake, tetapi dapat menimbulkan tsunami besar dengan amplitudo yang jauh lebih besar daripada besarnya magnitudo gempa.
3.Penanggulangan bencana adalah proses kegiatan yang meliputi pengenalan dan pemahaman bencana, risiko, jenis-jenis, lokasi dan keadaan darurat bencana; pencegahan; eksploitasi; pemulihan, dan rekonstruksi bencana. Kegiatan ini merupakan suatu siklus manajemen penanggulangan bencana.
4.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
5.Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
6.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
7.Kesiagapan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
9.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
10.Tsunami adalah gelombang laut yang terjadi akibat gempa, letusan gunung api, atau longusoran yang terjadi di dasar laut.
11.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

(1)Pengaturan tentang perencanaan umum pembangunan infrastruktur di kawasan rawan tsunami dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi perencanaan dalam memperkirakan dan menyelidiki kondisi lapangan yang rawan tsunami, melakukan pendekatan desain pengkajian untuk investigasi pantai dan pengembangan strategi upaya penanggulangan atau mitigasi berbagai jenis pengembangan perencanaan pembangunan infrastruktur di kawasan pantai yang rawan tsunami.
(2)Tujuan ditetetapkan pedoman ini untuk mengurangi risiko dan mencegah bahaya di kawasan rawan tsunami melalui perencanaan tata guna lahan dan pengurangan kerusakan tsunami dengan desain bangunan yang memadai, khususnya untuk perencanaan umum pembangunan infrastruktur di kawasan rawan tsunami.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini memuat tentang pengertian risiko tsunami untuk masyarakat; tata cara menghindari pembangunan baru di kawasan rawan bencana tsunami; penentuan lokasi dan konfigurasi pembangunan baru di kawasan rawan bencana tsunami; perencanaan dan kosntruksi bangunan baru untuk mengurangi dampak tsunami; mitigasi bangunan prasarana terhadap bencana tsunami dengan pembangunan kembali dan rencana tata guna lahan dan pembangunan proyek; perencanaan dan penentuan lokasi bangunan prasarana dan fasilitas kritis untuk mengurangi dampak tsunami; dan perencanaan kegiatan evakuasi vertikal.
(2)Pedoman perencanaan umum pembangunan infrastruktur di kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat secara lengkap dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahakan dengan peraturan menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 16 Maret 2009 MENTERI PEKERJAAN UMUM, DJOKO KIRMANTO

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya pembangunan infrastruktur terutama di kawasan rawan tsunami diperlukan pengaturan dan perencanaan umum serta manajemen yang menyeluruh, terpadu, serasi dan seimbang dengan memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan akan datang sehingga menjamin infrastruktur dapat berfungsi dengan baik dan aman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Perencanaan Umum Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rawan Tsunami; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004, tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Mengingat

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN UMUM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN RAWAN TSUNAMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Gempa berpotensi tsunami (tsunamigenic earthquake) adalah gempa dengan karakteristik tertentu, yaitu (a) pusat gempa terletak di dasar laut, (b) tergolong gempa dangkal dengan kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km, (c) mempunyai besaran (magnitudo) gempa M > 6,0, dan (d) mempunyai jenis sesar naik atau sesar turun.
2.Gempa tsunami (tsunami earthquake) adalah gempa yang karakteristiknya berbeda dengan tsunamigenic earthquake, tetapi dapat menimbulkan tsunami besar dengan amplitudo yang jauh lebih besar daripada besarnya magnitudo gempa.
3.Penanggulangan bencana adalah proses kegiatan yang meliputi pengenalan dan pemahaman bencana, risiko, jenis-jenis, lokasi dan keadaan darurat bencana; pencegahan; eksploitasi; pemulihan, dan rekonstruksi bencana. Kegiatan ini merupakan suatu siklus manajemen penanggulangan bencana.
4.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
5.Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
6.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
7.Kesiagapan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
9.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
10.Tsunami adalah gelombang laut yang terjadi akibat gempa, letusan gunung api, atau longusoran yang terjadi di dasar laut.
11.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

(1)Pengaturan tentang perencanaan umum pembangunan infrastruktur di kawasan rawan tsunami dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi perencanaan dalam memperkirakan dan menyelidiki kondisi lapangan yang rawan tsunami, melakukan pendekatan desain pengkajian untuk investigasi pantai dan pengembangan strategi upaya penanggulangan atau mitigasi berbagai jenis pengembangan perencanaan pembangunan infrastruktur di kawasan pantai yang rawan tsunami.
(2)Tujuan ditetetapkan pedoman ini untuk mengurangi risiko dan mencegah bahaya di kawasan rawan tsunami melalui perencanaan tata guna lahan dan pengurangan kerusakan tsunami dengan desain bangunan yang memadai, khususnya untuk perencanaan umum pembangunan infrastruktur di kawasan rawan tsunami.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini memuat tentang pengertian risiko tsunami untuk masyarakat; tata cara menghindari pembangunan baru di kawasan rawan bencana tsunami; penentuan lokasi dan konfigurasi pembangunan baru di kawasan rawan bencana tsunami; perencanaan dan kosntruksi bangunan baru untuk mengurangi dampak tsunami; mitigasi bangunan prasarana terhadap bencana tsunami dengan pembangunan kembali dan rencana tata guna lahan dan pembangunan proyek; perencanaan dan penentuan lokasi bangunan prasarana dan fasilitas kritis untuk mengurangi dampak tsunami; dan perencanaan kegiatan evakuasi vertikal.
(2)Pedoman perencanaan umum pembangunan infrastruktur di kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat secara lengkap dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahakan dengan peraturan menteri ini.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2009 Tahun 2009

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2008