DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 Tahun 2015

Nomor: 06/PRT/M/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi sub- bidang urusan sumber daya air menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; JDIH Kementerian PUPR
d.bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, tata laksana eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan ditetapkan oleh Menteri;
e.bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam melakukan eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan sebagaimana dimaksud pada huruf d, diperlukan eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air Dan Bangunan Pengairan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
1. 2.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Mengingat

3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16); JDIH Kementerian PUPR
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER AIR DAN BANGUNAN PENGAIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
3.Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
4.Bangunan pengairan yang selanjutnya disebut prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
5.Eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan adalah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan bangunan-bangunan pengairan guna menjamin kelestarian fungsi dari bangunan-bangunan pengairan untuk menjaga tata pengairan dan tata air yang baik berupa pemeliharaan sumber air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. JDIH Kementerian PUPR
6.Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
7.Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
8.Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
9.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
12.Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat provinsi.
13.Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air dalam penyelenggaraan eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan dilaksanakan secara tertib untuk menjaga kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 3

(1)Eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan meliputi:
1. a.pemeliharaan sumber air; dan
2. b.operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
(2)Pemeliharaan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
(3)Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
(4)Pelaksanaan pemeliharaan sumber air dan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, atau pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.
(5)Pelaksanaan pemeliharaan sumber air dan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.

BAB II

PEMELIHARAAN SUMBER AIR

Pasal 4

(1)Pemeliharaan sumber air ditujukan untuk menjaga kelestarian fungsi sumber daya air.
(2)Pemeliharaan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air. JDIH Kementerian PUPR
(3)Kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
1. a.pemeliharaan rutin;
2. b.pemeliharaan berkala; dan
3. c.penanggulangan atau perbaikan darurat akibat bencana alam dan/atau kerusakan yang tidak terduga.

Pasal 5

Pemeliharaan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR

Pasal 6

(1)Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.operasi prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pengaturan dan pengalokasian air dan sumber air; dan
2. b.pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sumber daya air serta perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air.
(2)Operasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dan prasarana sumber daya air.
(3)Pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b ditujukan untuk menjaga kelestarian fungsi prasarana sumber daya air. JDIH Kementerian PUPR
(4)Pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air.
(5)Kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
1. a.pemeliharaan rutin;
2. b.pemeliharaan berkala; dan
3. c.penanggulangan atau perbaikan darurat akibat bencana alam dan/atau kerusakan yang tidak terduga.
(6)Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana yang berfungsi untuk konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air, termasuk sarana pendukungnya dan jaringan hidrologi.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
(2)Rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kondisi prasarana sumber daya air dan perkembangan kebutuhan pengguna sumber daya air selama 1 (satu) tahun.
(3)Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh pengelola sumber daya air berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
(4)Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air memperhatikan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. JDIH Kementerian PUPR
(2)Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Sebelum pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemrakarsa menginformasikan kepada kelompok masyarakat yang diperkirakan terkena dampak kegiatan.
(4)Dalam hal pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menimbulkan kerusakan pada sumber air dan/atau lingkungan di sekitarnya, pemrakarsa wajib melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya.
(5)Dalam hal pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemrakarsa wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.
(6)Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dalam mengalokasikan air dan sumber air untuk kegiatan operasi prasarana sumber daya air harus dilakukan berdasarkan prinsip:
1. a.mengutamakan alokasi air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari- hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada;
2. b.menjaga kelangsungan alokasi air untuk pemakai air lain yang sudah ada; dan
3. c.memperhatikan alokasi air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari- hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sumber air dan/atau sekitar jaringan pembawa air.
(2)Pemakai air lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemakai air selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi sub- bidang urusan sumber daya air menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; JDIH Kementerian PUPR
d.bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, tata laksana eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan ditetapkan oleh Menteri;
e.bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam melakukan eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan sebagaimana dimaksud pada huruf d, diperlukan eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air Dan Bangunan Pengairan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
1. 2.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Mengingat

3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16); JDIH Kementerian PUPR
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER AIR DAN BANGUNAN PENGAIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
3.Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
4.Bangunan pengairan yang selanjutnya disebut prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
5.Eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan adalah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan bangunan-bangunan pengairan guna menjamin kelestarian fungsi dari bangunan-bangunan pengairan untuk menjaga tata pengairan dan tata air yang baik berupa pemeliharaan sumber air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. JDIH Kementerian PUPR
6.Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
7.Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
8.Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
9.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
12.Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat provinsi.
13.Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air dalam penyelenggaraan eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan dilaksanakan secara tertib untuk menjaga kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 3

(1)Eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan meliputi:
1. a.pemeliharaan sumber air; dan
2. b.operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
(2)Pemeliharaan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
(3)Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
(4)Pelaksanaan pemeliharaan sumber air dan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, atau pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.
(5)Pelaksanaan pemeliharaan sumber air dan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.

BAB II

PEMELIHARAAN SUMBER AIR

Pasal 4

(1)Pemeliharaan sumber air ditujukan untuk menjaga kelestarian fungsi sumber daya air.
(2)Pemeliharaan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air. JDIH Kementerian PUPR
(3)Kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
1. a.pemeliharaan rutin;
2. b.pemeliharaan berkala; dan
3. c.penanggulangan atau perbaikan darurat akibat bencana alam dan/atau kerusakan yang tidak terduga.

Pasal 5

Pemeliharaan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR

Pasal 6

(1)Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.operasi prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pengaturan dan pengalokasian air dan sumber air; dan
2. b.pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sumber daya air serta perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air.
(2)Operasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dan prasarana sumber daya air.
(3)Pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b ditujukan untuk menjaga kelestarian fungsi prasarana sumber daya air. JDIH Kementerian PUPR
(4)Pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air.
(5)Kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
1. a.pemeliharaan rutin;
2. b.pemeliharaan berkala; dan
3. c.penanggulangan atau perbaikan darurat akibat bencana alam dan/atau kerusakan yang tidak terduga.
(6)Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana yang berfungsi untuk konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air, termasuk sarana pendukungnya dan jaringan hidrologi.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
(2)Rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kondisi prasarana sumber daya air dan perkembangan kebutuhan pengguna sumber daya air selama 1 (satu) tahun.
(3)Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh pengelola sumber daya air berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
(4)Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air memperhatikan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. JDIH Kementerian PUPR
(2)Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Sebelum pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemrakarsa menginformasikan kepada kelompok masyarakat yang diperkirakan terkena dampak kegiatan.
(4)Dalam hal pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menimbulkan kerusakan pada sumber air dan/atau lingkungan di sekitarnya, pemrakarsa wajib melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya.
(5)Dalam hal pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemrakarsa wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.
(6)Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dalam mengalokasikan air dan sumber air untuk kegiatan operasi prasarana sumber daya air harus dilakukan berdasarkan prinsip:
1. a.mengutamakan alokasi air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari- hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada;
2. b.menjaga kelangsungan alokasi air untuk pemakai air lain yang sudah ada; dan
3. c.memperhatikan alokasi air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari- hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sumber air dan/atau sekitar jaringan pembawa air.
(2)Pemakai air lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemakai air selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMELIHARAAN SUMBER AIR

Pasal 4

Pasal 5

OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 18 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMELIHARAAN SUMBER AIR

Pasal 4

Pasal 5

OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 18 Tahun 2016