Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 Tahun 2016
- Nomor
- 07/PRT/M/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 57
JDIH Kementerian PUPR
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
JDIH Kementerian PUPR
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
JDIH Kementerian PUPR
JDIH Kementerian PUPR
JDIH Kementerian PUPR
JDIH Kementerian PUPR
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud
BAB II
Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan tata naskah dinas pada setiap unit organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. JDIH Kementerian PUPR Bagian Kedua Tujuan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan untuk:
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Ruang lingkup Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini meliputi:
JDIH Kementerian PUPR BAB III ASAS NASKAH DINAS
BAB III
Asas-asas yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan tata naskah dinas meliputi:
dan
JDIH Kementerian PUPR BAB IV JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Naskah Dinas
BAB IV
Naskah dinas menurut jenisnya terdiri atas naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus, dan naskah dinas lainnya. Bagian Kedua Format Naskah Dinas
JDIH Kementerian PUPR
Ketentuan lebih lanjut mengenai format naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB V PENYUSUNAN NASKAH DINAS Bagian Kesatu Persyaratan Penyusunan
BAB V
Persyaratan penyusunan naskah dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
JDIH Kementerian PUPR
Bagian Kedua Penyusunan Konsep
Bagian Ketiga Ketentuan Surat Dinas
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)