DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tahun 2015

Nomor: 15/PRT/M/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 April 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 999

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1065/M.PANRB/03/2015 tanggal 27 Maret 2015 telah disetujui organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2014; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. JDIH Kementerian PUPR

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
f.pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
g.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
h.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
i.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. JDIH Kementerian PUPR

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Inspektorat Jenderal;
c.Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
d.Direktorat Jenderal Bina Marga;
e.Direktorat Jenderal Cipta Karya;
f.Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;
g.Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
h.Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan;
i.Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
j.Badan Penelitian dan Pengembangan;
k.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
l.Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
m.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
n.Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
o.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
p.Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan;
q.Pusat Data dan Teknologi Informasi;
r.Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;
s.Pusat Bendungan; dan
t.Pusat Air Tanah dan Air Baku.

Pasal 5

Ketentuan mengenai struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. JDIH Kementerian PUPR

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 6

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri;
b.Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Umum;
e.Biro Hukum;
f.Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan; dan
g.Biro Komunikasi Publik. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 10

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran, fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah, serta kerja sama luar negeri bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Isi peraturan

Teks999PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1065/M.PANRB/03/2015 tanggal 27 Maret 2015 telah disetujui organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2014; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. JDIH Kementerian PUPR

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
f.pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
g.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
h.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
i.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. JDIH Kementerian PUPR

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Inspektorat Jenderal;
c.Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
d.Direktorat Jenderal Bina Marga;
e.Direktorat Jenderal Cipta Karya;
f.Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;
g.Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
h.Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan;
i.Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
j.Badan Penelitian dan Pengembangan;
k.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
l.Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
m.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
n.Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
o.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
p.Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan;
q.Pusat Data dan Teknologi Informasi;
r.Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;
s.Pusat Bendungan; dan
t.Pusat Air Tanah dan Air Baku.

Pasal 5

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 6

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri;
b.Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Umum;
e.Biro Hukum;
f.Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan; dan
g.Biro Komunikasi Publik. JDIH Kementerian PUPR

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 Tahun 2016