Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2016 Tahun 2016
- Nomor
- 09/PRT/M/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 46
JDIH Kementerian PUPR
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
JDIH Kementerian PUPR
829);
JDIH Kementerian PUPR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR/ PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHIDRO/PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
JDIH Kementerian PUPR
JDIH Kementerian PUPR
Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :
JDIH Kementerian PUPR
(4), yang dikerjasamakan dilarang dijaminkan atau digadaikan. BAB II OBYEK KBPU SDA
BAB II
(1), meliputi:
BAB III PJPK
BAB III
JDIH Kementerian PUPR
(2), bertindak sebagai pihak yang menandatangani perjanjian dengan badan penyiapan dan perjanjian KPBU SDA dengan badan usaha pelaksana.
JDIH Kementerian PUPR
BAB IV PANITIA PENGADAAN
BAB IV
JDIH Kementerian PUPR
(1), berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang yang berasal dari perwakilan unsur Kementerian yang membidangi Sumber Daya Air, Kementerian yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian yang membidangi Perencanaan Pembangunan Nasional, dan unsur badan usaha milik negara yang diberi penugasan dibidang kelistrikan.
(1), mengusulkan calon badan usaha pemenang lelang atau calon badan usaha ditunjuk langsung kepada PJPK berdasarkan hasil pemilihan badan usaha. BAB V TAHAP PELAKSANAAN KPBU SDA
BAB V
KPBU SDA dilaksanakan melalui tahapan :
JDIH Kementerian PUPR Bagian Kedua Perencanaan
Bagian Ketiga Penyiapan
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)