- Tim Pengadaan Tanah terdiri dari : a) Unsur Pimpinan; b) Unsur Pembantu Pimpinan - Tim Pengadaan Tanah dapat mengangkat tenaga ahli sesuai dengan kompetensinya melalui ikatan kontrak.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Mentri Pekerjaan Umum. Mengingat :
BAB I
Dalam Peraturan Mentri ini yang dimaksud dengan :
BAB II
Mentri Pekerjaan Umum atas nama Pemerintah membentuk Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol dengan pembinaan Direktorat Jenderal Bina Marga.
Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri dari : a) Unsur Pimpinan; b) Unsur Pembantu Pimpinan.
Tugas Tim Pengadaan Tanah adalah : a) Membantu Panitia Pengadaan Tanah mengadakan penyuluhan dan sosialisasi; b) Melakukan musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dengan pemegang hak atas tanah; c) Berdasarkan daftar inventaris dan surat keputusan penetapan harga dari pejabat yang berwenang, membuat daftar nominatif yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Pengadaan Tanah sebagai dasar pembayaran ganti rugi; d) Melaksanakan pembayaran ganti rugi hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; e) Mengajukan permohonan hak atas tanah dan proses permohonan sertifikasi tanah atas nama Departemen Pekerjaan Umum; f) Melaksanakan pengamanan fisik (pemasangan patok rumija, papan nama kepemilikan), dokumen pengusahaan hak atas tanah (sertifikat), peta / gambar situasi tanah dan dokumen pembebasan tanah; g) Melakukan monitoring pembayaran pajak yang berkaitan dengan ikatan kontrak pihak ketiga yang berkaitan dengan pengadaan tanah; h) Melaporkan penyelesaiaan pengadaan tanh dan menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah kepada Direktorat Jenderal Bina Marga; i) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengadaan Tanah bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengadaan Tanah dapat mengangkat tenaga ahli sesuai dengan kompetensinya melalui ikatan kontrak.
BAB III
Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, Badan Pengatur Jalan Tol memiliki tugas: a) Menyampaikan ruas jalan tol yang pengadaan tanahnya sudah dapat dimulai kepada Direktorat Jenderal Bina Marga; b) Memastikan ketersediaan Dana Pengadaan Tanah yang wajib disediakan oleh Badan Usaha berdasarkan alokasi dana dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dan/atau Rencana Penggunaan Anggaran yang telah disepakati; c) Memastikan bahwa dana yang dialokasikan oleh Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah tidak digunakan selain untuk kepentingan Pengadaan Tanah; d) Memantau Pencairan dana yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha berdasarkan surat Permintaan Pembayaran (SPP) e) Melaksanakan serah terima lahan yang dibebaskan kepada Badan Usaha.
BAB IV
Dana Pengadaan Tanah digunakan untuk ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman, benda-benda lain ynag berkaitan dengan tanah, Biaya Panitia Pengadaan Tanah, Biaya Operasional Pelaksanaan serta Biaya Pendukung.
Badan Usaha yang mengusahakan jalan tol atau Badan Usaha tertentu yang diberi kewenangan khusus untuk membiayai pengadaan tanah, membuka Rekening Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.
Palim lambat tanggal 10 setiap bulannya atau sesuai permintaan Badan Pengatur Jalan Tol, Badan Usaha mengirimkan rekening koran Dana Pengadaan Tanah kepada Badan Pengatur Jalan Tol.
Dalam hal biaya pengadaan tanah melebihi dana yang tercantum dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, maka Direktorat Jenderal Bina Marga memberitahukan hal tersebut kepada Badan Pengatur Jalan Tol.
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Menteri (Permen)