DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, sumber dan komponen pembiayaan pengadaan tanah jalan tol oleh badan usaha, tim pengadaan tanah, penyusunan rencana anggaran biaya, rekening biaya pengadaan tanah, penggunaan biaya pengadaan tanah, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembiayaan Pengadaan Tanah Jalan Tol oleh Badan Usaha; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 jdih.pu.go.id tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
7.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBIAYAAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL OLEH BADAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, jdih.pu.go.id bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2.Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan Umum untuk lalu lintas dengan pengendalian Jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik Jalan.
3.Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar.
4.Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
5.Prakarsa Badan Usaha adalah suatu proyek pengadaan infrastruktur jalan tol yang diprakarsai oleh badan usaha.
6.Badan Usaha Pemrakarsa yang selanjutnya disebut Pemrakarsa adalah Badan Usaha yang telah memperoleh penetapan sebagai pemrakarsa pengusahaan Jalan Tol dari Menteri.
7.Badan Usaha di Bidang Jalan Tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.
8.Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang selanjutnya disingkat PPJT adalah kesepakatan tertulis antara Menteri dan Badan Usaha untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol.
9.Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek Pengadaan Tanah.
10.Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan Tol.
11.Tim Pengadaan Tanah yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang diberi tugas oleh Menteri untuk mengelola dana badan usaha dalam rangka Pengadaan Tanah Jalan Tol.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
13.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas di bidang Jalan dan jembatan.

BAB II

SUMBER DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL OLEH BADAN USAHA

Pasal 2

(1)Pembiayaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol dapat bersumber dari dana Badan Usaha. jdih.pu.go.id
(2)Proyek Jalan Tol yang merupakan prakarsa Badan Usaha, pembiayaan pengadaan tanahnya bersumber dari Badan Usaha.
(3)Selain proyek Jalan Tol yang merupakan prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha dapat membiayai pengadaan tanah untuk:
1. a.penambahan ruang lingkup pada proyek Jalan Tol atas prakarsa pemerintah; atau
2. b.proyek Jalan Tol atas prakarsa pemerintah dengan pembiayaan Pengadaan Tanah disepakati dalam PPJT untuk dibiayai oleh Badan Usaha.
(4)Pembiayaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuka rekening biaya Pengadaan Tanah.

Pasal 3

(1)Pembiayaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol terdiri atas 2 (dua) komponen biaya, yaitu:
1. a.biaya ganti kerugian; dan
2. b.biaya operasional dan biaya pendukung.
(2)Biaya ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
(3)Biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.biaya perencanaan;
2. b.biaya persiapan;
3. c.biaya operasional TPT;
4. d.biaya operasional pelaksana Pengadaan Tanah;
5. e.biaya pengajuan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri;
6. f.biaya jasa konsultansi bantuan teknis pengadaan tanah;
7. g.biaya sertifikasi; dan
8. h.biaya pendukung lain yang berkaitan dengan tahapan Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Biaya operasional TPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c mengacu pada standar biaya masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal terdapat komponen biaya operasional TPT yang tidak diatur dalam standar biaya masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), komponen biaya operasional TPT dapat mengacu pada informasi biaya atau harga satuan yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi atau asosiasi profesi keahlian.
(6)Biaya operasional pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.pu.go.id
(7)Biaya pengajuan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e mengacu pada biaya yang ditetapkan pengadilan negeri setempat.

Pasal 4

(1)Biaya Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperhitungkan sebagai bagian dari nilai investasi dan dituangkan dalam PPJT.
(2)Dalam hal biaya pengadaan tanah melebihi kesepakatan dalam PPJT, Badan Usaha menyampaikan usulan kebutuhan biaya pengadaan tanah kepada BPJT untuk mendapat persetujuan sebagai dasar perubahan PPJT.

Pasal 5

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g merupakan sertifikasi atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 6

(1)Dalam hal belum ada penetapan pemenang lelang pada proyek Prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), biaya pengadaan tanah ditanggung oleh Pemrakarsa.
(2)Dalam hal Pemrakarsa tidak ditetapkan menjadi Badan Usaha pemenang lelang Jalan Tol, biaya pengadaan tanah yang telah dikeluarkan Pemrakarsa dilakukan penggantian oleh Badan Usaha pemenang lelang pengusahaan Jalan Tol yang diperhitungkan sebagai bagian dari nilai investasi.

BAB III

TIM PENGADAAN TANAH

Pasal 7

(1)TPT ditetapkan oleh Menteri atas usulan Direktur Jenderal.
(2)TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yaitu:
1. a.menyusun rencana anggaran biaya ganti kerugian serta biaya operasional dan biaya pendukung;
2. b.melakukan koordinasi dengan instansi terkait pada tahapan Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada tahapan Pengadaan Tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
4. d.mengajukan surat permintaan pembayaran biaya Pengadaan Tanah kepada Badan Usaha atau Pemrakarsa;
5. e.melaksanakan Pengadaan Tanah pengganti dalam hal bentuk ganti kerugian berupa tanah pengganti; jdih.pu.go.id
6. f.memerintahkan penyediaan bangunan pengganti kepada Badan Usaha dalam hal bentuk ganti kerugian berupa bangunan pengganti;
7. g.menyusun dokumen pertanggungjawaban pengeluaran biaya Pengadaan Tanah;
8. h.mengajukan permohonan sertifikasi dan/atau pemecahan sertifikat hasil Pengadaan Tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. i.menyusun laporan progres Pengadaan Tanah dan laporan keuangan; dan
10. j.mengarsipkan seluruh dokumen Pengadaan Tanah dan dokumen keuangan secara fisik dan elektronik.
(3)TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua; dan
2. b.sekretaris.
(4)Ketua TPT dan Sekretaris TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 8

(1)Untuk proyek Jalan Tol yang merupakan Prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), permohonan pembentukan TPT disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Direktur Jenderal setelah mendapat izin prakarsa dari Menteri.
(2)Untuk proyek Jalan Tol yang merupakan penambahan ruang lingkup pada proyek prakarsa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, permohonan pembentukan TPT disampaikan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal setelah penambahan ruang lingkup dituangkan dalam perubahan PPJT.
(3)Untuk proyek Jalan Tol atas prakarsa pemerintah dengan pembiayaan Pengadaan Tanah disepakati dalam PPJT untuk dibiayai oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, permohonan pembentukan TPT disampaikan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal setelah PPJT ditandatangani.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), TPT dibantu oleh personel yang berasal dari:
1. a.unsur aparatur sipil negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan/atau
2. b.pegawai yang diangkat berdasarkan kontrak kerja.
(2)Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua TPT.

Pasal 10

(1)Pembubaran TPT ditetapkan oleh Menteri.
(2)Pembubaran TPT dilakukan setelah seluruh bidang tanah telah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik jdih.pu.go.id Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(3)Dalam hal sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum selesai, pembubaran TPT dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Direktur Jenderal dan Badan Usaha dengan ketentuan penyelesaian sertifikasi dilakukan oleh Badan Usaha.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SUMBER DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL OLEH BADAN USAHA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

TIM PENGADAAN TANAH

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SUMBER DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL OLEH BADAN USAHA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

TIM PENGADAAN TANAH

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2006