DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 511 Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi, koordinasi pengelolaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pengembangan dan pembinaan penerapan sistem informasi serta pengolahan data pengadaan barang/jasa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); jdih.pu.go.id
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 509 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 509

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi;
b.pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi;
c.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi;
d.pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa serta Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
e.fasilitasi administrasi jabatan fungsional bidang pengelola pengadaan barang/ jasa;
f.koordinasi pengelolaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
g.pengelolaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis; jdih.pu.go.id
h.koordinasi dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa
i.pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang/jasa;
j.pengembangan dan pembinaan penerapan sistem informasi terkait pengadaan barang/jasa;
k.pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;
l.pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
m.pengolahan data kinerja penyedia jasa konstruksi;
n.penerapan sistem pengendalian intern pemerintah;
o.pengelolaan pelaksanaan Unit Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal;
p.pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
1. 2.Ketentuan Pasal 511 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 511

Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi, koordinasi pengelolaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pengembangan dan pembinaan penerapan sistem informasi serta pengolahan data pengadaan barang/jasa.

3.Ketentuan Pasal 513 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 513

Subdirektorat Advokasi dan Fasilitasi Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi, pelaksanaan koordinasi dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa serta Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa, fasilitasi administrasi jabatan fungsional bidang pengelola pengadaan barang/ jasa, serta pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral.

4.Ketentuan Pasal 515 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 515

Subdirektorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko, pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko atas kecurangan dan pencapaian target program dan kegiatan, pelaksanaan konsolidasi atas penerapan jdih.pu.go.id kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, pemantauan dan evaluasi kinerja layanan Unit Pelaksana Teknis pengadaan barang/jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pengolahan data kinerja penyedia jasa konstruksi.

5.Ketentuan Pasal 723 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 723

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengelolaan data dan teknologi informasi serta manajemen tanggap bencana Kementerian;
b.pengelolaan dan pelayanan data dan informasi statistik, geospasial tematik, serta audio visual bidang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
c.pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem teknologi informasi, infrastruktur dan keamanan teknologi informasi;
d.pengelolaan data dan informasi serta manajemen penanggulangan dan tanggap bencana Kementerian;
e.pengelolaan digitalisasi data dan produksi dokumentasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
f.fasilitasi pembinaan jabatan fungsional pranata komputer, surveyor pemetaan, dan statistik;
g.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data dan teknologi informasi serta manajemen tanggap bencana Kementerian; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.
1. 6.Ketentuan Pasal 725 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 725

Bidang Manajemen Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem teknologi informasi, dan infrastruktur dan keamanan teknologi informasi, pengelolaan digitalisasi data dan produksi dokumentasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta fasilitasi pembinaan jabatan fungsional pranata komputer. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.pu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2022 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1382

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…