DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 778

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 39); jdih.pu.go.id
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian dipimpin oleh Menteri. jdih.pu.go.id

Pasal 3

(1)Dalam memimpin Kementerian, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.
(3)Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(4)Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(5)Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
(6)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
2. b.membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian.
(7)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Menteri juga melaksanakan tugas:
1. a.membantu Menteri dalam mengoordinasikan pengendalian pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Papua dan Papua Barat;
2. b.pelaksanaan dukungan penanggulangan bencana; dan
3. c.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 4

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. jdih.pu.go.id

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana dan prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta pembinaan jasa konstruksi;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
f.pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
g.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
h.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. jdih.pu.go.id

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
3. c.Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. d.Direktorat Jenderal Cipta Karya;
5. e.Direktorat Jenderal Perumahan;
6. f.Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
7. g.Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
8. h.Inspektorat Jenderal;
9. i.Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
10. j.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. k.Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
12. l.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
13. m.Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
14. n.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
15. o.Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan.
(2)Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
1. a.Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan;
2. b.Pusat Data dan Teknologi Informasi;
3. c.Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah; dan
4. d.Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.
(3)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi Kementerian tercantum dalam Lampiran yang erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.pu.go.id

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara serta pemantauan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. jdih.pu.go.id

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri;
b.Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Umum;
e.Biro Hukum;
f.Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
g.Biro Komunikasi Publik.

Pasal 11

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi administrasi penganggaran, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, serta kerja sama luar negeri bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Isi peraturan

Teks778PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 39); jdih.pu.go.id
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian dipimpin oleh Menteri. jdih.pu.go.id

Pasal 3

(1)Dalam memimpin Kementerian, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.
(3)Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(4)Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(5)Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
(6)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
2. b.membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian.
(7)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Menteri juga melaksanakan tugas:
1. a.membantu Menteri dalam mengoordinasikan pengendalian pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Papua dan Papua Barat;
2. b.pelaksanaan dukungan penanggulangan bencana; dan
3. c.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 4

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. jdih.pu.go.id

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana dan prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta pembinaan jasa konstruksi;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
f.pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
g.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
h.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. jdih.pu.go.id

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
3. c.Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. d.Direktorat Jenderal Cipta Karya;
5. e.Direktorat Jenderal Perumahan;
6. f.Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
7. g.Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
8. h.Inspektorat Jenderal;
9. i.Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
10. j.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. k.Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
12. l.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
13. m.Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
14. n.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
15. o.Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan.
(2)Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
1. a.Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan;
2. b.Pusat Data dan Teknologi Informasi;
3. c.Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah; dan
4. d.Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.
(3)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi Kementerian tercantum dalam Lampiran yang erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.pu.go.id

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara serta pemantauan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. jdih.pu.go.id

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri;
b.Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Umum;
e.Biro Hukum;
f.Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
g.Biro Komunikasi Publik.