DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 Tahun 2015

Nomor: 13/PRT/M/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, lembaga dan badan hukum tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menyelenggarakan usaha pengendalian daya rusak air terhadap sumber air dan lingkungannya;
c.bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam menyelenggarakan usaha pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air; JDIH Kementerian PUPR
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304); JDIH Kementerian PUPR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA AKIBAT DAYA RUSAK AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mangakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2.Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
3.Bencana akibat daya rusak air adalah bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.
4.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
5.Tanggap darurat bencana akibat daya rusak air adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan guna pemulihan fungsi prasarana dan sarana sumber daya air.
6.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
7.Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan. JDIH Kementerian PUPR
8.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10.Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
11.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
12.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BBWS/BWS dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan kepada BBWS/BWS dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air.

Pasal 3

Bencana akibat daya rusak air antara lain:

a.banjir termasuk banjir bandang;
b.erosi dan sedimentasi; JDIH Kementerian PUPR
c.banjir lahar dingin;
d.tanah longsor pada tebing sungai yang berubah menjadi aliran debris;
e.intrusi; dan/atau
f.perembesan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.mekanisme penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air;
b.peran masyarakat; dan
c.pendanaan.

Pasal 5

(1)Dalam melakukan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air, BBWS/BWS membentuk Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana.
(2)Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala BBWS/BWS pada setiap awal tahun.
(3)Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala BBWS/BWS dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, dan tatalaksana pada BBWS/BWS.
(4)Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan siaga bencana akibat daya rusak air.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana berpedoman pada organisasi dan mekanisme kerja Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Kepala BBWS/BWS.

Pasal 6

Dalam hal terjadi bencana akibat daya rusak air, Kepala BBWS/BWS menugaskan sebagian anggota Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai tim teknis kaji cepat. JDIH Kementerian PUPR

BAB II

MEKANISME PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA AKIBAT DAYA RUSAK AIR

Pasal 7

Kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui tahapan:

a.penugasan tim teknis kaji cepat;
b.penyusunan rencana aksi;
c.evaluasi ketersediaan sumber daya;
d.pelaksanaan kegiatan; dan
e.laporan pertanggungjawaban.

Pasal 8

(1)Penugasan tim teknis kaji cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berdasarkan lokasi dan kondisi bencana akibat daya rusak air.
(2)Tim teknis kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan kaji cepat dampak kerusakan bencana akibat daya rusak air untuk menghasilkan rencana aksi kegiatan penanggulangan darurat.
(3)Dalam melakukan kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)tim teknis kaji cepat berkoordinasi dengan tim kaji cepat BNPB/BPBD.
(4)Dalam hal diperlukan, Kepala BBWS/BWS dapat menambah anggota tim teknis kaji cepat dari luar anggota Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana ataupun dari instansi terkait.

Pasal 9

(1)Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui kegiatan kaji cepat yang terdiri atas:
1. a.inventarisasi mengenai jenis, lokasi, kondisi prasarana dan sarana sumber daya air, tingkat kerusakan, dan penyebab kerusakan;
2. b.identifikasi data dan analisis tingkat kerusakan;
3. c.identifikasi data dan analisis terhadap ancaman dampak kerusakan prasarana dan sarana sumber daya air; JDIH Kementerian PUPR
4. d.pelaksanaan survai dan pengukuran;
5. e.pembuatan desain dan rencana penanggulangan darurat;
6. f.pengkajian terhadap hasil desain dan penanggulangan darurat;
7. g.penyusunan skala prioritas tindakan penanggulangan bencana berdasarkan tingkat kepentingan; dan
8. h.penyusunan pendanaan.
(2)Hasil penyusunan rencana aksi tim teknis kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BBWS/BWS dalam bentuk laporan usulan rencana aksi.
(3)Laporan usulan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala BBWS/BWS kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air dengan tembusan kepada Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 10

(1)Evaluasi ketersediaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan berdasarkan laporan usulan rencana aksi yang berasal dari Kepala BBWS/BWS.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.terpenuhinya kebutuhan sumber daya oleh BBWS/BWS; atau
2. b.terpenuhinya sebagian kebutuhan sumber daya oleh BBWS/BWS.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, lembaga dan badan hukum tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menyelenggarakan usaha pengendalian daya rusak air terhadap sumber air dan lingkungannya;
c.bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam menyelenggarakan usaha pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air; JDIH Kementerian PUPR
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304); JDIH Kementerian PUPR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA AKIBAT DAYA RUSAK AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mangakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2.Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
3.Bencana akibat daya rusak air adalah bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.
4.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
5.Tanggap darurat bencana akibat daya rusak air adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan guna pemulihan fungsi prasarana dan sarana sumber daya air.
6.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
7.Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan. JDIH Kementerian PUPR
8.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10.Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
11.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
12.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BBWS/BWS dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan kepada BBWS/BWS dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air.

Pasal 3

Bencana akibat daya rusak air antara lain:

a.banjir termasuk banjir bandang;
b.erosi dan sedimentasi; JDIH Kementerian PUPR
c.banjir lahar dingin;
d.tanah longsor pada tebing sungai yang berubah menjadi aliran debris;
e.intrusi; dan/atau
f.perembesan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.mekanisme penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air;
b.peran masyarakat; dan
c.pendanaan.

Pasal 5

(1)Dalam melakukan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air, BBWS/BWS membentuk Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana.
(2)Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala BBWS/BWS pada setiap awal tahun.
(3)Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala BBWS/BWS dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, dan tatalaksana pada BBWS/BWS.
(4)Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan siaga bencana akibat daya rusak air.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana berpedoman pada organisasi dan mekanisme kerja Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Kepala BBWS/BWS.

Pasal 6

BAB II

MEKANISME PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA AKIBAT DAYA RUSAK AIR

Pasal 7

Kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui tahapan:

a.penugasan tim teknis kaji cepat;
b.penyusunan rencana aksi;
c.evaluasi ketersediaan sumber daya;
d.pelaksanaan kegiatan; dan
e.laporan pertanggungjawaban.

Pasal 8

(1)Penugasan tim teknis kaji cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berdasarkan lokasi dan kondisi bencana akibat daya rusak air.
(2)Tim teknis kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan kaji cepat dampak kerusakan bencana akibat daya rusak air untuk menghasilkan rencana aksi kegiatan penanggulangan darurat.
(3)Dalam melakukan kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)tim teknis kaji cepat berkoordinasi dengan tim kaji cepat BNPB/BPBD.
(4)Dalam hal diperlukan, Kepala BBWS/BWS dapat menambah anggota tim teknis kaji cepat dari luar anggota Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana ataupun dari instansi terkait.

Pasal 9

(1)Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui kegiatan kaji cepat yang terdiri atas:
1. a.inventarisasi mengenai jenis, lokasi, kondisi prasarana dan sarana sumber daya air, tingkat kerusakan, dan penyebab kerusakan;
2. b.identifikasi data dan analisis tingkat kerusakan;
3. c.identifikasi data dan analisis terhadap ancaman dampak kerusakan prasarana dan sarana sumber daya air; JDIH Kementerian PUPR
4. d.pelaksanaan survai dan pengukuran;
5. e.pembuatan desain dan rencana penanggulangan darurat;
6. f.pengkajian terhadap hasil desain dan penanggulangan darurat;
7. g.penyusunan skala prioritas tindakan penanggulangan bencana berdasarkan tingkat kepentingan; dan
8. h.penyusunan pendanaan.
(2)Hasil penyusunan rencana aksi tim teknis kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BBWS/BWS dalam bentuk laporan usulan rencana aksi.
(3)Laporan usulan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala BBWS/BWS kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air dengan tembusan kepada Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 10

(1)Evaluasi ketersediaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan berdasarkan laporan usulan rencana aksi yang berasal dari Kepala BBWS/BWS.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.terpenuhinya kebutuhan sumber daya oleh BBWS/BWS; atau
2. b.terpenuhinya sebagian kebutuhan sumber daya oleh BBWS/BWS.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1982

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1982

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2021