DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1982

Nomor: 22
Tahun: 1982
Ditetapkan: 12 Agustus 1982
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah sebagai landasan kebijaksanaan untuk pengaturan lebih lanjut tata cara pembinaan dalam kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peranannya; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA PENGATURAN AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pengairan;
b.Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
c.Daerah adalah Daerah Tingkat I;
d.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Dae'rah Istimewa;
e.Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah dimana air meresap dan/atau mengalir melalui sungai dan anak- anak sungai yang bersangkutan;
f.Wilayah Sungai adalah kesatuan wdayah tata pengairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai;
g.Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air untuk keperluan tertentu;
h.Pihak yang Berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Menteri;
i.Bangunan Pengairan adalah bangunan prasarana pengairan baik yang berujud saluran ataupun bangunan lain.

BAB II

ASAS DAN LANDASAN HAK ATAS AIR

Pasal 2

(1)Dalam Tata Pengaturan Air dipergunakan asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian.
(2)Hak atas air ialah Hak Guna Air.

BAB III

POLA TATA PENGATURAN AIR

Pasal 3

Untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air secara nasional yang dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan ditetapkan pola untuk perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air dan/atau sumber air yang didasarkan atas wilayah sungai, wewenang dan tanggung jawab atas sumber air serta perencanaan perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan/atau sumber air.

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)Kesatuan wilayah tata pengairan ditetapkan berdasarkan wilayah sungai.
(2)Dua daerah pengaliran sungai atau lebih yang secara alamiah atau buatan berhubungan satu sama lain, keseluruhannya dinyatakan sebagai satu wilayah sungai dan masing-masing merupakan sub wilayah sungai.

Pasal 5

(1)Wewenang yang timbul dari hak penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 atas air dan/atau sumber air yang berada di wilayah-wilayah sungai atau bagian-bagian daripada wilayah sungai di dalam suatu Daerah, dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah.
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Menteri.
(3)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas wilayah sungai yang berada pada lebih dari satu Daerah tetap berada pada Menteri.

Pasal 6

(1)Pengurusan administratif atas sumber air bawah tanah, mata air panas sebagai sumber mineral dan sumber tenaga menjadi wewenang Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pertambangan.
(2)Pengambilan air bawah tanah untuk penggunaan airnya pada batas kedalaman tertentu hanya dapat dilaksanakan dengan izin Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat petunjuk-petunjuk teknis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)pasal ini.
(3)Pelaksanaan ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 7

(1)Rencana perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air dan/atau sumber air pada tiap wilayah sungai disusun secara terpadu dan menyeluruh.
(2)Rencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dimasukkan ke dalam Rencana Pengembangan Sumber-sumber Air Nasional, sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Nasional.

BAB IV

KOORDINASI TATA PENGATURAN AIR

Pasal 8

Tanpa mengurangi wewenang departemen dan/alau lembaga lain yang bersangkutan dalam bidang tugasnya masing-masing, Menteri melaksanakan wewenang dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan segala pengaturan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (13)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1999

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (13)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1999

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2016