DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2018 Tahun 2018

Nomor: 16/PRT/M/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, klasifikasi arsip di masing-masing Kementerian/Lembaga ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; JDIH Kementerian PUPR Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan JDIH Kementerian PUPR Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1705);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 817);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 946); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat atau diterima oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
4.Klasifikasi Fasilitatif adalah fungsi kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang JDIH Kementerian PUPR kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5.Klasifikasi Substantif adalah fungsi kegiatan pelaksanaan tugas pokok Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

(1)Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka pengelolaan Arsip Dinamis bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(2)Peraturan menteri ini bertujuan untuk:
1. a.memudahkan dalam pelaksanaan pemberian klasifikasi untuk identifikasi subjek pada Arsip secara tepat dan benar;
2. b.menciptakan keseragaman dalam penerapan Klasifikasi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. c.menciptakan tertib administrasi pengelolaan Arsip Dinamis; dan
4. d.mendinamiskan penyelenggaraan Arsip Dinamis sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu.

BAB II

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

(1)Klasifikasi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi:
1. a.fungsi fasilitatif; dan
2. b.fungsi substantif.
(2)Fungsi Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.hukum:
  1. 1.produk hukum: a) produk hukum bersifat pengaturan; dan b) produk hukum bersifat penetapan; JDIH Kementerian PUPR
  2. 2.perjanjian kerjasama: a) perjanjian kerjasama dalam negeri; dan b) perjanjian kerjasama luar negeri;
  3. 3.sosialisasi hukum;
  4. 4.dokumentasi hukum;
  5. 5.hak atas kekayaan intelektual; dan
  6. 6.advokasi hukum: a) advokasi hukum perdata; b) advokasi hukum pidana; dan c) advokasi hukum kasus peradilan tata usaha negara;
2. b.hubungan luar negeri:
  1. 1.kerjasama bilateral: a) pinjaman luar negeri; b) hibah luar negeri; c) negosiasi luar negeri; d) kerjasama teknik luar negeri; dan e) kerjasama infrastruktur luar negeri;
  2. 2.kerjasama multilateral: a) pinjaman luar negeri; b) hibah luar negeri; c) negosiasi luar negeri; d) kerjasama teknik luar negeri; dan e) kerjasama infrastruktur luar negeri;
  3. 3.kerjasama lembaga swasta (non government organization); dan
  4. 4.administrasi perjalanan luar negeri;
3. c.hubungan masyarakat:
  1. 1.publikasi informasi;
  2. 2.dokumentasi informasi;
  3. 3.penerbitan;
  4. 4.dengar pendapat (hearing); dan
  5. 5.hubungan antarlembaga: a) lembaga negara; b) organisasi infrastruktur nasional; c) perusahaan; d) organisasi kemasyarakatan; JDIH Kementerian PUPR e) badan koordinasi hubungan masyarakat (bakohumas); dan f) perguruan tinggi/sekolah; dan
  6. 6.peran masyarakat;
4. d.kepegawaian:
  1. 1.perencanaan pegawai: a) analisa jabatan; b) analisa beban kerja; dan c) formasi kepegawaian;
  2. 2.pengadaan pegawai: a) penerimaan; b) pengangkatan cpns atau pns; c) penem patan; dan d) penerimaan dan penempatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk)/non pns;
  3. 3.ujian kenaikan pangkat/jabatan: a) ujian penyesuaian ijazah; b) ujian dinas; dan c) ujian kompetensi;
  4. 4.mutasi: a) kenaikan dan penyesuaian pangkat /golongan; b) rotasi kerja; c) alih tugas; dan d) penempatan kembali;
  5. 5.pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural: a) pengangkatan jabatan; dan b) pemberhentian jabatan;
  6. 6.administrasi kepegawaian: a) data pegawai; b) absensi pegawai; c) kartu kepegawaian; d) tanda jasa; e) penggajian; f) penyesuaian masa kerja; dan JDIH Kementerian PUPR g) penyesuaian kelas jabatan;
  7. 7.cuti pegawai;
  8. 8.pembinaan pegawai: a) penilaian prestasi kerja; b) pembinaan pembentukan karakter pegawai; c) hukuman disiplin; dan d) penyelesaian selisih/sengketa pegawai;
  9. 9.pengembangan pegawai: a) perencanaan dan pengembangan karir; b) keterampilan/keahlian; c) tugas belajar dan izin belajar; dan d) sertifikasi profesi;
  10. 10.pembinaan jabatan fungsional tertentu: a) pengangkatan jabatan fungsional tertentu; b) kenaikan jenjang pangkat/jabatan; c) pemindahan jabatan fungsional tertentu; d) pembebasan sementara jabatan fungsional tertentu; dan e) pemberhentian jabatan fungsional tertentu;
  11. 11.pemberhentian pegawai: a) dengan hormat; dan b) tidak dengan hormat;
  12. 12.pensiun;
5. e.keuangan:
  1. 1.penganggaran: a) penyusunan target dan pagu indikatif penerimaan negara bukan pajak (pnbp); dan b) penyusunan rencana bisnis anggaran badan layanan umum (blu);
  2. 2.pelaksanaan anggaran: a) belanja pegawai; b) belanja barang dan jasa; c) belanja pemeliharaan; d) belanja sewa; e) belanja perjalanan; f) belanja bantuan pemerintah; JDIH Kementerian PUPR g) belanja modal tanah; h) belanja modal peralatan dan mesin; i) belanja modal gedung dan bangunan; j) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; k) belanja modal aset lainnya; dan l) belanja lainnya;
  3. 3.pengeluaran anggaran;
  4. 4.pengelolaan perbendaharaan: a) penerimaan negara bukan pajak (pnbp); b) pengembalian belanja; c) tuntutan ganti rugi; d) tuntutan perbendaharaan; e) perhitungan ex-officio; f) pembukaan rekening bendahara; g) berita acara pemeriksaan kas; h) verifikasi anggaran; i) nota verifikasi pertanggungjawaban anggaran; j) pembukuan anggaran; k) pendampingan perbendaharaan; dan l) pembinaan perbendaharaan;
  5. 5.pelaporan: a) pelaporan laporan pertanggungjawaban (lpj) bendahara; b) pelaporan penerimaan negara bukan pajak (pnbp); c) pelaporan keuangan; d) pelaporan pajak; dan e) pelaporan piutang negara
  6. 6.evaluasi: a) evaluasi laporan keuangan; b) evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran; c) evaluasi pejabat perbendaharaan; dan d) evaluasi kinerja badan layanan umum (blu);
  7. 7.ketatausahaan keuangan: a) keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai (kp4); JDIH Kementerian PUPR b) keterangan penghasilan; c) surat keterangan pemberhentian pembayaran (skpp); dan d) penyampaian surat pemberitahuan (spt) pajak.
6. f.organisasi dan tata laksana:
  1. 1.organisasi: a) struktur organisasi; dan b) tata kerja dan uraian tugas pokok;
  2. 2.ketatalaksanaan: a) tata laksana; dan b) mekanisme kerja;
  3. 3.reformasi birokrasi;
  4. 4.budaya organisasi; dan
  5. 5.organisasi non kedinasan: a) korpri; b) dharma wanita; c) koperasi; dan d) kerukunan pensiun pekerjaan umum (kppu);
7. g.pengelolaan data:
  1. 1.pengelolaan data dan informasi: a) data dan informasi administrasi; b) data dan informasi sumber daya air; c) data dan informasi bina marga; d) data dan informasi cipta karya; e) data dan informasi perumahan; f) data dan informasi bina konstruksi; g) data dan informasi pengembangan infrastruktur wilayah; h) data dan informasi penelitian dan pengembangan; i) data dan informasi pengembangan sumber daya manusia; dan j) data dan informasi pelelangan elektronis (e- procurement); JDIH Kementerian PUPR
  2. 2.infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi: a) infrastruktur teknologi informasi; b) sistem informasi; dan c) pengelolaan website.
8. h.pengadaan barang/jasa
  1. 1.pengadaan barang yang dilakukan melalui pemilihan penyedia barang/jasa: a) melalui pelelangan umum; b) melalui pelelangan terbatas; c) melalui pelelangan sederhana; d) melalui penunjukan langsung; e) melalui pengadaan langsung; dan f) melalui kontes;
  2. 2.pengadaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan melalui pemilihan penyedia barang/jasa: a) melalui pelelangan umum; b) melalui pelelangan terbatas; c) melalui pemilihan langsung; d) melalui penunjukan langsung; dan e) melalui pengadaan langsung;
  3. 3.pengadaan jasa konsultasi yang dilakukan melalui pemilihan penyedia barang/jasa; a) melalui seleksi umum; b) melalui seleksi sederhana; c) melalui penunjukan langsung; d) melalui pengadaan langsung; dan e) melalui sayembara;
  4. 4.pengadaan jasa lainnya yang dilakukan melalui pemilihan penyedia barang/jasa: a) melalui pelelangan umum; b) melalui pelelangan sederhana; c) melalui penunjukan langsung; d) melalui pengadaan langsung; dan e) melalui sayembara. JDIH Kementerian PUPR
9. i.penanaman modal:
  1. 1.penanaman modal dalam negeri: a) penanaman modal langsung (direct investment); dan b) penanaman modal tidak langsung (indirect investment/portofolio investment);
  2. 2.penanaman modal luar negeri: a) penanaman modal langsung (direct investment); dan b) penanaman modal tidak langsung (indirect investment/portofolio investment).
10. j.perencanaan:
  1. 1.penyusunan rencana dan program: a) penyusunan rencana dan program; b) pokok-pokok strategi pembangunan; dan c) penetapan kinerja tahunan;
  2. 2.administrasi dan fasilitasi penganggaran. a) penyusunan penganggaran; b) sistem penganggaran; c) analisis data penganggaran; dan d) fasilitasi pendanaan daerah;
  3. 3.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan: a) pemantauan; b) evaluasi; c) pelaporan; dan d) laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (lakip).
11. k.pengelolaan aset barang milik negara (bmn):
  1. 1.pengadaan: a) pengadaan aset lancar; b) pengadaan aset tetap; dan c) pengadaan aset lainnya;
  2. 2.penggunaan: a) penetapan status penggunaan; dan b) penggunaan sementara oleh pengguna barang lain, pengalihan status penggunaan, dan penetapan status penggunaan bmn untuk dioperasikan oleh pihak lain; JDIH Kementerian PUPR
  3. 3.pemanfaatan dan pemeliharaan: a) pemanfaatan; b) pemeliharaan; dan c) pemeriksaan;
  4. 4.pemindahtanganan: a) penjualan; b) tukar menukar; c) hibah; dan d) penyertaan modal pemerintah pusat;
  5. 5.penghapusan, pemusnahan, pengawasan, dan pengendalian bmn: a) penghapusan dan pemusnahan; dan b) pengawasan dan pengendalian;
  6. 6.penatausahaan: a) pembukuan; b) inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi bmn); dan c) pelaporan.
12. l.pengawasan:
  1. 1.pemeriksaan (audit): a) pemeriksaan administrasi umum; b) pemeriksaan keuangan; c) pemeriksaan kinerja; d) pemeriksaan khusus; dan e) reviu;
  2. 2.pemantauan dan evaluasi: a) laporan hasil audit (lha); b) tindak lanjut laporan/hasil audit; c) tuntutan ganti rugi (tgr); d) evaluasi; dan e) penerapan sistem peringatan dini (early warning system);
  3. 3.pengaduan: a) internal; dan b) eksternal;
  4. 4.kegiatan pengawasan lainnya: a) pendampingan pengawasan; b) bimbingan dan konsultasi pengawasan; JDIH Kementerian PUPR c) pengelolaan dan pemaparan hasil pengawasan; dan d) sosialisasi pengawasan.
13. m.umum:
  1. 1.ketatausahaan: a) peringatan hari kemerdekaan, hari besar nasional, dan hari bhakti pupr; b) rapat/rapat kerja/rapat koordinasi/rapat teknis/konsultasi regional; c) administrasi perjalanan dinas; d) tanda penghargaan/kenang-kenangan/ hadiah; dan e) jam kerja;
  2. 2.kearsipan: a) penciptaan arsip; b) pengelolaan arsip; c) penyusutan arsip; d) pembinaan; dan e) fasilitasi arsip statis;
  3. 3.kerumahtanggaan: a) penggunaan sarana dan prasarana kantor; b) pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan c) jaringan listrik, air, dan telepon;
  4. 4.ketertiban dan keamanan: a) pengamanan dan pengawalan; b) izin pemindahan (keluar masuk) barang; c) kehilangan; d) kerusakan; e) kecelakaan; f) perparkiran; dan g) seragam/pakaian dinas;
  5. 5.pelayanan: a) poliklinik; b) perpustakaan; c) tempat penitipan anak; d) rumah pintar; dan e) koperasi; JDIH Kementerian PUPR
  6. 6.keprotokolan: a) upacara/acara kedinasan; b) kunjungan; dan c) agenda pimpinan;
  7. 7.kegiatan sosial: a) kegiatan kerohanian; b) kegiatan olah raga; c) kegiatan kesenian; dan d) sumbangan.;
(3)Fungsi Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.sumber daya air:
  1. 1.perumusan kebijakan dan strategi sumber daya air;
  2. 2.penatagunaan sumber daya air: a) perencanaan wilayah sungai; b) kelembagaan; c) pemanfaatan sumber daya air; d) hidrologi dan lingkungan sumber daya air; dan e) pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil (ppns) bidang sumber daya air;
  3. 3.pengembangan jaringan sumber daya air a) perencanaan pengelolaan sumber daya air; dan b) manajemen mutu;
  4. 4.pengelolaan sumber daya air: a) pengelolaan sungai dan pantai; b) pengelolaan irigasi dan rawa; c) pengelolaan bendungan, danau, situ, dan embung; dan d) pengelolaan air tanah dan air baku;
  5. 5.operasi dan pemeliharaan sumber daya air: a) operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai; b) operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa; JDIH Kementerian PUPR c) operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, dan embung; d) operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku; dan e) operasi dan pemeliharaan pengendalian lumpur sidoarjo;
  6. 6.pengendalian lumpur sidoarjo: a) perencanaan pengendalian lumpur sidoarjo; b) pemrograman pengendalian lumpur sidoarjo; c) pelaksanaan pengendalian lumpur sidoarjo; dan d) pengendalian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lumpur sidoarjo;
  7. 7.pemantauan dan evaluasi;
2. b.bina marga:
  1. 1.perumusan kebijakan dan strategi bina marga;
  2. 2.pengembangan jaringan jalan; a) keterpaduan perencanaan; b) sistem jaringan jalan; dan c) lingkungan dan keselamatan jalan;
  3. 3.pembangunan jalan: a) standar dan pedoman; b) manajemen konstruksi; c) pengelolaan geometrik, perkerasan, dan drainase; dan d) pengelolaan geoteknik dan manajemen lereng;
  4. 4.preservasi jalan: a) standar dan pedoman; b) perencanaan teknis; c) teknik rekonstruksi; dan d) teknik pemeliharaan jalan;
  5. 5.pengelolaan jembatan: a) standar dan pedoman; b) perencanaan teknis; c) teknik jembatan; dan d) teknik terowongan dan jembatan khusus; JDIH Kementerian PUPR
  6. 6.pengelolaan jalan bebas hambatan, perkotaan, dan fasilitasi jalan daerah: a) bimbingan teknik jalan daerah; b) pengembangan jalan metropolitan dan kota besar; dan c) pembinaan teknik jalan bebas hambatan;
  7. 7.pengaturan jalan tol: a) pengadaan investasi jalan tol; b) teknik pengaturan jalan tol; dan
  8. 8.pemantauan dan evaluasi;
3. c.cipta karya:
  1. 1.perumusan kebijakan dan strategi cipta karya;
  2. 2.keterpaduan infrastruktur permukiman: a) keterpaduan perencanaan dan kemitraan; dan b) keterpaduan pembiayaan dan pelaksanaan;
  3. 3.pengembangan kawasan permukiman: a) perencanaan teknis; b) kawasan permukiman perkotaan; c) kawasan permukiman perdesaan; d) kawasan permukiman khusus; dan e) kelembagaan;
  4. 4.pembinaan penataan bangunan: a) perencanaan teknis; b) penataan bangunan gedung; c) pengelolaan rumah negara; d) penataan bangunan dan lingkungan khusus; dan e) kelembagaan;
  5. 5.pengembangan sistem penyediaan air minum: a) perencanaan teknis; b) sistem penyediaan air minum perkotaan; c) sistem penyediaan air minum perdesaan; d) sistem penyediaan air minum khusus; e) kelembagaan; JDIH Kementerian PUPR f) peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum; dan g) pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja;
  6. 6.pengembangan penyehatan lingkungan permukiman: a) perencanaan teknis; b) pengelolaan air limbah; c) pengelolaan persampahan; d) penyehatan lingkungan permukiman khusus; e) kelembagaan; dan f) pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja;
  7. 7.pemantauan dan evaluasi;
4. d.perumahan:
  1. 1.perumusan kebijakan dan strategi perumahan;
  2. 2.perencanaan pembiayaan perumahan: a) keterpaduan perencanaan; b) strategi pembiayaan dan analisa pasar perumahan; dan c) kemitraan;
  3. 3.pola pembiayaan perumahan: a) pola pembiayaan perumahan rumah umum; b) pola pembiayaan perumahan rumah swadaya dan mikro perumahan; dan c) pola investasi perumahan;
  4. 4.pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan: a) sumber pembiayaan primer; b) sumber pembiayaan sekunder; dan c) sumber tabungan perumahan dan pembiayaan lainnya;
  5. 5.sistem pembiayaan perumahan;
  6. 6.pengelolaan dana pembiayaan perumahan; JDIH Kementerian PUPR
  7. 7.perencanaan penyediaan perumahan: a) keterpaduan perencanaan; b) analisa teknik; c) rencana pengembangan lingkungan hunian; dan d) kemitraan dan kelembagaan;
  8. 8.penyediaan rumah susun: a) perencanaan teknik; b) penyediaan; c) penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan; dan d) pengelolaan;
  9. 9.penyediaan rumah khusus: a) perencanaan teknik; dan b) penyediaan dan pengelolaan rumah tapak khusus;
  10. 10.penyelenggaraan bantuan rumah swadaya: c) perencanaan teknik; d) fasilitasi backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni; dan e) pelaksanaan bantuan stimulan;
  11. 11.penyediaan rumah umum dan komersial; a) perencanaan teknik; b) pemberian bantuan rumah umum; c) fasilitasi hunian berimbang; dan d) fasilitasi penyediaan lahan perumahan; dan
  12. 12.pemantauan dan evaluasi;
5. e.bina konstruksi:
  1. 1.perumusan kebijakan dan strategi bina konstruksi;
  2. 2.investasi infrastruktur: a) pelaksanaan kebijakan investasi infrastruktur; b) sinkronisasi investasi infrastruktur; c) fasilitasi dan mitigasi risiko investasi infrastruktur; dan d) pasar infrastruktur; JDIH Kementerian PUPR
  3. 3.penyelenggaraan jasa konstruksi: a) sistem penyelenggaraan; b) kontrak konstruksi; c) konstruksi berkelanjutan; dan d) manajemen mutu;
  4. 4.kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi: a) kelembagaan; b) material dan peralatan konstruksi; c) teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri; dan d) usaha jasa konstruksi;
  5. 5.kompetensi dan produktivitas konstruksi: a) standar dan materi kompetensi; b) penerapan kompetensi; c) pengembangan profesi jasa konstruksi; dan d) pengembangan produktivitas;
  6. 6.peningkatan kerja sama dan pemberdayaan jasa konstruksi: a) peningkatan kerjasama; dan b) pemberdayaan jasa konstruksi;
  7. 7.peningkatan jasa konstruksi: a) koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja; dan b) pelaksanaan pengendalian mutu;
  8. 8.penerapan teknologi konstruksi a) koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama penerapan teknologi konstruksi; dan b) pengembangan materi;
  9. 9.pendayagunaan material dan peralatan konstruksi; dan
  10. 10.pemantauan dan evaluasi;
6. f.pengembangan infrastruktur wilayah:
  1. 1.penyusunan kebijakan teknis dan strategi pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  2. 2.rencana pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; a) antarsektor; dan b) antarwilayah; JDIH Kementerian PUPR
  3. 3.pengembangan kawasan strategis: a) keterpaduaan infrastruktur kawasan strategis; dan b) pengembangan infrastruktur antarkawasan strategis;
  4. 4.pengembangan kawasan perkotaan: a) pengembangan infrastruktur kawasan metropolitan; b) pengembangan infrastruktur kawasan kota besar dan kota baru; dan c) pengembangan infrastruktur kawasan kota kecil dan perdesaan;
  5. 5.analisa manfaat dan skema pembiayaan;
  6. 6.sinkronisasi program dan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr); dan
  7. 7.pemantauan dan evaluasi;
7. g.penelitian dan pengembangan:
  1. 1.penelitian dan pengembangan sumber daya air: a) sumber daya kelitbangan; b) penelitian; c) pengkajian; d) perekayasaan; e) pengembangan; f) penerapan; g) standar, pedoman, dan manual; dan h) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;
  2. 2.penelitian dan pengembangan jalan dan jembatan: a) sumber daya kelitbangan; b) penelitian; c) pengkajian; d) perekayasaan; e) pengembangan; f) penerapan; g) standar, pedoman, dan manual; dan h) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; JDIH Kementerian PUPR
  3. 3.penelitian dan pengembangan perumahan dan permukiman: a) sumber daya kelitbangan; b) penelitian; c) pengkajian; d) perekayasaan; e) pengembangan; f) penerapan; g) standar, pedoman, dan manual; dan h) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
  4. 4.penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi: a) sumber daya kelitbangan; b) penelitian; c) pengkajian; d) perekayasaan; e) pengembangan; f) penerapan; g) standar, pedoman, dan manual; dan h) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;
  5. 5.karya tulis/master proceeding;
  6. 6.rekomendasi/policy paper;
  7. 7.jasa layanan: a) pengujian; b) advis teknis; c) sertifikasi; d) kalibrasi; dan e) akreditasi;
  8. 8.alih teknologi;
  9. 9.penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan;
  10. 10.forum komunikasi kelitbangan (fkk); dan
  11. 11.pemantauan dan evaluasi; JDIH Kementerian PUPR
8. h.pengembangan sumber daya manusia:
  1. 1.perumusan kebijakan dan strategi pengembangan sumber daya manusia;
  2. 2.inventarisasi pendidikan dan pelatihan: a) perencanaan kebutuhan; b) sistem dan metode diklat; c) kurikulum/silabus; dan d) bahan ajar/modul;
  3. 3.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan: a) diklat prajabatan; b) diklat kepemimpinan; c) diklat fungsional; dan d) diklat teknis;
  4. 4.penyelenggaraan pendidikan kedinasan;
  5. 5.pembinaan pendidikan dan pelatihan; dan
  6. 6.pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

(1)Fungsi klasifikasi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan fungsi kelompok arsip yang menyangkut kegiatan unsur pembantu pimpinan.
(2)Fungsi klasifikasi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan fungsi kelompok arsip yang menyangkut kegiatan unsur pelaksana tugas pokok instansi.

Pasal 5

(1)Klasifikasi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggunakan kode klasifikasi arsip.
(2)Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 6

(1)Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
1. a.masalah utama (main subject);
2. b.sub masalah (sub subject); dan
3. c.sub-sub masalah (sub-sub subject).
(2)Sistem yang digunakan dalam Klasifikasi Arsip yaitu menggunakan sistem alfanumerik.
(3)Sistem alfanumerik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem yang menggunakan kode gabungan antara huruf dan angka.
(4)Masalah utama (main subject) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kode huruf sebanyak dua digit.
(5)Sub masalah (sub subject) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kode angka sebanyak 2 (dua) digit.
(6)Sub-sub masalah (sub-sub subject) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan kode angka sebanyak dua digit.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 38/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip Departemen Pekerjaan Umum;
2.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2010 tentang Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Perumahan Rakyat; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2018 4 Desember 2010 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 801 JDIH Kementerian PUPR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16/PRT/M/2018 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KODE KLASIFIKASI ARSIP A. FUNGSI FASILITATIF HK HUKUM 01 Produk Hukum 01 Produk Hukum bersifat Pengaturan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur seperti Peraturan Perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, Surat Edaran, dan produk hukum sejenis lainnya yang berlaku di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mulai dari persiapan, analisa, penyusunan, pengkoordinasian, perumusan dan pembahasan, sampai dengan pengesahannya. 02 Produk Hukum bersifat Penetapan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan seperti Keputusan yang berlaku di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu Keputusan tentang Penetapan Kegiatan, Keputusan tentang Penetapan Pelaksana K e g i a t a n dan produk hukum sejenis lainnya, mulai s e j a k a w a l p r o s e s h i n g g a penandatanganan. 02 Perjanjian Kerjasama 01 Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri JDIH Kementerian PUPR Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama dalam negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama. 02 Perjanjian Kerjasama Luar Negeri Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama luar negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama. 03 Sosialisasi Hukum Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrument hukum kepada lembaga maupun perorangan. 04 Dokumentasi Hukum Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum dan penyebaran informasi hukum. 05 Hak Atas Kekayaan Intelektual Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan sampai dengan penyelesaian masalah hak atas kekayaan intelektual. 06 Advokasi Hukum 01 Advokasi Hukum Perdata Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengaduan, permintaan atau pemberian bantuan, telaah hukum dan penyelesaian suatu perkara dalam kasus hukum perdata. 02 Advokasi Hukum Pidana Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengaduan, permintaan atau pemberian bantuan, telaah hukum dan penyelesaian suatu perkara dalam kasus hukum pidana. 03 Advokasi Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengaduan, permintaan atau pemberian bantuan, telaah hukum d an penyelesaian suatu perkara dalam kasus hukum Tata Usaha Negara. JDIH Kementerian PUPR HL HUBUNGAN LUAR NEGERI 01 Kerjasama Bilateral Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama yang terjalin diantara dua negara. 01 Pinjaman Luar Negeri Rekaman kegiatan yang berkaitan den gan kerjasama diantara dua negara mengenai pinjaman luar negeri . 02 Hibah Luar Negeri Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama diantara dua negara mengenai dengan hibah luar negeri. 03 Negosiasi Luar Negeri Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama diantara dua negara mengenai negosiasi luar negeri . 04 Kerjasama Teknik Luar Negeri Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama diantara dua negara mengenai kerjasama teknik luar negeri berupa pelatihan dan pengiriman tenaga ahli serta tenaga asing. 05 Kerjasama Infrastruktur Luar Negeri Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama diantara dua negara mengenai kerjasama infrastruktur luar negeri berupa pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur . 02 Kerjasama Multilateral Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama yang terjalin diantara beberapa negara. 01 Pinjaman Luar Negeri Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama diantara beberapa negara mengenai pinjaman luar negeri. 02 Hibah Luar Negeri Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama diantara beberapa negara mengenai dengan hibah luar negeri. JDIH Kementerian PUPR 03 Negosiasi Luar Negeri Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama diantara beberapa negara mengenai negosiasi luar negeri. 04 Kerjasama Teknik Luar Negeri Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama diantara beberapa negara mengenai kerjasama teknik luar negeri berupa pendidikan, pelatihan, dan pengiriman tenaga ahli serta tenaga asing . 05 Kerjasama Infrastruktur Luar Negeri Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama diantara beberapa negara men genai kerjasama infrasktruktur luar negeri berupa pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur . 03 Kerjasama Lembaga Swasta/Non Government Organization Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama yang terjalin dengan lembaga swasta asing atau Non Government Organization. 04 Administrasi Perjalanan Luar Negeri Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi perjalanan luar negeri berupa usulan perjalanan luar negeri, pengurusan visa, paspor, exit, re-entry, dan rekomendasi izin perjalanan luar negeri. JDIH Kementerian PUPR HM HUBUNGAN MASYARAKAT 01 Publikasi Informasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penerangan dan publikasi terhadap masyarakat melalui kegiatan publikasi seperti wawancara, wartawan, konferensi pers/press realese, media massa (televisi, radio, surat kabar, media sosial), dan tanggapan terhadap berita media massa, termasuk layanan informasi publik. 02 Dokumentasi Informasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pendokumentasian informasi di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 03 Penerbitan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan buletin, majalah, jurnal di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 04 Dengar Pendapat/Hearing Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan dengar pendapat/hearing dengan DPR. 05 Hubungan Antar Lembaga Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi hubungan antar lembaga. 01 Lembaga Negara Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah. 02 Organisasi Infrastruktur Nasional Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan organisasi infrastruktur nasional . 03 Perusahaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan pihak perusahaan (BUMN, BUMD, dan swasta). 04 Organisasi Kemasyarakatan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan. JDIH Kementerian PUPR 05 Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan seperti Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas). 06 Perguruan Tinggi/Sekolah Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah termasuk orientasi lapangan dan praktek kerja lapangan (PKL). 06 Peran Masyarakat Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan peran masyarakat yang meliputi penyuluhan, motivasi, pemantauan, evaluasi, dan kerjasama di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. JDIH Kementerian PUPR KP KEPEGAWAIAN 01 Perencanaan Pegawai 01 Analisa Jabatan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, inventarisasi, analisis, evaluasi peninjauan jabatan, spesifikasi atau persyaratan jabatan, daftar urutan kepangkatan. 02 Analisa Beban Kerja Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran beban kerja jabatan serta pemetaan kekuatan pegawai di unit kerja . 03 Formasi Kepegawaian Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pengadaan calon pegawai, mulai dari pengumpulan bahan untuk penyusunan rencana formasi, termasuk bezetting (persediaan) pegawai dan penetapan klasifikasi pendidikan sampai dengan persetujuan/penetapan formasi pegawai. 02 Pengadaan Pegawai 01 Penerimaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan pegawai, mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, tes sampai dengan pengumuman penerimaan. 02 Pengangkatan CPNS atau PNS Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan CPNS atau PNS mulai dari pemberkasan, pengajuan NIP, sampai dengan keluarnya surat keputusan pengangkatan . 03 Penempatan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penempatan CPNS atau PNS. 04 Penerimaan dan Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Non PNS Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan dan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Non PNS. JDIH Kementerian PUPR 03 Ujian Kenaikan Pangkat/Jabatan 01 Ujian Penyesuaian Ijazah Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyesuaian ijazah bagi PNS . 02 Ujian Dinas Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ujian dinas bagi PNS. 03 Ujian Kompetensi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ujian kompetensi ( assessment test) bagi Pegawai Aparatur Negeri Sipil untuk kenaikan pangkat/jabatan dan/atau peningkatan kompetensi. 04 Mutasi 01 Kenaikan dan Penyesuaian Pangkat/Golongan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kenaikan pangkat dan golongan pegawai, penyesuaian pangkat. 02 Rotasi Kerja Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas. 03 Alih Tugas Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas seperti mutasi antar-instansi, pegawai yang diperkerjakan, pegawai yang diperbantukan, pemindahan jabatan fungsional umum. 04 Penempatan Kembali Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penempatan kembali pegawai setelah menjalani cuti di luar tanggungan negara, setelah mengikuti pendidikan, setelah diperbantukan. 05 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural 01 Pengangkatan Jabatan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural termasuk di dalamnya pelantikan. 02 Pemberhentian Jabatan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dari jabatan struktural . JDIH Kementerian PUPR 06 Administrasi Kepegawaian 01 Data Pegawai Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan data pegawai, seperti daftar riwayat hidup, akte kelahiran, keterangan kesaksian kelahiran, keterangan ganti nama, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat kawin, surat cerai, keterangan meninggal dunia. 02 Absensi Pegawai Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan data absensi pegawai/kehadiran pegawai . 03 Kartu-kartu Kepegawaian Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan kartu mengenai kepegawaian seperti Kartu Tanda Pengenal Pegawai ( ID Card), Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Istri atau Kartu Suami, Kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN), Kartu Asuransi Kesehatan (ASKES)/Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) sampai dengan terbitnya kartu tersebut. 04 Tanda Jasa Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian tanda jasa kepada pegawai, seperti penghargaan atas masa kerja/pengabdian, penghargaan sebagai pegawai teladan, penghargaan tewas dalam tugas . 05 Penggajian Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala/istimewa, pemindahan gaji, penghidupan gaji, penyesuaian gaji karena perubahan peraturan gaji . 06 Penyesuaian Masa Kerja Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian masa kerja pegawai. 07 Penyesuaian Kelas Jabatan Rekaman kegiatan yang berkaita n dengan penyesuaian kelas jabatan sehubungan dengan perubahan jabatan pegawai. JDIH Kementerian PUPR 07 Cuti Pegawai Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan cuti, seperti cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti di luar tanggungan negara. 08 Pembinaan Pegawai 01 Penilaian Prestasi Kerja Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penilaian prestasi kerja pegawai, seperti Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penilaian prestasi kerja . 02 Pembinaan Pembentukan Karakter Pegawai Rekaman kegiatan yan g berkaitan dengan kegiatan pembinaan pembentukan karakter pegawai dalam segi jasmani dan rohani. 03 Hukuman Disiplin Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan hukuman disiplin mulai dari teguran lisan, tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan/penurunan pangka t/golongan dan pembebasan dari jabatan, berita acara pemeriksaan, banding gugatan sampai dengan surat keputusan pemberian sanksi pegawai. 04 Penyelesaian Selisih/Sengketa Pegawai Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian selisih/sengketa pegawai, seperti perceraian. 09 Pengembangan Pegawai 01 Perencanaan dan Pengembangan Karir Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan karir pegawai seperti penyusunan, pemetaan, pembinaan, dan pengembangan pola karir pegawai. 02 Keterampilan/Keahlian Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan keterampilan/keahlian pegawai, seperti penyusunan, pembinaan, dan pengembangan pola keterampilan/keahlian pegawai. 03 Tugas Belajar dan Izin Belajar Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan tugas belajar dan izin belajar Aparatur Negeri Sipil. JDIH Kementerian PUPR 04 Sertifikasi Profesi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sertifikasi profesi keterampilan/keahlian tertentu. 10 Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu 01 Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan jabatan fungsional tertentu, mulai dari usulan hingga pengangkatan. 02 Kenaikan Jenjang Pangkat/Jabatan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kenaikan pangkat, jenjang jabatan dan alih jabatan, mulai dari usulan hingga kenaikan pangkat, jenjang jabatan dan alih jabatan. 03 Pemindahan Jabatan Fungsional Tertentu Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan jabatan fungsional tertentu, mulai dari surat usulan pemindahan hingga pemindahan jabatan fungsional tertentu. 04 Pembebasan Sementara Jabatan Fungsional Tertentu Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembebasan sementara jabatan fungsional tertentu, mulai dari surat usulan hingga pembebasan sementara jabatan fungsional tertentu. 05 Pemberhentian Jabatan Fungsional Tertentu Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian jabatan fungsional tertentu, mulai dari usulan pemberhentian hingga pemberhentian jabatan fungsional tertentu. 11 Pemberhentian Pegawai 01 Dengan Hormat Rekaman kegiatan yang berkaitan denga n pemberhentian pegawai dengan hormat. 02 Tidak dengan Hormat Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai tidak dengan hormat. 12 Pensiun Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemprosesan berkas-berkas pensiun pegawai sampai dengan pengurusan hak-hak pensiunnya. JDIH Kementerian PUPR KU KEUANGAN 01 Penganggaran 01 Penyusunan Target dan Pagu Indikatif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan target dan pagu indikatif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 02 Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum (BLU) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan U mum (BLU). 02 Pelaksanaan Anggaran 01 Belanja Pegawai Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan belanja gaji, seperti gaji, tunjangan, honorarium, uang makan, dan uang lembur . 02 Belanja Barang dan Jasa Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan belanja barang dan jasa, seperti keperluan perkantoran sehari-hari, konsumsi, alat tulis kantor, bahan komputer, penggandaan, inventaris kantor dibawah nilai kapitalisasi, pembayaran listrik, air, telepon, gas, dan lain lain. 03 Belanja Pemeliharaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan belanja pemeliharaan, seperti pemeliharaan mencakup pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor, inventaris kantor, peralatan, dan lain lain. 04 Belanja Sewa Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan belanja sewa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti sewa peralatan dan mesin, sewa gedung, dan lain-lain. 05 Belanja Perjalanan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan belanja perjalanan, seperti perjalanan biasa, perjalanan luar kota, perjalanan paket meeting dalam JDIH Kementerian PUPR kota, perjalanan paket meeting luar kota, perjalanan luar negeri termasuk surat pe rjalanan dinas (SPD). 06 Belanja Bantuan Pemerintah Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan belanja bantuan pemerintah seperti belanja yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk barang/uang. 07 Belanja Modal Tanah Rekaman kegiatan yang be rkaitan dengan pelaksanaan belanja modal tanah, seperti pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan serti fikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan belanja modal peralatan dan mesin , seperti pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. 09 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rekaman kegiata n yang berkaitan dengan pelaksanaan belanja modal gedung dan bangunan , seperti pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan da n pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai . JDIH Kementerian PUPR 10 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, seperti pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 11 Belanja Modal Aset Lainnya Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan belanja modal aset lainnya, seperti studi, sof tware, dan lain-lain. 12 Belanja Lainnya Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan belanja lainnya, seperti bencana alam, tanggap darurat, dan lain-lain. 03 Pengeluaran Anggaran Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pengeluaran anggaran, mulai dari surat permintaan pembayaran (SPP, SPP -GU, SPP-LS, SPP-TUP), Surat Perintah Bayar (Spby), Surat Kuasa sampai dengan Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 04 Pengelolaan Perbendaharaan 01 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rekaman kegiatan yang berkait an dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik berupa Penerimaan Non Pajak melalui Sistem PNBP Online, usulan Tarif PNBP sampai pengaturan pencairan dana PNBP melalui Maksimum Pencairan Dana (MP). 02 Pengembalian Belanja Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan berupa pengembalian belanja pada tahun anggaran berjalan dan pengembalian belanja yang melampaui tahun anggaran berjalan. JDIH Kementerian PUPR 03 Tuntutan Ganti Rugi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara seperti Surat Pemberitahuan (gugatan), Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Penagihan, Surat Keterangan Lunas, dan lain-lain. 04 Tuntutan Perbendaharaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan seperti Surat Pemberitahuan (gugatan), Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Penagihan, Surat Keterangan Lunas, dan lain-lain. 05 Perhitungan Ex-Officio Rekaman kegiatan yang berkaitan denga n perhitungan Perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat ex-officio apabila Pejabat Perbendaharaan meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak membuat pertanggungjawaban seperti Surat Pemberitahuan (gugatan), Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Penagihan, Surat Keterangan Lunas, dan lain-lain. 06 Pembukaan Rekening Bendahara Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan rekening bendahara seperti permohonan pembukaan rekening bendahara satker dan laporan pembukaan rekening bendahara. 07 Berita Acara Pemeriksaan Kas Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas. 08 Verifikasi Anggaran Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran Rencana Kerja Anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan penerimaan, pengujian kewajaran pengeluaran dan belanja, pengujian kebenaran dan kelengkapan administrasi pengelolaan anggaran, pengujian kesesuaian JDIH Kementerian PUPR antara pembebanan anggaran dengan maksud dan tujuan kegiatan yang merupakan verifikasi anggaran. 09 Nota Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan verifikasi termasuk memo penyesuaian, pengembalian berkas tagihan, pengembalian SPP, SPM, dan lain-lain. 10 Pembukuan Anggaran Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan yang berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP) dan kartu-kartu realisasi anggaran DIPA dan kartu pengawasan realisasi anggaran. 11 Pendampingan Perbendaharaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan berupa pendampingan terhadap pengelola keuangan dalam hal penganggaran, pencairan, pelaporan keuangan dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan. 12 Pembinaan Perbendaharaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan perbendaharaan yang berkaitan dengan penyebarluasan kebijakan atau peraturan bidang keuangan kepada pejabat perbendaharaan Satuan Kerja. 05 Pelaporan 01 Pelaporan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaporan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Benda hara yang terdiri atas Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi, Daftar Saldo Rekening, dan fotokopi rekening koran. 02 Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bai k yang bersifat umum, fungs ional maupun Badan Layanan Umum (BLU). JDIH Kementerian PUPR 03 Pelaporan Keuangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaporan anggaran dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca d an Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE ). 04 Pelaporan Pajak Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaporan pajak bendahara yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. 05 Pelaporan Piutang Negara Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan piutang negara antara lain Laporan Piutang Tuntutan Ganti Rugi ( TGR), Laporan sewa Rumah Negara Golongan III . 06 Evaluasi 01 Evaluasi Laporan Keuangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi pelaporan keuangan baik di tingkat satuan kerja, eselon I, maupun di tingkat Kementerian. 02 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang meliputi penyerapan anggaran, revisi DIPA, retur SPM /SP2D, penyelesaian data kontrak, penyelesaian tagihan, dan lain-lain. 03 Evaluasi Pejabat Perbendaharaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi Pejabat Perbendaharaan terkait persyaratan administrasi dan teknis. 04 Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi kinerja Badan Layanan Umum (BLU). JDIH Kementerian PUPR 07 Ketatausahaan Keuangan 01 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan yang berupa Surat Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4), yaitu surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga dan surat keterangan lainnya. 02 Keterangan Penghasilan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan keuangan yang berupa keterang an penghasilan perorangan . 03 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan keuangan berupa Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP). 04 Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian SPT Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaporkan baik secara manual maupun elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak. JDIH Kementerian PUPR OR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 01 Organisasi 01 Struktur Organisasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, penyusunan hingga pengesahan, evaluasi dan pengembangan struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . 02 Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan uraian tugas pokok/satuan kerja di li ngkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . 02 Ketatalaksanaan 01 Tata Laksana Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan proses bisnis unit organisasi dan unit kerja, review tata laksana sampai dengan pengesahan proses bisnis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 02 Mekanisme Kerja Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan mekanisme kerja yang meliputi penyusunan standar, prosedur, dan tata kerja, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Manajemen Mutu (SMM). 03 Reformasi Birokrasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan, hingga evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi. 04 Budaya Organisasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan budaya organisasi, mulai dari perumusan dan penetapan nilai budaya, sosialisasi dan internalisasi nilai, hingga evaluasi penerapan nilai budaya organisasi. 05 Organisasi Non Kedinasan 01 KORPRI Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan keorganisasian Korps Pegawai Repub lik Indonesia (KORPRI). JDIH Kementerian PUPR 02 Dharma Wanita Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Dharma Wanita Persatuan Kementerian PUPR. 03 Koperasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi koperasi. 04 Kerukunan Pensiun Pekerjaan Umum (KPPU) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Kerukunan Pensiun Pekerjaan Umum (KPPU). JDIH Kementerian PUPR PA PENGELOLAAN DATA 01 Pengelolaan Data dan Informasi 01 Data dan Informasi Administrasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan data administrasi meliputi analisa dan validasi data, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran data geospasial dan statistik dan penyajian informasi, serta sistem manajemen informasi meliputi masalah perencanaan anggaran dan kerja sama luar negeri; kepegawaian, organisasi, dan tata laksana; keuangan; umum; hukum; pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan; komunikasi publik; serta pengawasan. 02 Data dan Informasi Sumber Daya Air Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan data sumber daya air meliputi analisa dan validasi data, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran data geospasial dan statistik dan penyajian informasi, serta sistem manajemen informasi meliputi penatagunaan sumber daya air, pengembangan jaringan sumber daya air, sungai, pantai, irigasi, danau, embung, bendung, bendungan, air tanah, dan air baku. 03 Data dan Informasi Bina Marga Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan data bina marga meliputi analisa dan validasi data, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran data geospasial dan statistik dan penyajian informasi, serta sistem manajemen informasi meliputi jaringan jalan, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan tol/bebas hambatan, dan jembatan. 04 Data dan Informasi Cipta Karya Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan data cipta karya meliputi analisa dan validasi data, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran data geospasial dan statistik dan penyajian informasi, serta sistem manajemen informasi meliputi kawasan permukiman, JDIH Kementerian PUPR penataan bangunan, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan. 05 Data dan Informasi Perumahan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan data perumahan meliputi analisa dan validasi data, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran data geospasial dan statistik dan penyajian informasi, serta sistem manajemen informasi meliputi penyediaan dan pembiayaan perumahan termasuk rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, lahan pembangunan perumahan. 06 Data dan Informasi Bina Konstruksi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan data bina konstruksi meliputi analisa dan validasi data, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran data geospasial dan statistik dan penyajian informasi, serta sistem manajemen informasi meliputi penyelenggaraan, kelembagaan, sumber daya jasa konstruksi. 07 Data dan Informasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan data pengembangan infrastruktur wilayah meliputi analisa dan validasi data, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran data geospasial dan statistik dan penyajian informasi, serta sistem manajemen informasi meliputi rencana strategis, rencana antarsektor, rencana antarwilayah, dan keterpaduan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 08 Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan data penelitian dan pengembangan meliputi analisa dan validasi data, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran data geospasial dan statistik dan penyajian informasi, serta sistem manajemen informasi meliputi hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman, serta kebijakan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk cetak biru teknologi informasi dan komunikasi. JDIH Kementerian PUPR 09 Data dan Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan data pengembangan sumber daya manusia meliputi analisa dan validasi data, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran data geospasial dan statistik dan penyajian informasi, serta sistem manajemen informasi meliputi program pendidikan dan pelatihan di bidang administrasi, sumber daya air, jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman, jasa konstruksi, pengembangan wilayah serta jabatan fungsional. 10 Data dan Informasi Pelelangan Elektronis (E-Procurement) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan data pelelangan elektronis meliputi analisa dan validasi data, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran data geospasial dan statistik dan penyajian informasi, serta sistem manajemen informasi meliputi pelelangan secara elektronis. 02 Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Informasi 01 Infrastruktur Teknologi Informasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi/jaringan. 02 Sistem Informasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan, penyajian data, pengendalian dan evaluasi sistem informasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta bidang administrasi pendukung. 03 Pengelolaan website Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan, pengembangan, dan penyajian data di website kementerian. JDIH Kementerian PUPR PB PENGADAAN BARANG/JASA 01 Pengadaan Barang yang Dilakukan melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dap at diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang/jasa . 01 Melalui Pelelangan Umum Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui pelelangan umum, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 02 Melalui Pelelangan Terbatas Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui pelelangan terbatas, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 03 Melalui Pelelangan Sederhana Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui pelelangan sederhana, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 04 Melalui Penunjukan Langsung Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui penunjukan langsung, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 05 Melalui Pengadaan Langsung Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui pengadaan langsung, mulai dari perencanaan hin gga pelaksanaan. JDIH Kementerian PUPR 06 Melalui Kontes Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui kontes, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 02 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan pekerjaan konstruksi yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputi keseluruhan dan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektual, elektrikal dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 01 Melalui Pelelangan Umum Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan pekerjaan konstruksi yang pemilihan penyed ianya dilakukan melalui pelelangan umum, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 02 Melalui Pelelangan Terbatas Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan pekerjaan konstruksi yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui pelelangan terbatas, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 03 Melalui Pemilihan Langsung Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan pekerjaan konstruksi yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui pemilihan langsung, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 04 Melalui Penunjukan Langsung Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan pekerjaan konstruksi yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui penunjukan langsung , mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 05 Melalui Pengadaan Langsung Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan pekerjaan konstruksi yang pemilihan penyedianya JDIH Kementerian PUPR dilakukan melalui pengadaan langsung, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 03 Pengadaan Jasa Konsultasi yang dilakukan melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Rekaman kegiatan yang berkaitan de ngan kegiatan pengadaan jasa konsultasi yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brain ware), seperti pekerjaan perencanaan, pembuatan sistem informasi teknologi, pekerjaan keahlian profesi, dan seb againya. 01 Melalui Seleksi Umum Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan jasa konsultasi yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui seleksi umum, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 02 Melalui Seleksi Sederhana Rekaman kegiatan yang berkaitan d engan pengadaan jasa konsultasi yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui seleksi sederhana, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 03 Melalui Penunjukan Langsung Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan jasa konsultasi yang pemilihan penyedian ya dilakukan melalui penunjukan langsung , mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 04 Melalui Pengadaan Langsung Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan jasa konsultasi yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui pengadaan langsung, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 05 Melalui Sayembara Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan jasa konsultasi yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui sayembara, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. JDIH Kementerian PUPR 04 Pengadaan Jasa Lainnya yang dilakukan melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa lainnya yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware), seperti jasa kebersihan, jasa keamanan, jasa transportasi, jasa penyelenggaraan pameran kegiatan, dan sebagainya. 01 Melalui Pelelangan Umum Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan jasa lainnya yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui pelelangan umum, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 02 Melalui Pelelangan Sederhana Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan jasa lainnya yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui pelelangan sederhana, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 03 Melalui Penunjukan Langsung Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan jasa lainnya yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui penujukan langsung, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 04 Melalui Pengadaan Langsung Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan jasa lainnya yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui pengadaan langsung, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 05 Melalui Sayembara Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan jasa lainnya yang pemilihan penyedianya dilakukan melalui sayembara, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan JDIH Kementerian PUPR PM PENANAMAN MODAL 01 Penanaman Modal Dalam Negeri Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 01 Penanaman Modal Langsung (Direct Investment) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal yang dilaksanakan dengan melibatkan investor secara langsung dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian. 02 Penanaman Modal Tidak Langsung (Indirect Investment/Portofolio Investment) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal yang dilaksanakan dengan melibatkan investor secara tidak langsung dalam kegiatan pengelolaan usaha melalui kepemilikan surat -surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham -saham dimana modal tersebut ditanamkan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta . 02 Penanaman Modal Luar Negeri Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wi layah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 01 Penanaman Modal Langsung (Direct Investment) Rekaman kegiatan yang berkaitan de ngan penanaman modal yang dilaksanakan dengan melibatkan investor secara langsung dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian. JDIH Kementerian PUPR 02 Penanaman Modal Tidak Langsung (Indirect Investment/Portofolio Investment) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal yang dilaksanakan dengan melibatkan investor secara tidak langsung dalam kegiatan pengelolaan usaha melalui kepemilikan surat -surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham -saham dimana modal tersebut ditanamkan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta . JDIH Kementerian PUPR PR PERENCANAAN 01 Penyusunan Rencana dan Program 01 Penyusunan Rencana dan Program Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program masing-masing unit kerja/unit organisasi. 02 Pokok-Pokok Strategi Pembangunan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA K/L), Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS), dan rencana pembangunan khusus (daerah terkena/terdampak bencana alam, daerah konflik, daerah perbatasan). 03 Penetapan Kinerja Tahunan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan kinerja tahunan. 02 Administrasi dan Fasilitasi Penganggaran 01 Penyusunan penganggaran Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran berupa penyusunan, penyampaian usulan, penetapan, hingga revisi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Belanja (RAB), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA -KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), termasuk didalamnya penetapan pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan. 02 Sistem Penganggaran Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan, koordinasi, dan pengelolaan sistem penganggaran. 03 Analisis Data Penganggaran Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan bahan koordinasi, analisis, dan fasilitasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. JDIH Kementerian PUPR 04 Fasilitasi Pendanaan Daerah Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan, analisis, pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK). 03 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan 01 Pemantauan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan pemantauan dan pengelolaan data kinerja serta pelaksanaan anggaran. 02 Evaluasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran. 03 Pelaporan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan realisasi bulanan, triwulan, dan akhir tahun; termasuk laporan khusus atas pelaksanaan program prioritas, program strategis, program instruksi Menteri dan atau Presiden. 04 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). JDIH Kementerian PUPR PS PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK NEGARA (BMN) 01 Pengadaan 01 Pengadaan Aset Lancar Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan aset lancar berupa barang persediaan seperti barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, bahan baku, persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, dan persediaan lainnya, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penerimaan barang dibuktikan dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST). 02 Pengadaan Aset Tetap Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penerimaan barang dibuktikan dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST). 03 Pengadaan Aset Lainnya Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan aset lainnya seperti aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penerimaan barang dibuktikan dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST). 02 Penggunaan 01 Penetapan Status Penggunaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan. 02 Penggunaan Sementara oleh Pengguna Barang Lain, Pengalihan Status Penggunaan, dan Penetapan Status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sementara oleh pengguna barang lain tanpa mengubah kepemilikan dan status penggunaan, pengalihan status penggunaan dari pengguna barang ke pengguna lainnya untuk JDIH Kementerian PUPR penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan pengelola barang, dan penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain (Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Pemerintah Negara Lain, Organisasi Internasional atau badan hukum lainnya). 03 Pemanfaatan dan Pemeliharaan 01 Pemanfaatan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pendayagunaan BMN dengan metode sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur, dan pinjam pakai; mulai dari persiapan, analisa, pengkoordinasian, perumusan dan pembahasan, sampai dengan pengesahannya. 02 Pemeliharaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan BMN secara swakelola atau yang dilakukan oleh pihak ketiga; mulai dari persiapan, analisa, pengkoordinasian, perumusan dan pembahasan, sampai dengan pengesahannya. 03 Pemeriksaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan BMN mencakup pengujian, penyusunan laporan, Berita Acara Pemeriksaan Barang. 04 Pemindahtanganan 01 Penjualan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penjualan BMN mulai dari analisa, perencanaan, penetapan nilai BMN sampai dengan pelaksanaan penjualan. 02 Tukar Menukar Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan tukar menukar BMN mulai dari analisa, perencanaan, penetapan nilai BMN sampai dengan pelaksanaan tukar menukar. 03 Hibah Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan hibah BMN mulai dari analisa, perencanaan, penetapan nilai BMN sampai dengan pelaksanaan hibah. JDIH Kementerian PUPR 04 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah pusat tentang BMN mulai dari analisa, perencanaan, penetapan nilai BMN sampai dengan pelaksanaan penyertaan modal pemerintah pusat. 05 Penghapusan, Pemusnahan, Pengawasan, dan Pengendalian BMN 01 Penghapusan dan Pemusnahan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan BMN sejak persiapan/pembentukan panitia, usulan, penilaian teknis, pelelangan/hibah/tukar- menukar/pemusnahan, Berita Acara, sampai pelaporan. 02 Pengawasan dan Pengendalian Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN termasuk perbaikan mulai dari pemantauan penggunaan, pengamanan, penertiban aset serta pelaporan. 06 Penatausahaan 01 Pembukuan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang termasuk pencatatan di Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan rekapitulasi BMN dalam catatan atas laporan BMN dan berita acara rekonsiliasi. 02 Inventarisasi dan Penilaian Kembali (Revaluasi BMN) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, penilaian kembali (revaluasi) dan pelaporan hasil pendataan fisik BMN. 03 Pelaporan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang termasuk laporan BMN audited. JDIH Kementerian PUPR PW PENGAWASAN 01 Pemeriksaan (Audit) 01 Pemeriksaan Administrasi Umum Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan administrasi umum mencakup identitas dan tugas pokok, struktur organisasi, pengelolaan pelaksanaan tugas pokok, dasar pelaksanaan kegiatan audit, penatausahaan kepegawaian, penatausahaan perlengkapan dan peralatan barang milik negara yang mencakup pemeliharaan dan penghapusan, dan pengadaan barang/jasa; mulai dari penyusunan rencana pemeriksaan sampai dengan laporan. 02 Pemeriksaan Keuangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan keuangan mencakup pemeriksaan Kas Bendahara, pemeriksaan terhadap tanda bukti penerimaan dan bukti pengeluaran, pemeriksaan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), pemeriksaan atas hasil akhir (ouput) kegiatan sesuai DIPA, pemeriksaan program ditilik dari segi pertanggungjawaban Keuangan Negara; mulai dari penyusunan rencana pemeriksaan sampai dengan laporan. 03 Pemeriksaan Kinerja Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan kegiatan fisik maupun non fisik mencakup perencanaan (survey, investigation, design), pelelangan (persiapan, pemilihan penyedia jasa, tanda tangan kontrak), kontrak, status pelaksanaan/progres, manajemen pengendalian, kualitas, manfaat serta dampak; mulai dari penyusunan rencana pemeriksaan sampai dengan laporan, yang dilaksanakan oleh unit pengawasan yang terdapat di luar unit organisasi dan/atau unit instansi yang diawasinya. 04 Pemeriksaan Khusus Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan kegiatan/perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi (TPK), tindak perdata, dan yang berkaitan JDIH Kementerian PUPR dengan pelaksanaan anggaran (buruknya kinerja pelayanan, kolusi dan nepotisme, pelanggaran disiplin pegawai, pengadaan barang/jasa, tindak pidana umum, dan yang menimbulkan kerawanan sosial dan lingkungan; mulai dari penyusunan rencana pemeriksaan sampai dengan laporan. 05 Reviu Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu atas penerapan kegiatan dan laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan. 02 Pemantauan dan Evaluasi 01 Laporan Hasil Audit (LHA) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian PUPR semesteran dan tahunan baik yang disampaikan Kementerian PAN dan RB, BPKP, dan UKP4 serta tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI. 02 Tindak Lanjut Laporan/Hasil Audit Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan penyampaian tindak lanjut LHA Inspektorat Jenderal Kementerian, BPK RI, atau LHA lainnya. 03 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) mulai dari rencana pemantauan sampai dengan laporan penyelesaian. 04 Evaluasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi atas suatu kegiatan, seperti evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), evaluasi reformasi birokrasi serta evaluasi kegiatan lainnya. 05 Penerapan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi Unit Kerja terhadap pengelolaan keuangan negara, sampai dengan penyusunan laporan. JDIH Kementerian PUPR 03 Pengaduan 01 Internal Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengaduan yang datang dari internal Kementerian PUPR sampai dengan laporan penyelesaiannya. 02 Eksternal Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengaduan yang datang dari eksternal Kementerian PUPR sampai dengan laporan penyelesaiannya. 04 Kegiatan Pengawasan Lainnya 01 Pendampingan Pengawasan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan seperti penggunaan dana penanggulangan bencana, pendampingan pemantauan dan evaluasi BMN, dan pendampingan lainnya. 02 Bimbingan dan Konsultasi Pengawasan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan dan konsultasi pengawasan mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. 03 Pengelolaan dan Pemaparan Hasil Pengawasan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hasil pengawasan dan atau pemaparan hasil pengawasan mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. 04 Sosialisasi Pengawasan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi pengawasan mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan serta keikutsertaan dalam kegiatan seperti Forum Komunikasi APIP dan kegiatan serupa. JDIH Kementerian PUPR UM UMUM 01 Ketatausahaan 01 Peringatan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Nasional, dan Hari Bhakti PUPR Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan upacara dan kegiatan terkait Hari Kemerdekaan, Hari Besar Nasional, dan Hari Bhakti PUPR mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. 02 Rapat/Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Teknis/ Konsultasi Regional Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan rapat, rapat kerja, rapat pimpinan, rapat koordinasi, rapat teknis, konsultasi regional di Kementerian PUPR, termasuk bahan rapat, notulen rapat/hasil pembahasannya. 03 Administrasi Perjalanan Dinas Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi perjalanan dinas biasa, dalam kota, dalam negeri, dan luar negeri, pengurusan visa/exit permit/paspor mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. 04 Tanda Penghargaan/Kenang-kenangan/Hadiah Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian penghargaan/piagam/hadiah pemenang lomba dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan RI dan Hari Bhakti PUPR, pemberian penghargaan/piagam/hadiah kepada organisasi dan/atau perorangan yang memiliki jasa atau prestasi di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan ucapan belasungkawa. 05 Jam Kerja Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan jam kerja. JDIH Kementerian PUPR 02 Kearsipan 01 Penciptaan Arsip Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tata naskah dinas meliputi penerimaan surat masuk, pengurusan/penomoran surat keluar, disposisi pimpinan, distribusi surat masuk dan surat keluar, penggunaan cap/stempel dinas. 02 Pengelolaan Arsip Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemeliharaan arsip baik fisik maupun informasinya meliputi pemberkasan, penataan, penyimpanan, alih media, pelayanan, keamanan, dan akses arsip dinamis. 03 Penyusutan Arsip Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusutan arsip dinamis dengan cara pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan arsip. 04 Pembinaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kearsipan meliputi penyusunan dan pengembangan pedoman dan/atau sistem kearsipan, bimbingan teknis dan bimbingan konsultasi, sosialisasi, lomba tertib arsip, dan forum arsiparis. 05 Fasilitasi Arsip Statis Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan inventarisasi arsip statis, pencatatan ikhtisar, sampai dengan laporan penyerahan arsip statis ke Arsip Nasional RI. 03 Kerumahtanggaan 01 Penggunaan Sarana dan Prasarana Kantor Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi penggunaan gedung, auditorium/aula, ruang rapat, rumah dinas, wisma, taman dan landscaping, serta kendaraan dinas operasional (KDO). 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi pemeliharaan gedung, auditorium/aula, ruang rapat, rumah dinas, wisma, taman dan landscaping, serta kendaraan dinas operasional (KDO). JDIH Kementerian PUPR 03 Jaringan Listrik, Air, dan Telepon Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, penggantian jaringan listrik, air, dan telepon. 04 Ketertiban dan Keamanan 01 Pengamanan dan Pengawalan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengawalan dan pengamanan gedung kantor, proyek pembangunan/ perbaikan, Rumah Jabatan (Rumah Menteri dan Pejabat Eselon I). 02 Izin Pemindahan (Keluar Masuk) Barang Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian izin keluar dan izin masuk Barang Milik Negara (BMN). 03 Kehilangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kehilangan BMN dan/atau barang lainnya di area kantor, area proyek pembangunan, area rumah Menteri dan Pejabat Eselon I. 04 Kerusakan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerusakan BMN dan/atau barang lainnya di area kantor, area proyek pembangunan, area rumah Menteri dan Pejabat Eselon I serta kerusakan karena bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor) dan kebakaran. 05 Kecelakaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi di area kantor, area proyek pembangunan, area rumah Menteri dan Pejabat Eselon I. 06 Perparkiran Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penertiban parkir pejabat, pegawai, dan tamu di area gedung kantor, area proyek pembangunan, rumah dinas Menteri dan Pejabat Eselon I. 07 Seragam/Pakaian Dinas Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan ketentuan penggunaan seragam/pakaian dinas, pembuatan dan pembagian seragam/pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, dan pegawai lainnya. JDIH Kementerian PUPR 05 Pelayanan 01 Poliklinik Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan pejabat dan pegawai di Poliklinik Kementerian PUPR. 02 Perpustakaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan. 03 Tempat Penitipan Anak Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat penitipan anak. 04 Rumah Pintar Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan rumah pintar. 05 Koperasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan penyelenggaraan koperasi di lingkungan Kementerian PUPR. 06 Keprotokolan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. 01 Upacara/Acara Kedinasan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upaca ra hari besar, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan . 02 Kunjungan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kunjungan dinas dalam dan luar negeri dan kunjungan dari dan ke masyarakat. 03 Agenda Pimpinan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, penjadwalan dan pelaksanaan agenda pimpinan seperti agenda rapat pimpinan . 07 Kegiatan Sosial 01 Kegiatan Kerohanian Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kerohanian yang diadakan secara rutin maupun insidental, JDIH Kementerian PUPR mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. 02 Kegiatan Olah Raga Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan olah raga yang diadakan secara rutin maupun insidental, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. 03 Kegiatan Kesenian Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan kesenian yang diadakan secara rutin maupun insidental, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. 04 Sumbangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan pengumpulan dana untuk sumbangan/bantuan di luar tugas dan fungsi Kementerian PUPR. JDIH Kementerian PUPR B. FUNGSI SUBSTANTIF SA SUMBER DAYA AIR 01 Perumusan Kebijakan dan Strategi Sumber Daya Air Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi bidang sumber daya air, termasuk pemberian bimbingan teknik dan supervisi perumusan kebijakan dan strategi. 02 Penatagunaan Sumber Daya Air 01 Perencanaan Wilayah Sungai Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan wilayah sungai, termasuk penetapan wilayah sungai, penyusunan pola dan rencana pengelolaan, serta pra studi kelayakan sumber daya air. 02 Kelembagaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan dalam pemantauan dan evaluasi lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air. 03 Pemanfaatan Sumber Daya Air Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya air meliputi perizinan dan kerjasama, perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air, serta penyusunan studi kelayakan pemerintah dengan badan usaha, dan penyiapan rekomendasi perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air. 04 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan hidrologi dan lingkungan sumber daya air meliputi pengelolaan hidrologi wilayah sungai dan kualitas air pada sumber air, penyusunan kajian lingkungan strategis sumber daya air dan isu-isu global terkait serta koordinasi pengelolaan penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. JDIH Kementerian PUPR 05 Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Sumber Daya Air Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang sumber daya air, termasuk pelaksanaan bimbingan teknis. 03 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air 01 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan sumber daya air meliputi pelaksanaan kebijakan strategi pengelolaan dan kelayakan pengembangan pengelolaan sumber daya air, program pengelolaan, dan prioritas pengelolaan sumber daya air. 02 Manajemen Mutu Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan manajemen mutu meliputi penyelenggaraan manajemen mutu, pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air. 04 Pengelolaan Sumber Daya Air 01 Pengelolaan Sungai dan Pantai Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air pada sungai dan pantai serta pengelolaan drainase perkotaan mulai dari teknis perencanaan termasuk penyusunan dokumen detail desain (Document Engineering Design/DED) konstruksi, inventarisasi bahaya pada sungai dan pantai, pengendalian konstruksi, konservasi fisik, penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 02 Pengelolaan Irigasi dan Rawa Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air pada irigasi dan rawa mulai dari teknis perencanaan termasuk penyusunan dokumen detail desain (Document Engineering Design/DED) konstruksi, inventarisasi bahaya pada irigasi dan rawa, pengendalian konstruksi, konservasi fisik, penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 03 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air pada bendungan, danau, situ, dan embung JDIH Kementerian PUPR mulai dari teknis perencanaan termasuk penyusunan dokumen detail desain (Document Engineering Design/DED) konstruksi, inventarisasi bahaya pada bendungan, danau, situ, dan embung, pengendalian konstruksi, konservasi fisik, penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 04 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air pada air tanah dan air baku mulai dari teknis perencanaan termasuk penyusunan dokumen detail desain (Document Engineering Design/DED) konstruksi, inventarisasi bahaya pada air tanah dan air baku, pengendalian konstruksi, konservasi fisik, penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 05 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 01 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada sungai dan pantai mulai dari pengelolaan operasi dan pemeliharaan, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, bimbingan dan bantuan teknik jaringan sumber daya air, pemberdayaan masyarakat. 02 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada irigasi dan rawa mulai dari pengelolaan operasi dan pemeliharaan, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, bimbingan dan bantuan teknik jaringan sumber daya air, pemberdayaan masyarakat. 03 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada bendungan, danau, situ, dan embung mulai dari pengelolaan operasi dan pemeliharaan, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan JDIH Kementerian PUPR sarana dan prasarana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, bimbingan dan bantuan teknik jaringan sumber daya air, pemberdayaan masyarakat. 04 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada air tanah dan air baku mulai dari pengelolaan operasi dan pemeliharaan, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, bimbingan dan bantuan teknik jaringan sumber daya air, pemberdayaan masyarakat. 05 Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada pengendalian lumpur sidoarjo mulai dari pengelolaan operasi dan pemeliharaan, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, bimbingan dan bantuan teknik jaringan sumber daya air, pemberdayaan masyarakat. 06 Pengendalian Lumpur Sidoarjo 01 Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan umum dan perencanaan teknik pengendalian lumpur Sidoarjo. 02 Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemrograman dan anggaran pengendalian lumpur Sidoarjo. 03 Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian Lumpur Sidoarjo, meliputi pembangunan tanggul dan pembangunan drainase dan penataan lingkungan. 04 Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat Lumpur Sidoarjo. JDIH Kementerian PUPR 07 Pemantauan dan Evaluasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang sumber daya air, meliputi kebijakan dan strategi, penatagunaan sumber daya air, pengembangan jaringan sumber daya air, sungai, pantai, irigasi, rawa, danau, embung, bendung, bendungan, air tanah, dan air baku, termasuk pengendalian lumpur sidoarjo. JDIH Kementerian PUPR BM BINA MARGA 01 Perumusan Kebijakan dan Strategi Bina Marga Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi bidang bina marga, termasuk pemberian bimbingan teknik dan supervisi perumusan kebijakan dan strategi. 02 Pengembangan Jaringan Jalan 01 Keterpaduan Perencanaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan keterpaduan perencanaan jalan, meliputi pelaksanaan pra studi kelayakan dan studi kelayakan jalan serta indikasi skema pembiayaan pengembangan jaringan jalan nasional. 02 Sistem Jaringan Jalan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sistem jaringan jalan, meliputi penetapan fungsi, status, dan kelas jalan pada sistem jaringan jalan nasional serta pelaksanaan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi. 03 Lingkungan dan Keselamatan Jalan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan dan keselamatan jalan, meliputi penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta teknik lingkungan bidang jalan, dan pembinaan kelaikan fungsi jalan. 03 Pembangunan Jalan 01 Standar dan Pedoman Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman pembangunan jalan, meliputi standar pelayanan minimal jalan (SPM), spesifikasi umum dan khusus, standar dokumen pengadaan dan dokumen kontrak jalan dan jembatan, dan pembinaan standar pelaksanaan pembangunan yang berkeselamatan dan penyiapan kriteria penetapan laik fungsi jalan nasional. JDIH Kementerian PUPR 02 Manajemen Konstruksi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan manajemen konstruksi jalan, meliputi rencana pengendalian dan pembinaan manajemen pelaksanaan konstruksi jalan nasional, pembinaan teknis, pelaksanaan, dan pengendalian analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan, pelaksanaan pengujian mutu konstruksi, analisis dan pelaksanaan atas temuan terhadap permasalahan yang ada di lapangan, koordinasi dan pengendalian pekerjaan konstruksi peningkatan kapasitas jalan, serta penetapan leger jalan nasional. 03 Pengelolaan Geometrik, Perkerasan, dan Drainase Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pembinaan teknik geometrik, perkerasan, dan drainase, meliputi teknik geometrik jalan, identifikasi kondisi dan kerusakan pekerasan jalan serta permodelan geometrik dan kerusakan jalan, konsultasi teknis geometrik jalan, perkerasan jalan dan drainase, pelaksanaan teknis konstruksi perkerasan dan drainase jalan, pengembangan dan pembinaan pelaksanaan teknologi bahan perkerasan, pembinaan penerapan teknik jalan kategori khusus, teknologi baru dan teknologi tinggi. 04 Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan teknis tanah, pengembangan dan penerapan teknologi tanah, penyediaan konsultasi teknis geoteknik dan menejemen lereng, pembinaan teknis mitigasi daerah rawan gempa, patahan dan manajemen lereng, pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan dan pembinaan manajemen mitigasi daerah rawan longsor. 04 Preservasi Jalan 01 Standar dan Pedoman Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan standar dan pedoman preservasi jalan, meliputi spesifikasi umum jalan yang berkeselamatan, standar dokumen pelaksanaan program preservasi penyelenggaraan jalan, pedoman dan JDIH Kementerian PUPR petunjuk pemanfaatan serta bimbingan teknis penggunaan bahan dan peralatan jalan. 02 Perencanaan Teknis Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan teknis preservasi jalan, meliputi pembinaan teknis survey jalan, fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan, pemeliharaan dan pemanfaatan bahan dan peralatan jalan, fasilitasi preservasi jalan, manajemen pelaksanaan konstruksi preservasi jalan pengelolaan pengendalian Mitigasi Bencana Alam. 03 Teknik Rekonstruksi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan teknik rekonstruksi jalan, meliputi teknis perencanaan rekonstruksi, pengendalian program dan penyediaan konsultasi teknis, pembinaan teknis dan penerapan teknologi bahan perkerasan, pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian pelaksanaan rekonstruksi dan berkala jalan. 04 Teknik Pemeliharaan Jalan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan teknik pemeliharaan jalan, meliputi teknis pengendalian program dan penyediaan konsultasi teknis, pembinaan teknis jalan dan penerapan teknologi bahan perkerasan, pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan. 05 Pengelolaan Jembatan 01 Standar dan Pedoman Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman jembatan, meliputi spesifikasi umum dan khusus jembatan, standar dokumen pengadaan, kontrak, dan standar pelaksanaan pembangunan dan preservasi jembatan yang berkeselamatan dan penyiapan kriteria penetapan laik fungsi jembatan. 02 Perencanaan Teknis Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan teknis jembatan, meliputi pembinaan metodelogi survey, sistem manajemen jembatan, audit JDIH Kementerian PUPR keselamatan jembatan, pelaksanaan pengujian mutu konstruksi, pengembangan metode survey inventarisasi, survey rutin, survey detail dan survey khusus jembatan. pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pembangunan dan preservasi jembatan. 03 Teknik Jembatan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan teknik jembatan, meliputi teknik pembangunan dan preservasi jembatan serta pengembangannya, monitoring dan evaluasi serta penetapan laik fungsi jembatan. 04 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan teknik terowongan dan jembatan khusus, meliputi pembinaan, bantuan teknik, inventarisasi, analisa perilaku, inventarisasi, registrasi, dan klasifikasi bahaya, monitoring dan evaluasi serta pengembangan standar, pembangunan dan preservasi terowongan dan jembatan khusus. 06 Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah 01 Bimbingan Teknik Jalan Daerah Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknik jalan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan. 02 Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan jalan metropolitan dan kota besar, meliputi penyusunan dokumen perencanaan pengembangan jalan metropolitan, pembinaan dan bimbingan teknis perencanaan, teknik pelaksanaan pembangunan jalan metropolitan dan kota besar serta perkotaan. 03 Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan teknik jalan bebas hambatan, meliputi penyusunan standar dan pedoman perencanaan, operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol, pembinaan perencanaan dan pelaksanaan jalan bebas JDIH Kementerian PUPR hambatan dan jalan tol, perencanaan teknis jalan tol dengan biaya APBN/dengan dukungan pemerintah, dan pengembangan jaringan jalan tol terintegrasi jalan nasional. 07 Pengaturan Jalan Tol 01 Pengadaan Investasi Jalan Tol Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan investasi jalan tol, meliputi merekomendasikan tarif tol dan penyesuaiannya, penetapan sistem pengumpulan tol, pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam melaksanakan konsesi. 02 Teknik Pengaturan Jalan Tol Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan teknik pengaturan jalan tol, meliputi analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, penyiapan analisis dampak lingkungan, dan pembangunan jalan tol serta perekaman data lalu lintas dan pendapatan tol. 08 Pemantauan dan Evaluasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang bina marga, meliputi kebijakan, pengembangan jaringan jalan, pembangunan jalan, preservasi jalan, pengelolaan jembatan, pengelolaan jalan bebas hambatan, perkotaan dan fasilitasi jalan daerah, dan pengaturan jalan tol, termasuk program audit keselamatan jalan, investigasi lokasi dan penanganan rawan kecelakan. JDIH Kementerian PUPR CK CIPTA KARYA 01 Perumusan Kebijakan dan Strategi Cipta Karya Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi bidang cipta karya, termasuk pemberian bimbingan teknik dan supervisi perumusan kebijakan dan strategi. 02 Keterpaduan Infrastruktur Permukiman 01 Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan keterpaduan perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah, keterpaduan rencana strategis bidang pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengembangan penyehatan lingkungan, serta fasilitasi kemitraan. 02 Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan keterpaduan pembiayaan dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman dan anggaran tahun berjalan, fasilitasi pengembangan pembiayaan lainnya bidang pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan, dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman. 03 Pengembangan Kawasan Permukiman 01 Perencanaan Teknis Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan teknis dan analisa teknis penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus. 02 Kawasan Permukiman Perkotaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, dan pengembangan jejaring kemitraan. JDIH Kementerian PUPR 03 Kawasan Permukiman Perdesaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan, dan pengembangan jejaring kemitraan. 04 Kawasan Permukiman Khusus Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman khusus meliputi kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, pengkajian, penyusunan, dan fasilitasi implementasi inovasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan jejaring kemitraan. 05 Kelembagaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus. 04 Pembinaan Penataan Bangunan 01 Perencanaan Teknis Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan teknis, analisa teknis, dan penyiapan jejaring kemitraan bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya. 02 Penataan Bangunan Gedung Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan bantuan teknis, supervisi, pemeriksaan keandalan bangunan gedung, serta pengembangan jejaring kemitraan di bidang penataan bangunan gedung umum, bangunan gedung negara, dan fasilitasi pembangunan gedung istana kepresidenan. JDIH Kementerian PUPR 03 Pengelolaan Rumah Negara Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Rumah Negara Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, meliputi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan rumah negara, serta penghunian dan supervisi rumah negara Golongan III. 04 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan fasilitasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan khusus, revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya, serta pengembangan jaringan kemitraan. 05 Kelembagaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan, pelembagaan pengaturan, pengembangan jejaring kemitraan, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang penataan bangunan dan lingkungan. 05 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 01 Perencanaan Teknis Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan teknis dan analisa teknis, serta bimbingan teknis perencanaan sistem penyediaan air minum. 02 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta fasilitasi pengembangan sistem penyediaan air minum termasuk penanggulangan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial di wilayah perkotaan. 03 Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta fasilitasi pengembangan sistem penyediaan air minum termasuk penanggulangan JDIH Kementerian PUPR pasca bencana alam dan kerusuhan sosial di wilayah perdesaan. 04 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta fasilitasi alternatif pembiayaan dalam rangka pengembangan sistem penyediaan air minum, dan jejaringan kemitraan pengembangan sistem penyediaan air minum pada kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 05 Kelembagaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan serta pembinaan sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. 06 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, meliputi penilaian kinerja dan fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, dan pemberian rekomendasi peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum serta keseimbangan kepentingan antara penyelenggara dengan pelanggan. 07 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang air minum. 06 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 01 Perencanaan Teknis Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan teknis dan analisa teknis, serta bimbingan teknis sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait. JDIH Kementerian PUPR 02 Pengelolaan Air Limbah Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, bimbingan teknis dan supervisi pengembangan sistem pengelolaan air limbah termasuk penanggulangan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial. 03 Pengelolaan Persampahan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, bimbingan teknis dan supervisi pengembangan sistem pengelolaan persampahan termasuk penanggulangan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial. 04 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, bimbingan teknis dan supervisi dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait pada kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta pengembangan inovasi dan jejaring kemitraan. 05 Kelembagaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan dan pembinaan sumber daya manusia bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait. 06 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang penyehatan lingkungan permukiman. 07 Pemantauan dan Evaluasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang cipta karya, meliputi kebijakan, keterpaduan infrastruktur permukiman, pengembangan kawasan permukiman, bina penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman. JDIH Kementerian PUPR RU PERUMAHAN 01 Perumusan Kebijakan dan Strategi Perumahan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi di bidang perumahan, termasuk pemberian bimbingan teknik dan supervisi perumusan kebijakan dan strategi. 02 Perencanaan Pembiayaan Perumahan 01 Keterpaduan Perencanaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan keterpaduan perencanaan bidang pembiayaan perumahan. 02 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan strategi pembiayaan perumahan dan analisis pasar perumahan serta indikator makro ekonomi. 03 Kemitraan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan pembinaan perencanaan program, administrasi kemitraan, tata laksana pengembangan kemitraan bidang pembiayaan perumahan, dan penyiapan kerja sama di bidang pembiayaan perumahan. 03 Pola Pembiayaan Perumahan 01 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan rumah tapak dan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara konvensional dan syariah. 02 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan rumah swadaya dan mikro perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara konvensional dan syariah. JDIH Kementerian PUPR 03 Pola Investasi Perumahan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pola investasi rumah tapak dan rumah susun secara konvensional dan syariah. 04 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan 01 Sumber Pembiayaan Primer Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi kebijakan pendayagunaan sumber pembiayaan primer, meliputi pendayagunaan sumber pembiayaan bank dan bukan bank. 02 Sumber Pembiayaan Sekunder Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi kebijakan pendayagunaan sumber pembiayaan sekunder, meliputi pendayagunaan sumber pembiayaan secara konvensional dan secara syariah. 03 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi kebijakan pendayagunaan sumber pembiayaan tabungan perumahan dan pembiayaan lainnya. 05 Sistem Pembiayaan Perumahan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan sistem pembiayaan perumahan, meliputi bimbingan teknis dan supervisi pelembagaan sistem pembiayaan perumahan 06 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana pembiayaan perumahan berupa pemberian layanan kepada lembaga keuangan dan pemangku kepentingan dalam rangka penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, meliputi pelaksanaan sosialisasi dan promosi layanan, kerja sama dengan instansi/lembaga, dan verifikasi tagihan pembiayaan perumahan. 07 Perencanaan Penyediaan Perumahan 01 Keterpaduan Perencanaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan keterpaduan perencanaan, meliputi koordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan pembangunan serta bimbingan perencanaan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan, meliputi JDIH Kementerian PUPR rumah susun, rumah khusus, rumah negara, rumah swadaya, rumah umum, dan rumah komersial. 02 Analisa teknik Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan analisa teknik di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan, meliputi rumah susun, rumah khusus, rumah negara, rumah swadaya, rumah umum, dan rumah komersial. 03 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan rencana pengembangan lingkungan hunian, meliputi hunian skala besar dan hunian bukan skala besar. 04 Kemitraan dan Kelembagaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, serta pembinaan kelembagaan dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan, mulai dari perencanaannya sampai dengan pelaksanaannya. 08 Penyediaan Rumah Susun 01 Perencanaan Teknik Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan analisa teknik dan penyusunan rencana penyediaan rumah susun, termasuk bimbingan teknis dan supervisi. 02 Penyediaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinan penyelenggaraan penyediaan rumah susun, termasuk bimbingan teknis dan supervisi. 03 Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan rumah susun, meliputi administrasi, fasilitasi, serta bimbingan teknis dan supervisi. 04 Pengelolaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan rumah susun, meliputi administrasi, fasilitasi, serta bimbingan teknis dan supervisi. JDIH Kementerian PUPR 09 Penyediaan Rumah Khusus 01 Perencanaan Teknik Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan analisa teknik dan penyusunan rencana penyediaan rumah khusus, termasuk bimbingan teknis dan supervisi. 02 Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyediaan dan administrasi pengelolaan rumah tapak khusus, termasuk bimbingan teknis dan supervisi. 10 Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya 01 Perencanaan Teknik Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, termasuk bimbingan teknis dan supervisi. 02 Fasilitasi Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni, meliputi fasilitasi pendataan, bahan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan, fasilitasi penyertifikatan hak atas tanah milik calon penerima bantuan, hingga fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan, termasuk bimbingan teknis dan supervisi. 03 Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, termasuk bimbingan teknis dan supervisi. 11 Penyediaan Rumah Umum dan Komersial 01 Perencanaan Teknik Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial, termasuk bimbingan teknis dan supervisi. JDIH Kementerian PUPR 02 Pemberian Bantuan Rumah Umum Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum. 03 Fasilitasi Hunian Berimbang Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah Umum dan Komersial pada rumah tunggal dan deret, serta rumah susun komersial. 04 Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan. 12 Pemantauan dan Evaluasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang perumahan, meliputi kebijakan dan strategi, perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan pembiayaan perumahan, pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan, sistem pembiayaan perumahan, pengelolaan dana pembiayaan perumahan, perencanaan penyediaan perumahan, penyediaan rumah susun, penyediaan rumah khusus, penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, dan penyediaan rumah umum dan komersial. JDIH Kementerian PUPR BK BINA KONSTRUKSI 01 Perumusan Kebijakan dan Strategi Bina Konstruksi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi di bidang bina konstruksi, termasuk pemberian bimbingan teknik dan supervisi perumusan kebijakan dan strategi. 02 Investasi Infrastruktur 01 Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kebijakan dan strategi, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pola investasi dan pola pembiayaan infrastruktur. 02 Sinkronisasi Investasi Infrastruktur Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi investasi infrastruktur, meliputi sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur. 03 Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan fasilitasi dan mitigasi risiko investasi infrastruktur, meliputi pelaksanaan koordinasi, advokasi, dan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengusahaan BUMN Perum di Kementerian. 04 Pasar Infrastruktur Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan pasar infrastruktur, meliputi pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pembinaan pasar infrastruktur. 03 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 01 Sistem Penyelenggaraan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan sistem penyelenggaraan konstruksi, meliputi pelaksanaan kebijakan, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem penyelenggaraan konstruksi. JDIH Kementerian PUPR 02 Kontrak Konstruksi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kontrak konstruksi, meliputi pelaksanaan kebijakan, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kontrak konstruksi. 03 Konstruksi Berkelanjutan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan konstruksi berkelanjutan, meliputi pelaksanaan kebijakan, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kontrak konstruksi. 04 Manajemen Mutu Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan manajemen mutu, meliputi pelaksanaan kebijakan, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kontrak konstruksi. 04 Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi 01 Kelembagaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan, meliputi pelaksanaan kebijakan, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pemerintah, pembinaan lembaga masyarakat dan pembinaan perizinan. 02 Material dan Peralatan Konstruksi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan material dan peralatan konstruksi, meliputi pelaksanaan kebijakan, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi. 03 Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, meliputi pelaksanaan kebijakan, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri. 04 Usaha Jasa Konstruksi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan usaha jasa konstruksi, meliputi pelaksanaan kebijakan, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi. JDIH Kementerian PUPR 05 Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 01 Standar dan Materi Kompetensi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan standar dan materi kompetensi konstruksi, meliputi pelaksanaan kebijakan, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standar dan materi kompetensi. 02 Penerapan Kompetensi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan penerapan kompetensi konstruksi, meliputi pelaksanaan kebijakan, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan kompetensi. 03 Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan pengembangan profesi jasa konstruksi, meliputi pelaksanaan kebijakan, standarisasi profesi, fasilitasi penyetaraan kompetensi, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan profesi jasa konstruksi. 04 Pengembangan Produktivitas Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan pengembangan produktivitas, meliputi pelaksanaan kebijakan, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan produktivitas. 06 Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 01 Peningkatan Kerjasama Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan peningkatan kerjasama, meliputi pelaksanaan kebijakan, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan peningkatan kerjasama. 02 Pemberdayaan Jasa Konstruksi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan jasa konstruksi, meliputi pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi, serta pelaksanaan penjaminan mutu pemberdayaan jasa konstruksi. JDIH Kementerian PUPR 07 Peningkatan Jasa Konstruksi 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja dengan lembaga pemerintah dan masyarakat di bidang peningkatan kapasitas jasa konstruksi. 02 Pelaksanaan Pengendalian Mutu Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian mutu di bidang peningkatan kapasitas jasa konstruksi dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah. 08 Penerapan Teknologi Konstruksi 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama di bidang penerapan teknologi konstruksi. 02 Pengembangan Materi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pengembangan materi di bidang penerapan teknologi konstruksi. 09 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi, meliputi pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama di bidang peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi. 10 Pemantauan dan Evaluasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bina konstruksi, meliputi kebijakan dan strategi, investasi infrastruktur, penyelenggaraan jasa konstruksi, kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi, kompetensi dan produktivitas konstruksi, peningkatan kerja sama dan pemberdayaan jasa konstruksi, peningkatan jasa konstruksi, penerapan teknologi konstruksi, dan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi. JDIH Kementerian PUPR IW PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Strategi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR, meliputi perencanaan infrastruktur PUPR, keterpaduan pengembangan kawasan strategis, keterpaduan pengembangan kawasan metropolitan, rencana strategis kementerian termasuk pengumpulan bahan program dan hasil survey dari masing-masing unit organisasi, rencana induk, dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu PUPR. 02 Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 01 Antarsektor Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana aksi serta bimbingan keterpaduan antarsektor dan antartingkat pemerintah jangka panjang dan menengah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 02 Antarwilayah Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana keterpaduan antarsektor jangka panjang dan menengah serta rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat lingkup pulau/kepulauan, antarwilayah pengembangan strategis, dan antarkawasan strategis nasional. 03 Pengembangan Kawasan Strategis 01 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis. JDIH Kementerian PUPR 02 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program keterpaduan pengembangan antarkawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis. 04 Pengembangan Kawasan Perkotaan 01 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program, dan pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan yang menterpadukan antara pengembangan berbagai kawasan dan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kawasan perkotaan, serta keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. 02 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan kota besar dan kota baru dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan kota besar dan kota baru. 03 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Perdesaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan kota kecil dan perdesaaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan kota kecil dan perdesaan. 05 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan analisis hasil dan manfaat pengembangan infrastruktur terpadu, pengembangan skema pembiayaan bidang PUPR. 06 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi program dan besaran dana pembangunan jangka tahunan, sinkronisasi dan fasilitasi pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana JDIH Kementerian PUPR penyesuaian, dana kejadian khusus pembangunan infrastruktur bidang PUPR, serta skema pendanaan lainnya untuk keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. 07 Pemantauan dan Evaluasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang pengembangan infrastruktur wilayah, meliputi kebijakan teknis dan strategi, rencana pengembangan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis, pengembangan kawasan perkotaan, analisa manfaat dan skema pembiayaan, dan sinkronisasi program dan pembiayaan infrastruktur. JDIH Kementerian PUPR LB PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 01 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air 01 Sumber Daya Kelitbangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya kelitbangan sumber daya air, meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan serta pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan. 02 Penelitian Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian sumber daya air, mencakup ilmu wilayah, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu teknik sipil. 03 Pengkajian Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian sumber daya air mulai dari rapat persiapan, studi referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survei, penyusunan draft/konsep hingga pencetakan, mencakup ilmu wilayah, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu teknik sipil. 04 Perekayasaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perekayasaan sumber daya air, mencakup ilmu wilayah, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu teknik sipil. 05 Pengembangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian sumber daya air, mencakup ilmu wilayah, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu teknik sipil. 06 Penerapan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerapan hasil pengkajian dan pemanfaatan hasil litbang sumber daya air kepada stakeholder, 07 Standar, Pedoman, dan Manual Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan standarisasi kebijakan peneltian dan pengembangan sumber daya air, mencakup ilmu wilayah, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu teknik sipil. JDIH Kementerian PUPR 08 Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sumber daya air. 02 Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan 01 Sumber Daya Kelitbangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya kelitbangan jalan dan jembatan, meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan serta pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan. 02 Penelitian Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian jalan dan jembatan, mencakup ilmu wilayah, ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik sipil, dan arsitektur. 03 Pengkajian Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian jalan dan jembatan mulai dari rapat persiapan, studi referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survei, penyusunan draft/konsep hingga pencetakan, mencakup ilmu wilayah, ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik sipil, dan arsitektur. 04 Perekayasaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perekayasaan jalan dan jembatan, mencakup ilmu wilayah, ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik sipil, dan arsitektur. 05 Pengembangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian jalan dan jembatan, mencakup ilmu wilayah, ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik sipil, dan arsitektur. 06 Penerapan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerapan hasil pengkajian jalan dan jembatan, mencakup ilmu wilayah, ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik sipil, dan arsitektur. 07 Standar, Pedoman, dan Manual JDIH Kementerian PUPR Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan standar, pedoman, dan manual kebijakan peneltian dan pengembangan jalan dan jembatan, mencakup ilmu wilayah, ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik sipil, dan arsitektur. 08 Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan jalan dan jembatan. 03 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 01 Sumber Daya Kelitbangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya kelitbangan perumahan dan permukiman, meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan serta pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan. 02 Penelitian Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian perumahan dan permukiman, mencakup ilmu wilayah, ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik sipil, arsitektur, ilmu sosial budaya, ilmu ekonomi, dan ilmu lingkungan. 03 Pengkajian Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian perumahan dan permukiman mulai dari rapat persiapan, studi referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survei, penyusunan draft/konsep hingga pencetakan, mencakup ilmu wilayah, ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik sipil, arsitektur, ilmu sosial budaya, ilmu ekonomi, dan ilmu lingkungan. 04 Perekayasaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perekayasaan perumahan dan permukiman, mencakup ilmu wilayah, ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik sipil, arsitektur, ilmu sosial budaya, ilmu ekonomi, dan ilmu lingkungan. 05 Pengembangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian perumahan dan permukiman, mencakup ilmu wilayah, ilmu pengetahuan alam, JDIH Kementerian PUPR ilmu teknik sipil, arsitektur, ilmu sosial budaya, ilmu ekonomi, dan ilmu lingkungan. 06 Penerapan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerapan hasil pengkajian perumahan dan permukiman, mencakup ilmu wilayah, ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik sipil, arsitektur, ilmu sosial budaya, ilmu ekonomi, dan ilmu lingkungan. 07 Standar, Pedoman, dan Manual Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan standar, pedoman, dan manual kebijakan penelitian dan pengembangan perumahan dan permukiman, mencakup ilmu wilayah, ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik sipil, arsitektur, ilmu sosial budaya, ilmu ekonomi, dan ilmu lingkungan. 08 Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan perumahan dan permukiman. 04 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi 01 Sumber Daya Kelitbangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya kelitbangan kebijakan dan penerapan teknologi, meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan serta pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan. 02 Penelitian Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian kebijakan dan penerapan teknologi, mencakup ilmu wilayah, ilmu informatika dan komputer, ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik sipil, arsitektur, ilmu sosial budaya, ilmu ekonomi, dan ilmu lingkungan. 03 Pengkajian Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian kebijakan dan penerapan teknologi mulai dari rapat persiapan, studi referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survei, analisis data, pembahasan hasil survei, penyusunan draft/konsep hingga pencetakan, mencakup ilmu wilayah, ilmu informatika dan komputer, ilmu pengetahuan JDIH Kementerian PUPR alam, ilmu teknik sipil, arsitektur, ilmu sosial budaya, ilmu ekonomi, dan ilmu lingkungan. 04 Perekayasaan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perekayasaan kebijakan dan penerapan teknologi, mencakup ilmu wilayah, ilmu informatika dan komputer, ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik sipil, arsitektur, ilmu sosial budaya, ilmu ekonomi, dan ilmu lingkungan. 05 Pengembangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian kebijakan dan penerapan teknologi, mencakup ilmu wilayah, ilmu informatika dan komputer, ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik sipil, arsitektur, ilmu sosial budaya, ilmu ekonomi, dan ilmu lingkungan. 06 Penerapan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerapan hasil pengkajian kebijakan dan penerapan teknologi, mencakup ilmu wilayah, ilmu informatika dan komputer, ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik sipil, arsitektur, ilmu sosial budaya, ilmu ekonomi, dan ilmu lingkungan. 07 Standar, Pedoman, dan Manual Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan standar, pedoman, dan manual kebijakan peneltian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi, mencakup ilmu wilayah, ilmu informatika dan komputer, ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik sipil, arsitektur, ilmu sosial budaya, ilmu ekonomi, dan ilmu lingkungan. 08 Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi. 05 Karya Tulis Master Proceeding Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan karya tulis master proceeding, mulai dari perencanaan penyusunan, diseminasi dan sosialisasi hingga selesainya master proceeding. JDIH Kementerian PUPR 06 Policy Paper/Rekomendasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penelaahan atau pengkajian teknis dan assesment terhadap teknologi hasil litbang bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, teknologi permukiman yang layak sosial, ekonomi, lingkungan untuk diterapkan kepada stakeholders. 07 Jasa Layanan 01 Pengujian Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengujian penelitian dan pengembangan skala laboratorium dan skala lapangan. 02 Advis Teknis Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan advis teknis/home doctor dan visiting doctor penelitian dan pengembangan. 03 Sertifikasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sertifikasi penelitian dan pengembangan. 04 Kalibrasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan uji kalibrasi penelitian dan pengembangan. 05 Akreditasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan akreditasi penelitian dan pengembangan. 08 Alih Teknologi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan. 09 Penyebarluasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan, diseminasi, sosialisasi, pameran dan publikasi, seminar/lokakarya hasil penelitian dan pengembangan berupa karya tulis ilmiah, jurnal, majalah, dan buku hasil litbang. 10 Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) meliputi tukar informasi hasil litbang, penelitian bersama, dan studi banding. JDIH Kementerian PUPR 11 Pemantauan dan Evaluasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang penelitian dan pengembangan, meliputi penelitian dan pengembangan sumber daya air, penelitian dan pengembangan jalan dan jembatan, penelitian dan pengembangan perumahan dan permukiman, penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi, karya tulis master proceeding, policy paper/rekomendasi, alih teknologi, penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan, penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan, dan Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK). JDIH Kementerian PUPR SM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 01 Perumusan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi di bidang pengembangan sumber daya manusia, termasuk pemberian bimbingan teknik dan supervisi perumusan kebijakan dan strategi. 02 Inventarisasi Pendidikan dan Pelatihan 01 Perencanaan Kebutuhan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan analisa/perencanaan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan . 02 Sistem dan Metode Diklat Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyempurnaan dan pengembangan yang menyangkut sistem dan metode pendidikan dan pelatihan. 03 Kurikulum/Silabus Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyempurnaan dan pengembangan kurikulum/silabus pendidikan dan pelati han. 04 Bahan Ajar/Modul Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyempurnaan dan pengembangan bahan ajar/modul pendidikan dan pelatihan . 03 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 01 Diklat Prajabatan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan, seperti Diklat Prajabatan, Golongan II, dan Golongan III mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga selesainya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan . 02 Diklat Kepemimpinan Rekaman kegiatan yang berka itan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, seperti Diklat PIM Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV serta Diklat Lemhanas mulai dari perencanaan, JDIH Kementerian PUPR pelaksanaan, hingga selesainya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimp inan. 03 Diklat Fungsional Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan fungsional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga selesainya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional tertentu dan fungsional umum . 04 Diklat Teknis Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga selesainya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis . 04 Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kedinasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga selesainya penyelenggaraan pendidikan kedinasan . 05 Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan pendidikan dan pelatihan mencakup pengarahan, penyuluhan pendidikan dan pengembangannya, pembinaan alumni, dan tenaga pendidik. 06 Pemantauan dan Evaluasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pela poran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan . MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, klasifikasi arsip di masing-masing Kementerian/Lembaga ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan JDIH Kementerian PUPR Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1705);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 817);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 946); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat atau diterima oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
4.Klasifikasi Fasilitatif adalah fungsi kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang JDIH Kementerian PUPR kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5.Klasifikasi Substantif adalah fungsi kegiatan pelaksanaan tugas pokok Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

(1)Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka pengelolaan Arsip Dinamis bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(2)Peraturan menteri ini bertujuan untuk:
1. a.memudahkan dalam pelaksanaan pemberian klasifikasi untuk identifikasi subjek pada Arsip secara tepat dan benar;
2. b.menciptakan keseragaman dalam penerapan Klasifikasi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. c.menciptakan tertib administrasi pengelolaan Arsip Dinamis; dan
4. d.mendinamiskan penyelenggaraan Arsip Dinamis sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu.

BAB II

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

(1)Klasifikasi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi:
1. a.fungsi fasilitatif; dan
2. b.fungsi substantif.
(2)Fungsi Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.hukum:
  1. 1.produk hukum: a) produk hukum bersifat pengaturan; dan b) produk hukum bersifat penetapan; JDIH Kementerian PUPR
  2. 2.perjanjian kerjasama: a) perjanjian kerjasama dalam negeri; dan b) perjanjian kerjasama luar negeri;
  3. 3.sosialisasi hukum;
  4. 4.dokumentasi hukum;
  5. 5.hak atas kekayaan intelektual; dan
  6. 6.advokasi hukum: a) advokasi hukum perdata; b) advokasi hukum pidana; dan c) advokasi hukum kasus peradilan tata usaha negara;
2. b.hubungan luar negeri:
  1. 1.kerjasama bilateral: a) pinjaman luar negeri; b) hibah luar negeri; c) negosiasi luar negeri; d) kerjasama teknik luar negeri; dan e) kerjasama infrastruktur luar negeri;
  2. 2.kerjasama multilateral: a) pinjaman luar negeri; b) hibah luar negeri; c) negosiasi luar negeri; d) kerjasama teknik luar negeri; dan e) kerjasama infrastruktur luar negeri;
  3. 3.kerjasama lembaga swasta (non government organization); dan
  4. 4.administrasi perjalanan luar negeri;
3. c.hubungan masyarakat:
  1. 1.publikasi informasi;
  2. 2.dokumentasi informasi;
  3. 3.penerbitan;
  4. 4.dengar pendapat (hearing); dan
  5. 5.hubungan antarlembaga: a) lembaga negara; b) organisasi infrastruktur nasional; c) perusahaan; d) organisasi kemasyarakatan; JDIH Kementerian PUPR e) badan koordinasi hubungan masyarakat (bakohumas); dan f) perguruan tinggi/sekolah; dan
  6. 6.peran masyarakat;
4. d.kepegawaian:
  1. 1.perencanaan pegawai: a) analisa jabatan; b) analisa beban kerja; dan c) formasi kepegawaian;
  2. 2.pengadaan pegawai: a) penerimaan; b) pengangkatan cpns atau pns; c) penem patan; dan d) penerimaan dan penempatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk)/non pns;
  3. 3.ujian kenaikan pangkat/jabatan: a) ujian penyesuaian ijazah; b) ujian dinas; dan c) ujian kompetensi;
  4. 4.mutasi: a) kenaikan dan penyesuaian pangkat /golongan; b) rotasi kerja; c) alih tugas; dan d) penempatan kembali;
  5. 5.pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural: a) pengangkatan jabatan; dan b) pemberhentian jabatan;
  6. 6.administrasi kepegawaian: a) data pegawai; b) absensi pegawai; c) kartu kepegawaian; d) tanda jasa; e) penggajian; f) penyesuaian masa kerja; dan JDIH Kementerian PUPR g) penyesuaian kelas jabatan;
  7. 7.cuti pegawai;
  8. 8.pembinaan pegawai: a) penilaian prestasi kerja; b) pembinaan pembentukan karakter pegawai; c) hukuman disiplin; dan d) penyelesaian selisih/sengketa pegawai;
  9. 9.pengembangan pegawai: a) perencanaan dan pengembangan karir; b) keterampilan/keahlian; c) tugas belajar dan izin belajar; dan d) sertifikasi profesi;
  10. 10.pembinaan jabatan fungsional tertentu: a) pengangkatan jabatan fungsional tertentu; b) kenaikan jenjang pangkat/jabatan; c) pemindahan jabatan fungsional tertentu; d) pembebasan sementara jabatan fungsional tertentu; dan e) pemberhentian jabatan fungsional tertentu;
  11. 11.pemberhentian pegawai: a) dengan hormat; dan b) tidak dengan hormat;
  12. 12.pensiun;
5. e.keuangan:
  1. 1.penganggaran: a) penyusunan target dan pagu indikatif penerimaan negara bukan pajak (pnbp); dan b) penyusunan rencana bisnis anggaran badan layanan umum (blu);
  2. 2.pelaksanaan anggaran: a) belanja pegawai; b) belanja barang dan jasa; c) belanja pemeliharaan; d) belanja sewa; e) belanja perjalanan; f) belanja bantuan pemerintah; JDIH Kementerian PUPR g) belanja modal tanah; h) belanja modal peralatan dan mesin; i) belanja modal gedung dan bangunan; j) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; k) belanja modal aset lainnya; dan l) belanja lainnya;
  3. 3.pengeluaran anggaran;
  4. 4.pengelolaan perbendaharaan: a) penerimaan negara bukan pajak (pnbp); b) pengembalian belanja; c) tuntutan ganti rugi; d) tuntutan perbendaharaan; e) perhitungan ex-officio; f) pembukaan rekening bendahara; g) berita acara pemeriksaan kas; h) verifikasi anggaran; i) nota verifikasi pertanggungjawaban anggaran; j) pembukuan anggaran; k) pendampingan perbendaharaan; dan l) pembinaan perbendaharaan;
  5. 5.pelaporan: a) pelaporan laporan pertanggungjawaban (lpj) bendahara; b) pelaporan penerimaan negara bukan pajak (pnbp); c) pelaporan keuangan; d) pelaporan pajak; dan e) pelaporan piutang negara
  6. 6.evaluasi: a) evaluasi laporan keuangan; b) evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran; c) evaluasi pejabat perbendaharaan; dan d) evaluasi kinerja badan layanan umum (blu);
  7. 7.ketatausahaan keuangan: a) keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai (kp4); JDIH Kementerian PUPR b) keterangan penghasilan; c) surat keterangan pemberhentian pembayaran (skpp); dan d) penyampaian surat pemberitahuan (spt) pajak.
6. f.organisasi dan tata laksana:
  1. 1.organisasi: a) struktur organisasi; dan b) tata kerja dan uraian tugas pokok;
  2. 2.ketatalaksanaan: a) tata laksana; dan b) mekanisme kerja;
  3. 3.reformasi birokrasi;
  4. 4.budaya organisasi; dan
  5. 5.organisasi non kedinasan: a) korpri; b) dharma wanita; c) koperasi; dan d) kerukunan pensiun pekerjaan umum (kppu);
7. g.pengelolaan data:
  1. 1.pengelolaan data dan informasi: a) data dan informasi administrasi; b) data dan informasi sumber daya air; c) data dan informasi bina marga; d) data dan informasi cipta karya; e) data dan informasi perumahan; f) data dan informasi bina konstruksi; g) data dan informasi pengembangan infrastruktur wilayah; h) data dan informasi penelitian dan pengembangan; i) data dan informasi pengembangan sumber daya manusia; dan j) data dan informasi pelelangan elektronis (e- procurement); JDIH Kementerian PUPR
  2. 2.infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi: a) infrastruktur teknologi informasi; b) sistem informasi; dan c) pengelolaan website.
8. h.pengadaan barang/jasa
  1. 1.pengadaan barang yang dilakukan melalui pemilihan penyedia barang/jasa: a) melalui pelelangan umum; b) melalui pelelangan terbatas; c) melalui pelelangan sederhana; d) melalui penunjukan langsung; e) melalui pengadaan langsung; dan f) melalui kontes;
  2. 2.pengadaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan melalui pemilihan penyedia barang/jasa: a) melalui pelelangan umum; b) melalui pelelangan terbatas; c) melalui pemilihan langsung; d) melalui penunjukan langsung; dan e) melalui pengadaan langsung;
  3. 3.pengadaan jasa konsultasi yang dilakukan melalui pemilihan penyedia barang/jasa; a) melalui seleksi umum; b) melalui seleksi sederhana; c) melalui penunjukan langsung; d) melalui pengadaan langsung; dan e) melalui sayembara;
  4. 4.pengadaan jasa lainnya yang dilakukan melalui pemilihan penyedia barang/jasa: a) melalui pelelangan umum; b) melalui pelelangan sederhana; c) melalui penunjukan langsung; d) melalui pengadaan langsung; dan e) melalui sayembara. JDIH Kementerian PUPR
9. i.penanaman modal:
  1. 1.penanaman modal dalam negeri: a) penanaman modal langsung (direct investment); dan b) penanaman modal tidak langsung (indirect investment/portofolio investment);
  2. 2.penanaman modal luar negeri: a) penanaman modal langsung (direct investment); dan b) penanaman modal tidak langsung (indirect investment/portofolio investment).
10. j.perencanaan:
  1. 1.penyusunan rencana dan program: a) penyusunan rencana dan program; b) pokok-pokok strategi pembangunan; dan c) penetapan kinerja tahunan;
  2. 2.administrasi dan fasilitasi penganggaran. a) penyusunan penganggaran; b) sistem penganggaran; c) analisis data penganggaran; dan d) fasilitasi pendanaan daerah;
  3. 3.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan: a) pemantauan; b) evaluasi; c) pelaporan; dan d) laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (lakip).
11. k.pengelolaan aset barang milik negara (bmn):
  1. 1.pengadaan: a) pengadaan aset lancar; b) pengadaan aset tetap; dan c) pengadaan aset lainnya;
  2. 2.penggunaan: a) penetapan status penggunaan; dan b) penggunaan sementara oleh pengguna barang lain, pengalihan status penggunaan, dan penetapan status penggunaan bmn untuk dioperasikan oleh pihak lain; JDIH Kementerian PUPR
  3. 3.pemanfaatan dan pemeliharaan: a) pemanfaatan; b) pemeliharaan; dan c) pemeriksaan;
  4. 4.pemindahtanganan: a) penjualan; b) tukar menukar; c) hibah; dan d) penyertaan modal pemerintah pusat;
  5. 5.penghapusan, pemusnahan, pengawasan, dan pengendalian bmn: a) penghapusan dan pemusnahan; dan b) pengawasan dan pengendalian;
  6. 6.penatausahaan: a) pembukuan; b) inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi bmn); dan c) pelaporan.
12. l.pengawasan:
  1. 1.pemeriksaan (audit): a) pemeriksaan administrasi umum; b) pemeriksaan keuangan; c) pemeriksaan kinerja; d) pemeriksaan khusus; dan e) reviu;
  2. 2.pemantauan dan evaluasi: a) laporan hasil audit (lha); b) tindak lanjut laporan/hasil audit; c) tuntutan ganti rugi (tgr); d) evaluasi; dan e) penerapan sistem peringatan dini (early warning system);
  3. 3.pengaduan: a) internal; dan b) eksternal;
  4. 4.kegiatan pengawasan lainnya: a) pendampingan pengawasan; b) bimbingan dan konsultasi pengawasan; JDIH Kementerian PUPR c) pengelolaan dan pemaparan hasil pengawasan; dan d) sosialisasi pengawasan.
13. m.umum:
  1. 1.ketatausahaan: a) peringatan hari kemerdekaan, hari besar nasional, dan hari bhakti pupr; b) rapat/rapat kerja/rapat koordinasi/rapat teknis/konsultasi regional; c) administrasi perjalanan dinas; d) tanda penghargaan/kenang-kenangan/ hadiah; dan e) jam kerja;
  2. 2.kearsipan: a) penciptaan arsip; b) pengelolaan arsip; c) penyusutan arsip; d) pembinaan; dan e) fasilitasi arsip statis;
  3. 3.kerumahtanggaan: a) penggunaan sarana dan prasarana kantor; b) pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan c) jaringan listrik, air, dan telepon;
  4. 4.ketertiban dan keamanan: a) pengamanan dan pengawalan; b) izin pemindahan (keluar masuk) barang; c) kehilangan; d) kerusakan; e) kecelakaan; f) perparkiran; dan g) seragam/pakaian dinas;
  5. 5.pelayanan: a) poliklinik; b) perpustakaan; c) tempat penitipan anak; d) rumah pintar; dan e) koperasi; JDIH Kementerian PUPR
  6. 6.keprotokolan: a) upacara/acara kedinasan; b) kunjungan; dan c) agenda pimpinan;
  7. 7.kegiatan sosial: a) kegiatan kerohanian; b) kegiatan olah raga; c) kegiatan kesenian; dan d) sumbangan.;
(3)Fungsi Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.sumber daya air:
  1. 1.perumusan kebijakan dan strategi sumber daya air;
  2. 2.penatagunaan sumber daya air: a) perencanaan wilayah sungai; b) kelembagaan; c) pemanfaatan sumber daya air; d) hidrologi dan lingkungan sumber daya air; dan e) pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil (ppns) bidang sumber daya air;
  3. 3.pengembangan jaringan sumber daya air a) perencanaan pengelolaan sumber daya air; dan b) manajemen mutu;
  4. 4.pengelolaan sumber daya air: a) pengelolaan sungai dan pantai; b) pengelolaan irigasi dan rawa; c) pengelolaan bendungan, danau, situ, dan embung; dan d) pengelolaan air tanah dan air baku;
  5. 5.operasi dan pemeliharaan sumber daya air: a) operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai; b) operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa; JDIH Kementerian PUPR c) operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, dan embung; d) operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku; dan e) operasi dan pemeliharaan pengendalian lumpur sidoarjo;
  6. 6.pengendalian lumpur sidoarjo: a) perencanaan pengendalian lumpur sidoarjo; b) pemrograman pengendalian lumpur sidoarjo; c) pelaksanaan pengendalian lumpur sidoarjo; dan d) pengendalian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lumpur sidoarjo;
  7. 7.pemantauan dan evaluasi;
2. b.bina marga:
  1. 1.perumusan kebijakan dan strategi bina marga;
  2. 2.pengembangan jaringan jalan; a) keterpaduan perencanaan; b) sistem jaringan jalan; dan c) lingkungan dan keselamatan jalan;
  3. 3.pembangunan jalan: a) standar dan pedoman; b) manajemen konstruksi; c) pengelolaan geometrik, perkerasan, dan drainase; dan d) pengelolaan geoteknik dan manajemen lereng;
  4. 4.preservasi jalan: a) standar dan pedoman; b) perencanaan teknis; c) teknik rekonstruksi; dan d) teknik pemeliharaan jalan;
  5. 5.pengelolaan jembatan: a) standar dan pedoman; b) perencanaan teknis; c) teknik jembatan; dan d) teknik terowongan dan jembatan khusus; JDIH Kementerian PUPR
  6. 6.pengelolaan jalan bebas hambatan, perkotaan, dan fasilitasi jalan daerah: a) bimbingan teknik jalan daerah; b) pengembangan jalan metropolitan dan kota besar; dan c) pembinaan teknik jalan bebas hambatan;
  7. 7.pengaturan jalan tol: a) pengadaan investasi jalan tol; b) teknik pengaturan jalan tol; dan
  8. 8.pemantauan dan evaluasi;
3. c.cipta karya:
  1. 1.perumusan kebijakan dan strategi cipta karya;
  2. 2.keterpaduan infrastruktur permukiman: a) keterpaduan perencanaan dan kemitraan; dan b) keterpaduan pembiayaan dan pelaksanaan;
  3. 3.pengembangan kawasan permukiman: a) perencanaan teknis; b) kawasan permukiman perkotaan; c) kawasan permukiman perdesaan; d) kawasan permukiman khusus; dan e) kelembagaan;
  4. 4.pembinaan penataan bangunan: a) perencanaan teknis; b) penataan bangunan gedung; c) pengelolaan rumah negara; d) penataan bangunan dan lingkungan khusus; dan e) kelembagaan;
  5. 5.pengembangan sistem penyediaan air minum: a) perencanaan teknis; b) sistem penyediaan air minum perkotaan; c) sistem penyediaan air minum perdesaan; d) sistem penyediaan air minum khusus; e) kelembagaan; JDIH Kementerian PUPR f) peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum; dan g) pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja;
  6. 6.pengembangan penyehatan lingkungan permukiman: a) perencanaan teknis; b) pengelolaan air limbah; c) pengelolaan persampahan; d) penyehatan lingkungan permukiman khusus; e) kelembagaan; dan f) pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja;
  7. 7.pemantauan dan evaluasi;
4. d.perumahan:
  1. 1.perumusan kebijakan dan strategi perumahan;
  2. 2.perencanaan pembiayaan perumahan: a) keterpaduan perencanaan; b) strategi pembiayaan dan analisa pasar perumahan; dan c) kemitraan;
  3. 3.pola pembiayaan perumahan: a) pola pembiayaan perumahan rumah umum; b) pola pembiayaan perumahan rumah swadaya dan mikro perumahan; dan c) pola investasi perumahan;
  4. 4.pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan: a) sumber pembiayaan primer; b) sumber pembiayaan sekunder; dan c) sumber tabungan perumahan dan pembiayaan lainnya;
  5. 5.sistem pembiayaan perumahan;
  6. 6.pengelolaan dana pembiayaan perumahan; JDIH Kementerian PUPR
  7. 7.perencanaan penyediaan perumahan: a) keterpaduan perencanaan; b) analisa teknik; c) rencana pengembangan lingkungan hunian; dan d) kemitraan dan kelembagaan;
  8. 8.penyediaan rumah susun: a) perencanaan teknik; b) penyediaan; c) penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan; dan d) pengelolaan;
  9. 9.penyediaan rumah khusus: a) perencanaan teknik; dan b) penyediaan dan pengelolaan rumah tapak khusus;
  10. 10.penyelenggaraan bantuan rumah swadaya: c) perencanaan teknik; d) fasilitasi backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni; dan e) pelaksanaan bantuan stimulan;
  11. 11.penyediaan rumah umum dan komersial; a) perencanaan teknik; b) pemberian bantuan rumah umum; c) fasilitasi hunian berimbang; dan d) fasilitasi penyediaan lahan perumahan; dan
  12. 12.pemantauan dan evaluasi;
5. e.bina konstruksi:
  1. 1.perumusan kebijakan dan strategi bina konstruksi;
  2. 2.investasi infrastruktur: a) pelaksanaan kebijakan investasi infrastruktur; b) sinkronisasi investasi infrastruktur; c) fasilitasi dan mitigasi risiko investasi infrastruktur; dan d) pasar infrastruktur; JDIH Kementerian PUPR
  3. 3.penyelenggaraan jasa konstruksi: a) sistem penyelenggaraan; b) kontrak konstruksi; c) konstruksi berkelanjutan; dan d) manajemen mutu;
  4. 4.kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi: a) kelembagaan; b) material dan peralatan konstruksi; c) teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri; dan d) usaha jasa konstruksi;
  5. 5.kompetensi dan produktivitas konstruksi: a) standar dan materi kompetensi; b) penerapan kompetensi; c) pengembangan profesi jasa konstruksi; dan d) pengembangan produktivitas;
  6. 6.peningkatan kerja sama dan pemberdayaan jasa konstruksi: a) peningkatan kerjasama; dan b) pemberdayaan jasa konstruksi;
  7. 7.peningkatan jasa konstruksi: a) koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja; dan b) pelaksanaan pengendalian mutu;
  8. 8.penerapan teknologi konstruksi a) koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama penerapan teknologi konstruksi; dan b) pengembangan materi;
  9. 9.pendayagunaan material dan peralatan konstruksi; dan
  10. 10.pemantauan dan evaluasi;
6. f.pengembangan infrastruktur wilayah:
  1. 1.penyusunan kebijakan teknis dan strategi pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  2. 2.rencana pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; a) antarsektor; dan b) antarwilayah; JDIH Kementerian PUPR
  3. 3.pengembangan kawasan strategis: a) keterpaduaan infrastruktur kawasan strategis; dan b) pengembangan infrastruktur antarkawasan strategis;
  4. 4.pengembangan kawasan perkotaan: a) pengembangan infrastruktur kawasan metropolitan; b) pengembangan infrastruktur kawasan kota besar dan kota baru; dan c) pengembangan infrastruktur kawasan kota kecil dan perdesaan;
  5. 5.analisa manfaat dan skema pembiayaan;
  6. 6.sinkronisasi program dan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr); dan
  7. 7.pemantauan dan evaluasi;
7. g.penelitian dan pengembangan:
  1. 1.penelitian dan pengembangan sumber daya air: a) sumber daya kelitbangan; b) penelitian; c) pengkajian; d) perekayasaan; e) pengembangan; f) penerapan; g) standar, pedoman, dan manual; dan h) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;
  2. 2.penelitian dan pengembangan jalan dan jembatan: a) sumber daya kelitbangan; b) penelitian; c) pengkajian; d) perekayasaan; e) pengembangan; f) penerapan; g) standar, pedoman, dan manual; dan h) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; JDIH Kementerian PUPR
  3. 3.penelitian dan pengembangan perumahan dan permukiman: a) sumber daya kelitbangan; b) penelitian; c) pengkajian; d) perekayasaan; e) pengembangan; f) penerapan; g) standar, pedoman, dan manual; dan h) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
  4. 4.penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi: a) sumber daya kelitbangan; b) penelitian; c) pengkajian; d) perekayasaan; e) pengembangan; f) penerapan; g) standar, pedoman, dan manual; dan h) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;
  5. 5.karya tulis/master proceeding;
  6. 6.rekomendasi/policy paper;
  7. 7.jasa layanan: a) pengujian; b) advis teknis; c) sertifikasi; d) kalibrasi; dan e) akreditasi;
  8. 8.alih teknologi;
  9. 9.penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan;
  10. 10.forum komunikasi kelitbangan (fkk); dan
  11. 11.pemantauan dan evaluasi; JDIH Kementerian PUPR
8. h.pengembangan sumber daya manusia:
  1. 1.perumusan kebijakan dan strategi pengembangan sumber daya manusia;
  2. 2.inventarisasi pendidikan dan pelatihan: a) perencanaan kebutuhan; b) sistem dan metode diklat; c) kurikulum/silabus; dan d) bahan ajar/modul;
  3. 3.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan: a) diklat prajabatan; b) diklat kepemimpinan; c) diklat fungsional; dan d) diklat teknis;
  4. 4.penyelenggaraan pendidikan kedinasan;
  5. 5.pembinaan pendidikan dan pelatihan; dan
  6. 6.pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

(1)Fungsi klasifikasi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan fungsi kelompok arsip yang menyangkut kegiatan unsur pembantu pimpinan.
(2)Fungsi klasifikasi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan fungsi kelompok arsip yang menyangkut kegiatan unsur pelaksana tugas pokok instansi.

Pasal 5

(1)Klasifikasi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggunakan kode klasifikasi arsip.
(2)Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 6

(1)Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
1. a.masalah utama (main subject);
2. b.sub masalah (sub subject); dan
3. c.sub-sub masalah (sub-sub subject).
(2)Sistem yang digunakan dalam Klasifikasi Arsip yaitu menggunakan sistem alfanumerik.
(3)Sistem alfanumerik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem yang menggunakan kode gabungan antara huruf dan angka.
(4)Masalah utama (main subject) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kode huruf sebanyak dua digit.
(5)Sub masalah (sub subject) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kode angka sebanyak 2 (dua) digit.
(6)Sub-sub masalah (sub-sub subject) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan kode angka sebanyak dua digit.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 38/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip Departemen Pekerjaan Umum;
2.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2010 tentang Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Perumahan Rakyat; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. JDIH Kementerian PUPR

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2018 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012