DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 Tahun 2018

Nomor: 17/PRT/M/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang JDIH Kementerian PUPR Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

2.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466); JDIH Kementerian PUPR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 22/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS, PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS, DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat yakni ayat (3a), dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini Direktur Bina Penataan Bangunan atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III dan menandatangani atas nama Pemerintah Republik Indonesia surat perjanjian sewa beli Rumah Negara Golongan III.
(2)Pelaksanaan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
(3)Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini Direktur Bina Penataan Bangunan:
1. a.melakukan pertimbangan atas permohonan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III;
2. b.melakukan pengawasan pelaksanaan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III; JDIH Kementerian PUPR dan
3. c.mengangkat Panitia Penaksir harga pengalihan hak Rumah Negara Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya seluruh Indonesia kecuali untuk Panitia Penaksir pengalihan hak Rumah Negara Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya untuk DKI Jakarta diangkat oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.
(3a)Panitia Penilai harga taksiran penjualan Rumah Negara Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya di seluruh Indonesia diangkat oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.
(4)Direktur Jenderal Cipta Karya menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara sebagai pelaksana tugas pembantuan untuk melakukan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III yang berada di wilayahnya.
(5)Pengalihan hak Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Direktur Bina Penataan Bangunan.
(6)Dalam hal Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi tidak dapat melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Direktur Jenderal Cipta Karya menunjuk Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Daerah Provinsi untuk melaksanakan tugas tersebut.

2.Ketentuan Lampiran Bab VI.4 angka 10 diubah, dan Bab VI.5 Lampiran VI.15 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 5 (lima) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. JDIH Kementerian PUPR Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2018 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 802 JDIH Kementerian PUPR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 22/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS, PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS, DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA TATA CARA PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA
1.Ketentuan Bab VI.4 angka 10 (sepuluh)
10.Surat Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah

a.Setelah pihak kedua melunasi angsuran sampai dengan angsuran yang terakhir dan memenuhi jangka paling cepat 5 (lima) tahun sejak penandatanganan Surat Perjanjian Sewa Beli, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara bersangkutan menyampaikan tanda bukti pelunasan tersebut kepada Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kelengkapan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah Rumah Negara Golongan III: 1) Surat perjanjian sewa beli. 2) Surat keterangan lunas angsuran sewa beli. 3) Status kepegawaian (terakhir). 4) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (terakhir). JDIH Kementerian PUPR 5) Foto kopi surat keterangan ahli waris, dan surat kuasa waris (bagi ahli waris).
b.Berdasarkan tanda bukti pelunasan tersebut, maka Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah;
c.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara menyampaikan daftar Rumah Negara Golongan III yang telah diserahkan hak milik dan pelepasan hak atas tanahnya kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk dihapuskan dari Daftar Barang Milik Negara.
d.Contoh Surat Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.13 dan VI.14.
1. 2.Ketentuan Bab VI.5 Lampiran VI.15 angka 5 (lima)
2. 5.Penetapan Harga Pengalihan Hak.
a.Penetapan Harga Bangunan: Hb = (Lb 1 x Hs x Ns x 50 %) + (Lb 2 x Hs x Ns) Hb : Harga taksiran bangunan Lb 1 : Luas bangunan dalam meter persegi sesuai dengan jabatan dan tipe Rumah Negara Golongan III Lb 2 : Kelebihan luas bangunan diluar standar tipe Hs : Harga Satuan Bangunan Gedung Negara per meter persegi dalam keadaan baru Ns : Nilai Sisa bangunan menurut umur (%)
b.Penetapan Harga Tanah. Ht = ((Lt 1 + Lt 2) x NJOP x 50%) + (Lt 3 x NJOP) JDIH Kementerian PUPR Ht : Harga taksiran tanah Lt 1 : Luas tanah dalam meter persegi sesuai dengan jabatan dan tipe Rumah Negara Golongan III Lt 2 : Toleransi kelebihan luas tanah yang diizinkan sesuai dengan wilayah Lt 3 : Kelebihan luas tanah diluar standar tipe dan toleransi kelebihan luas tanah (diluar Lt 1 + Lt 2) NJOP : Nilai Jual Objek Pajak sesuai SPPT MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, M. BASUKI HADIMULJONO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Plt. Kepala Biro Hukum, Hikmad Batara Reza Lubis, SH. MH. NIP. 197908102005021001

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466); JDIH Kementerian PUPR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 22/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS, PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS, DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat yakni ayat (3a), dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini Direktur Bina Penataan Bangunan atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III dan menandatangani atas nama Pemerintah Republik Indonesia surat perjanjian sewa beli Rumah Negara Golongan III.
(2)Pelaksanaan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
(3)Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini Direktur Bina Penataan Bangunan:
1. a.melakukan pertimbangan atas permohonan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III;
2. b.melakukan pengawasan pelaksanaan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III; JDIH Kementerian PUPR dan
3. c.mengangkat Panitia Penaksir harga pengalihan hak Rumah Negara Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya seluruh Indonesia kecuali untuk Panitia Penaksir pengalihan hak Rumah Negara Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya untuk DKI Jakarta diangkat oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.
(3a)Panitia Penilai harga taksiran penjualan Rumah Negara Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya di seluruh Indonesia diangkat oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.
(4)Direktur Jenderal Cipta Karya menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara sebagai pelaksana tugas pembantuan untuk melakukan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III yang berada di wilayahnya.
(5)Pengalihan hak Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Direktur Bina Penataan Bangunan.
(6)Dalam hal Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi tidak dapat melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Direktur Jenderal Cipta Karya menunjuk Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Daerah Provinsi untuk melaksanakan tugas tersebut.

2.Ketentuan Lampiran Bab VI.4 angka 10 diubah, dan Bab VI.5 Lampiran VI.15 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 5 (lima) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. JDIH Kementerian PUPR Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2018 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 802 JDIH Kementerian PUPR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 22/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS, PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS, DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA TATA CARA PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA
1.Ketentuan Bab VI.4 angka 10 (sepuluh)
10.Surat Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah

a.Setelah pihak kedua melunasi angsuran sampai dengan angsuran yang terakhir dan memenuhi jangka paling cepat 5 (lima) tahun sejak penandatanganan Surat Perjanjian Sewa Beli, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara bersangkutan menyampaikan tanda bukti pelunasan tersebut kepada Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kelengkapan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah Rumah Negara Golongan III: 1) Surat perjanjian sewa beli. 2) Surat keterangan lunas angsuran sewa beli. 3) Status kepegawaian (terakhir). 4) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (terakhir). JDIH Kementerian PUPR 5) Foto kopi surat keterangan ahli waris, dan surat kuasa waris (bagi ahli waris).
b.Berdasarkan tanda bukti pelunasan tersebut, maka Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah;
c.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara menyampaikan daftar Rumah Negara Golongan III yang telah diserahkan hak milik dan pelepasan hak atas tanahnya kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk dihapuskan dari Daftar Barang Milik Negara.
d.Contoh Surat Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.13 dan VI.14.
1. 2.Ketentuan Bab VI.5 Lampiran VI.15 angka 5 (lima)
2. 5.Penetapan Harga Pengalihan Hak.
a.Penetapan Harga Bangunan: Hb = (Lb 1 x Hs x Ns x 50 %) + (Lb 2 x Hs x Ns) Hb : Harga taksiran bangunan Lb 1 : Luas bangunan dalam meter persegi sesuai dengan jabatan dan tipe Rumah Negara Golongan III Lb 2 : Kelebihan luas bangunan diluar standar tipe Hs : Harga Satuan Bangunan Gedung Negara per meter persegi dalam keadaan baru Ns : Nilai Sisa bangunan menurut umur (%)
b.Penetapan Harga Tanah. Ht = ((Lt 1 + Lt 2) x NJOP x 50%) + (Lt 3 x NJOP) JDIH Kementerian PUPR Ht : Harga taksiran tanah Lt 1 : Luas tanah dalam meter persegi sesuai dengan jabatan dan tipe Rumah Negara Golongan III Lt 2 : Toleransi kelebihan luas tanah yang diizinkan sesuai dengan wilayah Lt 3 : Kelebihan luas tanah diluar standar tipe dan toleransi kelebihan luas tanah (diluar Lt 1 + Lt 2) NJOP : Nilai Jual Objek Pajak sesuai SPPT MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, M. BASUKI HADIMULJONO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Plt. Kepala Biro Hukum, Hikmad Batara Reza Lubis, SH. MH. NIP. 197908102005021001