DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008

Nomor: 22
Tahun: 2008
Ditetapkan: 30 Desember 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Lingkup pedoman teknis ini meliputi pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747); 2
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
7.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2004;
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS, DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA.

BAB I

PENGADAAN I.1. Ketentuan Pengadaan Rumah Negara

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. 3
2.Rumah Negara Golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
3.Rumah Negara Golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.
4.Rumah Negara Golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
5.Pengadaan adalah kegiatan penyediaan rumah negara yang dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, tukar bangun atau hibah.
6.Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan/inventarisasi rumah negara baik yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya yang dilaksanakan untuk tertib administrasi kekayaan negara.
7.Penetapan status rumah negara adalah keputusan yang menetapkan status golongan rumah negara kedalam Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, atau Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.
8.Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni rumah negara sesuai fungsi dan statusnya.
9.Pengalihan status rumah negara adalah perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III atau perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.
10.Pengalihan hak rumah negara adalah penjualan Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya kepada penghuni dengan cara sewa beli.
11.Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian- bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.
12.Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. 4
13.Blok Rumah Susun adalah satu kelompok rumah susun yang terdiri dari beberapa Satuan Rumah Susun yang secara tegas terpisah dengan kelompok rumah susun lainnya secara vertikal.
14.Pegawai Negeri adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
16.Pimpinan Instansi adalah pejabat yang memimpin kementerian/ lembaga.

Pasal 2

(1)Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi para penyelenggara dalam melaksanakan pengelolaan rumah negara.
(2)Pedoman teknis ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan rumah negara.
(3)Lingkup pedoman teknis ini meliputi pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara.

BAB II

PENDAFTARAN RUMAH NEGARA II.1. Ketentuan Pendaftaran Rumah Negara Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan/inventarisasi rumah negara baik yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya yang dilaksanakan untuk tertib administrasi kekayaan negara.

Pasal 3

(1)Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara meliputi :
1. a.Pengadaan Rumah Negara terdiri dari :
  1. 1.Ketentuan Pengadaan Rumah Negara;
  2. 2.Tata Cara Pengadaan Rumah Negara.
2. b.Pendaftaran Rumah Negara terdiri dari :
  1. 1.Ketentuan Pendaftaran Rumah Negara;
  2. 2.Tata Cara Pendaftaran Rumah Negara.
3. c.Penetapan Status Rumah Negara terdiri dari :
  1. 1.Ketentuan Penetapan Status Rumah Negara;
  2. 2.Tata Cara Penetapan Status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II;
  3. 3.Tata Cara Penetapan Status Rumah Negara Golongan III.
4. d.Penghunian Rumah Negara terdiri dari :
  1. 1.Ketentuan Penghunian Rumah Negara;
  2. 2.Tata Cara Penghunian Rumah Negata.
5. e.Pengalihan Status Rumah Negara terdiri dari :
  1. 1.Ketentuan Pengalihan Status Rumah Negara; 5
  2. 2.Tata Cara Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III;
  3. 3.Tata Cara Perubahan Status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II;
  4. 4.Tata Cara Perubahan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I.
6. f.Pengalihan Hak Rumah Negara terdiri dari :
  1. 1.Ketentuan Pengalihan Hak Rumah Negara;
  2. 2.Penetapan Harga Rumah Beserta Harga Tanah;
  3. 3.Tata Cara Pembayaran;
  4. 4.Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara;
  5. 5.Perhitungan Harga Taksiran dan Penilaian Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya;
  6. 6.Perbedaan Luas Tanah Sewa-Beli dengan Surat Ukur/Gambar Situasi dari Kantor Pertanahan Setempat;
  7. 7.Pemberian Hak Atas Tanah;
  8. 8.Pelaporan Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III.
7. g.Pembinaan dan Pengawasan.
(2)Rincian Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan satu kesatuan pengaturan dalam Peraturan Menteri ini.
(3)Setiap Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara wajib memenuhi ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

BAB III

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA III.1. Ketentuan Penetapan Status Rumah Negara Penetapan status rumah negara adalah keputusan yang menetapkan status golongan rumah negara ke dalam Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, atau Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.

Pasal 4

(1)Pengadaan rumah negara dapat dilakukan dengan cara :
1. a.pembangunan;
2. b.pembelian;
3. c.tukar menukar atau tukar bangun; atau
4. d.hibah.
(2)Pengadaan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengadaan rumah negara dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar atau tukar bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus sesuai dengan standar tipe dan klas rumah negara bagi pejabat dan pegawai negeri. 6

Pasal 5

(1)Standar tipe dan klas rumah negara bagi pejabat dan pegawai negeri ditetapkan sebagai berikut;
1. a.Tipe Khusus diperuntukan bagi Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kepala Lembaga Tinggi Negara, dan Pejabat- pejabat yang jabatannya setingkat dengan Menteri, dengan luas bangunan 400 m2 dan luas tanah 1000 m2 ;
2. b.Tipe A diperuntukan bagi Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Deputi, dan Pejabat yang jabatannya setingkat Eselon I atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/e dan IV/d, dengan luas bangunan 250 m2 dan luas tanah 600m2 ;
3. c.Tipe B diperuntukan bagi Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, Kakanwil, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Pejabat yang jabatannya setingkat Eselon II atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e, dengan luas bangunan 120m2 dan luas tanah 350m2 ;
4. d.Tipe C diperuntukan bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang jabatannya setingkat Eselon III atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a sampai dengan IV/c, dengan luas bangunan 70m2 dan luas tanah 200m2 ;
5. e.Tipe D diperuntukan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang jabatannya setingkat Eselon IV atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a sampai dengan III/b, dengan luas bangunan 50m2 dan luas tanah 120m2 ;
6. f.Tipe E diperuntukan bagi Kepala Sub Seksi, Pejabat yang jabatannya setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d kebawah, dengan luas bangunan 36m 2 dan luas tanah 100m 2 .
(2)Toleransi kelebihan luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk DKI Jakarta sebesar 20 %;
2. b.untuk Ibukota Provinsi sebesar 30 %;
3. c.untuk Kota / Ibukota Kabupaten sebesar 40 %; dan
4. d.untuk Perdesaan sebesar 50%.

BAB IV

PENGHUNIAN RUMAH NEGARA IV.1. Ketentuan Penghunian Rumah Negara Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni rumah negara sesuai fungsi dan statusnya.

Pasal 6

Pimpinan Instansi yang bersangkutan wajib melaksanakan pendaftaran rumah negara yang ada dalam lingkup wewenangnya kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya melalui:

a.Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk rumah negara yang terletak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. 7
b.Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara yang terletak di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

BAB V

PENGALIHAN STATUS RUMAH NEGARA V.1. Ketentuan Pengalihan Status Rumah Negara Pengalihan Status Rumah Negara adalah perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III atau perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.

Pasal 7

(1)Untuk menentukan golongan rumah negara dilakukan penetapan status rumah negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III.
(2)Penetapan status rumah negara berdasarkan penetapan status golongan dilakukan oleh :
1. a.Pimpinan Instansi yang bersangkutan untuk Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II;
2. b.Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya untuk Rumah Negara Golongan III.

BAB VI

PENGALIHAN HAK RUMAH NEGARA VI.1. Ketentuan Pengalihan Hak Rumah Negara Pengalihan Hak Rumah Negara adalah penjualan Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya kepada penghuni dengan cara sewa beli.

Pasal 8

(1)Penghunian rumah negara oleh pejabat atau pegawai negeri dilakukan berdasarkan surat izin penghunian yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
(2)Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk untuk Rumah Negara Golongan I/Rumah jabatan;
2. b.Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk untuk Rumah Negara Golongan II;
3. c.Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk Rumah Negara Golongan III yang terletak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; atau
4. d.Dalam hal Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terletak di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara.

Pasal 9

Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan I sebagai berikut :

a.menduduki jabatan di lingkungan instansi yang bersangkutan sesuai dengan tersedianya rumah jabatan dilingkungan instansi tersebut;
b.mendapatkan surat izin penghunian dari Pimpinan Instansi atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
c.membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan; dan
d.untuk rumah negara yang berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni rumah susun yang ditetapkan Pimpinan Instansi. 8

Pasal 10

Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan II sebagai berikut:

a.berstatus pegawai negeri;
b.mendapatkan surat izin penghunian dari Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk;
c.membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan;
d.belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan yang berlaku;
e.tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya atau Rumah Negara Golongan III atas nama suami-isteri; dan
f.untuk rumah negara yang berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan Pimpinan Instansi.

Pasal 11

Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan III sebagai berikut :

a.pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri, janda/duda pegawai negeri janda/duda pahlawan, pejabat negara atau janda/duda pejabat negara. Dalam hal penghuni telah meninggal dunia, surat izin penghunian diberikan kepada anak sah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.mendapatkan surat izin penghunian dari Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan atau pejabat yang ditunjuk, atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara untuk rumah negara yang terletak di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
c.membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan;
d.belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan yang berlaku;
e.tidak menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya;
f.untuk rumah negara yang berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan Pimpinan Instansi.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (5)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 8 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (5)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 8 Tahun 2014