DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2007

Nomor: 18
Tahun: 2007
Ditetapkan: 6 Juni 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pengembangan SPAM dalam Peraturan Menteri ini meliputi SPAM dengan jaringan perpipaan yang mencakup: a). Perencanaan pengembangan SPAM yang terdiri dari penyusunan: 1. Rencana Induk Pengembangan SPAM, 2. Studi Kelayakan Pengembangan SPAM, dan 3. Perencanaan Teknis Pengembangan SPAM; b). Pelaksanaan Konstruksi SPAM; c). Pengelolaan SPAM; d). Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPAM; dan e). Pemantauan dan Evaluasi SPAM.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 2
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
12.Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
14.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
2.Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3.Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
4.Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
5.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
6.Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.
7.Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
8.Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara;
9.Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh pemerintah daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
10.Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
11.Badan usaha swasta yang selanjutnya disebut BUS adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
12.Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yuridikasi yang sama.
13.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 4 keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
15.Badan Pendukung Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut BPP SPAM adalah badan non struktural yang dibentuk oleh, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri, serta bertugas mendukung dan memberikan bantuan dalam rangka mencapai tujuan pengembangan SPAM guna memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari pengaturan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara, dan para ahli dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SPAM untuk:

a.mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;
b.mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
c.mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum; dan
d.mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pengembangan SPAM dalam Peraturan Menteri ini meliputi SPAM dengan jaringan perpipaan yang mencakup:
1. a.Perencanaan pengembangan SPAM yang terdiri dari penyusunan:
  1. 1.Rencana Induk Pengembangan SPAM,
  2. 2.Studi Kelayakan Pengembangan SPAM, dan
  3. 3.Perencanaan Teknis Pengembangan SPAM;
2. b.Pelaksanaan Konstruksi SPAM;
3. c.Pengelolaan SPAM;
4. d.Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPAM; dan
5. e.Pemantauan dan Evaluasi SPAM.
(2)Khusus untuk pengaturan penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf a. angka 2 termasuk juga pengaturan untuk SPAM bukan jaringan perpipaan.
(3)Pengaturan penyelenggaraan pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan selain disebutkan pada ayat (2) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri. 5

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 4

(1)Perencanaan pengembangan SPAM disusun mengacu pada Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM.
(2)Pemerintah Daerah wajib menyusun Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah mengacu pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM dan peraturan pemerintah yang berlaku,
(3)Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah antara lain memuat rencana strategis dan program pengembangan SPAM.
(4)Rencana strategis dan program pengembangan SPAM sebagaimana disebutkan pada ayat (4) memuat:
1. a.Identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai perkembangannya;
2. b.Garis besar sistem penyediaan air baku di wilayah administratif;
3. c.Garis besar rencana pembagian wilayah administratif menjadi satu atau lebih wilayah pelayanan sesuai potensi air baku dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik wilayah pelayanan dengan jaringan perpipaan maupun wilayah pelayanan dengan bukan jaringan perpipaan;
4. d.Indikasi program pengembangan untuk setiap rencana wilayah pelayanan berdasarkan urutan prioritas;
5. e.Kriteria dan standar pelayanan di wilayah administratif kabupaten atau kota;
6. f.Indikasi keterpaduan program dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi yang merupakan dampak penggunaan air minum untuk wilayah pelayanan yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan;
7. g.Indikasi alternatif pembiayaan dan pola investasi untuk wilayah pelayanan yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan; serta
8. h.Indikasi pengembangan kelembagaan untuk wilayah pelayanan yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan.
(5)Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dan/atau Prasarana dan Sarana Sanitasi, Pemerintah Daerah mengutamakan kerjasama antar daerah.
(6)Dalam hal penyusunan rencana strategi dan program pengembangan SPAM, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus mengikutsertakan penyelenggara SPAM dan para pemangku kepentingan dalam bentuk konsultasi publik.

BAB III

PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 5

(1)Rencana induk pengembangan SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum 6 pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
(2)Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.Rencana induk pengembangan SPAM di Dalam Satu Wilayah Administrasi Kabupaten atau Kota;
2. b.Rencana induk pengembangan SPAM Lintas Kabupaten dan/atau Kota;
3. c.Rencana induk pengembangan SPAM Lintas Provinsi.
(3)Rencana induk pengembangan SPAM lintas kabupaten dan/atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi daerah masing-masing kabupaten atau kota yang telah ditetapkan serta kesepakatan antar kabupaten dan/atau kota terkait dengan memberitahukan kepada pemerintah provinsi terkait.
(4)Dalam hal kesepakatan antara kabupaten dan/atau kota terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemerintah provinsi dapat memfasilitasi terselenggaranya kerja sama dalam perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas kabupaten dan/atau kota.
(5)Rencana induk pengembangan SPAM lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun berdasarkan kebijakan dan strategi daerah masing-masing kabupaten atau kota yang telah ditetapkan serta kesepakatan antara kabupaten dan/atau kota terkait dengan memberitahukan masing-masing pemerintah provinsi.
(6)Dalam hal kesepakatan antara kabupaten/kota terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pemerintah provinsi terkait dapat memfasilitasi terselenggaranya kerja sama dalam perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas provinsi.
(7)Dalam hal fasilitasi provinsi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mewujudkan kesepakatan, Pemerintah dapat memfasilitasi terselenggaranya kerja sama dalam perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas provinsi.

Pasal 6

Apabila kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (7) tidak tercapai, maka Pemerintah dapat menetapkan kesepakatan kerja sama sebagai dasar penyusunan rencana induk pengembangan SPAM lintas kabupaten dan/atau kota dan rencana induk pengembangan SPAM lintas provinsi.

Pasal 7

(1)Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM memperhatikan aspek keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi sejak dari sumber air hingga unit pelayanan.
(2)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk gambar rencana induk yang memuat antara lain lokasi-lokasi prasarana dan sarana SPAM beserta prasarana dan sarana sanitasi dalam rangka perlindungan dan pelestarian air.

Pasal 8

(1)Periode perencanaan rencana induk pengembangan SPAM adalah 15-20 tahun.
(2)Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikaji ulang setiap 5 tahun atau dapat dirubah bila ada hal-hal khusus dengan 7 memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan/atau kabupaten atau kota.

Pasal 9

(1)Rencana induk pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi kabupaten atau kota ditetapkan oleh kepala daerah bersangkutan melalui Surat Keputusan.
(2)Rencana induk pengembangan SPAM lintas kabupaten dan/atau kota ditetapkan oleh Gubernur dengan didukung oleh Surat Keputusan Bersama kepala daerah masing- masing.
(3)Rencana induk pengembangan SPAM lintas provinsi ditetapkan oleh Menteri dan didukung oleh Surat Keputusan Bersama Kabupaten/Kota terkait dengan diketahui masing-masing provinsi.

Pasal 10

(1)Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebelum ditetapkan wajib disosialisasikan oleh penyelenggara bersama dengan pemerintah terkait melalui konsultasi publik.
(2)Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaring masukan dan tanggapan masyarakat.
(3)Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sekurang- kurangnya tiga kali dalam kurun waktu 12 bulan dan dihadiri oleh masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat di wilayah yang diperkirakan terkena dampak dengan mengundang tokoh masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi.

Pasal 11

(1)Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh penyelenggara.
(2)Dalam hal belum ada penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka rencana induk pengembangan SPAM dapat disusun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
(3)Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dapat dilaksanakan sendiri atau melalui penyedia jasa yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2014