DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Perusahaan Daerah Air Bersih. memuat antara lain: kedudukan dan wilayah usaha; maksud dan tujuan; modal; organisasi; dana pensiun; tahun buku, laoran keuangan dan laporan tahunan; pengawasan; laporan kegiatan usaha; pembagian dan penggunaan laba; pembubaran

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mencabut dan mengatur kembali ketentuan mengenai Perusahaan Daerah Air Bersih dalam Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
20.Peraturan
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7);
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 21);
29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
4.Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PDAB JATIM adalah Perusahaan Daerah Air Bersih yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
5.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur.
6.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur.
7.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur.
8.Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur dalam jangka waktu tiga tahun.
9.Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat oleh Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur untuk mencapai rencana/tujuan perusahaan untuk masa mendatang.
10.Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
12.Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
13.Sumber
13.Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
14.Satuan Pengawasan Internal adalah Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya.
15.Laporan kegiatan usaha adalah laporan Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur yang meliputi laporan keuangan dan laporan manajemen.

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 2

(1)PDAB JATIM merupakan Badan Hukum yang berkedudukan di Surabaya.
(2)PDAB JATIM dapat mendirikan cabang usaha dan/atau unit usaha.
(3)Pendirian cabang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib dituangkan dalam RJP dan/atau RKAP yang disusun oleh Direksi dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan SKPD pembina Badan Usaha Milik Daerah serta dikoordinasikan dengan Alat Kelengkapan DPRD yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.
(4)Pendirian unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)PDAB JATIM didirikan dengan maksud untuk:
1. a.memelihara kelestarian mata air dan lingkungan hidup serta memanfaatkannya bagi kepentingan masyarakat; dan
2. b.penyelenggaraan pengembangan SPAM.
(2)Pendirian
(2)Pendirian PDAB JATIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.memenuhi kebutuhan air bersih untuk air minum dan untuk keperluan lain serta menjaga keberlangsungannya;
2. b.turut serta meningkatkan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat; dan
3. c.memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PDAB JATIM menyelenggarakan pengelolaan dan penyediaan air minum melalui kegiatan sebagai berikut:

a.memproduksi air minum;
b.mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
c.mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air minum; dan
d.melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam upaya mendukung pengembangan penyediaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat di Provinsi Jawa Timur, PDAB JATIM dapat diberikan limpahan kewenangan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi melalui Keputusan Gubernur.

BAB IV

MODAL

Pasal 6

(1)Modal Dasar PDAB JATIM seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah disetor sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
(3)Pemenuhan
(3)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

ORGAN PDAB JATIM

Pasal 7

Organ PDAB JATIM terdiri atas:

a.Direksi; dan
b.Badan Pengawas.

Pasal 8

(1)PDAB JATIM dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) Direktur.
(2)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Gubernur atas usul Badan Pengawas.
(3)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.

Pasal 9

(1)Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(2)Ketentuan
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengangkatan Direksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (34)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1996

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (34)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005