DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 2020, No.82 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik 2020, No.82 Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Data tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.batas-batas kepemilikan yang dibuktikan dengan fotokopi surat bukti status hak atas tanah; dan 2020, No.82
2. b.data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah.
(2)Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah, harus disertakan surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah yang merupakan perjanjian tertulis antara pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah.

2.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai terdiri atas:

a.surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa; dan/atau
b.surat pernyataan menggunakan desain prototipe.
1. 3.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai terdiri atas:

a.data perencana konstruksi jika menggunakan perencana konstruksi; dan/atau
b.surat pernyataan menggunakan desain prototipe.
1. 4.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung 2020, No.82 tidak sederhana dan bangunan gedung khusus terdiri atas:

a.data perencana konstruksi;
b.surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat;
c.surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat; dan
d.surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi yang bertanggung jawab kepada pemohon.
1. 5.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan mengenai format persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pengaturan penyelenggaraan IMB meliputi:

a.pengendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung;
b.pembagian kewenangan penerbitan IMB;
c.tahapan penyelenggaraan IMB;
d.IMB bertahap;
e.Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB;
f.Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi;
g.Pembekuan dan pencabutan IMB;
h.Pendataan Bangunan Gedung; 2020, No.82
i.IMB untuk Bangunan Gedung yang dibangun kolektif;
j.IMB untuk Bangunan Gedung berupa bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
k.Penyelenggaraan IMB di daerah.
1. 7.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:

a.penyediaan informasi KRK oleh Pemerintah Daerah; dan
b.penyampaian informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon.
1. 8.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Pemerintah Daerah harus menyediakan informasi terkait KRK kepada masyarakat secara elektronik dan/atau nonelektronik.
(2)KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan meliputi:
1. a.fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
2. b.ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
3. c.jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
4. d.garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
5. e.KDB maksimum yang diizinkan; 2020, No.82
6. f.KLB maksimum yang diizinkan;
7. g.KDH minimum yang diwajibkan;
8. h.KTB maksimum yang diizinkan;
9. i.jaringan utilitas kota; dan
10. j.keterangan lainnya yang terkait.
(3)KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RTRW kabupaten/kota, dan/atau RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan/atau RTBL.

9.Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki RTRW kabupaten/kota, RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan/atau RTBL, KRK ditetapkan melalui pertimbangan TABG.

10.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Pemerintah Daerah harus menyampaikan informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b.
(2)Dalam hal permohonan IMB diajukan untuk bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung berupa bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah dengan luas 1.300 m2 (seribu tiga ratus meter persegi), Pemerintah Daerah harus menyampaikan informasi mengenai desain prototipe dan persyaratan pokok tahan gempa.

11.Pasal 32 dihapus. 2020, No.82
12.Di antara Bagian Kesepuluh dan Bagian Kesebelas BAB IV disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian KesepuluhA sehingga berbunyi sebagai berikut:
13.Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C, Pasal 51D, Pasal 51E, dan Pasal 51F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik 2020, No.82 Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Data tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.batas-batas kepemilikan yang dibuktikan dengan fotokopi surat bukti status hak atas tanah; dan 2020, No.82
2. b.data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah.
(2)Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah, harus disertakan surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah yang merupakan perjanjian tertulis antara pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah.

2.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai terdiri atas:

a.surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa; dan/atau
b.surat pernyataan menggunakan desain prototipe.
1. 3.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai terdiri atas:

a.data perencana konstruksi jika menggunakan perencana konstruksi; dan/atau
b.surat pernyataan menggunakan desain prototipe.
1. 4.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung 2020, No.82 tidak sederhana dan bangunan gedung khusus terdiri atas:

a.data perencana konstruksi;
b.surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat;
c.surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat; dan
d.surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi yang bertanggung jawab kepada pemohon.
1. 5.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

6.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pengaturan penyelenggaraan IMB meliputi:

a.pengendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung;
b.pembagian kewenangan penerbitan IMB;
c.tahapan penyelenggaraan IMB;
d.IMB bertahap;
e.Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB;
f.Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi;
g.Pembekuan dan pencabutan IMB;
h.Pendataan Bangunan Gedung; 2020, No.82
i.IMB untuk Bangunan Gedung yang dibangun kolektif;
j.IMB untuk Bangunan Gedung berupa bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
k.Penyelenggaraan IMB di daerah.
1. 7.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:

a.penyediaan informasi KRK oleh Pemerintah Daerah; dan
b.penyampaian informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon.
1. 8.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Pemerintah Daerah harus menyediakan informasi terkait KRK kepada masyarakat secara elektronik dan/atau nonelektronik.
(2)KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan meliputi:
1. a.fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
2. b.ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
3. c.jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
4. d.garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
5. e.KDB maksimum yang diizinkan; 2020, No.82
6. f.KLB maksimum yang diizinkan;
7. g.KDH minimum yang diwajibkan;
8. h.KTB maksimum yang diizinkan;
9. i.jaringan utilitas kota; dan
10. j.keterangan lainnya yang terkait.
(3)KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RTRW kabupaten/kota, dan/atau RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan/atau RTBL.

9.Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki RTRW kabupaten/kota, RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan/atau RTBL, KRK ditetapkan melalui pertimbangan TABG.

10.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Pemerintah Daerah harus menyampaikan informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b.
(2)Dalam hal permohonan IMB diajukan untuk bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung berupa bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah dengan luas 1.300 m2 (seribu tiga ratus meter persegi), Pemerintah Daerah harus menyampaikan informasi mengenai desain prototipe dan persyaratan pokok tahan gempa.

11.Pasal 32 dihapus. 2020, No.82
12.Di antara Bagian Kesepuluh dan Bagian Kesebelas BAB IV disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian KesepuluhA sehingga berbunyi sebagai berikut:
13.Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C, Pasal 51D, Pasal 51E, dan Pasal 51F sehingga berbunyi sebagai berikut: