DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2010 Tahun 2010

Nomor: 21/PRT/M/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 31 Desember 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 358

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4668/M.PAN-RB/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 telah disetujui Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum; 2 Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3.Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/MPAN/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non – Kementerian;
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang disebut dengan :

(1)Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum.
(2)Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
(3)Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
(4)Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum berupa Balai Besar, Balai, atau Loka. 3
(5)Organisasi yang bersifat mandiri adalah satuan kerja yang dapat diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya dapat terpisah dari organisasi induknya.
(6)Kedudukan unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi induknya.
(7)Lokasi adalah tempat kedudukan unit pelaksana teknis.
(8)Wilayah Kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan kerja unit pelaksana teknis.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

UPT DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 3

UPT di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal terdiri atas :

a.Balai Pemetaaan Tematik dan Prasarana Dasar;
b.Balai Informasi Literal;
c.Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum;
d.Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
e.Balai Pemantauan Kinerja;
f.Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
g.Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual.

Pasal 4

(1)Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pengolahan Data. 4
(2)Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 5

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar mempunyai tugas melaksanakan pemetaan dan pengelolaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program pelaksanaan pengelolaan data spasial;
b.pelayanan teknis dan pelaksanaan pemetaan data infrastruktur pekerjaan umum;
c.perekaman data spasial ke dalam bentuk digital;
d.pemeliharaan database spasial dan sistem informasi geografis;
e.pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
f.pengembangan teknik pemetaan data infrastruktur dan aplikasi informasi geografis.

Pasal 7

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar terdiri atas:

a.Seksi Program dan Pelayanan;
b.Seksi Teknis dan Pengelolaan Data Spasial; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

(1)Seksi Program dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan program pengelolaan data spasial, penyusunan laporan Balai serta pelayanan bagi pengguna.
(2)Seksi Teknis dan Pengelolaan Data Spasial mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan pelaksanaan pemetaan data infrastruktur pekerjaan umum, perekaman data spasial ke dalam bentuk digital, aplikasi sistem 5 informasi geografis serta pemeliharaan dan pengelolaan database spasial.

Pasal 9

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar berlokasi di Jakarta.

Pasal 10

(1)Balai Informasi Literal berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pengolahan Data.
(2)Balai Informasi Literal dipimpin oleh seorang Kepala.

Isi peraturan

Teks358PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4668/M.PAN-RB/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 telah disetujui Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3.Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/MPAN/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non – Kementerian;
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang disebut dengan :

(1)Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum.
(2)Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
(3)Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
(4)Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum berupa Balai Besar, Balai, atau Loka. 3
(5)Organisasi yang bersifat mandiri adalah satuan kerja yang dapat diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya dapat terpisah dari organisasi induknya.
(6)Kedudukan unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi induknya.
(7)Lokasi adalah tempat kedudukan unit pelaksana teknis.
(8)Wilayah Kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan kerja unit pelaksana teknis.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

UPT DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 3

UPT di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal terdiri atas :

a.Balai Pemetaaan Tematik dan Prasarana Dasar;
b.Balai Informasi Literal;
c.Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum;
d.Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
e.Balai Pemantauan Kinerja;
f.Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
g.Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual.

Pasal 4

(1)Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pengolahan Data. 4
(2)Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 5

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar mempunyai tugas melaksanakan pemetaan dan pengelolaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program pelaksanaan pengelolaan data spasial;
b.pelayanan teknis dan pelaksanaan pemetaan data infrastruktur pekerjaan umum;
c.perekaman data spasial ke dalam bentuk digital;
d.pemeliharaan database spasial dan sistem informasi geografis;
e.pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
f.pengembangan teknik pemetaan data infrastruktur dan aplikasi informasi geografis.

Pasal 7

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar terdiri atas:

a.Seksi Program dan Pelayanan;
b.Seksi Teknis dan Pengelolaan Data Spasial; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

(1)Seksi Program dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan program pengelolaan data spasial, penyusunan laporan Balai serta pelayanan bagi pengguna.
(2)Seksi Teknis dan Pengelolaan Data Spasial mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan pelaksanaan pemetaan data infrastruktur pekerjaan umum, perekaman data spasial ke dalam bentuk digital, aplikasi sistem 5 informasi geografis serta pemeliharaan dan pengelolaan database spasial.

Pasal 9

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar berlokasi di Jakarta.

Pasal 10

(1)Balai Informasi Literal berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pengolahan Data.
(2)Balai Informasi Literal dipimpin oleh seorang Kepala.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2010 Tahun 2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

UPT DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2015 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

UPT DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2015 Tahun 2015