Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2015 Tahun 2015
- Nomor
- 07/PRT/M/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 30
g : c. bahwa bangunan pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditujukan untuk melindungi dan mengamankan masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai, ekosistem pantai, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kawasan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, atau nilai sejarah dari perusakan yang diakibatkan kegiatan manusia atau akibat bencana alam;
JDIH Kementerian PUPR Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
1304);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGAMANAN PANTAI.
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :
JDIH Kementerian PUPR
JDIH Kementerian PUPR
Pengamanan pantai diselenggarakan berdasarkan zona pengamanan pantai dan mempertimbangkan wilayah sungai, pola serta rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
JDIH Kementerian PUPR
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan bangunan, pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah berupa bangunan pengamanan pantai, pembiayaan bangunan pengaman pantai, dan peran masyarakat.
Pengamanan pantai dimaksudkan untuk melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap:
JDIH Kementerian PUPR
JDIH Kementerian PUPR
Perencanaan detail pengamanan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
Membuka PDF…