DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007

Nomor: 26/PRT/M/2007
Tahun: 2007
Ditetapkan: 9 Agustus 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung tertentu yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, perlu dibentuk Tim Ahli Bangunan Gedung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 2

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
2.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah daerah adalah Bupati dan Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur. 3
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

(1)Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan operasional pembentukan dan penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung yang membantu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah dalam penyelenggaraan bangunan gedung tertentu.
(2)Pedoman ini bertujuan untuk terwujudnya bangunan gedung tertentu yang didirikan dengan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
(3)Lingkup pedoman ini meliputi tugas dan fungsi, pembentukan, tata tertib pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan pembiayaan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI, PEMBENTUKAN, TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG, DAN PEMBIAYAAN

Pasal 3

(1)Tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung meliputi:
1. a.Umum;
2. b.Tugas dan fungsi;
3. c.Prosedur pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung dalam pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu; dan
4. d.Pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung lainnya.
(2)Rincian tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini 4
(3)Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pedoman yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 4

(1)Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung meliputi:
1. a.Kedudukan Tim Ahli Bangunan Gedung;
2. b.Jangka waktu masa kerja;
3. c.Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung;
4. d.Penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung;
5. e.Pembentukan berdasarkan pengelompokan tugas;
6. f.Tata cara pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung; dan
7. g.Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
(2)Rincian pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.

Pasal 5

(1)Tata tertib pelaksanaan tugas meliputi:
1. a.Persidangan;
2. b.Perilaku dalam melaksanakan tugas; dan
3. c.Administrasi.
(2)Rincian tata tertib pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.

Pasal 6

(1)Pembiayaan meliputi:
1. a.Biaya operasional sekretariat Tim Ahli Bangunan Gedung;
2. b.Biaya persidangan;
3. c.Honorarium dan tunjangan; dan
4. d.Biaya perjalanan dinas. 5
(2)Rincian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tentang bangunan gedung yang berpedoman pada peraturan ini.
(2)Dalam hal daerah belum mempunyai peraturan daerah sebagaimana pada ayat (1) maka pelaksanaan pengaturan Tim Ahli Bangunan Gedung berpedoman pada peraturan ini.
(3)Dalam hal daerah telah mempunyai peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum peraturan ini diberlakukan, maka peraturan daerah tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan aparat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 untuk terwujudnya penataan bangunan gedung dan lingkungan, serta terwujudnya keandalan bangunan gedung.
(2)Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mengikuti pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3)Pemerintah provinsi dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi melakukan pembinaan dalam penetapan kebijakan operasional pembentukan dan penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung di kabupaten dan kota di wilayahnya.

BAB III

PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 9

(1)Pembinaan pelaksanaan pedoman ini dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi.

Pasal 10

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Tim Ahli Bangunan Gedung atau sejenisnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung tertentu yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, perlu dibentuk Tim Ahli Bangunan Gedung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
2.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah daerah adalah Bupati dan Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur. 3
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

(1)Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan operasional pembentukan dan penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung yang membantu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah dalam penyelenggaraan bangunan gedung tertentu.
(2)Pedoman ini bertujuan untuk terwujudnya bangunan gedung tertentu yang didirikan dengan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
(3)Lingkup pedoman ini meliputi tugas dan fungsi, pembentukan, tata tertib pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan pembiayaan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI, PEMBENTUKAN, TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG, DAN PEMBIAYAAN

Pasal 3

(1)Tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung meliputi:
1. a.Umum;
2. b.Tugas dan fungsi;
3. c.Prosedur pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung dalam pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu; dan
4. d.Pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung lainnya.
(2)Rincian tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini 4
(3)Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pedoman yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 4

(1)Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung meliputi:
1. a.Kedudukan Tim Ahli Bangunan Gedung;
2. b.Jangka waktu masa kerja;
3. c.Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung;
4. d.Penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung;
5. e.Pembentukan berdasarkan pengelompokan tugas;
6. f.Tata cara pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung; dan
7. g.Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
(2)Rincian pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.

Pasal 5

(1)Tata tertib pelaksanaan tugas meliputi:
1. a.Persidangan;
2. b.Perilaku dalam melaksanakan tugas; dan
3. c.Administrasi.
(2)Rincian tata tertib pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.

Pasal 6

(1)Pembiayaan meliputi:
1. a.Biaya operasional sekretariat Tim Ahli Bangunan Gedung;
2. b.Biaya persidangan;
3. c.Honorarium dan tunjangan; dan
4. d.Biaya perjalanan dinas. 5
(2)Rincian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tentang bangunan gedung yang berpedoman pada peraturan ini.
(2)Dalam hal daerah belum mempunyai peraturan daerah sebagaimana pada ayat (1) maka pelaksanaan pengaturan Tim Ahli Bangunan Gedung berpedoman pada peraturan ini.
(3)Dalam hal daerah telah mempunyai peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum peraturan ini diberlakukan, maka peraturan daerah tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan aparat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 untuk terwujudnya penataan bangunan gedung dan lingkungan, serta terwujudnya keandalan bangunan gedung.
(2)Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mengikuti pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3)Pemerintah provinsi dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi melakukan pembinaan dalam penetapan kebijakan operasional pembentukan dan penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung di kabupaten dan kota di wilayahnya.

BAB III

PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 9

(1)Pembinaan pelaksanaan pedoman ini dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 3 Tahun 2015