DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2015 Tahun 2015

Nomor: 26/PRT/M/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bekas sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat terbentuk diantaranya karena pengalihan alur sungai;
c.bahwa untuk meningkatkan perlindungan fungsi sungai dan pengaliran air sungai dapat dilakukan dengan cara pengalihan alur sungai yang dapat mengakibatkan terjadinya ruas bekas sungai;
d.bahwa pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada huruf c, diselesaikan dengan cara kompensasi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengalihan Alur Sungai Dan/Atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai; JDIH Kementerian PUPR Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
4.Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGALIHAN ALUR SUNGAI DAN/ATAU PEMANFAATAN RUAS BEKAS SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. JDIH Kementerian PUPR
2.Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
3.Pengalihan alur sungai adalah kegiatan mengalihkan alur sungai dengan cara membangun alur sungai baru atau meningkatkan kapasitas alur sungai yang ada yang mengakibatkan terbentuknya alur sungai baru atau berpindahnya aliran sungai lama.
4.Bekas sungai adalah ruas sungai yang tidak berfungsi lagi sebagai alur sungai untuk mengalirkan air sungai.
5.Ruas bekas sungai adalah lahan pada lokasi bekas sungai.
6.Kompensasi ruas sungai adalah penyerahan ruas sungai baru sebagai penggantian ruas bekas sungai berdasarkan rekomendasi teknis, kajian tim penilai, tim teknis kelaikan, dan persetujuan Menteri.
7.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
10.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
12.Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
13.Dinas adalah organisasi pemerintahan pada tingkat provinsi atau kabupaten yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab dalam bidang sumber daya air. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola wilayah sungai di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat yang bermaksud melakukan pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam melakukan pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi sungai, serta sekaligus melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap kekayaan negara dalam bentuk sungai untuk tertib penatausahaan sungai.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1)Sungai merupakan sumber air yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.
(2)Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sungai sebagai sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi mengatur, menetapkan dan memberi izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai.
(3)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

(1)Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2)Menteri, gubernur, atau bupati melakukan inventarisasi atas kekayaan negara berupa sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya. JDIH Kementerian PUPR

BAB III

KETENTUAN TEKNIS

Pasal 5

(1)Pengalihan alur sungai ditujukan untuk kepentingan perlindungan fungsi sungai, pemanfaatan dan pengaliran air sungai.
(2)Pengalihan alur sungai hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin berdasarkan rekomendasi teknis.
(3)Pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan untuk:
1. a.pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah; atau
2. b.pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan strategis yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, badan hukum, dan/atau badan sosial.
(4)Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
1. a.gambar rencana trace pengalihan alur sungai, lengkap dengan prasarana penunjang dan gambar rencana bekas sungai lengkap dengan prasarana yang sudah terbangun;
2. b.hasil pemeriksaan hitungan luas alur sungai lama yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru;
3. c.hasil pemeriksaan terhadap hitungan pengaruh pengalihan alur sungai terhadap muka air banjir di hilir lokasi pengalihan dan penurunan dasar sungai di hulu lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan-bangunan yang ada; dan
4. d.rekomendasi teknis terhadap pemanfaatan ruas bekas sungai, jika bekas sungai tersebut ditimbun khususnya terkait dengan kemungkinan terjadi:
  1. 1.“burried channel phenomena” yaitu pada musim penghujan alur bekas sungai yang ditimbun tetap didatangi air dan terjadi genangan; dan
  2. 2.penurunan tanah timbunan akibat proses pemampatan. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 6

Pelaksanaan pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilakukan dengan syarat harus:

a.memperhatikan kepentingan pemakai air sungai yang sudah ada;
b.memperhatikan fungsi pengaliran sungai ditinjau dari aspek hidrologi, hidrolika, dan lingkungan;
c.mempertimbangkan aspek morfologi sungai secara keseluruhan;
d.mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sungai;
e.mempertahankan dan melindungi fungsi prasarana sungai yang telah dibangun; dan
f.menjamin keberlanjutan fungsi pengaliran sungai.

Pasal 7

Ruas bekas sungai yang terbentuk akibat pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk keperluan:

a.konservasi;
b.retensi banjir;
c.pembangunan prasarana dan sarana ke-PU-an; dan/atau
d.budidaya.

BAB IV

KOMPENSASI

Pasal 8

(1)Pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan kewajiban mengganti ruas sungai lama dengan ruas sungai baru.
(2)Ruas sungai baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memiliki luas yang sama atau lebih besar daripada ruas sungai lama.
(3)Dalam hal pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum atau badan sosial dengan memberikan kompensasi. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 9

(1)Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dapat berupa:
1. a.ruas sungai baru;
2. b.ruas sungai baru dan uang yang disetor ke kas negara; atau
3. c.ruas sungai baru dan fasilitas lain pendukung tugas di bidang sumber daya air.
(2)Uang yang disetor ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan prinsip bahwa pengalihan alur sungai tidak dibenarkan merugikan kekayaan negara.
(3)Dalam hal ruas sungai baru bernilai lebih kecil dari pada ruas sungai lama, pemanfaat wajib mengganti selisih besaran nilai ruas bekas sungai dengan uang kompensasi yang disetor ke kas negara.
(4)Dalam hal ruas sungai baru bernilai lebih besar dari pada ruas sungai lama, pemanfaat harus menyerahkan sisa kelebihan nilai kepada negara.
(5)Besaran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), didasarkan pada nilai jual obyek pajak (NJOP) atas ruas sungai lama dan ruas sungai baru.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bekas sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat terbentuk diantaranya karena pengalihan alur sungai;
c.bahwa untuk meningkatkan perlindungan fungsi sungai dan pengaliran air sungai dapat dilakukan dengan cara pengalihan alur sungai yang dapat mengakibatkan terjadinya ruas bekas sungai;
d.bahwa pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada huruf c, diselesaikan dengan cara kompensasi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengalihan Alur Sungai Dan/Atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai; JDIH Kementerian PUPR Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
4.Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGALIHAN ALUR SUNGAI DAN/ATAU PEMANFAATAN RUAS BEKAS SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. JDIH Kementerian PUPR
2.Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
3.Pengalihan alur sungai adalah kegiatan mengalihkan alur sungai dengan cara membangun alur sungai baru atau meningkatkan kapasitas alur sungai yang ada yang mengakibatkan terbentuknya alur sungai baru atau berpindahnya aliran sungai lama.
4.Bekas sungai adalah ruas sungai yang tidak berfungsi lagi sebagai alur sungai untuk mengalirkan air sungai.
5.Ruas bekas sungai adalah lahan pada lokasi bekas sungai.
6.Kompensasi ruas sungai adalah penyerahan ruas sungai baru sebagai penggantian ruas bekas sungai berdasarkan rekomendasi teknis, kajian tim penilai, tim teknis kelaikan, dan persetujuan Menteri.
7.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
10.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
12.Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
13.Dinas adalah organisasi pemerintahan pada tingkat provinsi atau kabupaten yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab dalam bidang sumber daya air. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola wilayah sungai di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat yang bermaksud melakukan pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam melakukan pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi sungai, serta sekaligus melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap kekayaan negara dalam bentuk sungai untuk tertib penatausahaan sungai.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1)Sungai merupakan sumber air yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.
(2)Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sungai sebagai sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi mengatur, menetapkan dan memberi izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai.
(3)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

(1)Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2)Menteri, gubernur, atau bupati melakukan inventarisasi atas kekayaan negara berupa sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya. JDIH Kementerian PUPR

BAB III

KETENTUAN TEKNIS

Pasal 5

(1)Pengalihan alur sungai ditujukan untuk kepentingan perlindungan fungsi sungai, pemanfaatan dan pengaliran air sungai.
(2)Pengalihan alur sungai hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin berdasarkan rekomendasi teknis.
(3)Pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan untuk:
1. a.pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah; atau
2. b.pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan strategis yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, badan hukum, dan/atau badan sosial.
(4)Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
1. a.gambar rencana trace pengalihan alur sungai, lengkap dengan prasarana penunjang dan gambar rencana bekas sungai lengkap dengan prasarana yang sudah terbangun;
2. b.hasil pemeriksaan hitungan luas alur sungai lama yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru;
3. c.hasil pemeriksaan terhadap hitungan pengaruh pengalihan alur sungai terhadap muka air banjir di hilir lokasi pengalihan dan penurunan dasar sungai di hulu lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan-bangunan yang ada; dan
4. d.rekomendasi teknis terhadap pemanfaatan ruas bekas sungai, jika bekas sungai tersebut ditimbun khususnya terkait dengan kemungkinan terjadi:
  1. 1.“burried channel phenomena” yaitu pada musim penghujan alur bekas sungai yang ditimbun tetap didatangi air dan terjadi genangan; dan
  2. 2.penurunan tanah timbunan akibat proses pemampatan. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 6

Pelaksanaan pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilakukan dengan syarat harus:

a.memperhatikan kepentingan pemakai air sungai yang sudah ada;
b.memperhatikan fungsi pengaliran sungai ditinjau dari aspek hidrologi, hidrolika, dan lingkungan;
c.mempertimbangkan aspek morfologi sungai secara keseluruhan;
d.mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sungai;
e.mempertahankan dan melindungi fungsi prasarana sungai yang telah dibangun; dan
f.menjamin keberlanjutan fungsi pengaliran sungai.

Pasal 7

Ruas bekas sungai yang terbentuk akibat pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk keperluan:

a.konservasi;
b.retensi banjir;
c.pembangunan prasarana dan sarana ke-PU-an; dan/atau
d.budidaya.

BAB IV

KOMPENSASI

Pasal 8

(1)Pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan kewajiban mengganti ruas sungai lama dengan ruas sungai baru.
(2)Ruas sungai baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memiliki luas yang sama atau lebih besar daripada ruas sungai lama.
(3)Dalam hal pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum atau badan sosial dengan memberikan kompensasi. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 9

(1)Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dapat berupa:
1. a.ruas sungai baru;
2. b.ruas sungai baru dan uang yang disetor ke kas negara; atau
3. c.ruas sungai baru dan fasilitas lain pendukung tugas di bidang sumber daya air.
(2)Uang yang disetor ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan prinsip bahwa pengalihan alur sungai tidak dibenarkan merugikan kekayaan negara.
(3)Dalam hal ruas sungai baru bernilai lebih kecil dari pada ruas sungai lama, pemanfaat wajib mengganti selisih besaran nilai ruas bekas sungai dengan uang kompensasi yang disetor ke kas negara.
(4)Dalam hal ruas sungai baru bernilai lebih besar dari pada ruas sungai lama, pemanfaat harus menyerahkan sisa kelebihan nilai kepada negara.
(5)Besaran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), didasarkan pada nilai jual obyek pajak (NJOP) atas ruas sungai lama dan ruas sungai baru.