DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2009 Tahun 2009

Nomor: 18/PRT/M/2009
Tahun: 2009
Ditetapkan: 21 Juli 2009
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota adalah pemberian izin penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
c.bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, wewenang dan tanggungjawab dalam mengatur,

Menetapkan

menetapkan, dan memberi izin penggunaan sungai sebagai sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategi nasional berada pada Menteri;

d.bahwa untuk meningkatkan perlindungan fungsi sungai dan pengaliran air sungai dapat dilakukan dengan cara pengalihan alur sungai yang dapat mengakibatkan terjadinya ruas bekas sungai;
e.bahwa pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada huruf d, diselesaikan dengan cara kompensasi;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pengalihan Alur Sungai Dan/Atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
6. 7.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
7. 8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGALIHAN ALUR SUNGAI DAN/ATAU PEMANFAATAN RUAS BEKAS SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
2.Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
3.Pengalihan alur sungai adalah kegiatan mengalihkan alur sungai dengan cara membangun alur sungai baru atau meningkatkan kapasitas alur sungai yang ada yang mengakibatkan terbentuknya alur sungai baru atau berpindahnya aliran sungai lama.
4.Bekas sungai adalah ruas sungai yang tidak berfungsi lagi sebagai alur sungai untuk mengalirkan air sungai.
5.Ruas bekas sungai adalah lahan pada lokasi bekas sungai.
6.Kompensasi ruas sungai adalah penyerahan ruas sungai baru sebagai penggantian ruas bekas sungai berdasarkan rekomendasi teknis, kajian tim penilai, tim teknis kelaikan, dan persetujuan Menteri.
7.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
9.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum.
11.Pemerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12.Pemerintah kabupaten adalah bupati dan perangkat daerah kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13.Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
14.Dinas adalah organisasi pemerintahan pada tingkat provinsi atau kabupaten yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab dalam bidang sumber daya air.

Pasal 2

(1)Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola wilayah sungai di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, serta masyarakat yang bermaksud melakukan pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai.
(2)Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam melakukan pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi sungai, serta sekaligus melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap kekayaan negara dalam bentuk sungai untuk tertib penatausahaan sungai.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1)Sungai merupakan sumber air yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.
(2)Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sungai sebagai sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mengatur, menetapkan dan memberi izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai.
(3)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

(1)Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.
(2)Menteri, gubernur, atau bupati melakukan inventarisasi atas kekayaan negara berupa sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB III

KETENTUAN TEKNIS

Pasal 5

(1)Pengalihan alur sungai ditujukan untuk kepentingan perlindungan fungsi sungai, pemanfaatan dan pengaliran air sungai.
(2)Pengalihan alur sungai hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin berdasarkan rekomendasi teknis.
(3)Pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk:
1. a.pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah; atau
2. b.pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan strategis yang diprioritaskan oleh pemerintah yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, badan hukum, dan/atau badan sosial.
(4)Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.gambar rencana trace pengalihan alur sungai, lengkap dengan prasarana penunjang dan gambar rencana bekas sungai lengkap dengan prasarana yang sudah terbangun;
2. b.hasil pemeriksaan hitungan luas alur sungai lama yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru;
3. c.hasil pemeriksaan terhadap hitungan pengaruh pengalihan alur sungai terhadap muka air banjir di hilir lokasi pengalihan dan penurunan dasar sungai di hulu lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan-bangunan yang ada; dan
4. d.rekomendasi teknis terhadap pemanfaatan ruas bekas sungai, jika bekas sungai tersebut ditimbun khususnya terkait dengan kemungkinan terjadi:
  1. 1.“burried channel phenomena” yaitu pada musim penghujan alur bekas sungai yang ditimbun tetap didatangi air dan terjadi genangan; dan
  2. 2.penurunan tanah timbunan akibat proses pemampatan.

Pasal 6

Pelaksanaan pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

a.perlindungan dan pelestarian fungsi sungai;
b.fungsi pengaliran sungai ditinjau dari aspek hidrologi, hidrolika, dan lingkungan;
c.harus mempertimbangkan aspek morfologi sungai secara keseluruhan;
d.mempertahankan dan melindungi fungsi prasarana sungai yang telah dibangun;
e.memperhatikan kepentingan pemakai air sungai yang sudah ada; dan
f.keberlanjutan fungsi pengaliran sungai.

BAB IV

KOMPENSASI

Pasal 7

(1)Pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan kewajiban mengganti ruas sungai lama dengan ruas sungai baru.
(2)Ruas sungai baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki luas yang sama atau lebih besar daripada ruas sungai lama.
(3)Dalam hal pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum atau badan sosial dengan memberikan kompensasi.

Pasal 8

(1)Pemanfaatan ruas bekas sungai yang terbentuk akibat pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan dengan memberikan kompensasi berupa ruas sungai baru beserta atau tanpa uang yang disetor ke kas negara dengan berpegang pada prinsip bahwa pengalihan alur sungai tidak dibenarkan merugikan kekayaan negara.
(2)Uang yang disetor ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Departemen.
(3)Ruas bekas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk keperluan:
1. a.konservasi;
2. b.retensi banjir;
3. c.pembangunan prasarana dan sarana ke-PU-an; dan/atau
4. d.budidaya.
(4)Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat berupa:
1. a.ruas sungai baru;
2. b.ruas sungai baru dan uang; atau
3. c.ruas sungai baru dan fasilitas lain pendukung tugas di bidang sumber daya air.
(5)Dalam hal ruas sungai baru bernilai lebih kecil daripada ruas sungai lama, pemanfaat wajib mengganti selisih besaran nilai ruas bekas sungai dengan uang kompensasi yang disetor ke kas negara.
(6)Dalam hal ruas sungai baru bernilai lebih besar daripada ruas sungai lama, pemanfaat harus menyerahkan sisa kelebihan nilai kepada negara.
(7)Besaran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) didasarkan pada nilai jual obyek pajak (NJOP) atas ruas sungai lama dan ruas sungai baru.

BAB V

PERIZINAN DAN TATA LAKSANA

Pasal 9

Pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai hanya dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Permohonan izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai diajukan kepada Menteri untuk sungai yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara atau wilayah sungai strategis nasional.
(2)Permohonan izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
1. a.peta lokasi sungai yang akan dialihkan alurnya dan usulan rencana ruas sungai baru;
2. b.hitungan luas alur sungai lama yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru;
3. c.hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran sungai sebelum dan sesudah pengalihan alur sungai;
4. d.hitungan pengaruh pengalihan alur sungai terhadap muka air banjir di hilir lokasi pengalihan dan pengaruh penurunan dasar sungai di hulu lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan-bangunan yang ada;
5. e.desain konstruksi ruas sungai baru; dan
6. f.pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri cq Sekretaris Jenderal meneruskan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai dengan permintaan untuk penerbitan rekomendasi teknis.
(4)Berdasarkan permintaan untuk penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai melakukan kajian teknis, kajian ekonomi dan kajian dampak sosial.
(5)Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bahan rekomendasi teknis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
(6)Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rencana pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai dapat disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi teknis.
(7)Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri cq Sekretaris Jenderal.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota adalah pemberian izin penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
c.bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, wewenang dan tanggungjawab dalam mengatur,

Menetapkan

menetapkan, dan memberi izin penggunaan sungai sebagai sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategi nasional berada pada Menteri;

d.bahwa untuk meningkatkan perlindungan fungsi sungai dan pengaliran air sungai dapat dilakukan dengan cara pengalihan alur sungai yang dapat mengakibatkan terjadinya ruas bekas sungai;
e.bahwa pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada huruf d, diselesaikan dengan cara kompensasi;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pengalihan Alur Sungai Dan/Atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
6. 7.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
7. 8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGALIHAN ALUR SUNGAI DAN/ATAU PEMANFAATAN RUAS BEKAS SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
2.Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
3.Pengalihan alur sungai adalah kegiatan mengalihkan alur sungai dengan cara membangun alur sungai baru atau meningkatkan kapasitas alur sungai yang ada yang mengakibatkan terbentuknya alur sungai baru atau berpindahnya aliran sungai lama.
4.Bekas sungai adalah ruas sungai yang tidak berfungsi lagi sebagai alur sungai untuk mengalirkan air sungai.
5.Ruas bekas sungai adalah lahan pada lokasi bekas sungai.
6.Kompensasi ruas sungai adalah penyerahan ruas sungai baru sebagai penggantian ruas bekas sungai berdasarkan rekomendasi teknis, kajian tim penilai, tim teknis kelaikan, dan persetujuan Menteri.
7.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
9.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum.
11.Pemerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12.Pemerintah kabupaten adalah bupati dan perangkat daerah kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13.Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
14.Dinas adalah organisasi pemerintahan pada tingkat provinsi atau kabupaten yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab dalam bidang sumber daya air.

Pasal 2

(1)Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola wilayah sungai di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, serta masyarakat yang bermaksud melakukan pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai.
(2)Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam melakukan pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi sungai, serta sekaligus melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap kekayaan negara dalam bentuk sungai untuk tertib penatausahaan sungai.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1)Sungai merupakan sumber air yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.
(2)Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sungai sebagai sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mengatur, menetapkan dan memberi izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai.
(3)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

(1)Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.
(2)Menteri, gubernur, atau bupati melakukan inventarisasi atas kekayaan negara berupa sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB III

KETENTUAN TEKNIS

Pasal 5

(1)Pengalihan alur sungai ditujukan untuk kepentingan perlindungan fungsi sungai, pemanfaatan dan pengaliran air sungai.
(2)Pengalihan alur sungai hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin berdasarkan rekomendasi teknis.
(3)Pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk:
1. a.pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah; atau
2. b.pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan strategis yang diprioritaskan oleh pemerintah yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, badan hukum, dan/atau badan sosial.
(4)Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.gambar rencana trace pengalihan alur sungai, lengkap dengan prasarana penunjang dan gambar rencana bekas sungai lengkap dengan prasarana yang sudah terbangun;
2. b.hasil pemeriksaan hitungan luas alur sungai lama yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru;
3. c.hasil pemeriksaan terhadap hitungan pengaruh pengalihan alur sungai terhadap muka air banjir di hilir lokasi pengalihan dan penurunan dasar sungai di hulu lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan-bangunan yang ada; dan
4. d.rekomendasi teknis terhadap pemanfaatan ruas bekas sungai, jika bekas sungai tersebut ditimbun khususnya terkait dengan kemungkinan terjadi:
  1. 1.“burried channel phenomena” yaitu pada musim penghujan alur bekas sungai yang ditimbun tetap didatangi air dan terjadi genangan; dan
  2. 2.penurunan tanah timbunan akibat proses pemampatan.

Pasal 6

Pelaksanaan pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

a.perlindungan dan pelestarian fungsi sungai;
b.fungsi pengaliran sungai ditinjau dari aspek hidrologi, hidrolika, dan lingkungan;
c.harus mempertimbangkan aspek morfologi sungai secara keseluruhan;
d.mempertahankan dan melindungi fungsi prasarana sungai yang telah dibangun;
e.memperhatikan kepentingan pemakai air sungai yang sudah ada; dan
f.keberlanjutan fungsi pengaliran sungai.

BAB IV

KOMPENSASI

Pasal 7

(1)Pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan kewajiban mengganti ruas sungai lama dengan ruas sungai baru.
(2)Ruas sungai baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki luas yang sama atau lebih besar daripada ruas sungai lama.
(3)Dalam hal pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum atau badan sosial dengan memberikan kompensasi.

Pasal 8

(1)Pemanfaatan ruas bekas sungai yang terbentuk akibat pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan dengan memberikan kompensasi berupa ruas sungai baru beserta atau tanpa uang yang disetor ke kas negara dengan berpegang pada prinsip bahwa pengalihan alur sungai tidak dibenarkan merugikan kekayaan negara.
(2)Uang yang disetor ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Departemen.
(3)Ruas bekas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk keperluan:
1. a.konservasi;
2. b.retensi banjir;
3. c.pembangunan prasarana dan sarana ke-PU-an; dan/atau
4. d.budidaya.
(4)Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat berupa:
1. a.ruas sungai baru;
2. b.ruas sungai baru dan uang; atau
3. c.ruas sungai baru dan fasilitas lain pendukung tugas di bidang sumber daya air.
(5)Dalam hal ruas sungai baru bernilai lebih kecil daripada ruas sungai lama, pemanfaat wajib mengganti selisih besaran nilai ruas bekas sungai dengan uang kompensasi yang disetor ke kas negara.
(6)Dalam hal ruas sungai baru bernilai lebih besar daripada ruas sungai lama, pemanfaat harus menyerahkan sisa kelebihan nilai kepada negara.
(7)Besaran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) didasarkan pada nilai jual obyek pajak (NJOP) atas ruas sungai lama dan ruas sungai baru.

BAB V

PERIZINAN DAN TATA LAKSANA

Pasal 9

Pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai hanya dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Permohonan izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai diajukan kepada Menteri untuk sungai yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara atau wilayah sungai strategis nasional.
(2)Permohonan izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
1. a.peta lokasi sungai yang akan dialihkan alurnya dan usulan rencana ruas sungai baru;
2. b.hitungan luas alur sungai lama yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru;
3. c.hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran sungai sebelum dan sesudah pengalihan alur sungai;
4. d.hitungan pengaruh pengalihan alur sungai terhadap muka air banjir di hilir lokasi pengalihan dan pengaruh penurunan dasar sungai di hulu lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan-bangunan yang ada;
5. e.desain konstruksi ruas sungai baru; dan
6. f.pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri cq Sekretaris Jenderal meneruskan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai dengan permintaan untuk penerbitan rekomendasi teknis.
(4)Berdasarkan permintaan untuk penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai melakukan kajian teknis, kajian ekonomi dan kajian dampak sosial.
(5)Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bahan rekomendasi teknis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
(6)Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rencana pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai dapat disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi teknis.
(7)Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri cq Sekretaris Jenderal.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 15 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 11 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 15 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 11 Tahun 2016