DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2016 Tahun 2016

Nomor: 31/PRT/M/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terselenggara dengan baik, tertata, dan terintegrasi; JDIH Kementerian PUPR
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

2.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; JDIH Kementerian PUPR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat JDIH PUPR adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
3.Dokumen Hukum Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan produk hukum selain peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
4.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum. JDIH Kementerian PUPR
5.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum dalam JDIH PUPR.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang baik, tertata, dan terintegrasi antara Pusat JDIH PUPR dan anggota JDIH PUPR.
b.tersedianya dokumentasi dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
c.mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH PUPR dan anggota JDIH PUPR serta antar sesama anggota JDIH PUPR dalam rangka penyediaan dokumen dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
d.meningkatkan kualitas pembangunan hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada khususnya dan pembangunan hukum nasional pada umumnya serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.organisasi JDIH PUPR;
b.tugas dan fungsi;
c.dokumen hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
d.pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
e.pemantauan dan evaluasi; dan
f.anggaran.

BAB II

ORGANISASI JDIH PUPR

Pasal 5

(1)Organisasi JDIH PUPR terdiri atas:
1. a.Pusat JDIH PUPR; dan
2. b.Anggota JDIH PUPR.
(2)Pusat JDIH PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. b.Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
3. c.Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. d.Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya;
5. e.Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; JDIH Kementerian PUPR
6. f.Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;
7. g.Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan;
8. h.Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum, Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal;
9. i.Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal;
10. j.Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan;
11. k.Bagian Hukum, Kerja sama, dan Layanan Informasi, Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
12. l.Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(4)Pusat JDIH dan anggota JDIH PUPR melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum bidang PUPR dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran:

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)Pusat JDIH PUPR bertugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemantauan JDIH PUPR.
(2)Pusat JDIH PUPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: JDIH Kementerian PUPR
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH PUPR;
2. b.pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui website JDIH PUPR yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Nasional;
3. c.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi anggota JDIH PUPR;
4. d.sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknik dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH PUPR;
5. e.pembinaan sumber daya manusia pengelola teknis anggota JDIH PUPR;
6. f.pusat rujukan anggota JDIH PUPR;
7. g.pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH PUPR;
8. h.pengumpulan dokumen hukum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy;
9. i.pengumpulan dokumen hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy;
10. j.penyampaian laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
11. k.penyampaian laporan kepada Pusat JDIH Nasional setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7

(1)Anggota JDIH PUPR bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang diterbitkan oleh unit organisasinya. JDIH Kementerian PUPR
(2)Anggota JDIH PUPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit organisasinya;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH PUPR di lingkungannya;
3. c.penyampaian laporan dan dokumen hukum yang dihasilkan unit organisasinya kepada Pusat JDIH PUPR, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy; dan
4. d.penyampaian laporan pelaksanaan JDIH di unit organisasinya kepada Pusat JDIH PUPR setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pusat JDIH PUPR dan anggota JDIH PUPR dibantu oleh tim teknis pengelola JDIH.
(2)Pembentukan tim teknis pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

DOKUMEN HUKUM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pasal 9

Dokumen hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat meliputi:

a.produk hukum berupa peraturan perundang- undangan; dan
b.produk hukum selain peraturan perundang- undangan. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 10

(1)Produk hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
(2)Produk hukum selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, antara lain:
1. a.surat edaran menteri;
2. b.keputusan menteri;
3. c.instruksi menteri;
4. d.surat edaran pejabat eselon I;
5. e.buku hukum;
6. f.naskah akademis;
7. g.karya ilmiah/jurnal bidang hukum;
8. h.hasil seminar; dan
9. i.hasil pengkajian hukum.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terselenggara dengan baik, tertata, dan terintegrasi; JDIH Kementerian PUPR
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; JDIH Kementerian PUPR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat JDIH PUPR adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
3.Dokumen Hukum Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan produk hukum selain peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
4.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum. JDIH Kementerian PUPR
5.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum dalam JDIH PUPR.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang baik, tertata, dan terintegrasi antara Pusat JDIH PUPR dan anggota JDIH PUPR.
b.tersedianya dokumentasi dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
c.mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH PUPR dan anggota JDIH PUPR serta antar sesama anggota JDIH PUPR dalam rangka penyediaan dokumen dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
d.meningkatkan kualitas pembangunan hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada khususnya dan pembangunan hukum nasional pada umumnya serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.organisasi JDIH PUPR;
b.tugas dan fungsi;
c.dokumen hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
d.pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
e.pemantauan dan evaluasi; dan
f.anggaran.

BAB II

ORGANISASI JDIH PUPR

Pasal 5

(1)Organisasi JDIH PUPR terdiri atas:
1. a.Pusat JDIH PUPR; dan
2. b.Anggota JDIH PUPR.
(2)Pusat JDIH PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. b.Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
3. c.Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. d.Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya;
5. e.Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; JDIH Kementerian PUPR
6. f.Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;
7. g.Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan;
8. h.Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum, Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal;
9. i.Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal;
10. j.Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan;
11. k.Bagian Hukum, Kerja sama, dan Layanan Informasi, Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
12. l.Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(4)Pusat JDIH dan anggota JDIH PUPR melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum bidang PUPR dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran:

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)Pusat JDIH PUPR bertugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemantauan JDIH PUPR.
(2)Pusat JDIH PUPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: JDIH Kementerian PUPR
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH PUPR;
2. b.pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui website JDIH PUPR yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Nasional;
3. c.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi anggota JDIH PUPR;
4. d.sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknik dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH PUPR;
5. e.pembinaan sumber daya manusia pengelola teknis anggota JDIH PUPR;
6. f.pusat rujukan anggota JDIH PUPR;
7. g.pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH PUPR;
8. h.pengumpulan dokumen hukum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy;
9. i.pengumpulan dokumen hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy;
10. j.penyampaian laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
11. k.penyampaian laporan kepada Pusat JDIH Nasional setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7

(1)Anggota JDIH PUPR bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang diterbitkan oleh unit organisasinya. JDIH Kementerian PUPR
(2)Anggota JDIH PUPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit organisasinya;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH PUPR di lingkungannya;
3. c.penyampaian laporan dan dokumen hukum yang dihasilkan unit organisasinya kepada Pusat JDIH PUPR, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy; dan
4. d.penyampaian laporan pelaksanaan JDIH di unit organisasinya kepada Pusat JDIH PUPR setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pusat JDIH PUPR dan anggota JDIH PUPR dibantu oleh tim teknis pengelola JDIH.
(2)Pembentukan tim teknis pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

DOKUMEN HUKUM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pasal 9

Dokumen hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat meliputi:

a.produk hukum berupa peraturan perundang- undangan; dan
b.produk hukum selain peraturan perundang- undangan. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 10

(1)Produk hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
(2)Produk hukum selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, antara lain:
1. a.surat edaran menteri;
2. b.keputusan menteri;
3. c.instruksi menteri;
4. d.surat edaran pejabat eselon I;
5. e.buku hukum;
6. f.naskah akademis;
7. g.karya ilmiah/jurnal bidang hukum;
8. h.hasil seminar; dan
9. i.hasil pengkajian hukum.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2026