DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2026

Nomor: 8
Tahun: 2026
Ditetapkan: 15 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Organisasi JDIH PU, Tugas dan Fungsi, Dokumen Hukum Bidang Pekerjaan Umum, Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bidang Pekerjaan Umum, Pemantauan dan Evaluasi, Anggaran dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang efektif, tertib, dan terpadu, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Pekerjaan Umum;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur sehingga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5.Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat JDIH PU adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang pekerjaan umum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
3.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada, putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
4.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
5.Informasi Hukum adalah berbagai data atau keterangan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum yang disediakan dan disebarluaskan.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
7.Biro Hukum adalah unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada tingkat Kementerian.
8.Bagian Hukum adalah bagian yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada tingkat Unit Organisasi.
9.Unit Organisasi adalah unit eselon I di Kementerian yang dipimpin pejabat pimpinan tinggi madya meliputi sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan.
10.Unit Kerja adalah unit eselon II di Kementerian yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Organisasi dan Unit Kerja dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan atas kebutuhan dokumentasi dan Informasi Hukum dalam JDIH PU.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.menciptakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum bidang pekerjaan umum yang baik, tertata, dan terintegrasi;
2. b.menyediakan dokumentasi dan Informasi Hukum bidang pekerjaan umum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. c.meningkatkan kerja sama yang efektif antara pusat JDIHN, anggota JDIHN, dan JDIH PU; dan
4. d.meningkatkan kualitas pembangunan hukum bidang pekerjaan umum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.organisasi JDIH PU;
b.tugas dan fungsi;
c.Dokumen Hukum bidang pekerjaan umum;
d.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum bidang pekerjaan umum;
e.pemantauan dan evaluasi; dan
f.anggaran.

BAB II

ORGANISASI JDIH PU

Pasal 4

(1)Organisasi JDIH PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.pusat JDIH PU; dan
2. b.anggota JDIH PU.
(2)Pusat JDIH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Biro Hukum.
(3)Anggota JDIH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan komunikasi publik pada tingkat Kementerian;
2. b.Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen teknologi informasi pada tingkat Kementerian; dan
3. c.Bagian Hukum pada tingkat Unit Organisasi.
(4)Pusat JDIH PU dan anggota JDIH PU melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta anggaran.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Pusat JDIH PU bertugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemantauan JDIH PU.
(2)Pusat JDIH PU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH PU;
2. b.pengelolaan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui laman JDIH PU yang dapat diintegrasikan dengan laman JDIHN;
3. c.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi anggota JDIH PU;
4. d.sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada anggota JDIH PU;
5. e.pembinaan sumber daya manusia pengelola teknis anggota JDIH PU;
6. f.pusat rujukan dokumentasi dan Informasi Hukum bidang pekerjaan umum;
7. g.pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH PU;
8. h.pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum pada tingkat Kementerian dalam bentuk salinan digital;
9. i.pengumpulan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum pada tingkat Unit Organisasi Sekretariat Jenderal, dalam bentuk salinan digital;
10. j.penyampaian laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
11. k.penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

Pasal 6

(1)Anggota JDIH PU bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum bidang pekerjaan umum yang diterbitkan oleh Unit Organisasinya.
(2)Anggota JDIH PU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Unit Organisasinya;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH PU di lingkungannya;
3. c.pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang dihasilkan Unit Organisasinya dalam laman JDIH PU dalam bentuk salinan digital;
4. d.penyampaian laporan pelaksanaan JDIH di Unit Organisasi kepada pusat JDIH PU setiap semester, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pelaksanaan JDIH PU setiap semester berakhir; dan
5. e.berkoordinasi dengan pusat JDIH PU saat memublikasikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, pusat JDIH PU dan anggota JDIH PU dibantu oleh tim teknis pengelola JDIH PU.
(2)Pembentukan tim teknis pengelola JDIH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

DOKUMEN HUKUM BIDANG PEKERJAAN UMUM

Pasal 8

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan terhadap Dokumen Hukum di Kementerian yang meliputi:

a.produk hukum berupa peraturan perundang-undangan; dan
b.produk hukum selain peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Produk hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
1. a.Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. c.Peraturan Pemerintah;
4. d.Peraturan Presiden; dan
5. e.Peraturan Menteri.
(2)Produk hukum selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
1. a.keputusan presiden;
2. b.instruksi presiden;
3. c.surat edaran Menteri;
4. d.keputusan Menteri;
5. e.instruksi Menteri;
6. f.nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama;
7. g.putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. h.surat edaran pejabat pimpinan tinggi madya;
9. i.keputusan pejabat pimpinan tinggi madya;
10. j.instruksi pejabat pimpinan tinggi madya;
11. k.buku hukum;
12. l.naskah akademik;
13. m.karya ilmiah atau jurnal bidang hukum;
14. n.hasil seminar;
15. o.hasil pengkajian hukum;
16. p.dokumen langka;
17. q.berita hukum;
18. r.infografis hukum;
19. s.terjemahan peraturan perundang-undangan dalam bahasa asing; dan
20. t.bahan dokumentasi dan Informasi Hukum lainnya.
(3)Produk hukum sebagaimana tercantum dimaksud dalam Pasal 8 juga dilengkapi dengan Informasi Hukum yang meliputi:
1. a.tipe dokumen;
2. b.judul;
3. c.tipe, edisi, dan unit badan/orang;
4. d.nomor;
5. e.tempat terbit;
6. f.tanggal, bulan, dan tahun terbit;
7. g.sumber;
8. h.subjek;
9. i.bahasa;
10. j.lokasi penyimpanan; dan/atau
11. k.bidang hukum.

BAB V

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BIDANG PEKERJAAN UMUM

Pasal 10

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum bidang pekerjaan umum meliputi:

a.pengumpulan;
b.pengolahan;
c.penyimpanan;
d.pelestarian; dan
e.pendayagunaan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 170 Tahun 2024

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2016 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 170 Tahun 2024

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2016 Tahun 2016