DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2021

Nomor: 31
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Oktober 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kriteria Pertimbangan Tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif Uang Kuliah Tunggal atas Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Mahasiswa Politeknik Pekerjaan Umum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT jdih.pu.go.id

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
4.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2019 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Uang Kuliah Tunggal yang Berlaku pada Politeknik Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1426);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1014);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); jdih.pu.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KRITERIA PERTIMBANGAN TERTENTU DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BAGI MAHASISWA POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Politeknik Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Politeknik PU adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pekerjaan umum.
3.Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
4.Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester. jdih.pu.go.id

BAB II

PENGENAAN TARIF

Pasal 2

(1)Politeknik PU dapat mengenakan tarif PNBP berupa UKT sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) terhadap mahasiswa berdasarkan kriteria dengan pertimbangan tertentu.
(2)Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.mahasiswa berprestasi; dan/atau
2. b.mahasiswa tidak mampu.

Pasal 3

Pengenaan tarif PNBP berupa UKT sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan dengan ketentuan:

a.50% (lima puluh persen) untuk mahasiswa berprestasi;
b.25% (dua puluh lima persen) untuk mahasiswa tidak mampu; atau
c.Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu.

BAB III

KRITERIA

Pasal 4

(1)Kriteria mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.memiliki IPS tertinggi peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dari setiap program studi pada semester sebelumnya;
2. b.memiliki prestasi juara di luar kegiatan akademik tingkat nasional atau internasional baik dalam bidang olahraga, seni budaya, ilmiah, keorganisasian, dan/atau bidang lainnya yang diperoleh dalam kurun waktu 6 (enam) bulan jdih.pu.go.id terakhir dan dibuktikan dengan salinan piagam dan/atau surat penghargaan; atau
3. c.memiliki peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) pada saat ujian masuk Politeknik PU.
(2)Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan pengenaan tarif PNBP berupa UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a pada semester 1 (satu).

Pasal 5

(1)Kriteria mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
1. a.memiliki orang tua/wali tidak mampu secara ekonomi; atau
2. b.memiliki orang tua/wali yang mengalami keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar.
(2)Orang tua/wali tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
1. a.surat keterangan/surat pernyataan tidak mampu secara ekonomi dari lurah/kepala desa tempat orang tua/wali berdomisili;
2. b.surat pernyataan bermeterai dari orang tua/wali mengenai penghasilan; dan
3. c.foto berwarna kondisi tempat tinggal orang tua/wali.
(3)Orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan:
1. a.surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk yang mengalami keadaan di luar kemampuan wajib bayar; atau
2. b.penetapan kondisi darurat bencana nasional untuk yang mengalami kondisi kahar. jdih.pu.go.id

BAB IV

TATA CARA

Pasal 6

(1)Mahasiswa menyampaikan surat permohonan pengenaan tarif PNBP berupa UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Direktur Politeknik PU dengan melampirkan dokumen persyaratan.
(2)Penyampaian surat permohonan pengenaan tarif PNBP berupa UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
1. a.mahasiswa yang memperoleh nilai peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) pada saat ujian masuk Politeknik PU; dan
2. b.mahasiswa yang memiliki orang tua/wali yang mengalami kondisi kahar.

Pasal 7

Dokumen persyaratan bagi mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.salinan kartu identitas mahasiswa Politeknik PU;
b.transkip nilai yang disahkan ketua program studi; dan
c.surat rekomendasi dari ketua program studi.

Pasal 8

Dokumen persyaratan bagi mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.salinan kartu identitas mahasiswa Politeknik PU;
b.surat rekomendasi dari ketua program studi; dan
c.salinan piagam penghargaan yang diperoleh.

Pasal 9

Dokumen persyaratan bagi mahasiswa yang memiliki orang tua/wali tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas: jdih.pu.go.id

a.salinan kartu tanda penduduk mahasiswa;
b.salinan kartu identitas mahasiswa Politeknik PU;
c.salinan kartu tanda penduduk orang tua/wali;
d.salinan kartu keluarga;
e.surat keterangan orang tua/wali tidak mampu dari kelurahan/desa tempat domisili;
f.foto berwarna kondisi tempat tinggal orang tua/wali atau mahasiswa; dan
g.surat pernyataan bermeterai dari orang tua/wali mengenai penghasilan.

Pasal 10

Dokumen persyaratan bagi mahasiswa yang memiliki orang tua/wali yang mengalami keadaan di luar kemampuan wajib bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.salinan kartu tanda penduduk mahasiswa;
b.salinan kartu identitas mahasiswa Politeknik PU;
c.salinan kartu tanda penduduk orang tua/wali;
d.salinan kartu keluarga;
e.surat keterangan mengalami keadaan di luar kemampuan wajib bayar dari pejabat yang berwenang; dan
f.surat pernyataan bermeterai dari orang tua/wali mengenai penghasilan.

Pasal 11

(1)Direktur Politeknik PU melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan pengenaan tarif PNBP berupa UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Direktur Politeknik PU menetapkan mahasiswa penerima pengenaan tarif PNBP berupa UKT sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). jdih.pu.go.id

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
4.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2019 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Uang Kuliah Tunggal yang Berlaku pada Politeknik Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1426);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1014);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); jdih.pu.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KRITERIA PERTIMBANGAN TERTENTU DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BAGI MAHASISWA POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Politeknik Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Politeknik PU adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pekerjaan umum.
3.Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
4.Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester. jdih.pu.go.id

BAB II

PENGENAAN TARIF

Pasal 2

(1)Politeknik PU dapat mengenakan tarif PNBP berupa UKT sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) terhadap mahasiswa berdasarkan kriteria dengan pertimbangan tertentu.
(2)Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.mahasiswa berprestasi; dan/atau
2. b.mahasiswa tidak mampu.

Pasal 3

Pengenaan tarif PNBP berupa UKT sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan dengan ketentuan:

a.50% (lima puluh persen) untuk mahasiswa berprestasi;
b.25% (dua puluh lima persen) untuk mahasiswa tidak mampu; atau
c.Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu.

BAB III

KRITERIA

Pasal 4

(1)Kriteria mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.memiliki IPS tertinggi peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dari setiap program studi pada semester sebelumnya;
2. b.memiliki prestasi juara di luar kegiatan akademik tingkat nasional atau internasional baik dalam bidang olahraga, seni budaya, ilmiah, keorganisasian, dan/atau bidang lainnya yang diperoleh dalam kurun waktu 6 (enam) bulan jdih.pu.go.id terakhir dan dibuktikan dengan salinan piagam dan/atau surat penghargaan; atau
3. c.memiliki peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) pada saat ujian masuk Politeknik PU.
(2)Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan pengenaan tarif PNBP berupa UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a pada semester 1 (satu).

Pasal 5

(1)Kriteria mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
1. a.memiliki orang tua/wali tidak mampu secara ekonomi; atau
2. b.memiliki orang tua/wali yang mengalami keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar.
(2)Orang tua/wali tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
1. a.surat keterangan/surat pernyataan tidak mampu secara ekonomi dari lurah/kepala desa tempat orang tua/wali berdomisili;
2. b.surat pernyataan bermeterai dari orang tua/wali mengenai penghasilan; dan
3. c.foto berwarna kondisi tempat tinggal orang tua/wali.
(3)Orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan:
1. a.surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk yang mengalami keadaan di luar kemampuan wajib bayar; atau
2. b.penetapan kondisi darurat bencana nasional untuk yang mengalami kondisi kahar. jdih.pu.go.id

BAB IV

TATA CARA

Pasal 6

(1)Mahasiswa menyampaikan surat permohonan pengenaan tarif PNBP berupa UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Direktur Politeknik PU dengan melampirkan dokumen persyaratan.
(2)Penyampaian surat permohonan pengenaan tarif PNBP berupa UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
1. a.mahasiswa yang memperoleh nilai peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) pada saat ujian masuk Politeknik PU; dan
2. b.mahasiswa yang memiliki orang tua/wali yang mengalami kondisi kahar.

Pasal 7

Dokumen persyaratan bagi mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.salinan kartu identitas mahasiswa Politeknik PU;
b.transkip nilai yang disahkan ketua program studi; dan
c.surat rekomendasi dari ketua program studi.

Pasal 8

Dokumen persyaratan bagi mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.salinan kartu identitas mahasiswa Politeknik PU;
b.surat rekomendasi dari ketua program studi; dan
c.salinan piagam penghargaan yang diperoleh.

Pasal 9

Dokumen persyaratan bagi mahasiswa yang memiliki orang tua/wali tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas: jdih.pu.go.id

a.salinan kartu tanda penduduk mahasiswa;
b.salinan kartu identitas mahasiswa Politeknik PU;
c.salinan kartu tanda penduduk orang tua/wali;
d.salinan kartu keluarga;
e.surat keterangan orang tua/wali tidak mampu dari kelurahan/desa tempat domisili;
f.foto berwarna kondisi tempat tinggal orang tua/wali atau mahasiswa; dan
g.surat pernyataan bermeterai dari orang tua/wali mengenai penghasilan.

Pasal 10

Dokumen persyaratan bagi mahasiswa yang memiliki orang tua/wali yang mengalami keadaan di luar kemampuan wajib bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.salinan kartu tanda penduduk mahasiswa;
b.salinan kartu identitas mahasiswa Politeknik PU;
c.salinan kartu tanda penduduk orang tua/wali;
d.salinan kartu keluarga;
e.surat keterangan mengalami keadaan di luar kemampuan wajib bayar dari pejabat yang berwenang; dan
f.surat pernyataan bermeterai dari orang tua/wali mengenai penghasilan.

Pasal 11

(1)Direktur Politeknik PU melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan pengenaan tarif PNBP berupa UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Direktur Politeknik PU menetapkan mahasiswa penerima pengenaan tarif PNBP berupa UKT sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). jdih.pu.go.id