DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2006

Nomor: 4
Tahun: 2006
Ditetapkan: 23 Februari 2006
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud ditetapkannya kode etik auditor adalah tersedianya pedoman bagi para auditor untuk memberikan arah profesi, menegakkan kebenaran, dan memelihara kepribadian dan tingkah laku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan tenaga auditor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu adanya kode etik auditor sebagai landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku auditor;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;
3.Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4.Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5.Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
6.Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7.Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 604/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
10.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
11.Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 310/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Pemeriksaan Menyeluruh, Pemeriksaan Khusus, dan Pemeriksaan Keteknikan di Lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG KODE ETIK AUDITOR INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.APFP adalah Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah.
2.Auditor adalah PNS yang diangkat oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan.
3.Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum.
4.Kode etik auditor adalah norma yang harus ditaati oleh auditor dalam menjalankan tugas pemeriksaan.
5.Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Departemen.
6.Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen.
7.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
8.PNS adalah Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya kode etik auditor adalah tersedianya pedoman bagi para auditor untuk memberikan arah profesi, menegakkan kebenaran, dan memelihara kepribadian dan tingkah laku.

Pasal 3

Tujuan kode etik auditor adalah:

1.melindungi para auditor dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
2.memotivasi pengembangan profesi auditor secara berkelanjutan;
3.mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksana pengendalian pemeriksaan sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan Departemen.

Pasal 4

Kode etik auditor ini berlaku untuk:

1.Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.
2.PNS/petugas yang diberi tugas oleh Inspektur Jenderal untuk melaksanakan pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

BAB III

PRINSIP AUDIT

Pasal 5

Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus taat kepada prinsip-prinsip audit sebagai berikut:

1.Integritas Auditor memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab.
2.Kompetensi Auditor memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
3.Obyektivitas Auditor menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi pihak yang diperiksa. Auditor membuat penilaian yang seimbang atas semua kejadian yang relevan.
4.Independensi Auditor menjunjung tinggi independensi dalam melaksanakan tugas, dan tidak terpengaruh baik oleh tuntutan maupun oleh kepentingan pihak manapun.

BAB IV

PERILAKU AUDITOR

Pasal 6

Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menjaga perilaku sebagai berikut:

1.mentaati baik aturan organisasi APFP maupun aturan Departemen dan menjunjung tinggi tujuan organisasi;
2.menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
3.menghindarkan diri dari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Departemen;
4.dalam melaksanakan profesi sebagai auditor harus tertanam rasa percaya diri yang tinggi yang tumbuh dari dan bertumpu pada internalisasi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
5.menjunjung tinggi kejujuran dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
6.menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara obyektif menjadi cacat;
7.bertanggung jawab dan bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam rangka penugasan;
8.berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang didukung bukti yang diketahui dalam penyusunan laporan; dan
9.berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan keahlian dan efektivitas pelayanan; dan
10.menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang.

BAB V

HUBUNGAN SESAMA AUDITOR

Pasal 7

Sesama auditor dalam pelaksanaan tugasnya wajib:

1.menggalang kerja sama yang sehat;
2.menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
3.saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

BAB VI

HUBUNGAN AUDITOR DENGAN PIHAK YANG DIPERIKSA

Pasal 8

Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melaksanakan tugas pemeriksaan wajib:

1.menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya;
2.mampu menciptakan iklim dan menjalin kerja sama yang sehat dengan pihak yang diperiksa;
3.menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi; dan
4.bersikap independen dalam pelaksanaan pemeriksaan.

BAB VII

DEWAN KODE ETIK AUDITOR

Pasal 9

(1)Guna melindungi serta menghormati hak, kewajiban, dan tanggung jawab para auditor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibentuk Dewan Kode Etik Auditor.
(2)Keanggotaan Dewan Kode Etik Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berjumlah gasal dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
(3)Keanggotaan Dewan Kode Etik Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu unsur struktural Inspektorat Jenderal, unsur pejabat fungsional auditor, dan unsur Departemen di luar Inspektorat Jenderal yang keanggotaannya diusulkan oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan kompetensi.
(4)Dewan Kode Etik Auditor ditetapkan oleh Inspektur Jenderal atas nama Menteri.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014