DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2007

Nomor: 7
Tahun: 2007
Ditetapkan: 20 April 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, eselonisasi, lokasi dan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan butir a, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rawa; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentangUnit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2005;
3.Keputusan MENPAN Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 534/S/D 571/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/831/M.PAN/3/2007 tanggal 30 Maret 2007; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI RAWA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Rawa adalah unit pelaksana teknis di bidang teknologi Rawa yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
(2)Balai Rawa dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Rawa mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi rawa.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Rawa menyelenggarakan fungsi :

a.Penyusunan program dan kerjasama, perencanaan teknis, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penyediaan sarana penelitian dan pengembangan;
b.Pelaksanaan litbang, perekayasaan, penunjangan ilmiah, pemberian advis teknis, diseminasi/sosialisasi dan membangun komunikasi dengan pasar sasaran, serta pelayanan uji laboratorium dan lapangan;
c.Pelaksanaan audit internal laboratorium, evaluasi dokumen litbang, monitoring dan evaluasi pelaksanaan litbang dan pemanfaatan laboratorium, pemeliharaan dan pemutakhiran sertifikasi laboratorium/balai, serta laporan kemanfaatan balai;
d.Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi Balai.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Rawa terdiri dari :

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Program;
c.Seksi Uji Mutu;
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, sarana litbang, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan administrasi dan keuangan, serta dukungan terhadap pengelolaan jabatan fungsional.
(2)Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan kerjasama, penyediaan, pengoperasian sarana penelitian dan pengembangan, koordinasi perencanaan teknis, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penunjang ilmiah untuk penerapan teknologi, serta pelaporan pelaksanaan.
(3)Seksi Uji Mutu mempunyai tugas melakukan audit internal laboratorium, evaluasi dokumen litbang, monitoring dan evaluasi pelaksanaan litbang, pemeliharaan dan pemutakhiran sertifikasi laboratorium/balai, serta laporan kemanfaatan balai.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi balai sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kelompok jabatan fungsional yang mengacu pada bidang keahliannya.
(2)Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan operasional pimpinan satuan organisasi Balai wajib memanfaatkan pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, setiap pemipin satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja, dan instansi lain di luar Balai sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2007

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

TATA KERJA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

TATA KERJA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014