DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai literasi digital; patroli siber pelindungan pekerja migran Indonesia; pelayanan pelaporan dugaan penyalahgunaan dan/atau kejahatan siber pelindungan pekerja migran Indonesia; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6.Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG SIBER PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3.Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
4.Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
5.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
6.Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut UPT KP2MI/BP2MI adalah Unit Pelaksana Teknis KP2MI/BP2MI yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
10.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2

(1)KP2MI/BP2MI melakukan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(2)Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.literasi digital;
2. b.patroli siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
3. c.pelayanan pelaporan.
(3)Dalam melaksanakan siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KP2MI/BP2MI dapat melibatkan:
1. a.kementerian/lembaga;
2. b.aparat penegak hukum;
3. c.Pemerintah Daerah;
4. d.Pemerintah Desa;
5. e.pemangku kepentingan terkait; dan/atau
6. f.masyarakat.

BAB II

LITERASI DIGITAL

Pasal 3

(1)Literasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf a diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan/atau meningkatkan kesadaran mengenai penyalahgunaan dan/atau kejahatan siber di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(2)Dalam melaksanakan literasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KP2MI/BP2MI dapat melibatkan:
1. a.kementerian/lembaga;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.Pemerintah Desa; dan/atau
4. d.pemangku kepentingan terkait.

Pasal 4

Literasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.pelaporan.

Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui tahapan:

a.penentuan target peserta;
b.penetapan lokasi; dan
c.penyusunan materi.

Pasal 6

(1)Penentuan target peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan berdasarkan kategori dan kebutuhan peserta.
(2)Kategori peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usia; dan
2. b.pendidikan.

Pasal 7

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b untuk pelaksanaan literasi digital harus memenuhi ketentuan:

a.lokasi merupakan daerah yang memiliki potensi penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
b.memiliki infrastruktur yang memadai.

Pasal 8

(1)Penyusunan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan berdasarkan tema materi literasi digital yang disesuaikan dengan target peserta.
(2)Tema materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan dan dianalisis.
(3)Tema materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.edukasi tentang penempatan secara prosedur;
2. b.resiko penyalahgunaan siber dalam perekrutan ilegal dan eksploitasi perdagangan manusia; dan
3. c.pengawasan siber.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan literasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
1. a.publikasi;
2. b.peningkatan kapasitas; atau
3. c.kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
(2)Kegiatan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penyampaian materi literasi digital melalui:
1. a.laman;
2. b.media cetak;
3. c.media elektronik; dan/atau
4. d.media lainnya.
(3)Kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang literasi digital melalui:
1. a.seminar/lokakarya;
2. b.bimbingan teknis;
3. c.diseminasi informasi; dan/atau
4. d.kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.
(4)Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilakukan dengan metode:
1. a.tatap muka; dan/atau
2. b.tanpa tatap muka.

BAB III

PATROLI SIBER PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 10

(1)Patroli siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menanggulangi adanya indikasi penyalahgunaan dan/atau kejahatan siber di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(2)Penyalahgunaan dan/atau kejahatan siber di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi unsur:
1. a.penipuan;
2. b.pencurian identitas;
3. c.peretas akun media sosial Pekerja Migran Indonesia;
4. d.penyebaran informasi bohong yang merugikan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
5. e.pemerasan.
(3)Patroli siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.media sosial;
2. b.situs laman;
3. c.konten ilegal; dan/atau
4. d.informasi dalam jaringan.
(4)Pelaksanaan patroli siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.pemantauan;
2. b.analisis; dan
3. c.tindak lanjut.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…