DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai program dan kegiatan desa migran desa; mekanisme penyelenggaraan desa migran emas;pembinaan; pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya meningkatkan pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, perlu dilakukan peningkatan layanan penempatan, dan pemberdayaan secara koordinatif dan implementatif bagi pekerja migran Indonesia dan keluarga dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial pada tingkat desa atau kelurahan;
c.bahwa ketentuan mengenai desa migran edukatif, maju, aman, dan sejahtera belum memiliki landasan hukum yang komprehensif sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan desa migran edukatif, maju, aman, dan sejahtera;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Penyelenggaraan Desa Migran Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
5.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
6.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
7.Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN DESA MIGRAN EDUKATIF, MAJU, AMAN, DAN SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3.Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
4.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6.Desa Migran Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera yang selanjutnya disebut Desa Migran Emas adalah Desa atau Kelurahan yang melaksanakan upaya terpadu antarinstansi dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan ekosistem dan tata kelola pelindungan, pelayanan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga di Desa atau Kelurahan.
7.Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
8.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
9.Unit Pelaksana Teknis KP2MI/BP2MI yang selanjutnya disebut UPT KP2MI/BP2MI adalah unit pelaksana teknis KP2MI/BP2MI yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
12.Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
13.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
15.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2

Desa Migran Emas bertujuan untuk:

a.melaksanakan pembentukan ekosistem pemberdayaan sosial dan ekonomi;
b.melaksanakan pendampingan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
c.melaksanakan pemberian edukasi hukum dan bantuan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia; dan
d.melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan lokal serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan Desa Migran Emas.

Pasal 3

(1)Desa Migran Emas dilaksanakan pada:
1. a.Desa; atau
2. b.Kelurahan, yang anggota masyarakatnya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.
(2)Desa Migran Emas dilaksanakan secara terstruktur, terpadu, kolaboratif, dan berkesinambungan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
(3)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.kementerian/lembaga terkait;
2. b.Pemerintah Daerah provinsi;
3. c.Pemerintah Daerah kabupaten/kota; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
4. d.Pemerintah Desa atau Kelurahan;
5. e.perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan;
6. f.dunia usaha;
7. g.media;
8. h.lembaga internasional; dan
9. i.organisasi nonpemerintahan dan organisasi masyarakat.

Pasal 4

(1)Penyelenggaran Desa Migran Emas dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.edukatif;
2. b.maju;
3. c.aman; dan
4. d.sejahtera.
(2)Edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Desa atau Kelurahan yang mampu menyediakan ruang belajar, pelatihan, dan pusat informasi migrasi prosedural dan legal berbasis komunitas.
(3)Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola berbasis inovasi lokal melalui kewirausahaan migran, inovasi digital, dan tata kelola pemerintahan Desa atau Kelurahan yang transparan dan partisipatif.
(4)Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Desa atau Kelurahan yang mampu memastikan proses migrasi dilakukan secara prosedural, legal, terinformasi, dan terlindungi dengan adanya sistem pelindungan sosial, jaringan bantuan hukum, dan mekanisme rujukan cepat antara Desa atau Kelurahan, Pemerintah Daerah, dan lembaga nasional.
(5)Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Desa atau Kelurahan yang mampu mengoptimalkan potensi ekonomi migran, remitansi, dan usaha produktif lokal untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh warga yang mencakup dimensi ekonomi, sosial dan psikologis.

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN DESA MIGRAN EMAS

Pasal 5

Desa Migran Emas diselenggarakan berdasarkan 10 (sepuluh) pilar program dan kegiatan yang terdiri atas:

a.pemberian layanan migrasi ke luar negeri secara prosedural;
b.promosi dan penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri;
c.pencegahan penempatan secara nonprosedural dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
d.pemantauan keberangkatan dan kepulangan serta pendataan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
e.literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
f.pengembangan koperasi dan badan usaha milik Desa;
g.rumah wirausaha dan pengembangan usaha produktif untuk Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
h.penguatan Keluarga;
i.reintegrasi Pekerja Migran Indonesia; dan
j.diaspora mengabdi.

Pasal 6

Pemberian layanan migrasi ke luar negeri secara prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.menyediakan sarana dan prasarana layanan migrasi luar negeri;
b.memetakan potensi masyarakat Desa dan peminatan bekerja ke luar negeri;
c.memverifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
d.memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan dan dokumen lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Promosi dan penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan memberikan informasi atau sosialisasi yang mengenai:

a.biaya penempatan;
b.skema penempatan Pekerja Migran Indonesia dan prosedur penempatan;
c.jenis dan jabatan permintaan Pekerja Migran Indonesia serta persyaratan kerja; dan/atau
d.tata cara bekerja ke luar negeri secara prosedural dan migrasi aman.

Pasal 8

Pencegahan penempatan secara nonprosedural dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui:

a.peningkatan pengawasan administratif dan lapangan;
b.keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
c.edukasi pelindungan hukum dan bantuan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
d.penyebarluasan informasi mengenai pelaksana penempatan;
e.pengaduan permasalahan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum; dan/atau
f.kolaborasi program kerja antarinstansi pemerintah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 9

Pemantauan keberangkatan dan kepulangan serta pendataan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui:

a.pemantauan secara periodik keberangkatan, kepulangan, dan keberadaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
b.pencatatan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga melalui data indeks Desa atau Kelurahan oleh Pemerintah Desa; dan/atau
c.pendampingan kepulangan dan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia bermasalah.

Pasal 10

Literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui edukasi keuangan dan pendampingan dalam pengelolaan remitansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…