DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Januari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah dibentuk pemerintah daerah perlu dikelola dengan baik untuk menjamin kualitas pelayanan sesuai dengan prinsip koordinasi, intregasi, sinkronisasi, akuntabilitas dan keterbukaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata www.peraturan.go.id 2017, No.158 Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3.Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237); www.peraturan.go.id 2017, No.158 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan perdata.
2.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

(1)Tata kelola UPT PPA dimaksudkan sebagai acuan Pemerintah daerah propinsi atau kabupaten/kota dalam mengelola UPT PPA di daerah.
(2)Tata kelola UPT PPA bertujuan untuk meningkatkan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana atau perdata.
(3)Permasalahan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)antara lain kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Permasalahan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)antara lain perebutan hak asuh anak atau perebutan warisan. www.peraturan.go.id 2017, No.158

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsinya UPT PPA wajib:

a.memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
b.memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
c.menjaga kerahasiaan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
d.menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Pasal 4

Lingkup pelayanan UPT PPA dapat meliputi pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 5

Dalam hal anak yang mengalami permasalahan maka pelayanan diberikan secara khusus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

BAB II

MEKANISME KERJA

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan pelayanan UPT PPA bersifat integratif, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
(2)Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan satu atap, UPT PPA bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan untuk www.peraturan.go.id 2017, No.158 memberikan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
(3)Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan berjejaring, UPT PPA bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Pasal 7

(1)Untuk menjamin kualitas pelayanan terpadu, Pejabat Administrator menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional penanganan masalah perempuan dan anak pada UPT PPA.
(2)Standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional penanganan masalah perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan UPT PPA.

Pasal 8

Guna menjamin terselenggaranya layanan UPT PPA sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur, Pejabat Administrator menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.

Pasal 9

(1)Untuk menjamin kualitas layanan terpadu, setiap unsur dalam lingkungan UPT PPA yang berbentuk UPTD maupun non UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerja sama di bawah koordinasi Pejabat Administrator UPT PPA.
(2)Setiap unsur dalam lingkungan UPT PPA yang berbentuk UPTD maupun non UPTD dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, intregasi, sinkronisasi, akuntabilitas dan keterbukaan, baik dalam lingkungan UPT PPA, maupun dalam hubungan antar satuan kerja perangkat daerah dan unsur masyarakat. www.peraturan.go.id 2017, No.158

Pasal 10

UPT PPA yang berbentuk UPTD maupun non UPTD harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien unsur dalam lingkungan UPT PPA dan hubungan kerja UPT PPA dengan lembaga lain yang terkait.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…