Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak.
2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan mengingat kompleksitas isu-isu gender dan perlindungan anak di Indonesia, yang meliputi kekerasan, diskriminasi, dan pemenuhan hak-hak dasar.
Ruang lingkup Kemen PPPA mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program, dengan fokus pada penyusunan kebijakan, penyediaan layanan bagi korban, serta inisiatif untuk meningkatkan indeks pemberdayaan dan perlindungan. Struktur organisasinya yang terbagi dalam deputi-deputi khusus menunjukkan cakupan tugas yang luas dan terfokus pada berbagai dimensi isu perempuan dan anak.
Kemen PPPA mengimplementasikan beragam program strategis, seperti penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan penanganan ancaman digital terhadap anak. Intervensi ini juga mencakup kerjasama internasional dan pengawasan melalui laporan akuntabilitas kinerja untuk memastikan efektivitas program.
Dalam isu-isu nasional, Kemen PPPA berperan krusial dalam menanggapi kasus kekerasan dan penyekapan, serta mendorong lingkungan kerja yang aman bagi perempuan. Kontribusinya juga terlihat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), dan Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebagai indikator kemajuan bangsa.
Warga negara sebaiknya berurusan dengan Kemen PPPA ketika menghadapi isu-isu terkait kekerasan terhadap perempuan, pelanggaran hak anak, atau membutuhkan dukungan terkait pemberdayaan dan perlindungan. Layanan yang disediakan meliputi penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak.
Sebagai kesimpulan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) adalah lembaga vital dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di Indonesia. Dengan mandat yang jelas, ruang lingkup komprehensif, program strategis, dan peran aktif dalam isu nasional, Kemen PPPA berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan dan anak di seluruh negeri.
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2020
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat dalam menyelenggarakan layanan Pemenuhan Hak Anak
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2020
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat yang menjadi pedoman yang mendukung penanggulangan Pekerja Anak dilaksanakan melalui: a. Pencegahan; b. Pemantauan; dan c. Remediasi.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2020
Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakLihat semua
4.5.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/sederajat untuk perempuan/laki-laki menurut status disabilitas Indonesia 2015 - 2025
APM SD perempuan dan laki-laki cenderung naik sejak 2015
4.5.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/sederajat untuk perempuan/laki-laki menurut status disabilitas Indonesia 2015 - 2025
APM SD perempuan dan laki-laki terus meningkat
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/sederajat untuk perempuan/laki-laki menurut status disabilitas Indonesia 2015 - 2025
Keterwakilan perempuan di parlemen meningkat signifikan sejak 2015, meski
Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Indonesia 2015 - 2024
Distribusi listrik nasional meningkat signifikan 2015-2024
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang PT/sederajat untuk perempuan/laki-laki menurut provinsi
APK perempuan lebih tinggi di Maluku, terendah di Jawa
Jumlah Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Status Perkawinan
Mayoritas provinsi menunjukkan jumlah perempuan kawin terbanyak
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang PT/sederajat untuk perempuan/laki-laki menurut provinsi Indonesia 2015 - 2024
Distribusi listrik nasional naik konsisten, puncak 2024.
Jumlah Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Status Perkawinan Indonesia 2025
Mayoritas perempuan berstatus kawin, proporsi belum kawin signifikan.
