DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pegawai dan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu ditangani oleh Inspektorat untuk ditindaklanjuti;
c.bahwa untuk menindaklanjuti laporan pegawai dan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu disusun tata cara penanganan pelaporan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata Cara www.peraturan.go.id 2018, No.19 Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995); www.peraturan.go.id 2018, No.19 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
2.Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
3.Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
4.Whistle Blowing System yang selanjutnya disingkat WBS adalah suatu sistem pelaporan dugaan pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi dengan melibatkan peran serta pegawai dan masyarakat dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan segala bentuk pelanggaran lainnya.
5.Pegawai adalah seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. www.peraturan.go.id 2018, No.19

BAB II

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 2

(1)Setiap Pegawai atau masyarakat diminta untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat.

Pasal 3

Pegawai atau masyarakat yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat disertai dengan petunjuk adanya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 4

(1)Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada Inspektorat.
(2)Penyampaian laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan informasi secara langsung ke Inspektorat.
(3)Penyampaian laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media komunikasi berupa:
1. a.telepon/faksimili dengan nomor (021) 3863633;
2. b.kotak pelaporan gratifikasi;
3. c.surat elektronik (e-mail) inspektorat@ kemenpppa.go.id; dan
4. d.laman WBS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan alamat kemenpppa.go.id atau kemenpppa.go.id/wbs/ atau wbs.kemenpppa.go.id. www.peraturan.go.id 2018, No.19

Pasal 5

Pegawai atau masyarakat yang melaporkan adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dapat merahasiakan identitasnya, kecuali untuk keperluan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 6

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pegawai atau masyarakat tentang adanya dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat:

a.menerima laporan dan melakukan pencatatan;
b.melakukan klarifikasi kebenaran laporan;
c.mengumpulkan bukti atau petunjuk adanya tindak pidana;
d.melakukan analisis atau telaahan tentang laporan; dan
e.menyusun rekomendasi tentang hasil analisis.

Pasal 7

Dalam hal pegawai atau masyarakat meminta perlindungan atas laporan adanya dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka diberikan perlindungan untuk menjamin keamanannya.

Pasal 8

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, memuat ketentuan tentang:

a.keterangan tidak terdapat tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
b.keterangan tentang adanya tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan/atau
c.sanksi yang dapat dijatuhkan.

Pasal 9

Dalam hal keterangan tidak terdapat tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, maka rekomendasi yang dapat disampaikan berupa pemulihan nama baik terlapor. www.peraturan.go.id 2018, No.19

Pasal 10

Inspektorat wajib memberitahukan kepada pegawai atau masyarakat tentang hasil rekomendasi dan keputusan tim tentang tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang telah dilaporkan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…