DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Januari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/760/M.KT.01/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Usulan Perubahan Struktur Kelembagaan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan www.peraturan.go.id 2019, No.92 Perlindungan Anak tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
3.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan www.peraturan.go.id 2019, No.92 perlindungan anak.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Sekretariat KPAI merupakan unsur staf yang membantu KPAI dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPAI.
(2)Sekretariat KPAI secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(3)Sekretariat KPAI dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 3

Sekretariat KPAI mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAI.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat KPAI menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan urusan keuangan;
c.pemberian dukungan fasilitasi layanan pengaduan;
d.penyusunan bahan advokasi, hukum, dan kerja sama;
e.pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem data dan informasi;
f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
g.pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, tata usaha, kepegawaian, dan kerumahtanggaan. www.peraturan.go.id 2019, No.92

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Sekretariat KPAI terdiri atas:
1. a.Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. b.Bagian Hukum dan Pelaporan;
3. c.Bagian Umum; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Sekretariat KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta urusan keuangan, pengembangan dan pengelolaan sistem data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan urusan keuangan;
c.pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
d.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan
e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. www.peraturan.go.id 2019, No.92

Pasal 8

a.Subbagian Perencanaan dan Data; dan
b.Subbagian Keuangan.

Pasal 9

(1)Subbagian Perencanaan dan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
(2)Subbagian Keuangan mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan urusan keuangan.

Pasal 10

Bagian Hukum dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan fasilitasi layanan pengaduan dan penyusunan bahan advokasi, hukum, dan kerja sama.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…