DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 31 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam kenyataannya di tempat kerja masih ada pekerja perempuan yang mengalami perlakuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang berdampak pada penurunan kinerja dan produktivitas sehingga perlu disediakan rumah perlindungan pekerja perempuan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja; MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK JDIH KEMENPPPA Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention of the Eliminations of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENYEDIAAN RUMAH PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA. JDIH KEMENPPPA

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Setiap tenaga kerja Indonesia baik laki-laki atau perempuan mempunyai hak untuk dilindungi dalam memperoleh pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, sehingga pekerja dapat bekerja secara kondusif, merasa aman, dan diperlakukan setara.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan yang selanjutnya disebut RP3 adalah tempat, ruang, sarana, dan/atau fasilitas yang disediakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap pekerja perempuan di tempat kerja.
2.Tempat Kerja adalah ruangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana setiap orang bekerja atau sering digunakan untuk keperluan bekerja termasuk lingkungan sekelilingnya yang merupakan bagian- bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.
3.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4.Pegawai adalah orang yang bekerja pada lingkungan pemerintah dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5.Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikis, atau seksual termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik Perusahaan maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. JDIH KEMENPPPA
7.Pendamping adalah seseorang, kelompok, atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Pekerja/Buruh dan Pegawai perempuan korban dan/atau saksi dengan tujuan membuat aman dan nyaman dalam proses penyelesaian permasalahannya.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan Perusahaan dalam penyediaan RP3.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.tersedianya RP3 di Tempat Kerja;
b.adanya mekanisme atau prosedur dalam penyediaan RP3 di Tempat Kerja; dan
c.adanya kerja sama dan koordinasi dalam penanganan Pekerja/Buruh dan Pegawai perempuan korban masalah ketenagakerjaan, diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia di Tempat Kerja.

Pasal 4

Setiap pelayanan yang diberikan di RP3 dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.nondiskriminasi;
b.menghormati;
c.menjaga privasi dan kerahasiaan;
d.memberi rasa aman dan nyaman;
e.menghargai perbedaan individu;
f.tidak menghakimi;
g.menghormati pilihan dan keputusan korban;
h.menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti; dan
i.berempati. JDIH KEMENPPPA

BAB II

DISKRIMINASI DAN KEKERASAN TERHADAP PEKERJA/BURUH DAN PEGAWAI PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA A. Pekerja/Buruh dan Pegawai Perempuan di Tempat Kerja Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buruh, pekerja, tenaga kerja, dan/atau karyawan pada dasarnya adalah orang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan imbalan atau pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya, kepada pemberi kerja atau majikan atau pengusaha. Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis. Pegawai adalah orang yang bekerja pada lingkungan pemerintah atau Perusahaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 5

Penyediaan RP3 dilakukan oleh instansi pemerintah dan Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dan Pegawai perempuan.

Pasal 6

Penyediaan RP3 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.pemetaan terhadap kebutuhan penyediaan RP3;
b.adanya komitmen dalam bentuk kesepakatan antara instansi pemerintah, pemerintah dengan Perusahaan, atau antara Perusahaan;
c.penyediaan tempat, ruang, sarana, dan/atau fasilitas yang difasilitasi oleh Tempat Kerja;
d.melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
e.menentukan sumber daya manusia yang akan bertugas di RP3 yang merupakan gabungan dari lintas sektor.

Pasal 7

Jenis-jenis layanan RP3 terdiri atas:

a.pencegahan kekerasan terhadap Pekerja/Buruh dan Pegawai perempuan;
b.penerimaan pengaduan dan tindak lanjut; dan
c.pendampingan.

Pasal 8

Teknis pelaksanaan penyediaan RP3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. JDIH KEMENPPPA

BAB III

RUMAH PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN A. Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) merupakan tempat, ruang, sarana, dan/atau fasilitas yang disediakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap pekerja perempuan di tempat kerja untuk dapat mewujudkan upaya-upaya perlindungan Pekerja/Buruh dan Pegawai perempuan di tempat mereka bekerja.

Pasal 9

(1)Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan melakukan pemantauan terhadap RP3 di Tempat Kerja.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri maupun bersama- sama dengan pihak terkait.
(3)Pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4)Pemantauan dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan perangkat pemantauan berupa daftar pertanyaan dan wawancara;
2. b.melakukan kunjungan secara langsung ke RP3; dan/atau
3. c.meninjau ulang laporan per semester dari dokumentasi data yang tersedia.

Pasal 10

(1)Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan evaluasi terhadap RP3 di Tempat Kerja.
(2)Evaluasi dilakukan terhadap hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
(3)Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. JDIH KEMENPPPA

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam kenyataannya di tempat kerja masih ada pekerja perempuan yang mengalami perlakuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang berdampak pada penurunan kinerja dan produktivitas sehingga perlu disediakan rumah perlindungan pekerja perempuan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention of the Eliminations of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENYEDIAAN RUMAH PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA. JDIH KEMENPPPA

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Setiap tenaga kerja Indonesia baik laki-laki atau perempuan mempunyai hak untuk dilindungi dalam memperoleh pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, sehingga pekerja dapat bekerja secara kondusif, merasa aman, dan diperlakukan setara.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan yang selanjutnya disebut RP3 adalah tempat, ruang, sarana, dan/atau fasilitas yang disediakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap pekerja perempuan di tempat kerja.
2.Tempat Kerja adalah ruangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana setiap orang bekerja atau sering digunakan untuk keperluan bekerja termasuk lingkungan sekelilingnya yang merupakan bagian- bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.
3.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4.Pegawai adalah orang yang bekerja pada lingkungan pemerintah dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5.Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikis, atau seksual termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik Perusahaan maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. JDIH KEMENPPPA
7.Pendamping adalah seseorang, kelompok, atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Pekerja/Buruh dan Pegawai perempuan korban dan/atau saksi dengan tujuan membuat aman dan nyaman dalam proses penyelesaian permasalahannya.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan Perusahaan dalam penyediaan RP3.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.tersedianya RP3 di Tempat Kerja;
b.adanya mekanisme atau prosedur dalam penyediaan RP3 di Tempat Kerja; dan
c.adanya kerja sama dan koordinasi dalam penanganan Pekerja/Buruh dan Pegawai perempuan korban masalah ketenagakerjaan, diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia di Tempat Kerja.

Pasal 4

Setiap pelayanan yang diberikan di RP3 dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.nondiskriminasi;
b.menghormati;
c.menjaga privasi dan kerahasiaan;
d.memberi rasa aman dan nyaman;
e.menghargai perbedaan individu;
f.tidak menghakimi;
g.menghormati pilihan dan keputusan korban;
h.menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti; dan
i.berempati. JDIH KEMENPPPA

BAB II

DISKRIMINASI DAN KEKERASAN TERHADAP PEKERJA/BURUH DAN PEGAWAI PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA A. Pekerja/Buruh dan Pegawai Perempuan di Tempat Kerja Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buruh, pekerja, tenaga kerja, dan/atau karyawan pada dasarnya adalah orang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan imbalan atau pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya, kepada pemberi kerja atau majikan atau pengusaha. Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis. Pegawai adalah orang yang bekerja pada lingkungan pemerintah atau Perusahaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 5

Penyediaan RP3 dilakukan oleh instansi pemerintah dan Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dan Pegawai perempuan.

Pasal 6

Penyediaan RP3 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.pemetaan terhadap kebutuhan penyediaan RP3;
b.adanya komitmen dalam bentuk kesepakatan antara instansi pemerintah, pemerintah dengan Perusahaan, atau antara Perusahaan;
c.penyediaan tempat, ruang, sarana, dan/atau fasilitas yang difasilitasi oleh Tempat Kerja;
d.melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
e.menentukan sumber daya manusia yang akan bertugas di RP3 yang merupakan gabungan dari lintas sektor.

Pasal 7

Jenis-jenis layanan RP3 terdiri atas:

a.pencegahan kekerasan terhadap Pekerja/Buruh dan Pegawai perempuan;
b.penerimaan pengaduan dan tindak lanjut; dan
c.pendampingan.

Pasal 8

Teknis pelaksanaan penyediaan RP3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. JDIH KEMENPPPA

BAB III

RUMAH PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN A. Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) merupakan tempat, ruang, sarana, dan/atau fasilitas yang disediakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap pekerja perempuan di tempat kerja untuk dapat mewujudkan upaya-upaya perlindungan Pekerja/Buruh dan Pegawai perempuan di tempat mereka bekerja.

Pasal 9

(1)Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan melakukan pemantauan terhadap RP3 di Tempat Kerja.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri maupun bersama- sama dengan pihak terkait.
(3)Pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4)Pemantauan dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan perangkat pemantauan berupa daftar pertanyaan dan wawancara;
2. b.melakukan kunjungan secara langsung ke RP3; dan/atau
3. c.meninjau ulang laporan per semester dari dokumentasi data yang tersedia.

Pasal 10

(1)Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan evaluasi terhadap RP3 di Tempat Kerja.
(2)Evaluasi dilakukan terhadap hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
(3)Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. JDIH KEMENPPPA