DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Januari 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ringkasan

Mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup dan Pelayanan PPA;Pengelolaan dan Pelayanan PPA; Ketentuan Penutup; Mekanisme Pelaporan; Pemantauan dan Evaluasi; Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jdih.kemenpppa.go.id tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133); jdih.kemenpppa.go.id
8.Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1473);
10.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Upaya perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari integral target pembangunan nasional yang sangat penting.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan PPA adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak jdih.kemenpppa.go.id korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang.
2.Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat KtPA adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan dan anak secara fisik, seksual, atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
3.Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur proses, cara dan tujuan untuk eksploitasi seksual, ekonomi dan tujuan lain yang merugikan korban, terutama perempuan dan anak.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. jdih.kemenpppa.go.id
8.Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut BOPPA adalah dana yang digunakan untuk meningkatkan upaya pelayanan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah, serta penguatan pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak.
9.Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pelayanan Korban KtPA termasuk TPPO yang selanjutnya disebut BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam memberikan pelayanan korban KtPA termasuk TPPO.
10.Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pencegahan Korban KtPA termasuk TPPO yang selanjutnya disebut BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam melakukan upaya pencegahan KtPA termasuk TPPO.
11.Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan UPTD PPA yang selanjutnya disebut BOPPA Penguatan UPTD PPA adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam melakukan upaya penguatan UPTD PPA sebagai unit layanan perangkat daerah yang memberikan pelayanan bagi korban KtPA termasuk TPPO.
12.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. jdih.kemenpppa.go.id

Pasal 2

(1)Dana Pelayanan PPA diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia perlindungan perempuan dan anak.
(2)Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rencana kerja pemerintah.

Pasal 3

Petunjuk teknis penggunaan Dana Pelayanan PPA dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA bagi Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DANA PELAYANAN PPA A. Kebijakan Dana Pelayanan PPA adalatth dana APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai program/kegiatan prioritas nasional di bidang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui, peningkatan kualitas anak dan perempuan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah. Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Pasal 4

Dana Pelayanan PPA dilaksanakan dalam bentuk BOPPA yang terdiri atas:

a.BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO;
b.BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO; dan
c.BOPPA Penguatan UPTD PPA.

Pasal 5

BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.biaya medikolegal;
b.biaya operasional tenaga ahli pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
c.biaya operasional rumah perlindungan; dan
d.biaya operasional pendampingan dan penjangkauan korban KtPA atau TPPO. jdih.kemenpppa.go.id

Pasal 6

BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diarahkan untuk upaya pencegahan kasus KtPA atau TPPO di provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi:

a.pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan KtPA atau TPPO;
b.sosialisasi Pencegahan KtPA atau TPPO; dan
c.pengembangan penyuluhan/komunikasi, informasi, dan edukasi konteks kearifan lokal dan kekhasan daerah.

Pasal 7

BOPPA Penguatan UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diarahkan untuk upaya UPTD PPA dalam penambahan kapasitas dan kualitas pelayanan kasus KtPA atau TPPO di provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi:

a.pelatihan manajemen kasus KtPA atau TPPO bagi sumber daya manusia UPTD PPA; dan
b.pelatihan sistem pendataan kasus KtPA atau TPPO melalui Sistem Informasi Online (Simfoni) perlindungan perempuan dan anak.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN DANA PELAYANAN PPA A. Penentuan Penerima Dana Pelayanan PPA 2021.

Pasal 8

Pengelolaan Dana Pelayanan PPA di daerah meliputi:

a.penyusunan rencana kegiatan;
b.penganggaran;
c.pelaksanaan kegiatan;
d.pelaporan; dan
e.pemantauan dan evaluasi. jdih.kemenpppa.go.id

Pasal 9

(1)Dalam rangka penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pemerintah Daerah penerima Dana Pelayanan PPA mengacu pada rincian anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.menu kegiatan;
2. b.rincian alokasi Dana Pelayanan PPA; dan
3. c.keterangan.
(3)Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA ke Kemen PPPA pada minggu keempat bulan Februari sampai dengan minggu pertama bulan Maret tahun berjalan.
(4)Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan:
1. a.surat pengantar dari kepala daerah;
2. b.surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
3. c.surat rekomendasi dari Dinas provinsi bagi kabupaten/kota;
4. d.telaah perubahan dari kepala Dinas; dan
5. e.data pendukung lainnya.

Pasal 10

(1)Dalam rangka penganggaran Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Pelayanan PPA ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan yang mengacu pada rincian alokasi Dana Pelayanan PPA yang ditetapkan oleh Menteri. jdih.kemenpppa.go.id
(2)Dalam menetapkan rincian alokasi Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengacu pada rincian anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan oleh Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota sesuai dengan kegiatan Dana Pelayanan PPA masing-masing.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing program maupun lintas program, menu alokasi perjenis kegiatan dapat menyesuaikan dengan prioritas daerah masing-masing dan untuk pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala atau sekretaris Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota.
(3)Pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah usulan rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA mendapat persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…