DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengefektifkan dan mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di daerah, dibutuhkan pedoman penyusunan rencana aksi daerah perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44); www.peraturan.go.id 2022, No.1346
4.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
5.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2.Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disingkat RAN P3AKS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam Konflik Sosial.
3.Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disingkat RAD P3AKS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam Konflik Sosial yang disusun oleh pemerintah daerah.
4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5.Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan Anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan Anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik.
6.Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan Anak dalam membangun perdamaian.
7.Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah yang selanjutnya disebut Pokja P3AKS Daerah adalah kelompok kerja yang www.peraturan.go.id 2022, No.1346 beranggotakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat, profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan peneliti/akademisi di daerah.
8.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun RAD P3AKS.
(2)Dalam menyusun RAD P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota memperhatikan RAN P3AKS.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk penyeragaman proses penyusunan RAD P3AKS oleh pemerintah daerah serta menjadi panduan agar penyusunan rencana kegiatan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial mengacu pada bidang pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi.

Pasal 4

Penyusunan RAD P3AKS dilakukan melalui tahapan:

a.sosialisasi RAN P3AKS; dan
b.penyusunan RAD P3AKS.

Pasal 5

(1)Sosialisasi RAN P3AKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa materi yang disampaikan oleh Menteri kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2)Materi sosialisasi RAN P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.substansi dalam RAN P3AKS;
2. b.integrasi perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial dalam penanganan Konflik Sosial, termasuk mekanisme pendanaan;
3. c.hasil evaluasi implementasi RAN P3AKS periode sebelumnya serta isu penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;
4. d.perkembangan situasi Konflik Sosial di daerah; dan
5. e.kondisi dan pelaksanaan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di daerah. www.peraturan.go.id 2022, No.1346

Pasal 6

Penyusunan RAD P3AKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:

a.pembentukan tim penyusun RAD P3AKS;
b.identifikasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak di daerah;
c.penyusunan rancangan RAD P3AKS; dan
d.penetapan RAD P3AKS.

Pasal 7

(1)Pembentukan tim penyusun RAD P3AKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota.
(2)Tim penyusun RAD P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
2. b.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. c.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah;
4. d.perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum;
5. e.Masyarakat; dan
6. f.akademisi.

Pasal 8

Identifikasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan untuk memetakan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak yang telah ditetapkan.

Pasal 9

(1)Penyusunan rancangan RAD P3AKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melalui kegiatan:
1. a.menyusun rekomendasi kebijakan (policy brief) mengenai perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di daerah; dan
2. b.menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah.
(2)Dalam penyusunan rancangan RAD P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
1. a.kapasitas Pokja P3AKS Daerah;
2. b.koordinasi dan kemitraan penyusunan RAD P3AKS; dan
3. c.perencanaan dan penganggaran RAD P3AKS.

Pasal 10

(1)Penetapan RAD P3AKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
(2)Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: www.peraturan.go.id 2022, No.1346
1. a.pembentukan Pokja P3AKS Daerah;
2. b.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
3. c.pendanaan; dan
4. d.lampiran peraturan penetapan.
(3)Lampiran peraturan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.rencana aksi daerah;
3. c.susunan keanggotaan Pokja P3AKS Daerah;
4. d.penutup; dan
5. e.matriks RAD P3AKS.
(4)Matriks RAD P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf e memuat program dan kegiatan di bidang:
1. a.pencegahan;
2. b.penanganan; dan
3. c.pemberdayaan dan partisipasi.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…