DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 398

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/3152/M.PAN-RB/09/2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK JDIH KEMENPPPA Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); JDIH KEMENPPPA
8.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
b.penetapan sistem data gender dan anak; JDIH KEMENPPPA
c.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
d.koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;
e.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
g.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:

a.Sekretariat Kementerian;
b.Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
c.Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
d.Deputi Bidang Perlindungan Anak;
e.Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;
f.Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat;
g.Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga;
h.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
i.Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
j.Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan; dan
k.Inspektorat. JDIH KEMENPPPA

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Pasal 5

(1)Sekretariat Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, komunikasi informasi publik, pengaduan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; JDIH KEMENPPPA
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Kementerian terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Data;
b.Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
c.Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerjasama.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Data menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
b.penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
c.penyiapan penyusunan laporan; dan
d.pengelolaan data. JDIH KEMENPPPA

Isi peraturan

Teks398PDFHirarki

Memuat teks peraturan…